Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN NOMOR 1332/PK/Pdt/2022 NIM. A1012181229, RAPHAEL TJONDRO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The Plaintiff's lawsuit is basically based on the Plaintiff's argument that he already had a certificate first, namely the Land Use Rights Certificate Number 7/Kuala Dua Village, dated September 15, 1995, Situation Drawing (GS) Number 5/1993 Plot A, dated May 31, 1993, area 20.1870 last recorded in the name of the rights holder Yayasan Panca Bhakti; Land Use Rights Certificate Number 8/Kuala Dua Village, dated September 15, 1995, Situation Drawing (GS) Number 5/1993 Plot B, dated May 31, 1993, area 20.1783 ha (twenty point one seven eight three hectares), last recorded in the name of the rights holder Yayasan Panca Bhakti; and Certificate of Ownership Number 1446/Kuala Dua Village, dated April 12, 2001, Measurement Letter (SU) Number 73/2000, dated January 20, 2001, area 19,950 m ² as the object of the dispute over issuing three certificates is an act that is contrary to applicable laws and regulations and the principles of good governance, especially the principle of formal accuracy.The purpose of this study is to analyze the legal considerations of the Supreme Court judge in obtaining a judicial review of decision number 1332/pk/pdt/2022 concerning the right to cultivate disputes and to analyze the legal consequences of the judicial review decision in case number: 1332/pk/pdt/2022 concerning the right to cultivate disputes.In conducting this research, the author uses the normative legal research method. It is concluded that the Consideration of the Pontianak State Administrative Court Judge That regarding the reasons of the Applicant for Judicial Review regarding the existence of new evidence that is decisive, so that there is no conflict between the two decisions that have permanent legal force, therefore as long as the building use rights certificate and the Ownership Rights Certificate owned by Defendants I and II are not canceled and are not declared invalid by the authorized institution, then the proof of ownership remains valid, and the Respondent for Judicial Review 1 has filed a counter memorandum for judicial review dated September 20, 2022 which rejects the judicial review application from the Applicants for Judicial Review.Keywords: Supreme Court, Judicial Review, Cultivation Use Rights Abstrak Gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan dalil Penggugat telah memiliki sertifikat terlebih dahulu yakni Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Kuala Dua, tanggal 15 September 1995, Gambar Situasi (GS) Nomor 5/1993 Persil A, tanggal 31 Mei 1993, luas 20,1870 terakhir tercatat atas nama pemegang hak Yayasan Panca Bhakti; Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 8/Desa Kuala Dua, tanggal 15 September 1995, Gambar Situasi (GS) Nomor 5/1993 Persil B, tanggal 31 Mei 1993, luas 20,1783 ha (dua puluh koma satu tujuh delapan tiga hektar), terakhir tercatat atas nama pemegang hak Yayasan Panca Bhakti; dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1446/Desa Kuala Dua, tanggal 12 April 2001, Surat Ukur (SU) Nomor 73/2000, tanggal 20 Januari 2001, luas 19.950 m ² sebagai obyek sengketa atas menerbitkan tiga sertifikat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan formal.Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam perolehan peninjauan kembali putusan nomor 1332/pk/pdt/2022 tentang sngketa hak guna usaha dan untuk menganalisis akibat hukum putusan peninjauan kembali perkara nomor: 1332/pk/pdt/2022 tentang sngketa hak guna usaha.Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.Maka disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru yang menentukan, sehingga tidak terdapat pertentangan antara kedua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena sepanjang sertipikat hak guna bangunan dan Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh Para Tergugat I dan II tidak dibatalkan dan tidak dinyatakan tidak sah oleh lembaga yang berwenang, maka bukti kepemilikan mana tetap sah, dan Termohon Peninjauan Kembali 1 telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 September 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali.Kata Kunci : Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali, Hak Guna Usaha

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HILANGNYA BAGASI TERCATAT PENUMPANG MASKAPAI LION AIR NIM. A1011211140, CAROLINSKA ANGELA JESSICA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis study aims to analyze whether the current regulations regarding checked baggage have protected the safety of Lion Air passengers' goods and what legal remedies are taken by Lion Air passengers for the loss of checked baggage. Using normative legal methods and a legislative approach and a case approach, then analyzed qualitatively to understand the existing regulations and the dispute resolution practices that occur. The results of the study indicate that in the Minister of Transportation Regulation Number 77 of 2011 concerning the Responsibility of Air Transport Carriers, the provisions on the amount of compensation for the loss of checked baggage of passengers in practice do not correspond to the real value of the losses experienced by passengers. Legal remedies that can be taken by Lion Air passengers for the loss of checked baggage are divided into legal remedies through litigation and non-litigation. However, in practice, Lion Air passengers who have received compensation for the loss of checked baggage do not take any legal remedies, even though the compensation creates a sense of injustice for passengers. Furthermore, it is recommended that airlines improve the quality of their services, the government can supervise airlines and review applicable regulations, and consumers can report and file lawsuits in court.Keywords: Consumer Protection, Checked Baggage, Lion Air Airlines. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah peraturan mengenai bagasi tercatat saat ini telah melindungi keselamatan barang penumpang maskapai Lion Air dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh penumpang Lion Air atas hilangnya bagasi tercatat tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami peraturan yang ada serta praktik penyelesaian sengketa yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, ketentuan besaran ganti kerugian atas hilangnya bagasi tercatat penumpang dalam praktiknya tidak sesuai dengan nilai rill kerugian yang dialami oleh penumpang. Upaya hukum yang dapat diambil oleh penumpang Lion Air atas hilangnya bagasi tercatat, terbagi menjadi upaya hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi. Tetapi, pada praktiknya penumpang Lion Air yang telah mendapatkan ganti kerugian atas hilangnya bagasi tercatat tersebut tidak melakukan upaya hukum apapun, meskipun ganti kerugian tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi penumpang. Selanjutnya, disarankan agar maskapai penerbangan meningkatkan kualitas layanan, pemerintah dapat mengawasi maskapai dan memperkaji ulang peraturan yang berlaku, serta bagi konsumen dapat melakukan pelaporan dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Bagasi Tercatat, Maskapai Lion Air.

INVENTARISASI HUKUM PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN KELOMPOK HAKKA STUDI MARGA LIU,KWAN,CONG DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011211012, ARIE STIGUEL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis study examines the norm of intermarriage prohibition of Liu, Kwan, and Cong clans in the Hakka community in Kubu Raya Regency, West Kalimantan, which is rooted in the "Oath of Brotherhood" of three legendary Chinese figures: Liu Bei, Guan Yu, and Zhang Fei. This tradition is believed to have spiritual and biological consequences if violated and plays a role in maintaining solidarity and cultural identity, especially after the massive migration of Hakka people to Indonesia in 1850"“1930 which formed a permanent community. Although social changes affect the views of the younger generation, this norm is maintained through informal family education and support from social institutions. Using an exploratory descriptive empirical legal approach, this study reveals the relevance of this tradition in modern society through interviews, observations, and document analysis. The results of the study emphasize the importance of documentation and strengthening cultural education to ensure the continuity of this tradition in the future. Keynotes : Customary Law; Family Law; Chinese Ethnic Group; Customary Marriage. Abstrak Penelitian ini mengkaji norma larangan perkawinan antar marga Liu, Kwan, dan Cong dalam komunitas Hakka di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang berakar dari "Sumpah Persaudaraan" tiga tokoh legendaris Tiongkok: Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Tradisi ini diyakini memiliki konsekuensi spiritual dan biologis jika dilanggar serta berperan dalam menjaga solidaritas dan identitas budaya, terutama setelah migrasi besar-besaran orang Hakka ke Indonesia pada 1850"“1930 yang membentuk komunitas permanen. Meskipun perubahan sosial mempengaruhi pandangan generasi muda, norma ini tetap dipertahankan melalui pendidikan informal keluarga dan dukungan institusi sosial. Dengan pendekatan hukum empiris deskriptif eksploratif, penelitian ini mengungkap relevansi tradisi ini dalam masyarakat modern melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menegaskan pentingnya dokumentasi serta penguatan pendidikan budaya guna memastikan kelangsungan tradisi ini di masa depan. Kata Kunci : Hukum Adat; Hukum Keluarga; Suku Tionghoa; Perkawinan Adat.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ANYAMAN ROTAN DAN BAMBU DENGAN MOTIF KHAS DUSUN SEMBUAI SAMBAS NIM. A1011211129, MURDIANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Intellectual Property Rights (IPR) are legal instruments that grant exclusive rights to creators of intellectual works to utilize their work. Rattan and Bamboo Weaving from Sambas Regency is a craft in Sambas Regency with a distinctive motif from Sembuai Hamlet, Sambas Regency. Rattan and bamboo weaving crafts typical of Sambas Regency have various motifs that are passed down from generation to generation. The materials used are also rarely found in other areas. The purpose of this study is to examine the appropriate form of Intellectual Property Rights protection and to examine the extent of the local government's efforts in protecting rattan and bamboo weaving products, in order to obtain higher economic value.The approach method used is empirical juridical, descriptive analytical, and with qualitative analysis techniques that use primary and secondary legal materials. This research was conducted on the current situation in society with the intention of knowing and finding the facts and data needed, which are then identified and analyzed the problem to lead to problem solving.The results of this study indicate that rattan and bamboo woven crafts with typical Sembuai Sambas motifs are included in the scope of Communal Intellectual Property and use protection in the form of Traditional Cultural Expressions (EBT). Efforts that can be made in protecting EBT are by registering Communal Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights. Keywords: Intellectual Property, Communal, Traditional Cultural Expressions (EBT), Motifs, Rattan and Bamboo Weaving ABSTRAK Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perangkat hukum yang memberi hak eksklusif kepada pencipta karya intelektual untuk memanfaatkan hasil karyanya. Anyaman Rotan dan Bambu Kabupaten Sambas merupakan suatu kerajinan yang ada di Kabupaten Sambas dengan motif khas Dusun Sembuai, Kabupaten Sambas. Kerajinan anyaman rotan dan bambu khas kabupaten Sambas memiliki berbagai macam motif yang diwariskan secara turun temurun. Bahan yang digunakan juga jarang ada didaerah lain. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang tepat dan untuk mengkaji sejauh mana upaya pemerintah daerah setempat dalam melindungi produk anyaman rotan dan bambu, agar mendapat nilai ekonomis yang lebih tinggi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis, dan dengan teknik analisa kualitatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan terhadap situasi yang tengah terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, yang kemudian diidentifikasi dan dianalisis masalah tersebut untuk menuju pada penyelesaian masalah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerajinan anyaman rotan dan bambu dengan motif khas Sembuai Sambas termasuk dalam ruang lingkup Kekayaan Intelektual Komunal dan menggunakan perlindungan dalam bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan EBT ini yaitu dengan cara melakukan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal di Kemenkumham. Kata kunci: Kekayaan Intelektual, Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Motif, Anyaman Rotan dan Bambu

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN IMPORT YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL HALAL NIM. A1012211056, ASTRI KUSUMADELA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractConsumer protection is an important matter in the interests of society so that consumers receive legal protection based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, hereinafter referred to as (UUPK).This type of research uses empirical research methods. The nature of the research uses descriptive research. The type of data is literature study and field study. The method of data collection in this study is using interviews and questionnaires. The population in this study is business actors in Kuburaya Regency while the sample in this study is OH! SOME, MINISO, TRANSMART, and KAISAR EXPRESS. Data analysis in this study uses qualitative data analysis.The results of this study are that consumers are aware that there are still imported food and beverage products that do not include halal labels, business actors are not aware of the importance of including halal labels on imported food and beverage products. Consumer protection in this case has not been applied to business actors, consumer rights to choose to consume have been applied to consumers. The legal impact of the sale of imported food and beverages, especially for Muslims in Kuburaya Regency, is contained in Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, Articles 25 to 27. Supervision and law enforcement that are carried out are still less effective in examining imported food and beverages that do not include halal labels.Keywords: Legal Protection, Consumer Rights, Halal Label, Supervision, Law Enforcement.AbstrakPerlindungan konsumen merupakan hal yang penting dalam kepentingan bermasyarakat agar konsumen mendapatkan perlindungan secara hukum berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut (UUPK).Jenis penelitian ini menggunaan metode penelitian empiris. Sifat penelitian menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis data adalah studi pustaka dan studi lapangan. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan angket atau kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha di Kabupaten Kuburaya sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah OH! SOME, MINISO, TRANSMART, dan KAISAR EXPRESS. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.Hasil dalam penelitian ini adalah konsumen menyadari bahwa masih terdapat produk makanan dan minuman import yang tidak mencantumkan label halal, pada pelaku usaha tidak menyadari bahwa pentingnya pencantuman label halal pada produk makanan dan minuman import. Perlindungan konsumen dalam hal ini belum diterapkan kepada pelaku usaha, hak konsumen untuk memilih mengkonsumsi sudah diterapkan pada konsumen. Dampak hukum dari penjualan makanan dan minuman import terkhususkan beragama Muslim di Kabupaten Kuburaya ini terdapat pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal Pasal 25 hingga Pasal 27. Pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan masih kurang efektif dalam pemeriksaan terkait makanan dan minuman import yang tidak mencantumkan label halal.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Konsumen, Label Halal, Pengawasan, Penegakan Hukum.

KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DENGAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN YANG DI BELI SECARA DIBAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 327/Pdt.G/2020/PN Cbi) NIM. A1011201115, NOVLIRENO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKIndonesia sebagai negara agraris menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan, termasuk transaksi tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) yang dilakukan secara di bawah tangan. Transaksi semacam ini sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait kepastian hak dan perlindungan pembeli. Salah satu contoh kasus transaksi tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) yang dilakukan secara di bawah tangan terdapat pada Putusan Pengadilan Nomor 327/Pdt.G/2020/PN Cbi. Adapun penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penguasaan tanah berstatus HGB yang dibeli secara di bawah tangan, kepastian hukum yang diberikan kepada pembeli berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 327/Pdt.G/2020/PN Cbi, dan implikasi putusan pengadilan terhadap perlindungan hak pembeli yang beritikad baik dalam transaksi pembelian tanah HGB secara di bawah tangan Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, serta penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah melalui transaksi di bawah tangan tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pembeli karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, khususnya dalam proses peralihan hak atas tanah HGB. Putusan hakim dalam perkara ini mengakui penguasaan HGB melalui transaksi di bawah tangan atas nama Surani hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu hukum memberikan fleksibilitas untuk melindungi kepentingan yang sah meskipun tanpa adanya akta otentik, namun pentingnya pembuktian transaksi tanah harus sesuai dengan ketentuan formal dan administratif, seperti akta notaris atau sertifikat yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sempurna. Putusan pengadilan menegaskan bahwa pembeli yang beritikad baik akan dilindungi oleh hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang beritikad buruk, dan memastikan adanya keadilan dalam transaksi jual beli tanah. Oleh karena itu adanya itikad baik tidak hanya menjadi landasan dalam keabsahan perjanjian tetapi memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian sengketa dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi tanah. Kata Kunci : Hak Guna Bangunan (HGB), transaksi di bawah tangan, kepastian hukum, itikad baik. ABSTRACT Indonesia as an agricultural country faces various challenges in land management and utilization, including land transactions with Building Use Rights (HGB) status carried out underhand. Such transactions often give rise to legal problems, especially related to the certainty of rights and protection of buyers. One example of a case of a land transaction with Building Use Rights (HGB) status carried out underhand is in Court Decision Number 327/Pdt.G/2020/PN Cbi. The author in this study aims to analyze the legal basis for land ownership with HGB status purchased underhand, the legal certainty given to buyers based on Court Decision Number 327/Pdt.G/2020/PN Cbi, and the implications of court decisions on the protection of the rights of buyers in good faith in HGB land purchase transactions underhand This type of research is normative legal research with a descriptive legal research nature. The data used are secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was carried out by means of a literature study. Data processing is carried out by checking data, tagging data, and compiling data which is then analyzed qualitatively The results of this study indicate that land ownership through underhand transactions does not provide strong legal protection for buyers because it is not in accordance with applicable legal procedures, especially in the process of transferring HGB land rights. The judge's decision in this case acknowledged HGB ownership through underhand transactions in the name of Surani. This shows that under certain conditions the law provides flexibility to protect legitimate interests even without an authentic deed, but the importance of proof of land transactions must be in accordance with formal and administrative provisions, such as notarial deeds or certificates registered with the National Land Agency (BPN) to obtain perfect legal force. This decision confirms that buyers in good faith will be protected by law, as stated in the Circular of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2016. This legal protection aims to create legal certainty, prevent abuse by parties with bad intentions, and ensure justice in land sale and purchase transactions. Therefore, the existence of good faith is not only a basis for the validity of the agreement but has a significant impact on dispute resolution and protection of the rights of the parties in land transactions. Keywords: Right to Build (HGB), underhand transactions, legal certainty, good faith.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) NIM. A1011201068, WIDYA SUCI LARASATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe rapid growth of e-commerce has raised significant concerns regarding the security of personal data. This research aims to analyze the legal protection of personal data in e-commerce transactions in Indonesia and the legal remedies available to victims of data breaches. This study employs a normative qualitative research method with a legislative approach. It examines various regulations, previous research findings, and relevant cases, particularly the data breach incident involving Tokopedia. The data collection method used is library research, which is then analyzed and presented in a descriptive-analytical format. The findings reveal that although the Personal Data Protection Law provides a legal foundation, weak implementation and enforcement, coupled with low public awareness, remain major challenges. The Tokopedia case demonstrates that even large companies are vulnerable to data violations. To enhance the effectiveness of data protection, comprehensive measures are required, including strengthening law enforcement, raising public awareness, periodic regulatory evaluations, and improving system security by business actors. In the legal realm, victims of data breaches can file claims for compensation for material and immaterial losses based on Articles 1365 and 1366 of the Indonesian Civil Code, which govern unlawful acts and negligence. Keywords: Personal Data Protection, E-Commerce, Law Enforcement ABSTRAKPerkembangan pesat e-commerce telah memicu peningkatan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta upaya hukum yang dilakukan oleh korban kebocoran data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya, dan kasus-kasus terkait, khususnya kasus kebocoran data di Tokopedia. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (Library Research), yang kemudian dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum, implementasi dan penegakan hukum yang lemah, serta rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi kendala utama. Kasus Tokopedia membuktikan bahwa bahkan perusahaan besar rentan terhadap pelanggaran data. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data, diperlukan langkah komprehensif, termasuk penguatan penegakan hukum, hingga peningkatan keamanan sistem oleh pelaku usaha. Dalam ranah hukum, korban kebocoran data dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata, yang mengatur perbuatan melawan hukum dan kelalaian.Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; E-commerce; Penegakan Hukum

PRAKTIK STERILISASI PAKSA DAN PEMASANGAN IUD TERHADAP PEREMPUAN MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG DITINJAU BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) NIM. A1011211125, JELLI SAFITRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACKEtnis Uighur, kelompok minoritas Muslim di Xinjiang, China, menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan represi sistematis oleh pemerintah China. Xinjiang, sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki keterkaitan budaya lebih erat dengan negara-negara Asia Tengah dibandingkan dengan etnis Han yang merupakan mayoritas di China, menjadi sasaran utama kebijakan asimilasi pemerintah. Salah satu bentuk represi yang dihadapi perempuan Uighur adalah praktik sterilisasi paksa dan pemasangan kontrasepsi Intrauterine Device (IUD) tanpa persetujuan mereka. Praktik ini merupakan bagian dari strategi kontrol populasi terhadap kelompok etnis minoritas.Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melakukan telaah terhadap berbagai intrumen hukum internasional dan domestik terkait tanggung jawab negara dalam pelanggaran hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah China melakukan sterilisasi tanpa persetujuan terhadap perempuan Uighur melalui berbagai cara, termasuk kampanye "KB Gratis", pemaksaan pemasangan IUD, serta pemberian obat-obatan di kamp pendidikan ulang yang menyebabkan terhentinya mensturasi. Selain itu, temuan ini juga mengungkap keberadaan Dokumen Karakax, sebuah dokumen rahasia yang bocor dari pemerintah China, yang menunjukkan bahwa individu, termasuk perempuan, ditahan di kamp pendidikan ulang berdasarkan berbagai alasan seperti memiliki anak melebihi batas yang diizinkan, bepergian ke negara-negara yang dianggap "sensitif", atau memiliki keluarga yang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah.Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik sterilisasi paksa dan pemasangan IUD terhadap perempuan Uighur di Xinjiang secara jelas melanggar berbagai intrumen hukum internasional, termasuk Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Articles on Responsbility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), serta Rome Statute of the International Criminal Court (ICC Statute). Selain itu, tindakan ini juga bertentangan dengan hukum domestik China, yaitu PRC Law on the Protection of the Rights and Interest of Women, yang secara eksplisit menjamin hak perempuan atas kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Dengan demikian, temuan penelitian ini menguatkan bahwa China memiliki tanggung jawab atas kebijakan yang diterapkan di Xinjiang, baik dalam perspektif hukum internasional maupun domestik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi komunitas internasional untuk menekankan pemerintah China agar mengakhiri kebijakan represif ini serta memastikan keadilan bagi perempuan Uighur maupun etnis Uighur secara keseluruhan yang menjadi korban. Kata Kunci: Sterilisasi Paksa, CEDAW, Hak Asasi Manusia, Tanggung Jawab Negara ABSTRACTThe Uyghurs, a Muslim minority group in Xinjiang, China. Face systematic discrimination and repression by the Chinese government. Xinjiang, as a region rich in natural resourves and with closer cultural ties to Central Asian countries than the majority Han ethnic in China, is the main target of the government"™s assimilation policy. One form of repression faced by Uyghur women is the practice of forced sterilization and intrauterine device. (IUD) insertion without their concent. This practice is part of a population control strategy against ethnic minority groups.This research uses a normative method by reviewing various innternational and domestic legal instrument rekated to state responsibility in human right violations. The results show that the Chinese government carries out forced sterilization of Uyghur Women through various methods, including the "free family planning" campaign, forced IUD insertion, and the administration of drugs in re-education camps that causes the ceassation of mensturation. In addition, the findings also reveal the existence of the Karakax Document, a secret document leaked from the Chinese government, which shows that individual, including women, are detained in re-education camps based on various reasons such as having more children than the permitted limit, traveling to countries considered "sensitive", or having a family that is considered a threat by the government.Based on these findings, this tudy concludes that the practice of forced sterilization and IUD insertion against Uyghur women in Xinjiang clearly violates various international legal instruments, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), the Articles on Responsibilities of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), and the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC Statute). In addition, this act also contradicts China"™s domestic law, namely the PRC Law on the Protection of the Rights and Interest of Women. Which explicitly guarantees women"™s rights to reproductive health and gender equality. Thus, the findings of this research corroborate that China has responsibility for the policies implemented in Xinjiang, both in the perspective of international and domestic law. The results of thus reseach are expected to serve as a basis for the international community to pressure the Chinese government to end this repressive policy and ensure justice for Uyghurs women and ethnic Uyghurs as a whole who are victims. Keyword: Forced Sterilization, CEDAW, Human Rights, State Responsibility

PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI DEEPFAKE BERDASARKAN HUMUM POSITIF INDONESIA NIM. A1012211185, M. TEGUH WAHYU KALIMANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSkripsi ini berjudul "Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". Skripsi ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana penanggulangan terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake menurut hukum positif Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan didapat hasil bahwa penyalahgunaan deepfake dapat ditanggulangi dengan menggunakan 2 (dua) upaya yaitu, upaya non-penal dan upaya penal. upaya non-penal yang dapat dilakukan diantaranya, mempengaruhi opini publik melalui media masa, peningkatan pendidikan publik, peran aktif masyarakat, menggunakan fitur privasi akun pada sosial media, dan penerapan sistem deteksi deepfake. kemudian upaya penal yang dapat dilalukan ialah melalui penerapan hukum (ciminal law application), Penyalahgunaan deepfake belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, perbuatan terhadap penyalahgunaan deepfake yang merugikan orang lain dapat diancam dengan beberapa Undang-Undang diantaranya, pada kasus deepfake dengan muatan pornografi pelaku dapat diancamkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Inofrmasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian pada kasus deepfake dengan muatan perjudian pelaku dapat diancamkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian pada kasus deepfake dengan muatan penipuan pelaku dapat diancamkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian pada kasus deepfake dengan muatan berita bohong pelaku dapat diancamkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kata kunci : Penanggulangan, Deepfake. ABSTRACTThis thesis is titled " Countermeasures Against the Abuse of Deepfake According to Indonesian Positive Law". This thesis was written using normative legal research methods, using legal approaches, conceptual approaches, and analytical approaches. The formulation of the problem in this study is How to deal with the abuse of deepfake technology according to Indonesian positive law. From the research conducted, it was obtained that the abuse of deepfake can be overcome by using 2 (two) efforts, namely, penal efforts and non-penal efforts. Criminal efforts that can be carried out are through the application of the law (ciminal law application), while non-penal efforts that can be carried out include influencing public opinion through mass media, improving public education, active roles of the community, using account privacy features on social media, and implementing deepfake detection systems. The misuse of deepfake has not been explicitly regulated in Indonesia's positive law, the act of abuse of deepfake that harms others can be threatened by several laws, including, in cases of deepfake with pornography content, the perpetrator can be threatened under article 27 paragraph (1) of the Information and Electronic Transaction Law and article 65 paragraph (3) of the Personal Data Protection Act, then in cases of deepfake with gambling content, the perpetrator can be threatened under article 27 paragraph (2) of the Law on Information and Electronic Transactions and article 66 of the Personal Data Protection Act, then in cases of deepfake with fraud content, the perpetrator can be threatened under article 28 paragraph (1) of the Law on Information and Electronic Transaction and article 66 of the Law Personal Data Protection, and in the case of deepfake with bogong news content, the perpetrator can be threatened by article 28 paragraph (2) of the Information and Electronic Transactions Act and article 65 paragraph (3) of the Personal Data Protection Act.Keywords: Countermeasures, Deepfake

PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES TERHADAP HAK-HAK PENGUNGSI: STUDI TERHADAP TERJADINYA PERKAWINAN ANTARA PENGUNGSI DAN WARGA NEGARA INDONESIA NIM. A1011211206, VIAN AGUSTO AMBARITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractMarriage in Indonesia, regulated by Law No. 1 of 1974, is based on religious values. Globalization has enabled mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals, including refugees. However, Indonesia lacks a legal framework for marriages between Indonesian citizens and refugees, creating issues such as the legal status of children, inheritance rights, and marriage registration. Refugees marrying in Indonesia do not gain citizenship, work rights, or valid civil documents. Since Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention, refugee matters fall under UNHCR, which provides general protection but lacks specific mechanisms for marital rights. This study examines UNHCR"™s role in protecting refugees"™ marital rights in marriages with Indonesian citizens and the legal implications in Indonesia. Using a normative juridical method with an exploratory approach, data is gathered from primary, secondary, and tertiary legal sources through literature study. The analysis is descriptive and explanatory, using a qualitative method to explore the social and legal aspects of these marriages. Findings show that while international and Indonesian law guarantees the right to marry, administrative barriers hinder the official recognition of marriages between refugees and Indonesian citizens. Refugees' stateless status prevents their marriages from being registered with the civil registry, leaving them recognized only as religious or unregistered marriages (siri). UNHCR plays a limited role, offering administrative support and advocacy but not ensuring legal recognition. Consequently, refugee-Indonesian couples lack legal protection, and their children risk statelessness, restricting access to education, healthcare, and employment. Therefore, clearer and more comprehensive policies are needed to ensure legal recognition and protection for these marriages in Indonesia.Keywords: Refugees; Refugee Marriage; UNHCR; Human Rights AbstrakPerkawinan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Globalisasi telah memungkinkan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing, termasuk pengungsi. Namun, Indonesia tidak memiliki kerangka hukum yang mengatur perkawinan antara WNI dan pengungsi, sehingga menimbulkan permasalahan seperti status hukum anak, hak waris, dan pencatatan perkawinan. Pengungsi yang menikah di Indonesia tidak memperoleh kewarganegaraan, hak bekerja, atau dokumen sipil yang sah. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, urusan pengungsi berada di bawah tanggung jawab UNHCR, yang memberikan perlindungan umum tetapi tidak memiliki mekanisme khusus terkait hak perkawinan mereka. Penelitian ini mengkaji peran UNHCR dalam melindungi hak perkawinan pengungsi yang menikah dengan WNI serta implikasi hukumnya di Indonesia. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan eksploratif, data diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan eksplanatif dengan metode kualitatif untuk memahami aspek sosial dan hukum dalam perkawinan antara WNI dan pengungsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional dan hukum positif Indonesia menjamin hak setiap individu untuk menikah, terdapat hambatan administratif yang menghalangi pengakuan resmi perkawinan antara pengungsi dan WNI. Status tanpa kewarganegaraan pengungsi mencegah perkawinan mereka dicatat di catatan sipil, sehingga hanya diakui sebagai perkawinan agama atau tidak tercatat (siri). UNHCR memiliki peran terbatas, hanya memberikan dukungan administratif dan advokasi tanpa memastikan legalitas perkawinan tersebut. Akibatnya, pasangan pengungsi-WNI tidak mendapatkan perlindungan hukum, dan anak-anak mereka berisiko menjadi tanpa kewarganegaraan, yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan komprehensif untuk memastikan pengakuan hukum dan perlindungan bagi perkawinan antara pengungsi dan WNI di Indonesia.Kata kunci: Pengungsi, Perkawinan Pengungsi, Peran UNHCR, Hak Asasi Manusia

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA