Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG KLAIM KESEHATAN YANG BERLEBIHAN NIM. A1012211095, DIA APRILIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to determine the legal regulations for consumer protection in Indonesia against traditional medicine advertisements containing excessive health claims and the legal consequences of traditional medicine advertisements containing excessive health claims. Advertisements as a form of information. Incorrect health information can harm consumers. Incorrect or inaccurate commercial health information can delay consumers in getting the right health services, resulting in waste and can threaten the lives of consumers. Everyone must have felt sick, to cure or reduce pain, they usually take medicine immediately. Medicines, although very effective when taken properly, can be very dangerous if misused. Generally, people do not understand that medicines, in addition to curing diseases, also have side effects that are detrimental to health. In this study, the author uses a normative method, with a descriptive approach. The results of the study show that the legal regulations for consumer protection in Indonesia against traditional medicine advertisements containing excessive health claims, namely Article 8 paragraph (1) letter f and Article 17 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that Business actors are prohibited from producing and/or trading goods and/or services that do not comply with the promises stated in the label, label information, advertisements or sales promotions of the goods and/or services. The criteria for traditional medicine advertisements are contained in Article 3 of the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 34 of 2022 concerning Supervision of Advertising of Traditional Medicines, Quasi-Drugs, and Health Supplements, which explains that the information contained in the Advertisement must meet the criteria, namely objective, complete and not misleading. In practice, there are often traditional medicine advertisements that make excessive claims. This shows that the legal regulations regarding traditional medicine advertisements containing excessive claims have not been implemented in accordance with the rules of the law. The legal consequences of traditional medicine advertisements containing excessive health claims are in the form of administrative sanctions and criminal sanctions. In practice, perpetrators who make traditional medicine advertisements containing excessive claims are often only given administrative sanctions without any criminal sanctions. This is because the drug is only excessively advertised but has no adverse health effects. Keywords: Protection, Advertisement, Traditional Medicine ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan konsumen di Indonesia terhadap iklan obat tradisional yang mengandung klaim kesehatan berlebihan dan akibat hukum terhadap iklan obat tradisional yang mengandung klaim kesehatan berlebihan. Iklan sebagai suatu bentuk informasi. Informasi kesehatan yang salah bisa merugikan konsumen. Informasi kesehatan komersial yang salah atau tidak tepat dapat membuat konsumen terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan yang benar, mengakibatkan kemubaziran dan dapat mengancam jiwa konsumen. Setiap orang pasti merasakan jatuh sakit, untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit, maka biasanya langsung minum obat. Obat-obatan, walaupun sangat manjur bila dimakan sebagaimana mestinya, dapat menjadi sangat berbahaya bila disalahgunakan. Umumnya masyarakat kurang memahami bahwa obat selain menyembuhkan penyakit juga, mempunyai efek samping, yang merugikan kesehatan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode normatif., dengan pendekatan Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum perlindungan konsumen di Indonesia terhadap iklan obat tradisional yang mengandung klaim kesehatan berlebihan, yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Kriteria mengenai iklan obat tradisional terdapat pada Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Periklanan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Dan Suplemen Kesehatan dijelaskan bahwa Informasi yang tercantum dalam Iklan wajib memenuhi kriteria yaitu objektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Pada praktiknya sering terdapat iklan obat tradisional yang memberikan klaim yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai iklan obat tradisional yang mengandung klaim berlebihan belum terlaksana sesuai dengan aturan hukumnya. Akibat hukum terhadap iklan obat tradisional yang mengandung klaim kesehatan berlebihan yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Pada pelaksanaannya sering kali pelaku yang membuat iklan obat tradisional yang mengandung klaim berlebihan hanya diberikan sanksi administratif saja tanpa adanya sanksi pidana. Hal ini dikarenakan obat tersebut hanya iklannya yang berlebihan tetapi tidak memiliki dampak merugikan kesehatan. Kata Kunci : Perlindungan, Iklan, Obat Tradisional

ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI MENGENAI PRODUK SUSU MENDEKATI KEDALUWARSA YANG DIBERIKAN DISKON NIM. A1011211041, AFRYANTO ANDRE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari praktik pemberian diskon terhadap produk susu yang mendekati kedaluwarsa, dengan fokus pada perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa sering kali dijual dengan harga diskon untuk menghindari kerugian bagi pelaku usaha. Namun, praktik ini dapat menimbulkan risiko bagi konsumen jika informasi mengenai masa kedaluwarsa dan kualitas produk tidak disampaikan secara transparan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pelaku usaha, serta studi lapangan terhadap produk-produk yang diberikan diskon di berbagai toko. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik dan bagaimana pengaruhnya terhadap perlindungan hak konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian diskon pada produk susu mendekati kedaluwarsa dapat menguntungkan produsen dengan meningkatkan penjualan dan mengurangi stok, tetapi juga menimbulkan risiko bagi konsumen terkait kualitas dan keamanan produk. Konsumen sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang status produk tersebut, yang bisa berdampak pada keputusan pembelian mereka. Peraturan yang ada, seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran yang merugikan konsumen. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk mendekati kedaluwarsa, serta menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang tidak memberikan informasi transparan. Selain itu, edukasi bagi konsumen mengenai pentingnya memeriksa tanggal kedaluwarsa perlu ditingkatkan agar dapat melindungi diri dari potensi risiko kesehatan.Kata Kunci : Diskon produk kedaluwarsa, perlindungan konsumen, produk susu. ABSTRACT This research analyzes the juridical aspects of the practice of giving discounts to milk products that are nearing their expiration date, with a focus on consumer protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Products that are nearing their expiration date are often sold at discounted prices to avoid losses for businesses. However, this practice can pose risks for consumers if information regarding the expiration date and product quality is not conveyed transparently. This research uses normative and empirical juridical research methods. A normative juridical approach is carried out by analyzing applicable legal regulations, such as the Consumer Protection Law and other related regulations. Meanwhile, an empirical approach was carried out through interviews with related parties, including the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) and business actors, as well as field studies of products that were given discounts in various shops. The data obtained was analyzed qualitatively to understand the extent to which existing regulations are implemented in practice and how they impact the protection of consumer rights. The research results show that discounting dairy products nearing expiration can benefit producers by increasing sales and reducing stock, but also poses risks for consumers regarding product quality and safety. Consumers often do not receive clear information about the status of the product, which can impact their purchasing decisions. Existing regulations, as regulated in Law no. 8 of 1999, emphasizes the obligation of business actors to provide clear information, but in practice violations are still found that harm consumers. This research recommends that the government, through the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), increase supervision over the sale of products nearing their expiration date, as well as implement stricter sanctions against business actors who do not provide transparent information. In addition, education for consumers regarding the importance of checking expiration dates needs to be improved in order to protect themselves from potential health risks.Keyword: Expired product discounts, consumer protection, dairy products

PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN PT. BINTANG SEJAHTERA BERSAMA DI KECAMATAN ANJONGAN NIM. A1011211221, TIARA AGSYA RAHMASARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In the implementation of the partnership agreement in this study, there has been a default, namely farmers selling chickens to other parties not to the company. The formulation of the problem in this study is to find out the factors that cause the non-implementation of the partnership agreement in accordance with the partnership cooperation agreement. This research uses empirical research methods with a qualitative approach used to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects such as behavior and other actions. The results of this study are that in the partnership business between broiler farmers and PT Bintang Sejahtera Bersama, farmers as plasma do not fulfill their rights and obligations as plasma because they have violated the partnership cooperation agreement by selling cultivated chickens to other parties not to the company, which is an act that violates the agreement or what is referred to as default. Farmers deliberately sell cultivated chickens to other parties without the knowledge of the first party. The factor that causes farmers to do this is because they want to get more profit outside of the results of the partnership with the company, because of the high operational costs of cultivating broiler chickens and also the breeder's breach of promise in running this partnership business. Therefore, the breeder is sanctioned by the company. The legal consequences given by the company to breeders who make defaults are that if the breeder harms the company, the sanction is the withholding of collateral in the form of debt that must be paid, the company also gives a warning to the breeder by temporarily stopping the operation of the cage to discipline the breeder. The settlement effort taken by the parties in this problem is by deliberation to resolve the problem amicably. Keywords : partnership cooperation, default, parties. Abstrak Pada pelaksanaan perjanjian kemitraan dalam penelitian ini telah terjadi wanprestasi yaitu peternak menjual ayam kepada pihak lain bukan kepada pihak perusahaan. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya perjanjian kemitraan sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti misalnya perilaku dan tindakan-tindakan lain. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam usaha kemitraan antara peternak ayam broiler dengan PT. Bintang Sejahtera Bersama ini, peternak sebagai plasma tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai plasma karena telah melanggar perjanjian kerja sama kemitraan dengan menjual ayam hasil budidaya kepada pihak lain tidak kepada perusahaan, yang mana itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar perjanjian atau yang disebut sebagai wanprestasi. Peternak dengan sengaja menjual ayam hasil budidaya kepada pihak lain tanpa diketahui oleh pihak pertama. Faktor yang menyebabkan peternak melakukan hal tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak diluar dari hasil kemitraan dengan perusahaan, karena biaya operasional yang tinggi untuk membudidayakan ayam broiler dan juga cidera janji peternak dalam menjalankan usaha kemitraan ini. Oleh karena itu peternak mendapat sanksi dari perusahaan. Akibat hukum yang diberikan perusahaan kepada peternak yang melakukan wanprestasi adalah jika peternak merugikan perusahaan maka sanksinya penahanan jaminan berupa hutang yang harus dibayar, perusahaan juga memberikan teguran kepada peternak dengan memberhentikan operasional kandang sementara untuk mentertibkan peternak. Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak dalam permasalahan ini adalah dengan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Kata Kunci : kerjasama kemitraan, wanprestasi, para pihak.

PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADAT NGAMPANG MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANTUK DI DESA KEDAMIN DARAT NIM. A1011201199, DEA CISRA ARORA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The people of Kedamin Darat Village are people who still uphold traditional values in their lives. Like the Ngampang traditional sanctions that they still carry out today. By holding traditional sanctions, it is a process of purifying the village and hoping that these sanctions can have a deterrent effect and can minimize the occurrence of adultery, especially among young people. However, the implementation of Ngampang traditional sanctions in Kedamin Darat Village has shifted, such as the Ngampang customary payment fine in the form of objects that can be replaced with nominal money. The formulation of the problem in this study is whether the Ngampang customary sanctions on the Dayak tidur community in Kedamin Darat Village are still being implemented. This study aims to describe, obtain data, and information about Ngampang customary sanctions. In this study, the author uses a descriptive empirical research method, the purpose of this study is to obtain data and information on Ngampang customary sanctions, procedures for resolving Ngampang customary sanctions, legal consequences for perpetrators of Ngampang acts and efforts made by the customary leader to perpetrators of Ngampang acts. The results achieved that the implementation of Ngampang customary sanctions on the Dayak Kantuk community in Kedamin Darat Village is still being implemented until now, Factors that cause Ngampang acts are lack of supervision or attention from parents, free association, technological and communication advances such as misuse of the internet to watch pornographic videos, and lack of community reaction when seeing men and women who are together in a quiet and dark place. The legal consequences for perpetrators who commit Ngampang acts will be subject to material sanctions and moral sanctions, namely by paying customary fines and perpetrators of Ngampang acts are not free from insults, reproaches, and gossip from the community. The efforts made by the customary leader for perpetrators of Ngampang customary violations are that the customary leader will summon the two Ngampang perpetrators along with their parents or families of both parties to hold a customary trial and carry out a customary ceremony as a form of eliminating sins and purifying the village for the actions they have committed. Keywords: Dayak, Kantuk, Ngampang, Sanctions, ImplementationABSTRAK Masyarakat Desa Kedamin Darat merupakan masyarakat yang masih menjujung tinggi nilai adat dalam kehidupan mereka. Seperti halnya sanksi adat Ngampang yang masih mereka laksanakan hingga sekarang. Dengan diadakannya sanksi adat merupakan suatu proses pensucian kampung dan mengharapkan adanya sanksi tersebut dapat memberi efek jera serta dapat meminimalisir terjadinya perzinahan terutama di kalangan pemuda/i. Namun penerapan sanksi adat Ngampang di Desa Kedamin Darat mengalami pergeseran seperti denda pembayaran adat Ngampang berupa benda yang dapat diganti dengan nominal uang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah sanksi adat Ngampang pada masyarakat Dayak kantuk di Desa Kedamin Darat masih dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, mendapatkan data, dan informasi tentang sanksi adat Ngampang. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi sanksi adat Ngampang, tata cara penyelesaian sanksi adat Ngampang, akibat hukum bagi pelaku perbuatan Ngampang dan upaya yang dilakukan ketua adat kepada pelaku perbuatan Ngampang. Hasil yang dicapai bahwa penerapan sanksi adat Ngampang pada masyarakat Dayak Kantuk di Desa Kedamin Darat masih dilaksanakan sampai sekarang, Faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan Ngampang adalah kurangnya pengawasan atau perhatian dari orang tua, pergaulan bebas, kemajuan teknologi dan komunikasi seperti penyalah gunaan internet untuk menonton video porno, serta kurangnya reaksi masyarakat jika melihat laki-laki dan perempuan yang berduaan di tempat sepi dan gelap. Adapun akibat hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan Ngampang akan dikenakan sanksi materil dan sanksi moral, yaitu dengan membayar denda adat dan pelaku perbuatan Ngampang tidak terlepas dari hinaan, celaan, dan gunjingan masyarakat. Upaya yang dilakukan ketua adat bagi pelaku pelanggaran adat Ngampang adalah ketua adat akan memanggil kedua pelaku Ngampang beserta orang tua atau keluarga kedua belah pihak untuk melakukan sidang adat dan melaksanakan upacara adat sebagai bentuk penghapusan dosa dan mensucikan kampung atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Kata Kunci : Dayak, Kantuk, Ngampang, Sanksi, Penerapan

KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DI KALIMANTAN BARAT NIM. A1011211117, MOCHAMMAD IQBAL AR-RAâ€™UUFU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pengelolaan sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara, di Kalimantan Barat menghadapi tantangan signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance, terutama akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep good governance dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasi prinsip akuntabilitas masih lemah. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam kurang memadai, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan sering kali bersifat formalitas. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di Kalimantan Barat masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup peningkatan transparansi, partisipasi publik yang lebih aktif, penguatan pengawasan, pendidikan masyarakat mengenai hak-hak mereka, serta evaluasi dan penegakan hukum yang lebih tegas. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat dan lingkungan. Kata Kunci: Good Governance, Prinsip Akuntabilitas, Mineral dan Batubara ABSTRACT Management of natural resources, especially minerals and coal, in West Kalimantan faces significant challenges in implementing the principles of good governance, especially accountability. This research aims to analyze the implementation of the concept of good governance in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Management, as well as identifying challenges and obstacles in its implementation. The research method used is empirical juridical by collecting primary data through interviews and secondary data from literature studies. The research results show that although Law Number 3 of 2020 provides a clear legal framework, implementation of the principle of accountability is still weak. Transparency in natural resource management is inadequate, and community participation in decision-making processes is often a formality. Apart from that, supervision of mining activities in West Kalimantan still faces obstacles, such as limited human resources and budget. Recommendations resulting from this research include increasing transparency, more active public participation, strengthening supervision, educating the public regarding their rights, as well as stricter evaluation and law enforcement. Thus, it is hoped that the management of natural resources in West Kalimantan can be carried out sustainably and responsibly, providing fair benefits for the community and the environment. Keynote: Good Governance, Principle of Acuntability, Minerals and Coal

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN INTERNET SERVER PROVIDER MELALUI MEDIA KOMUNIKASI NIM. A1011161209, ANUGRAH PRIFA BIMANTARA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe high cost of network from providers in internet services in Indonesia causes the lower middle class to have to spend more to enjoy internet access. Actually, various providers in Indonesia have offered various internet package rates ranging from daily, weekly and monthly. Some offer unlimited packages but still use quotas, so that if the quota limit is exceeded, the speed will decrease or even cannot be used at all and there are also cheap ones and lots of free quotas, but can only be used during the hours of midnight to morning and there are too many conditions given by the provider.The type of research used in this study is normative legal research. This research was conducted by examining library materials to obtain secondary data. Therefore, this research focuses on the type of library research. The approach used is the Statute Approach. Normative legal research, another name for doctrinal legal research, is also known as library research or document study because this research is conducted or aimed only at written regulations or legal materials.Based on the research results, it was found that there are users who have violated the rights of the provider as a business actor which is contrary to Article 6 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and in terms of dispute resolution can be done through litigation, non-litigation or filing a lawsuit through an authorized judicial institution in accordance with the provisions of civil procedure law applicable in Indonesia as regulated in Article 1365 of the Civil Code, Article 38 and Article 39 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) and based on the procedural law chosen by the parties, or dispute resolution through non-litigation or out of court for example by negotiation or mediation in accordance with applicable provisions and depending on the agreement of the disputing parties.Keywords: legal protection, internet users, server provider ABSTRAK Mahalnya biaya jaringan dari provider dalam layanan internet di Indonesia yang menyebabkan kalangan masyarakat menengah kebawah mau tidak mau harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk menikmati akses internet. Sebenarnya berbagai pihak provider di Indonesia telah menawarkan berbagai tarif paket internet mulai dari harian, mingguan serta bulanan. Ada yang menawarkan paket unlimited tapi tetap saja memakai kuota, sehingga jika sudah melewati batas kuota, kecepatan menjadi turun atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali dan ada juga yang murah dan banyak kuota gratisnya, tetapi hanya bisa digunakan pada jam-jam tengah malam sampai pagi saja serta terlalu banyaknya syarat yang diberikan oleh pihak provider tersebut.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Oleh karena itu penelitian ini berfokus padajenis penelitian pustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitianhukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturanperaturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa 3. Pengguna telah melanggar hak-hak dari provider sebagai pelaku usaha yang mana telah bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam hal penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara litigasi, non litigasi atau pengajuan gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dengan sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan misalnya dengan cara negosiasi atau mediasi sesuai ketentuan yang berlaku serta tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa.Kata kunci : perlindungan hukum, pengguna internet, server provider

TANGGUNG JAWAB PERDATA ORANG TUA ANAK TERHADAP PENGELOLA TAMAN ANAK SEJAHTERA LKIA DALAM PERJANJIAN PENITIPAN ANAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211210, MARLINDA PUSPITA SARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tempat Penitipan Anak muncul karena berkembangnya tuntutan ekonomi masyarakat yang menyebabkan orang tua sibuk bekerja dan tidak ada waktu untuk mengasuh anaknya. Perjanjian penitipan anak merupakan bentuk hubungan hukum antara orang tua dengan pengelola tempat penitipan anak, di mana orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak selama anaknya dititipkan di tempat penitipan anak. Namun kenyataannya, orang tua anak belum bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban terhadap pengelola penitipan anak di Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak dalam hal ketepatan waktu menjemput anak dan membawa susu botol untuk anaknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Orang Tua Anak Terhadap Pengelola Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Melaksanakan Perjanjian Penitipan Anak?". Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab perdata orang tua anak terhadap pengelola Taman Anak Sejahtera LKIA dalam perjanjian penitipan anak. Kedua, untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan orang tua anak belum bertanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian penitipan anak. Ketiga, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi orang tua anak yang belum bertanggung jawab dalam memenuhi perjanjian penitipan anak. Dan keempat, untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pengelola Taman Anak Sejahtera LKIA dalam memenuhi perjanjian penitipan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Alat pengumpulan data dengan teknik komunikasi langsung melalui wawancara terhadap penanggung jawab Taman Anak Sejahtera LKIA Pontianak dan secara tidak langsung melalui penyebaran angket kepada orang tua anak yang menitipkan anaknya di Taman Anak Sejahtera LKIA Pontianak. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang dicapai, Para pihak yang terikat dalam perjanjian menuangkan kepentingan mengenai perjanjian, syarat serta kewajiban yang harus dipenuhi disampaikan secara lisan dan tanggung jawab orang tua adalah membayar biaya pendaftaran, menjemput anak tepat waktu, serta memenuhi kebutuhan anak; Faktor orang tua yang belum bertanggung jawab dalam hal penjemputan anak adalah karena bekerja dan macet di jalan, sementara faktor utama orang tua tidak membawakan susu botol karena lupa yang disebabkan terburu-buru saat menyiapkan; Akibat hukum orang tua yang belum bertanggung jawab atas keterlambatan menjemput dan tidak membawakan susu botol adalah membayar ganti rugi yang telah disepakati dalam perjanjian; Upaya yang dilakukan pengelola TAS LKIA dalam memenuhi perjanjian adalah dengan menyusun jadwal harian yang jelas, melakukan evaluasi berkala dan berkomunikasi dengan orang tua secara efektif, memberikan fasilitas yang memadai, melakukan pencatatan administrasi dan berupaya dalam menyelesaikan masalah jika terjadi di Taman Anak Sejahtera LKIA Pontianak. Saran dalam penelitian ini bagi pengelola TAS LKIA yaitu hendaknya pihak TAS LKIA dalam melaksanakan perjanjian penitipan anak perlu membuat perjanjian tertulis dengan memperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga dapat melaksanakan perjanjian penitipan anak secara adil.dan bagi orang tua yang menitipkan anaknya yaitu Hendaknya orang tua atau yang menitipkan anak di Taman Anak Sejahtera LKIA Pontianak perlu menghormati serta melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya. Kata Kunci : Perjanjian, Penitipan, Anak, Tanggung, Jawab ABSTRACT Childcare centers emerged due to the growing economic demands of society which caused parents to be busy working and have no time to take care of their children. A childcare agreement is a form of legal relationship between parents and the manager of a childcare center, where parents are responsible for meeting the needs of their children while their children are being left at the childcare center. However, in reality, the child's parents have not been responsible for fulfilling their obligations to the childcare manager at Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak in terms of punctuality in picking up their children and bringing bottles of milk for their children. The formulation of the problem in this study is "How is the Civil Liability of the Child's Parents to the Manager of Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA If There is a Default in Implementing the Childcare Agreement?". The purpose of this study is First, to obtain data and information about the civil liability of the child's parents to the manager of Taman Anak Sejahtera LKIA in the childcare agreement. Second, to reveal the factors that cause the child's parents not to be responsible in implementing the childcare agreement. Third, to reveal the legal consequences for the child's parents who are not responsible in fulfilling the childcare agreement. And fourth, to reveal the efforts made by the management of the LKIA Children's Welfare Park in fulfilling the child care agreement. The method used in this study is an empirical legal research method with a descriptive research nature. The type of data in this study is data obtained from literature studies and field studies. Data collection tools with direct communication techniques through interviews with the person in charge of the LKIA Pontianak Children's Welfare Park and indirectly through the distribution of questionnaires to parents of children who entrust their children to the LKIA Pontianak Children's Welfare Park). This study uses qualitative data analysis. The results of the study achieved, the parties bound by the agreement expressed their interests regarding the agreement, the terms and obligations that must be fulfilled were conveyed verbally and the parents' responsibilities were to pay the registration fee, pick up the child on time, and meet the child's needs; The factor of parents who were not yet responsible in terms of picking up children was because they worked and were stuck in traffic, while the main factor was that parents did not bring bottled milk because they forgot because they were in a hurry when preparing it; The legal consequences of parents who are not yet responsible for the delay in picking up and not bringing a bottle of milk are to pay compensation as agreed in the agreement; Efforts made by the TAS LKIA management in fulfilling the agreement are by preparing a clear daily schedule, conducting periodic evaluations and communicating with parents effectively, providing adequate facilities, recording administration and trying to resolve problems if they occur at the LKIA Pontianak Children's Welfare Park. The suggestion in this study for the TAS LKIA management is that the TAS LKIA in implementing the child care agreement needs to make a written agreement by considering the rights and obligations of both parties so that they can implement the child care agreement fairly. And for parents who entrust their children, namely Parents or those who entrust their children to the LKIA Pontianak Children's Welfare Park need to respect and implement the agreement as well as possible. Keywords: Agreement, Custody, Child, Responsibility

ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP PENJUALAN AKUN PREMIUM CANVA PRO PADA MARKETPLACE NIM. A1011211101, GRACELIA AMANDA FORTUNATA A. P
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In the digital era, the convenience of online transactions presents new challenges in legal protection, particularly regarding copyright infringement. The example is the sale of premium Canva Pro accounts at much lower prices on marketplace platforms, which does not comply with Canva's methods and pricing. This study examines the forms of copyright infringement according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights in this context and its legal implications for sellers and buyers. This research uses Normative Juridical legal research methods with a Statute Approach and a Case Approach with data sources include comprehensive literature review and interviews with parties involved in the sale of premium Canva Pro accounts on marketplace platforms. The data is qualitatively analyzed and descriptively presented to address the identified issues. Based on the research conducted, the practice of selling premium Canva Pro accounts on the Marketplace constitutes copyright infringement, especially Canva's economic rights as the sellers reproduce and resell accounts without the creator's permission. The legal implications involve the Marketplace, sellers, and buyers. The marketplace is obliged to establish user terms and conditions, monitor and remove infringing content, and provide reporting facilities. The sellers are responsible for the content they upload and will be subject to sanctions if proven guilty. Accounts purchased by buyers are at risk of being suspended or permanently blocked if detected as illegal accounts. Severe infringements will be subject to imprisonment and fines in accordance with the stipulations of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In cases where the buyer's rights are not fulfilled, the seller must compensate for the losses incurred.Keywords: Canva Pro; Copyrights; Marketplace. Abstrak Di era yang serba digital, kemudahan dalam jual beli menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hukum, terutama terkait pelanggaran hak cipta. Salah satu bentuknya adalah penjualan akun premium Canva Pro dengan harga yang jauh lebih murah pada platform marketplace yang tidak sesuai dengan metode dan harga yang ditentukan Canva. Penelitian ini mengkaji bentuk pelanggaran hak cipta sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam praktik tersebut serta dampak hukumnya bagi penjual dan pembeli. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan sumber data yang dihimpun dari sumber literatur dan didukung dengan hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penjualan akun premium Canva Pro pada marketplace. Kemudian, data-data dianalisis secara kualitatif dengan sifat deskriptif sehingga dapat disimpulkan sebagai jawaban dari permasalahan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, praktik penjualan akun premium Canva Pro pada marketplace merupakan pelanggaran hak cipta terutama hak ekonomi Canva karena penjual memperbanyak dan menjual kembali akun tanpa izin pencipta. Dampak hukum meliputi pihak marketplace, penjual, dan pembeli. marketplace dibebankan kewajiban menyusun syarat dan ketentuan pengguna, mengawasi dan menghapus konten pelanggaran, dan menyediakan sarana pelaporan. Penjual bertanggung jawab atas konten yang diunggahnya dan akan dikenai sanksi jika terbukti melanggar. Akun yang dibeli oleh pembeli berisiko ditangguhkan atau diblokir permanen jika terdeteksi sebagai akun ilegal. Pelanggaran yang berat akan diancam pidana penjara dan denda sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam hal hak pembeli yang tidak terpenuhi, penjual wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan.Kata Kunci: Canva Pro; Hak Cipta; Marketplace.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJABERDASARKAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211119, CINTA RAHMADANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research discusses a criminological review of drug abuse among teenagers based on the theory of symbolic interactionism in the city of Pontianak. According to the results of research on teenagers who abuse drugs starting from the age of 15 to 17 years or since they were in junior high school. The method used in this research is an empirical juridical method, where data is obtained through direct observation and interviews with teenagers who abuse drugs in the city of Pontianak. This symbolic interactionism theory highlights how social interactions influence the formation of meaning and behavior, including adolescents decisions to abuse drugs. The research results show that the main factors that encourage this behavior include interactions with family members who use drugs, relationships with peers who have similar habits, and easy access to drugs. The social environment plays an important role in shaping adolescents' perceptions of the risks and benefits of drug use, which ultimately influences their decisions.Keywords: Drugs, Teenagers, Symbolic Interactionism Theory AbstrakPenelitian ini membahas tentang tinjauan kriminologi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja berdasarkan teori interaksionisme simbolik di kota Pontianak. Menurut hasil penelitian remaja yang menyalahgunakan narkoba dimulai dari umur 15 tahun hingga 17 tahun atau sejak mereka di bangku Sekolah Menengah Pertama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, di mana data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan remaja yang menyalahgunakan narkoba di kota Pontianak. Teori interaksionisme simbolik ini menyoroti bagaimana interaksi sosial memengaruhi pembentukan makna dan perilaku, termasuk keputusan remaja dalam menyalahgunakan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong perilaku tersebut meliputi interaksi dengan anggota keluarga yang menggunakan narkoba, hubungan dengan teman sebaya yang memiliki kebiasaan serupa, serta kemudahan akses terhadap narkoba. Lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi remaja terhadap risiko dan manfaat penggunaan narkoba, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan mereka. Kata Kunci: Narkoba, Remaja, Teori Interaksionisme Simbolik

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 60/Pdt.G/2024/PN Ptk NIM. A1012211040, AINUN BERLIANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study examines Court Decisions in the context of Unlawful Acts. The formulation of the problem in this study is "How is the Judge's Legal Consideration in the Case of Decision Number 60/Pdt.G/2024/PN Ptk concerning Unlawful Acts?". The purpose of this study is to determine and analyze the Judge's Legal Consideration and analyze the Legal Consequences for the parties in the Case of Decision No. 60/Pdt.G/2024/PN Ptk concerning Unlawful Acts. This research method uses a legal analysis research method with reference to laws and regulations. The type of approach in this study is based on the problems in the case of Decision Number 60/Pdt.G/2024/PN Ptk using the Law and Case Study approach methods. The Law Approach Method examines all laws and regulations. This case study approach method involves analyzing legal cases that have been decided in court. The data collection technique in this study is that the researcher conducts a review of the existing literature. Data Analysis Technique in this study uses a qualitative approach that allows researchers to search for collected data. The results of this study are the judge's consideration of the decision of Case No. 60 / Pdt.G / 2024 / PN Ptk, the Judge in his consideration of the Exception has entered the main case to find out who is the party in this case, so the Exception regarding this matter is declared rejected, and the Panel of Judges considers that in the Lawsuit it turns out that Tedi Kurniawan was not included as a party in the case so that it caused a formal defect and resulted in the decision being unacceptable or Niet Ontvankelijk Veerklaard. In its application, the judge applies the principle of Legal Certainty, for both Parties although it does not always mean a satisfactory result, the existence of Legal Certainty means a clear process, the Judge also applies the Benefit Aspect for the Defendant is that there is no obligation for him to pay damages and the Justice Aspect there is no justice for the Plaintiff, but there is Justice for the Defendant because the defendant does not need to fulfill his obligation to pay compensation. Suggestions for this study should be more careful in determining the party being sued so that there are no formal defects in the lawsuit, and understand well the legal basis for filing an exception so that the defense submitted can be more effective.Keywords: Unlawful Acts, Judge's Legal Considerations, Court Decisions Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang Putusan Pengadilan dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ptk tentang Perbuatan Melawan Hukum?". Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dan menganalisis Akibat Hukum bagi para pihak dalam Perkara Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PN Ptk tentang Perbuatan melawan hukum. Metode Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian analisis yuridis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jenis Pendekatan dalam Penelitian ini berdasarkan permasalahan pada perkara Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ptk menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dan Studi Kasus. Metode Pendekatan dengan Undang- Undang menelaah semua peraturan perundang-undangan. Metode Pendekatan dengan studi kasus ini melibatkan analisis kasus hukum yang telah diputuskan di Pengadilan. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan penelaah terhadap literatur yang ada. Teknik Analisis Data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari Penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap putusan Perkara No. 60/Pdt.G/2024/PN Ptk, Hakim dalam Pertimbangannya Eksepsi sudah memasuki pokok perkara untuk mengetahui siapa yang menjadi pihak dalam perkara ini maka Eksepsi mengenai hal ini dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim menimbang bahwa didalam Gugatan ternyata tidak mengikutsertakan Tedi Kurniawan sebagai pihak dalam perkara sehingga menimbulkan cacat formil dan mengakibatkan putusan menjadi tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Veerklaard. Dalam penerapannya hakim menerapkan asas Kepastian hukum, bagi kedua belah Pihak meskipun tidak selalu berarti hasil yang memuaskan namun, adanya Kepastian Hukum berarti adanya proses yang jelas, Hakim juga menerapkan Aspek Kemanfaatan bagi Tergugat adalah tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kerugian dan Aspek Keadilan tidak adanya keadilan bagi Penggugat, namun ada Keadilan untuk Tergugat karena tergugat tidak perlu memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi. Saran untuk penelitian ini sebaiknya lebih cermat dalam menentukan pihak yang digugat agar tidak terjadi cacat formil dalam gugatan tersebut, dan memahami dengan baik dasar hukum dalam mengajukan eksepsi sehingga pembelaan yang diajukan dapat lebih efektif.Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan Pengadilan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA