Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI PERDAGANGAN E-COMMERCE PADA TOKOPEDIA DI PONTIANAK NIM. A1012211050, FIKRIE ADRIAN ANUGERAH RAMADHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractPerkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kegiatan ekonomi, khususnya melalui penggunaan e-commerce. Transaksi online yang semakin marak memunculkan berbagai permasalahan, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun hukum, terutama terkait perlindungan konsumen. Masalah seperti produk yang diterima tidak sesuai dengan iklan, barang rusak, hingga kebocoran data pribadi kerap merugikan konsumen dan memengaruhi kepercayaan mereka terhadap platform e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam penyelesaian sengketa e-commerce pada Tokopedia yang menerima produk tidak sesuai dengan iklan, untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang dimiliki konsumen dalam pembelian produk di e-commerce berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk mengetahui cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian jual beli secara online melalui e-commerce di Tokopedia, dan untuk mengetahui kendala yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual beli produk barang dan jasa melalui e-commerce di Tokopedia dan memberikan solusi terhadap konsumen.Jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dokumen, dan analisis data.Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran dan pemahaman konsumen serta penjual terkait hak dan kewajiban dalam transaksi online. Selain itu, platform e-commerce seperti Tokopedia perlu terus memperkuat sistem penyelesaian sengketa agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan konsumen dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi online, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan undang-undang tersebut meliputi litigasi dan jalur non litigasi seperti mediasi, negosiasi langsung, pengajuan komplain ke e-commerce, arbitrase, dan bantuan pihak ketiga (Consumer Protection Agency).Kata Kunci : E-commerce, Perlindungan Konsumen, dan Tokopedia AbstrakThe development of digital technology has brought significant changes to economic activities, particularly through the use of e-commerce. The increasing prevalence of online transactions has given rise to various issues, including economic, psychological, and legal concerns, particularly regarding consumer protection. Issues such as products not matching advertisements, damaged goods, and data breaches often harm consumers and undermine their trust in e-commerce platforms. This study aims to investigate and analyze the legal protection of consumer rights in resolving e-commerce disputes on Tokopedia, particularly for products not matching their advertisements; to understand the legal protections available to consumers in purchasing products through e-commerce as regulated by the Consumer Protection Law; to explore dispute resolution methods in online sales agreements on Tokopedia; and to identify obstacles and provide solutions to legal protection for consumers engaging in e-commerce transactions.This research adopts an empirical juridical approach using case study methods. The data utilized consists of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection methods include observation, interviews, document analysis, and data interpretation.The findings emphasize the need to enhance consumer and seller awareness and understanding of their rights and obligations in online transactions. Additionally, e-commerce platforms like Tokopedia must continue to strengthen dispute resolution mechanisms to ensure greater transparency and accountability. Adequate legal protections are expected to provide consumers with a safer and more comfortable online shopping experience, fostering sustainable digital economic growth. Legal measures for dispute resolution, as stipulated in the applicable laws, include litigation and non-litigation approaches such as mediation, direct negotiation, filing complaints to e-commerce platforms, arbitration, and support from third parties (Consumer Protection Agencies).Keyword : E-commerce, Costumer Protection, and Tokopedia

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI DUSUN RENGAT KABUPATEN SEKADAU NIM. A1012211168, MARIA NANTOT
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research is titled "Criminological Review of Acts of Abuse Commited by Husbands Against Wives in Rengat Hamlet Sekadau Regency". This is a type of empirical legal research with descriptive research. The method of collecting data in this research is using interviews and observations in the field. The data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique by explaining and providing a descriptive description of the findings in the field. The research examines from a criminological perspective the perpetrators of the abuse that accurred in Rengat hamlet. The purpose of this research is to find out: (1) what factors cause domestic abuse perpetrated by husbands against wives in Rengat hamlet, (2) what is the role of the parties (husband/wife) so that domestic abuse occurs by husbands against wife in Rengat hamlet. Based on the research that has been carried out, it can be concluded that there are two factors that cause husbands to abuse their wives, namely internal factors and external factors. The internal factors is the inability to control emotions and the perpetrator feels that he has complete power over his victim. External factors are the victim"™s behavior which also influences the perpetrator"™s actions, economic conditions and the presence of a third person. Meanwhile, in the second problem formulation, the research results show that both parties play an equal role and are the triggers that cause acts of abuse to occur within the household. The resolution of cases of abuse in this research was resolved according to custom, using customary sanctions from the customary rules of the local community. Keyword: Criminology, Persecution, Domectic Violance Abstrak Penelitian ini berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindakan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri di Dusun Rengat Kabupaten Sekadau". Ialah jenis penelitian hukum empiris dengan penelitian bersifat deskriptif. Cara pengumpulan data penelitian ini ialah memakai wawancara serta observasi dilapangan. Teknik analisis data yang diterapkan ialah analisis deskriptif kualititif dengan memaparkan serta memberikan gambaran secara deskriptif atas temuan dilapangan. Studi ini mengkaji dari sudut pandang kriminologi terhadap pelaku penganiayaan yang terjadi didusun Rengat. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis: (1) berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Dusun Rengat, serta (2) bagaimana keterlibatan masing-masing pihak, baik suami maupun istri, dalam dinamika yang mengarah pada terjadinya KDRT di wilayah tersebut. Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bisa disimpulkan bahwasannya terdapat terdapat dua faktor penyebab suami melakukan penganiayaan terhadap istrinya yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internalnya ialah ketidakmampuan mengendalikan emosi serta pelaku merasa bahwa dirinya berkuasa penuh atas korbannya. Faktor eksternalnya adalah perilaku sang korban juga mempengaruhi tindakan pelaku, kondisi ekonomi dan keberadaan orang ketiga. Sedangkan pada rumusan masalah kedua, hasil penelitian menunjukan bahwa kedua pihak sam-sama berperan dan menjadin pemicu sehingga terjadi tindakan penganiayaan yang terjadi pada ruang lingkup rumah tangga tersebut. Penyelesaian perkara penganiayaan dalam penelitian ini diselesaikan secara adat, menggunakan sanksi adat dari aturan adat masyarakat setempat. Kata kunci: Kriminologi, Penganiayaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NIM . A1011211314, REBECCA MONICA BR. PANDIANGAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study analyzes the legal protection of debtors' personal data in online loan services based on the ITE Law, considering the rapid development of these services that make it easier for the public but also risk data misuse, especially by illegal services. Using a normative legal method through a statutory and conceptual approach and qualitative analysis, this study examines the applicable legal protection and legal consequences of violations of debtors' personal data based on the ITE Law, OJK Regulation Number 10/POJK.05/2022, and other related regulations. The results of the study show that although regulations have regulated personal data protection, their implementation is still weak, with violations subject to criminal, civil, or administrative sanctions, but supervision of illegal services is still a challenge. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase digital literacy in the community, and strict supervision to ensure the protection of debtors' personal data in online loan transactions. Keywords: Legal Protection, Personal Data, Online Loans, ITE Law, Fintech. Abstrak Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur dalam layanan pinjaman online berdasarkan UU ITE, mengingat pesatnya perkembangan layanan ini yang memudahkan masyarakat tetapi juga berisiko terhadap penyalahgunaan data, terutama oleh layanan ilegal. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan konseptual serta analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang berlaku serta akibat hukum dari pelanggaran data pribadi debitur berdasarkan UU ITE, Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, dan regulasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur perlindungan data pribadi, implementasinya masih lemah, dengan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, atau administratif, tetapi pengawasan terhadap layanan ilegal masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan pengawasan ketat untuk memastikan perlindungan data pribadi debitur dalam transaksi pinjaman online. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online, Undang-Undang ITE, Fintech.

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENUMPANG ANGKUTAN TREVEL TERHADAP PENUTUPAN ASURANSI PENUMPANG TUJUAN PONTIANAK KE KABUPATEN MELAWI NIM. A1012181107, DIMAS IMAM NUR ASHWANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Research on "Legal Analysis of Passenger Responsibility of Travel Transportation for Passenger Insurance Coverage from Pontianak to Melawi Regency", aims to find out and explain the implementation of travel transportation passenger responsibility for passenger safety insurance coverage from Pontianak to Melawi Regency. To find out and explain the factors causing passenger responsibility for passenger safety insurance coverage from Pontianak to Melawi Regency has not been done. To reveal efforts that can be made by passengers and business actors in implementing responsibility for passenger safety insurance coverage from Pontianak to Melawi Regency. This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment related to public awareness, especially passengers, to participate in passenger insurance coverage, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research. Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the responsibility of travel passengers for the closure of passenger safety insurance for the Pontianak to Melawi Regency route has not been fully implemented properly by public transportation passengers such as travel because it is still found that insurance for passenger safety has not been closed as stipulated by the government through Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector which changes several provisions in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance with a policy containing 27 chapters and 341 articles. This is intended by the Government as an initiative in reforming the financial sector, one of which concerns the provisions of Compulsory Insurance, one of which is related to public vehicle passenger insurance by passengers. That the factors causing passenger responsibility for the closure of passenger safety insurance for the Pontianak to Melawi Regency route have not been carried out is caused by factors from within the passenger, where the passenger has reasons for not implementing it, this is caused by, among other things, the passenger's understanding or knowledge of insurance that is not adequate and considers insurance to be unimportant and will even increase the economic burden for passengers. That the efforts that can be made by passengers and business actors in implementing the responsibility for closing passenger safety insurance for the Pontianak to Melawi Regency are by negotiating and deliberating between the parties through deliberation and consensus so that the best solution is found for the parties related to the closing of passenger insurance that must be followed.Keywords: Responsibility, Passengers, Insurance Closing ABSTRAK Penelitian tentang "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penumpang Angkutan Travel Terhadap Penutupan Asuransi Penumpang Tujuan Pontianak Ke Kabupaten Melawi", bertujuan Untuk mengetahui serta memaparkan pelaksanaan tanggung jawab penumpang angkutan travel terhadap penutupan asuransi keselamatan penumpang tujuan Pontianak ke Kabupaten Melawi. Untuk mengetahui serta memaparkan faktor penyebab tanggung jawab penumpang terhadap penutupan asuransi keselamatan penumpang tujuan Pontianak ke Kabupaten Melawi belum dilakukan. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang maupun pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap penutupan asuransi keselamatan penumpang tujuan Pontianak ke Kabupaten MelawiPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat berkaitan dengan kesadaran masyarakat khususnya penumpang untuk ikut dalam penutupan asuransi penumpang, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan tanggung jawab penumpang angkutan travel terhadap penutupan asuransi keselamatan penumpang tujuan Pontianak ke Kabupaten Melawi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh penumpang angkutan umum seperti travel karena masih ditemukan tidak dilakukannya penutupan asuransi bagi keselamatan penumpang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dengan beleid yang memuat 27 bab dan 341 pasal ini dimaksudkan Pemerintah sebagai inisiatif dalam mereformasi sektor keuangan, salah satunya mengenai ketentuan Asuransi Wajib, yang salah satunya berkaitan dengan asuransi penumpang kendaraan umum oleh penumpang. Bahwa faktor penyebab tanggung jawab penumpang terhadap penutupan asuransi keselamatan penumpang tujuan Pontianak ke Kabupaten Melawi belum dilakukan adalah disebabkan karena adanya faktor dari dalam diri penumpang, dimana pihak penumpang memiliki alasan atas tidak terlaksananya hal tersebut, hal tersebut disebabkan antara lain karena pemahaman penumpang atau pengetahuan tentang asuransi yang belum memadai serta menganggap asuransi tidaklah hal yang penting bahkan akan menambah beban ekonomi bagi para penumpang. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang maupun pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap penutupan asuransi keselamatan penumpang tujuan Pontianak ke Kabupaten Melawi adalah dengan melakukan negosiasi dan musyawarah antara para pihak secara musyawarah dan mufakat sehingga ditemukan solusi terbaik bagi para pihak berkaitan dengan penutupan asuransi penumpang yang harus diikuti.Kata Kunci : Tanggung Jawab, Penumpang, Penutupan Asuransi

PENERAPAN VICTIM OFFENDER MEDIATION PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Penerapan Adat Pati Nyawa Masyarakat Dayak Di Kecamataan Sungai Ambawang) NIM. A1012181171, MIRA KARLINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTTraffic accidents resulting in death are a serious issue in Indonesia's criminal justice system. Case resolution through formal judicial channels often fails to satisfy all parties, as it tends to focus on punishing the perpetrator rather than restoring social relations. The Dayak Kanayant indigenous community employs a customary law-based settlement mechanism known as Adat Pati Nyawa, which prioritizes deliberation and social balance.This study aims to analyze the application of penal mediation in traffic accident cases resulting in death in Sungai Ambawang Sub-district, with an emphasis on its effectiveness and relevance within the Indonesian legal system. Using a qualitative approach with a case study method, this research demonstrates that Dayak Kanayant customary law contributes to restorative justice through compensation to victims' families and a settlement process based on community involvement. The findings indicate that penal mediation under Dayak Kanayant customary law offers several advantages, including a faster resolution process, lower costs, and its capacity to maintain social harmony. Keywords : Penal Mediation, Dayak Kanayant Customary Law, Victim-Offender Mediation (VOM). ABSTRAKKecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian merupakan permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penyelesaian perkara melalui jalur peradilan formal sering kali tidak memuaskan semua pihak karena cenderung berfokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan hubungan sosial. Masyarakat adat Dayak Kanayant memiliki mekanisme penyelesaian berbasis hukum adat yang dikenal sebagai Adat Pati Nyawa, yang mengutamakan musyawarah dan keseimbangan sosial.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan mediasi penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Kecamatan Sungai Ambawang, dengan menekankan efektivitas dan relevansinya dalam sistem hukum Indonesia. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat Dayak Kanayant berperan dalam menciptakan keadilan restoratif melalui pemberian kompensasi kepada keluarga korban penyelesaian yang berdasarkan peran serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal dalam hukum adat Dayak Kanayant memiliki beberapa keunggulan, seperti proses penyelesaian yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, serta kemampuannya dalam menjaga harmoni sosial. Kata Kunci: Mediasi Penal, Hukum Adat Dayak Kanayant, Victim Offender Mediation.

PERAN UNICEF (UNITED NATION CHILDREN"™S FUND) SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL TERKAIT KASUS CYBERCRIME DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PENYEBARAN FOTO/VIDEO ASUSILA DI INDONESIA) NIM. A1011211239, CRISENSIA GRISELA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Children and adolescents are a group that is very vulnerable to various threats, whether physical, emotional, or psychological. Their inability to understand potential dangers, especially in the digital world, makes them easy targets for exploitation. In the context of cyberspace, Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA), or Online Child Sexual Exploitation and Abuse, includes the distribution of immoral photos/videos, direct sexual harassment, and grooming. However, this study will focus more on cases of the distribution of photos/videos. UNICEF, as an international institution that focuses on child protection, plays an active role in efforts to prevent and overcome OCSEA, including the distribution of immoral photos/videos which are a form of cybercrime. UNICEF works with the government and the community to protect children from this threat, which is increasing along with the rapid use of digital technology. In Indonesia, cases such as the distribution of immoral photos/videos without permission show gaps in child protection, even though there are regulations governing child protection, such as the Convention on the Rights of the Child (CRC) and Law No. 1/2024 on Electronic Information. In this study, in addition to examining the act of spreading immoral photos or videos against children and adolescents in Indonesia which is considered a form of cybercrime, the author also examines the role of UNICEF in addressing this problem, by questioning and interviewing to find out the efforts of the international organization in supporting the Indonesian government to prevent OCSEA. This study is expected to provide an understanding of the importance of public awareness of the dangers of OCSEA and the steps that can be taken to protect children in the digital age. Keynotes : Child protection, Online sexual exploitation of children (OCSEA), UNICEF, Cybercrime, Dissemination of indecent photos/videos in Indonesia. Abstrak Anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai ancaman, baik fisik, emosional, maupun psikologis. Ketidakmampuan mereka untuk memahami potensi bahaya, terutama di dunia digital, membuat mereka menjadi target yang mudah untuk dieksploitasi. Dalam konteks dunia maya, Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA), atau Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual Anak secara Online, mencakup penyebaran foto/video asusila, pelecehan seksual langsung, dan grooming. Namun, dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada kasus penyebaran foto/video. UNICEF, sebagai lembaga internasional yang berfokus pada perlindungan anak, berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan OCSEA, termasuk penyebaran foto/video asusila yang menjadi bentuk cybercrime. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari ancaman ini, yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi digital. Di Indonesia, kasus seperti penyebaran foto/video asusila tanpa izin menunjukkan adanya kesenjangan dalam perlindungan anak, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak, seperti Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 1/2024 tentang Informasi Elektronik. Dalam penelitian ini, selain mengkaji tindakan penyebaran foto atau video asusila terhadap anak dan remaja di Indonesia yang dianggap sebagai salah satu bentuk dari kasus cybercrime, penulis juga mengkaji peran UNICEF dalam mengatasi masalah ini, dengan mempertanyakan dan mewawancarai untuk mengetahui upaya organisasi internasional tersebut dalam mendukung pemerintah Indonesia untuk mencegah OCSEA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya OCSEA dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi anak-anak di era digital. Kata Kunci : Perlindungan anak, Eksploitasi seksual anak secara online (OCSEA), UNICEF,Cybercrime, Penyebaran foto/video asusila di Indonesia.

PENYELESAIAN SENGKETA PINJAM PAKAI TANAH MELALUI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK KENINJAL DESA NANGA TIKAN KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI NIM. A1012211001, AKBAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji Penyelesaian Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat yang berlaku di masyarakat Dayak Keninjal, Desa Nanga Tikan, Kabupaten Melawi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengembangkan sistem hukum adat yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dan meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Dayak Keninjal dalam menghadapi masalah sengketa tanah. Terjadinya sengketa ini beriringan dengan nilai ekonomi tanah. Spesifikasi kasus yang terjadi bermula dari seseorang bernama Pihak II (kedua) meminta ijin untuk berladang di tanah milik Pihak I (selaku pemilik tanah). sengketa pinjam pakai tanah yang terjadi antara dua belah pihak yang bersengketa disebabkan oleh pihak II yang mengingkari perjanjian awal yang telah disepakati dengan pihak I. Adapun faktor yang menyebabkan sengketa Pinjam Pakai tanah antara kedua belah pihak adalah adanya niat pihak II ingin menguasai tanah pihak I, yang mana pada perjanjian awal pihak II hanya meminjam tanah untuk berladang akan tetapi pihak II malah menggunakan tanah tersebut untuk menanam pohon karet.Rumusan masalah: "Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat Pada Masyarakat Dayak Keninjal Desa Nanga Tikan kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi". Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Empiris sifat penelitian ini menggunakan deskriptif (Descriptive Research) yaitu bertujuan untuk mengungkapkan Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pinjam pakai tanah Melalui Hukum Adat Pada Masyarakat Dayak Keninjal Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing di Kabupaten Melawi. Penelitian yang dilakukan dengan survey kelapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang ada. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan 2 (dua) metode yaitu: Penelitian Kepustakaan (library research) dan Penelitian Lapangan (field research).Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa tersebut dengan musyawarah dan sesuai ketentuan hukum adat dayak keninjal. Faktor yang menyebabkan sengketa Pinjam Pakai tanah antara kedua belah pihak adalah adanya niat ingin menguasai tanah dengan menanam pohon karet. Akibat hukum yang didapatkan oleh kedua belah pihak atas terjadinya sengketa pinjam pakai tanah ini yaitu pihak I (pertama) selaku pemilik tanah membayar pohon karet yang sudah ditanami oleh pihak II (kedua) selaku orang yang berladang ditanah tersebut dan pihak II membayar uang sapu meja dan menanggung semua biaya perkara serta mengembalikan hak atas pohon karet tersebut kepada pihak I selaku pemilik tanah. Upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pinjam pakai tanah adalah melalui peradilan adat tingkat desa dengan musyawarah dan mufakat untuk menentukan pinjam pakai tanah tersebut.Kata Kunci: Sengketa, Pinjam Pakai, Hukum Adat, Dayak KeninjalABSTRACTThis study examines the Settlement of Land Borrowing Through Customary Law that applies in the Dayak Keninjal community, Nanga Tikan Village, Melawi Regency. This study is expected to provide a significant contribution in understanding and developing a more effective customary law system in resolving disputes and increasing legal certainty and justice for the Dayak Keninjal community in dealing with land disputes. The occurrence of this conflict goes hand in hand with the economic value of the land. The specifications of the case that occurred began with someone named Party II (second) asking for permission to farm on land owned by Party I (as the land owner). The land borrowing dispute that occurred between the two disputing parties was caused by Party II who violated the initial agreement that had been agreed upon with Party I. The factors that caused the land borrowing dispute between the two parties were the intention of Party II to control Party I's land, where in the initial agreement Party II only borrowed land for farming but Party II instead used the land to plant rubber trees.Formulation of the problem: "How to Resolve Land Borrowing Disputes Through Customary Law in the Dayak Keninjal Community of Nanga Tikan Village, Belimbing District, Melawi Regency". The research method uses an empirical research type, the nature of this research uses descriptive research, namely aiming to reveal How to Resolve Land Rights Disputes Through Customary Law in the Dayak Keninjal Community of Nanga Tikan Village, Belimbing District, Melawi Regency. The research was conducted by field surveys to obtain information that can support existing theories. The data collection method in this study was by conducting 2 (two) methods, namely: Library Research and Field Research.The results of the study showed that both parties in dispute resolved the dispute through deliberation and in accordance with the provisions of Dayak Keninjal customary law. The factor that caused the land borrowing dispute between the two parties was the intention to control the land by planting rubber trees. The legal consequences obtained by both parties due to the occurrence of this land borrowing dispute were that party I (first) as the landowner paid for the rubber trees that had been planted by party II (second) as the person farming on the land and party II paid the sweeping table money and covered all court costs and returned the rights to the rubber trees to party I as the landowner. The legal efforts made to resolve the land borrowing dispute were through village-level customary courts with deliberation and consensus to determine the land borrowing.Keywords: Dispute, Borrowing, Customary Law, Dayak Keninjal

TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG TIDAK MENERAPKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE NIM. A1011211146, ERLIATI GADIS MANDARI PASARIBU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study discusses the responsibility of directors for losses suffered by minority shareholders in the case of PT. Sumalindo Lestari Jaya, which is reviewed based on the Supreme Court Decision No. 3017/K/Pdt/2011. The main problem in this study is the actions of directors that harm minority shareholders through non-transparent transactions, conflicts of interest, and violations of the principles of Good Corporate Governance (GCG). These actions have raised debates regarding the legal responsibility of directors, both in the perspective of unlawful acts (PMH) according to Article 1365 of the Civil Code and within the framework of directors' responsibility in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT).The research method used is the normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The data sources used include related laws and regulations, court decision documents, and literature on the responsibility of directors and the protection of minority shareholders. The analysis was carried out by comparing the applicable legal regulations with the legal facts contained in the case of PT. Sumalindo Lestari Jaya.The results of the study indicate that the directors of PT. Sumalindo Lestari Jaya has committed acts that violate GCG principles, did not obtain the approval of the GMS in material transactions, and caused losses to minority shareholders. The Board of Directors was declared legally responsible for its actions, as stipulated in Article 97 paragraph (3) of the UUPT and Article 1365 of the Civil Code. Supreme Court Decision No. 3017/K/Pdt/2011 also clarifies the form of accountability of the board of directors, including independent financial audits and the obligation to provide full access to minority shareholders. Keywords: Good Corporate Governance, Minority Shareholders, Unlawful Acts, Directors' Responsibilities Abstrak Penelitian ini membahas tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami oleh pemegang saham minoritas dalam kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya, yang dikaji berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3017/K/Pdt/2011. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya tindakan direksi yang merugikan pemegang saham minoritas melalui transaksi yang tidak transparan, konflik kepentingan, serta pelanggaran terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG). Tindakan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai tanggung jawab hukum direksi, baik dalam perspektif perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata maupun dalam kerangka tanggung jawab direksi sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait, dokumen putusan pengadilan, serta literatur mengenai tanggung jawab direksi dan perlindungan pemegang saham minoritas. Analisis dilakukan dengan membandingkan aturan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terdapat dalam kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya. Penelitian menunjukkan bahwa direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya telah melakukan tindakan yang melanggar prinsip GCG, tidak memperoleh persetujuan RUPS dalam transaksi material, serta menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. Direksi dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 1365 KUH Perdata. Putusan Mahkamah Agung No. 3017/K/Pdt/2011 juga memperjelas bentuk pertanggungjawaban direksi, termasuk pemeriksaan keuangan independen dan kewajiban memberikan akses penuh kepada pemegang saham minoritas. Kata Kunci: Good Corporate Governance, Pemegang Saham Minoritas, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Direksi

ASPEK HUKUM JUAL BELI MINUMAN BERALKOHOL BERPENGARUH DALAM MOBILITAS TRANPORTASI MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012211043, HERI KURDIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Traffic accidents are one of the negative impacts of traffic growth, in addition to congestion, air pollution, and noise. Based on data from the West Kalimantan Regional Police Traffic Unit, especially the Pontianak City Police Traffic Unit regarding traffic accident cases, the number of traffic accidents (Laka Lantas) in West Kalimantan throughout 2021 reached hundreds. In a press conference at the end of 2021, the West Kalimantan Police explained the number of Laka Lantas cases they had handled throughout that year. The author is interested in expressing scientific writing with the title "LEGAL ASPECTS OF THE SALE AND BUYING OF ALCOHOLIC DRINKS INFLUENCES PUBLIC TRANSPORTATION MOBILITY IN PONTIANAK CITY". In this study, the author will use an empirical research method. Empirical legal research examines the law that is conceptualized as real behavior, as an unwritten social phenomenon, which is experienced by everyone in community life. The sale and purchase of alcoholic beverages has become part of the entertainment and consumption industry in many countries, including Di kota Pontianak. Alcoholic beverages in Di kota Pontianak have strict regulations regarding their distribution. One important aspect of this regulation is its impact on public transportation mobility. Alcohol consumption is often a contributing factor to traffic accidents involving drivers under the influence of alcohol. Education and outreach to the public regarding the dangers of driving after consuming alcohol, Increasing supervision and law enforcement against drivers who are indicated to be driving under the influence of alcohol, Provision of alternative transportation, such as taxi services or online vehicles, for those who will consume alcohol outside the home, Restrictions and supervision of alcohol sales in inappropriate places, with certain time and place restrictions. Keywords : Alcoholic Beverages, Public Transportation Mobility Abstrak Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu dari dampak negatif dalam pertumbuhan lalu lintas, disamping kemacetan, polusi udara, dan kebisingan. Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat khususnya di Satuan lalu lintas Polresta Kota Pontianak mengenai kasus kecelakaan lalu lintas jumlah kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di Kalbar sepanjang 2021 mencapai angka ratusan. Dalam konferensi pers akhir tahun 2021, Polda Kalbar memaparkan jumlah kasus Laka Lantas yang telah mereka tangani sepanjang tahun itu. Penulis tertarik untuk mengungkapkan penulisan ilmiah dengan judul "ASPEK HUKUM JUAL BELI MINUMAN BERALKOHOL BERPENGARUH DALAM MOBILITAS TRANPORTASI MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK ".Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Jual beli minuman beralkohol telah menjadi bagian dari industri hiburan dan konsumsi di banyak negara, termasuk Di kota Pontianak. Minuman beralkohol di Di kota Pontianak memiliki regulasi yang ketat terkait peredarannya. Salah satu aspek penting dalam regulasi ini adalah pengaruhnya terhadap mobilitas transportasi masyarakat. Konsumsi alkohol sering kali menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengemudi yang berada dalam pengaruh alkohol.Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya mengemudi setelah mengonsumsi alkohol, Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengemudi yang terindikasi mengemudi dalam pengaruh alkohol, Penyediaan transportasi alternatif, seperti layanan taksi atau kendaraan online, bagi mereka yang akan mengonsumsi alkohol di luar rumah, Pembatasan dan pengawasan penjualan alkohol di tempat-tempat yang tidak sesuai, dengan pembatasan waktu dan tempat tertentu. Kata Kunci : Minuman Beralkohol, Mobilitas Tranportasi Masyarakat

PELAKSANAAN PERWALIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) TERHADAP ANAK ASUHNYA STUDI DI LKSA PANTI ASUHAN TUNAS ISLAM NIM. A1011211080, ARI RISKI HERMAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrackLKSA are institutions formed by the government, regional government, community to provide child care. Judging from daily practice, it turns out that LKSA experiences many difficulties in supporting its activities, related to the function of LKSA as a social institution for child care, including LKSA orphanages. An orphanage is a child protection institution whose function is to provide protection for children's rights. The difficulties that arise mostly concern the Orphanage LKSA itself in terms of guardianship. According to regulations related to LKSA, namely Minister of Social Affairs Regulation No. 30 of 2011, it is stated that guardianship in LKSA Orphanages must go through court. Therefore, this research discusses whether the LKSA Tunas Islam Orphanage has implemented guardianship in accordance with applicable regulations.The method used in this research is empirical juridical research and is analytical descriptive. Sources of research data through field studies and literature studies. This research uses direct communication and indirect communication data collection techniques. This research also uses descriptive analysis and uses a qualitative approach. Location The research was carried out at the LKSA Tunas Islam Orphanage.The results of the study achieved, the majority of foster children who are in the LKSA Tunas Islam Orphanage still have parents, and even living in the LKSA Orphanage is a request from their parents. The factor is that foster children are entrusted to the LKSA Tunas Islam Orphanage due to economic factors, education and care needs. Foster children only need to fulfill and submit documents as requirements to be able to live in the LKSA Orphanage without going to court to carry out a transfer of guardianship. Keywords : Guardianship, LKSA Orphanage AbstrakLKSA merupakan Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. Dilihat dari praktik sehari-hari ternyata LKSA mengalami banyak kesulitan dalam menunjang kegiatannya, berkaitan dengan fungsi LKSA sebagai lembaga sosial pengasuhan anak, yaitu termasuk LKSA panti asuhan. Panti asuhan merupakan salah satu Lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagian besar menyangkut masalah LKSA Panti Asuhan itu sendiri dalam hal perwalian. Menurut peraturan terkait LKSA, yaitu Permensos No 30 Tahun 2011 menyebutkan bahwa perwalian pada LKSA Panti Asuhan harus melalui pengadilan. Oleh karena itu penelitian ini membahas apakah LKSA Panti Asuhan Tunas Islam telah melakukan pelaksanaan perwalian sesuai dengan peraturan yang berlaku.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data penelitian melalui studi lapangan dan studi kepustakaaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Penelitian ini juga menggunakan analisis yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian dilakukan pada LKSA Panti Asuhan Tunas Islam.Hasil penelitian yang dicapai, anak asuh yang berada pada LKSA Panti Asuhan Tunas Islam mayoritas masih memiliki orang tua, bahkan tinggal di LKSA Panti Asuhan merupakan permintaan dari orang tuanya. Faktor anak asuh dititipkan pada LKSA Panti Asuhan Tunas Islam karena faktor ekonomi, pendidikan dan kebutuhan pengasuhan. Anak asuh cukup memenuhi dan menyerahkan berkas sebagai persyaratan untuk bisa tinggal di LKSA Panti Asuhan tanpa melalui pengadilan untuk melakukan peralihan perwalian. Kata Kunci : Perwalian, LKSA Panti Asuhan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA