Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DALAM PERMAINAN PERANG SARUNG DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211130, GUSTI AMRY ACE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study highlights the phenomenon of juvenile delinquency in Pontianak City, as reflected by the increase in sarong war cases over the past two years. A sarong war is a dangerous activity in which children fight using sarongs filled with sharp weapons, typically taking place after evening prayers or before dawn during Ramadan. Through this research, the researchers aim to identify the factors that lead children to misuse sharp weapons in sarong war activities. The methodology used in this study is empirical research, with the collection of primary and secondary data through interviews, document reviews, and direct observations in Pontianak City. The research findings indicate that the main factors causing children to engage in sarong wars are opportunities that encourage potential delinquency, disharmony within the family, negative peer influences, an unsupportive community environment, and unstable psychological conditions of the children. This study emphasizes the importance of parental supervision, as well as the active roles of the community and educational institutions in guiding and educating children about the dangers of delinquent behavior and the legal consequences that may arise. It is hoped that effective preventive solutions can be implemented to reduce the rate of juvenile delinquency and create a safer environment that supports the development of children in Pontianak City. The study also provides concrete recommendations related to steps that can be taken by parents, community leaders, and authorities in guiding children to avoid engaging in dangerous activities such as sarong wars. Keywords: Causes of delinquency, sarong wars, children Abstrak Penelitian ini menyoroti fenomena kenakalan anak di Kota Pontianak yang terlihat dari meningkatnya kasus perang sarung dalam dua tahun terakhir. Perang sarung adalah kegiatan berbahaya di mana anak-anak bertarung menggunakan sarung yang diisi dengan senjata tajam, dan biasanya dilakukan setelah salat tarawih atau menjelang subuh selama bulan Ramadhan. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam penyalahgunaan senjata tajam dalam permainan perang sarung. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, peninjauan dokumen, dan observasi langsung di Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan anak terlibat dalam perang sarung adalah faktor kesempatan yang mendorong potensi kenakalan, ketidakharmonisan dalam keluarga, pergaulan yang buruk, lingkungan masyarakat yang kurang kondusif, dan kondisi psikologi anak yang labil. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan orang tua, serta peran aktif masyarakat dan lembaga pendidikan dalam membina dan mengedukasi anak-anak tentang bahaya perilaku kenakalan serta konsekuensi hukum yang dapat timbul. Diharapkan, solusi pencegahan yang efektif dapat diimplementasikan untuk mengurangi angka kenakalan anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak di Kota Pontianak. Penelitian ini juga memberikan saran konkret terkait langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, tokoh masyarakat, dan pihak berwenang dalam membina anak agar tidak terjerumus dalam kegiatan berbahaya seperti perang sarung. Kata Kunci: Faktor penyebab kenakalan, perang sarung, anak anak

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH KURIR EKSPEDISI NIM. A1011211284, BAHARUL LATIF
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The title of this thesis is "Consumer protection against personal data leakage by expedition couriers". The existence of package delivery companies makes it easier for people to send goods, but in sending packages, sometimes couriers take photos of consumers secretly or without the permission of the recipient of the package and distribute them. The purpose of this thesis research is to reveal and analyze how consumer protection and company responsibility for leaking consumer personal data carried out by expedition couriers. The method used in this research is the normative research method, namely by examining the relevant laws and regulations. In this research, the author uses two main approaches. First, statute approach, Second, conceptual approach, The collection of necessary data is carried out using document or literature study techniques, and analyzed descriptively. The conclusion of this study confirms that consumer protection against personal data leakage in expedition services requires strict supervision of couriers, implementation of standard data protection procedures, and consumer education about their rights. Expedition companies are responsible for ensuring the security of customer information through encryption policies, access restrictions, and sanctions for violators. Couriers can also be held liable if they are found to be negligent or intentionally disseminate personal data. Therefore, strict regulations and supervision are needed to minimize the risk of data leakage and increase public trust in expedition services in the digital era. Keywords: Consumer Protection, Personal Data, Courier ABSTRAK Keberadaan akan perusahaan pengiriman paket semakin mempermudah pekerjaan manusia dalam mengirim barang, namun dalam pengiriman paket terkadang kurir mengambil foto konsumen secara diam-diam atau tanpa izin penerima paket dan menyebarkannya. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis bagaimana perlindungan konsumen dan tanggung jawab perusahaan atas kebocoran data pribadi konsumen yang dilakukan oleh kurir ekspedisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), Pengumpulan data-data yang diperlukan dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen atau kepustakaan, serta dianalisis secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pribadi dalam layanan ekspedisi memerlukan pengawasan ketat terhadap kurir, penerapan prosedur standar perlindungan data, serta edukasi konsumen mengenai hak-hak mereka. Perusahaan ekspedisi bertanggung jawab memastikan keamanan informasi pelanggan melalui kebijakan enkripsi, pembatasan akses, dan pemberian sanksi bagi pelanggar. Kurir juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai atau dengan sengaja menyebarluaskan data pribadi. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko kebocoran data serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan ekspedisi di era digital. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Data Pribadi, Kurir

STATUS STATELESS KELUARGA TENTARA ISIS BERDASARKAN UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS NIM. A1012171239, ERICK FALENO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract kejatuhan ISIS setelah hancurnya benteng terakhir mereka di Suriah pada bulan maret 2019 yang lalu menyisakan banyak beban dan polemik. Salah satunya adalah pencabutan status kewarganegaraan. Hal ini yang dialami oleh keluarga tentara ISIS, banyak Negara asal dari keluarga tentara ISIS ini yang menolak kepulangan kembali mereka ke Negara asalnya. yang dimana walaupun tidak memiliki peran di organisasi terorisme tersebut, kewarganegaraan mereka tetap tidak dianggap sehingga status mereka menjadi stateless.Penulis menggunakan metode penelitian normatif untuk memahami serta mencari solusi yang tepat berdasarkan Universal Declaration of Human Rights. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya peran nyata yang dilakukan oleh PBB sebagai perhimpunan besar seluruh negara serta tidak adanya kepastian hukum yang didapatkan oleh para keluarga tentara ISIS ini. Hal ini sangat disayangkan karena negara sebagai lembaga tertinggi yang dipercaya untuk melindungi hak-hak warga negaranya terlihat lepas tangan atas hal ini. Status stateless ini jelas merugikan dan membuat masa depan keluarga tentara ISIS ini menjadi tidak jelas. Negara-negara anggota PBB dapat melakukan proses peradilan yang adil sesuai dengan yang diatur di negara mereka masing-masing ataupun dengan menggunakan pengadilan HAM internasional atau bahkan menggunakan gabungan keduanya berupa hybrid court.Kata kunci : stateless keluarga tentara ISIS, peran Universal Declaration of Human Rights, Asas Kewarganegaraan dan Pertanggungjawaban Abstrak The fall of ISIS after the destruction of their last stronghold in Syria in March 2019 left a lot of burdens and polemics. One of them is the revocation of citizenship status. This is experienced by the families of ISIS soldiers, many countries of origin from these ISIS soldiers' families refuse to return them to their home countries. which even though they do not have a role in the terrorist organization, their citizenship is still not considered so that their status becomes stateless.The author uses normative research methods to understand and find the right solution based on the Universal Declaration of Human Rights. The results of this study indicate that there is no real role played by the United Nations as a large association of all countries and there is no legal certainty obtained by the families of these ISIS soldiers. This is very unfortunate because the state as the highest institution that is trusted to protect the rights of its citizens seems to be hands off on this matter. This stateless status is clearly detrimental and makes the future of the ISIS soldier's family unclear. UN member states can carry out a fair judicial process in accordance with what is regulated in their respective countries or by using an international human rights court or even using a combination of the two in the form of a hybrid court.Keywords: stateless ISIS soldier family, role of Universal Declaration of Human Rights, Principles of Citizenship and Accountability.

KEWAJIBAN PENGUSAHA PD TITIK GENSET TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR PERALATAN RUMAH TANGGA DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR NIM. A1011161235, WILINDA SARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Household Equipment Exchange Agreement between the Buyer and PD. Gensets are carried out through advertisements on social media, especially regarding price benchmarks in all conditions. However, in practice, the benchmark price offered to buyers changed to a low price value that was not in accordance with the agreement advertised via social media. so that the Buyer suffers a loss. For this reason, the author tries to write it in the form of a thesis with the title: "Obligations of PD Entrepreneurs. Generators Against Purchases in Exchange Agreements in Pontianak City".The problem formulation is whether the PD entrepreneur. Genset Has Fulfilled Its Obligations Towards Buyers In The Household Equipment Exchange Agreement As Advertised In Pontianak City. With the aim of the research, it is hoped to obtain data and information regarding "” the implementation of household equipment exchange agreements, revealing the factors causing the PD. Generator did not carry out its obligations in the household equipment exchange agreement as advertised. as well as revealing the legal consequences for PD entrepreneurs. Genset is not responsible for the exchange agreement for household equipment as advertised, to then reveal the measures that can be taken by the Buyer against the PD entrepreneur. Genset for carrying out obligations that are not in accordance with those advertised, namely the Buyer compulsively follows the agreement because he has already brought household equipment. The research method used is the empirical method. Research sources based on literature and the field. Meanwhile, the data collection techniques and tools used are direct communication techniques through interview guides and indirect communication through questionnaires at the data source.The results of the research show that in household equipment exchange agreements, the agreement is not implemented properly. The causal factor is due to the pricing set by the PD. The generator does not match what is advertised on social media in the sense that the price of the owner's household equipment is assessed as low/below the advertised price. The legal consequence for the owner is that he suffers a loss of money due to additional payments to cover the shortfall in the price of the PD's new household equipment. Generator. Efforts that can be taken by the Owner towards the PD. So far Genset has been limited to holding discussions with the compulsion to agree to an increase in the price to cover the exchange price for PD's new household equipment. Generator.Keywords: Default on Household Equipment Exchange Agreement. Abstrak Perjanjian Tukar Menukar Peralatan Rumah Tangga antara Pembeli dengan pihak PD. Genset dilakukan melalui iklan di media sosial, terutama mengenai patokan harga dalam semua kondisi. Namun dalam pelaksanaannya patokan harga yang ditawarkan kepada Pembeli berubah menjadi nilai harga yang rendah tidak sesuai dengan perjanjian yang diiklankan lewat media sosial. sehingga Pembeli mengalami kerugian. Untuk itu penulis mencoba untuk menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul : "Kewajiban Pengusaha PD. Genset Terhadap Pembelian Dalam Perjanjian Tukar Menukar Di Kota Pontianak".Rumusan Masalah adalah Apakah Pihak Pengusaha PD. Genset Telah Memenuhi Kewajibannya Terhadap Pembeli Dalam Perjanjian Tukar Menukar Peralatan Rumah Tangga Sesuai Dengan Diiklankan Di Kota Pontianak. Dengan tujuan penelitian diharapkan mendapatkan data dan informasi mengenai "” pelaksanaan perjanjian tukar menukar peralatan rumah tangga, mengungkapkan faktor penyebab Pihak PD. Genset tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian tukar menukar peralatan rumah tangga sebagaimana yang diiklankan. serta mengungkapkan akibat hukum bagi pengusaha PD. Genset yang tidak bertanggungjawab atas perjanjian tukar menukar peralatan rumah tangga sebagaimana yang diiklankan, untuk kemudian mengungkapkan upaya yang dapat ditempuh oleh Pembeli terhadap pengusaha PD. Genset atas pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai sebagaimana yang diiklankan, yakni Pembeli mengikuti perjanjian dengan keterpaksaan karena sudah terlanjur membawa peralatan rumah tangga. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Empiris. Sumber penelitian berdasarkan Kepustakaan dan Lapangan. Sedangkan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi langsung melalui pedoman wawancara dan komunikasi tidak langsung melalui angket/kuesioner pada sumber data.Hasil penelitian bahwa dalam perjanjian tukar menukar peralatan rumah tangga adalah perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Faktor penyebabnya adalah karena penetapan harga yang ditetapkan oleh pihak PD. Genset tidak sesuai dengan yang diiklankan di media sosial dalam arti penilaian harga peralatan rumah tangga Pemilik dinilai rendah / di bawah harga yang diiklankan.. Akibat hukum bagi Pemilik adalah mengalami kerugian uang karena menambah pembayaran untuk menutupi kekurangan harga dari peralatan rumah tangga yang baru milik pihak PD. Genset. Upaya yang dapat ditempuh oleh Pemilik terhadap pihak PD. Genset sejauh ini adalah sebatas melakukan musyawarah dengan keterpaksaan menyetujui penambahan jumlah harga untuk menutupi harga penukaran peralatan rumah tangga yang baru milik PD. Genset.Kata Kunci : Wanprestasi Perjanjian Tukar Menukar Peralatan Rumah Tangga

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN NAMA ARTIS TERKENAL DALAM KARYA FANFIKSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA NIM. A1011211170, DONA HAFHIZA DAMAYANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe release of the fanfiction titled "Dikta dan Hukum" as a novel and drama series has sparked controversy and debate over the use of the famous artist's name in the fanfiction, specifically Jeno (NCT). This has generated curiosity and interest among the public to analyze the regulations of Law No. 28 of 2014 on Copyright. Several scholarly articles indicate that the use of a famous artist's name is considered a violation of copyright law. Therefore, this research aims to reassess how the use of a famous artist's name in fanfiction, as discussed in scholarly articles, constitutes a violation of Law No. 28 of 2014 on Copyright based on an analysis of Article 40.The approach used in this research is a normative legal method with a descriptive nature. This study is conducted by analyzing legislation and literature on copyright to understand violations related to the use of names as characters in fanfiction. After collecting the data, the next step is to identify the issues that lead to problem resolution.The analysis results of this research indicate that the use of a famous artist's name in fanfiction is not considered a violation of copyright. This is because creations protected by Article 40 of the Copyright Law do not encompass 'names' as a work or something that can be classified as a creation. The famous artist's name used for commercial or non-commercial purposes does not fall under the definition of performers or works of creation. It is important to understand that although fanfiction often utilizes characters or artist names, this does not automatically mean that the work violates copyright. Keywords: Artist Name, Fanfiction, Commercial, Copyright. AbstrakTerbitnya karya fanfiksi berjudul "Dikta dan Hukum" menjadi sebuah novel dan serial drama mengakibatkan kontroversi dan perdebatan terhadap penggunaan nama artis terkenal dalam karya fanfiksi tersebut yaitu Jeno (NCT), sehingga memunculkan rasa penasaran dan keingintahuan masyarakat untuk menganalisa peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Beberapa artikel ilmiah menyebutkan bahwa penggunaan nama artis terkenal merupakan suatu hal yang dianggap melanggar hukum hak cipta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali bagaimana penggunaan nama artis terkenal dalam karya fanfiksi yang ditulis oleh artikel ilmiah merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berdasarkan analisis isi pasal 40. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang- undangan dan studi literatur tentang Hak Cipta untuk mengetahui terkait pelanggaran penggunaan nama sebagai karakter dalam karya fanfiksi. Setelah data terkumpul, kemudian mengidentifikasi masalah yang menuju pada penyelesaian masalah. Hasil analisis dari penelitian ini adalah bahwa Penggunaan Nama Artis Terkenal Dalam Karya Fanfiksi bukan merupakan perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Karena ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta Pasal 40 tidak mencakup "˜nama"™ sebagai karya cipta atau suatu hal yang dapat disebut sebagai ciptaan. Nama artis terkenal yang digunakan dan dimanfaatkan secara komersial atau non-komersial tidak termasuk kedalam definisi pelaku pertunjukan maupun karya cipta. Penting untuk memahami bahwa meskipun fanfiksi sering kali menggunakan karakter atau nama artis dalam ceritanya, hal ini tidak serta merta berarti karya tersebut melanggar hukum hak cipta.Kata Kunci : Nama Artis, Karya Fanfiksi, Komersial, Hak Cipta.

ANALISIS PERAN HUKUM MEREK BAGI UMKM BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211079, FRANSISKUS FIGO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study focuses on examining the extent to which Indonesia's trademark protection regulations provide legal protection to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) operating in the creative economy sector, particularly in Pontianak City. Additionally, the study seeks to identify the reasons why many creative MSMEs in Pontianak remain reluctant to register their trademarks formally. This research adopts a normative-empirical approach, employing qualitative methods and presenting the findings through descriptive analysis. The author will explore and assess how effectively Indonesia's trademark laws protect trademark holders. Furthermore, interviews will be conducted with three creative MSME respondents in Pontianak and one staff member from the West Kalimantan Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) to uncover the challenges faced in trademark registration and the efforts made by the government to address these issues. The findings indicate that Indonesia's current trademark laws are sufficiently effective and relevant in providing protection to trademark holders. However, a significant number of creative MSMEs in Pontianak have yet to register their trademarks due to several factors, including lack of awareness, insufficient socialization efforts by the government, financial constraints, and a perception among MSMEs that trademark registration is not yet a priority. Consequently, the government, through Kemenkumham, has sought to enhance socialization and provide assistance to creative MSMEs in registering their trademarks. In addition, the government has issued regulations offering affordable fees for MSMEs registering their trademarks. Keywords: Creative economy, Brand, MSMEs. Abstrak Penelitian ini berfokus untuk meninjau sejauh mana regulasi hukum perlindungan merek yang berlaku di Indonesia dapat memberikan perlindungan kepada para UMKM yang berbasis ekonomi kreatif, khususnya yang terdapat di kota Pontianak. Di dalam penelitian ini, penulis juga akan mencari tau penyebab mengapa ada banyak UMKM kreatif di kota Pontianak yang masih enggan untuk mendaftarkan merek mereka secara resmi. Penelitian ini berjenis normatif-empiris dan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menyajikan hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Penulis akan menggali dan meninjau sejauh mana hukum merek yang berlaku di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap para pemegang merek khususnya para UMKM Kreatif di kota Pontianak. Dan penulis juga akan mewawancarai 3 responden UMKM di kota Pontianak yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dan satu orang staf dari Kemenkumham Kalimantan Barat untuk dapat menemukan hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran merek serta upaya yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi nya. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa hukum merek yang berlaku di Indonesia sudah cukup efektif dan relevan dalam memberikan perlindungan terhadap para pemegang merek. Kendati demikian masih cukup banyak para UMKM kreatif di kota Pontianak yang belum mendaftarkan merek nya dengan beberapa penyebab, anatara lain : kurangnya wawasan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kendala finansial, serta para UMKM yang merasa bahwa merek nya masih belum terlalu penting untuk didaftarkan. Oleh karena itu Pemerintah melalui Kemenkumham berupaya untuk meningkatkan sosialisasi serta pendampingan bagi para UMKM kreatif ini dalam mendaftarkan merek nya. Selain itu Pemerintah juga menerbitkan peraturan yang memasang tarif murah bagi para pendaftar merek dari sektor UMKM. Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Merek, UMKM.

DAMPAK KEAMANAN PANGAN PRODUK OLAHAN HEWANI DOMESTIK (STUDI KASUS KOTA PONTIANAK) NIM. A1012211173, DIDIN SARIPUDIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Animal quarantine is not only limited to monitoring animals entering Indonesia, but also includes animals moving between regions within the country. This aims to prevent the spread of local diseases that can harm the livestock and agricultural sectors. This regulation also regulates the quarantine of animal products, such as meat, eggs, milk, and their derivatives, which must meet strict food health and safety standards.The type of research used in this study is field research, namely research conducted in the field to obtain the necessary data. This study aims to obtain information relating to implementing consumer protection practices for animal quarantine and its impact on food safety from an economic law perspective based on government regulation number 29 of 2023.Quarantine supports efforts to control FMD through this coordination meeting so that each agency can strengthen its duties. Quarantine also strengthens the inspection of HRP traffic entering West Kalimantan, especially Pontianak City, especially preparedness for religious holidays. Article 42 paragraph (1) regulates that protection against animal diseases is implemented through the determination of strategic infectious animal diseases, determination of animal disease protection areas, implementation of biosafety and biosecurity procedures, animal immunization, supervision of animal traffic, animal products, and other animal disease carriers outside the quarantine work area, implementation of veterinary emergency preparedness, or implementation of early warning. Keywords: Animal Quarantine and its impacts, animal immunization Abstrak Karantina hewan tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap hewan yang masuk ke Indonesia, tetapi juga mencakup hewan yang bergerak antar wilayah dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit lokal yang dapat merugikan sektor peternakan dan pertanian. Peraturan ini juga mengatur soal karantina terhadap produk hewan, seperti daging, telur, susu, serta produk turunannya, yang harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pangan yang ketat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan melakukan praktik perlindungan konsumen terhadap karantina hewan dan dampaknya terhadap keamanan pangan perspektif hukum ekonomi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2023. Karantina mendukung upaya pengendalian PMK melalui rapat koordinasi ini sehingga masing-masing instansi dapat memperkuat tusinya. Karantina juga memperkuat pemeriksaan lalu lintas HRP yang masuk ke Kalimantan barat khususnya kota pontianak terutama kesiapsiagaan menjelang hari besar keagamaan. Pasal 42 ayat (1) mengatur mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan dilaksanakan melalui penetapan penyakit hewan menular strategis, penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan, penerapan prosedur biosafety dan biosecurity, pengebalan hewan, pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina, pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner, atau penerapan kewaspadaan dini. Kata Kunci : Karantina Hewan dan dampaknya, pengebalan hewan

STUDI PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF NIM. A1011211227, PUTRI ROMADHON NINGSIH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractEvery married couple dreams of the gift of a child. However, in reality, not all married life can be blessed with children. Adopting children is one of the ways that every couple often uses to have children. Adoption of children is carried out according to the procedures regulated in the Law. However, as a country rich in customs, customary law also applies in the lives of its people, so that quite a few legal actions carried out by the community refer to the customary law that applies in each region. This research discusses the comparison of child adoption according to customary law and positive law. This research aims to analyze the differences and similarities in adopting children according to customary law and positive law, as well as analyzing the advantages and disadvantages of adopting children according to customary law and positive law.The research method used in this research is qualitative with a normative juridical type of research. This research is descriptive in nature with a statutory approach, conceptual approach and comparative approach. The data collection techniques used were literature study and observation.The results of the research show that the similarities in adoption according to customary law and positive law are the reasons for adoption and the purpose of adoption. The difference in adoption according to customary law and positive law lies in the gender of the adopted child, the conditions for adoption, procedures for adoption, and the legal consequences. The advantage of adopting an adopted child according to customary law is that the conditions and procedures do not take long time and there is little chance of rejection. Meanwhile, the advantage of adoption in positive law is that adopted children are recognized by the state and receive definite protection. The disadvantages of adoption according to customary law are the weak legal protection for adopted children, and the risk of abuse of adoption where welfare is not provided to the child. Meanwhile, the weakness of adopting a child according to positive law is the high costs that must be incurred in fulfilling the requirements, the procedures carried out are too complicated and require quite a long time. In addition, there is a possibility that the court will reject the application for adoption that has been submitted. Keywords: Adoption, Adopted Children, Comparative Law, Customary Law, Positive Law AbstrakSetiap pasangan yang telah melakukan perkawinan sangat mendambakan anugerah dalam bentuk seorang anak. Namun pada kenyataannya tidak semua kehidupan rumah tangga dapat dikaruniai keturunan. Melakukan pengangkatan anak menjadi salah satu cara yang sering dilakukan oleh setiap pasangan untuk memiliki keturunan. Pengangkatan anak pada hakikatnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun sebagai negara yang kaya akan adat istiadat menjadikan hukum adat juga berlaku dikehidupan masyarakat sehingga tidak sedikit perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat merujuk pada hukum adat yang berlaku disetiap daerah. Penelitian ini membahas bagaimana perbandingan pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif, dan untuk menganalisis kekurangan dan kelebihan pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskripstif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konspetual, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan observasi.Hasil menunjukkan bahwa persamaan pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif yaitu alasan pengangkatan anak dan tujuan pengangkatan anak. Perbedaan dalam pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum positif yaitu terdapat pada jenis kelamin anak angkat, syarat pengangkatan, prosedur pengangkatan dan akibat hukumnya. Kelebihan pengangkatan anak angkat dalam hukum adat yaitu syarat dan prosedur yang dilakukan tidak menghabiskan waktu yang lama dan kecil kemungkinan untuk ditolak. Sedangkan kelebihan pengangkatan anak dalam hukum positif yaitu anak angkat diakui oleh negara dan mendapatkan perlindungan secara pasti. Kekurangan dalam pengangkatan anak menurut hukum adat ialah lemahnya perlindungan hukum terdahap anak angkat, dan rentan terjadi penyalahgunaan pengangkatan dimana tidak terlaksananya pemberian kesejahteraan kepada anak. Sedangkan kekurangan dalam pengangkatan anak dalam hukum positif yaitu tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam memenuhi persyaratan, prosedur yang dilakukan terlalu rumit dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Selain itu terdapat kemungkinan pengadilan menolak permohonan pengangkatan anak yang telah diajukan. Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Anak Angkat, Perbandingan Hukum, Hukum Adat, Hukum Positif

PERLINDUNGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP LANGSAT PUNGGUR SEBAGAI PRODUK KHAS KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011211182, ADITYA PUTRA ADISHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Geographical Indication is a sign that identifies an area as the origin of goods where the quality, characteristics and reputation of the goods produced are determined by geographical factors. Langsat Punggur is a potential Geographical Indication which has not yet been registered by Kubu Raya Regency. This research was conducted with the aim of analyzing and finding out the reasons why Langsat Punggur has not been registered as a Geographical Indication for Kubu Raya Regency. This research is empirical legal research based on social facts in society and is descriptive in nature. In this research, researchers used primary data and secondary data. The primary data used is data obtained directly from research sources through interviews. The secondary data used is data obtained indirectly through the process of literature study of books, journal articles, theses and the internet. The data obtained was then analyzed qualitatively. The results of this research found that there are several factors that are the reason that until now Langsat Punggur has not been registered as a Geographical Indication for Kubu Raya Regency. These factors include MPIG Langsat Punggur which has not yet been established in Kubu Raya Regency, socialization which is still not optimal, difficulties in conducting research, coordination and communication between related agencies/institutions which is still not optimal, and society which prioritizes Personal IPR rather than Communal IPR. Keywords: Intellectual Property Rights, Geographical Indications, Langsat Punggur. Abstrak Indikasi Geografis merupakan tanda yang mengidentifikasi suatu daerah sebagai asal barang di mana kualitas, karakteristik dan reputasi barang yang dihasilkan ditentukan oleh faktor geografis. Langsat Punggur adalah potensi Indikasi Geografis yang hingga saat ini masih belum didaftarkan oleh Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui alasan yang menjadi faktor penyebab belum didaftarkannya Langsat Punggur sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berdasarkan fakta-fakta sosial di masyarakat dan bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber penelitian melalui wawancara. Data sekunder yang digunakan merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui proses studi kepustakaan kepada buku, artikel jurnal, skripsi, dan internet. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan hingga saat ini Langsat Punggur masih belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kubu Raya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah MPIG Langsat Punggur yang masih belum terbentuk di Kabupaten Kubu Raya, sosialisasi yang masih belum maksimal, kesulitan dalam melakukan penelitian, koordinasi dan komunikasi antara dinas/lembaga terkait yang masih belum maksimal, dan masyarakat yang lebih mengutamakan HKI Personal dari pada HKI Komunal. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Langsat Punggur.

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN AGEN TRAVEL DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI FURODA NIM. A1012211057, ALVIRA NUSA DEWITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis study discusses the legal analysis of consumer protection against travel agent fraud in organizing the Furoda Hajj pilgrimage. The implementation of the Hajj pilgrimage in Indonesia is divided into several programs, namely regular Hajj, special Hajj (ONH Plus), and Furoda Hajj. The Hajj pilgrimage through the Furoda Hajj program is certainly different from the implementation of the regular Hajj pilgrimage, the most prominent difference can be seen in the costs incurred by prospective Hajj pilgrims. This significant difference in costs is due to the various additional facilities offered by the Furoda Hajj package. Because the costs are much different from the costs of the regular Hajj pilgrimage, there are many cases related to the Hajj pilgrimage through the Furoda Hajj program. The large number of travel agents who do not actually have certification or are affiliated to organize this Furoda Hajj program but offer the Furoda Hajj program, in other words, committing fraud is one form of lying that can harm Hajj pilgrims as consumers.This study uses a normative legal research method using secondary data types supported by primary, secondary and tertiary legal materials through the collection of literature study data and processed using qualitative data analysis. The results of the study show that cases of travel agent fraud in organizing the Furoda Hajj pilgrimage continue to occur every year during the Hajj season even though provisions have been regulated regarding the prohibition and sanctions for such fraud. This has disrupted the protection and legal certainty provided to pilgrims and prospective pilgrims as consumers of travel agents.The results of the research obtained are that cases related to fraud in organizing the Furoda Hajj pilgrimage continue to occur every year during the Hajj season, this shows that there is still a lot that needs to be improved in order to provide legal protection for pilgrims and prospective Furoda Hajj pilgrims. In connection with the cases that have occurred, real efforts are needed that can be made by the Indonesian Government, especially the Ministry of Religion, namely to tighten supervision of the implementation of the Furoda Hajj pilgrimage and take action against perpetrators or individuals who commit unlawful acts that cause harm to consumers or pilgrims. If legal certainty and protection is not implemented, consumers will experience losses which can lead to a loss of public trust in the government itself. Keyword: Consumer Protection; Fraud; Travel Agent; Furoda Hajj PilgrimageABSTRAKPenelitian ini membahas tentang analisis hukum perlindungan konsumen terhadap penipuan agen travel dalam penyelenggaraan ibadah haji furoda. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia terbagi menjadi beberapa program yakni haji regular, haji khusus (ONH Plus), dan haji furoda. Ibadah haji melalui program haji furoda tentu berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji reguler, perbedaan paling menonjol dapat terlihat biaya yang dikeluarkan calon jemaah haji. Perbedaan biaya yang signifikan ini disebabkan oleh berbagai fasilitas tambahan yang ditawarkan oleh paket haji furoda. Karena biayanya yang jauh berbeda dengan biaya ibadah haji reguler menyebabkan banyaknya kasus terkait ibadah haji melalui program haji furoda tersebut. Banyaknya agen travel yang sejatinya tidak memiliki sertifikasi atau terafiliasi untuk menyelenggarakan program haji furoda ini namun menawarkan program haji furoda dengan kata lain melakukan penipuan merupakan salah satu bentuk dari kebohongan yang dapat merugikan jemaah haji sebagai konsumen.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui pengumpulan data studi kepustakaan dan diolah menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus-kasus penipuan agen travel pada penyelenggaraan ibadah haji furoda terus terjadi setiap tahunnya pada musim haji meskipun telah diatur ketentuan mengenai larangan dan sanksi atas penipuan tersebut. Hal ini mengakibatkan terganggunya perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada para jemaah maupun calon jemaah sebagai konsumen agen travel.Hasil penelitian yang didapat ialah kasus-kasus sehubungan dengan penipuan penyelenggaraan ibadah haji furoda terus terjadi setiap tahun pada musim haji, hal ini mengungkapkan jika masih banyak yang perlu diperbaiki guna dapat memberikan perlindungan hukum bagi para jemaah maupun calon jemaah haji furoda. Sehubungan dengan kasus-kasus yang terjadi, diperlukan upaya yang nyata yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Agama yakni untuk memperketat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji furoda serta menindak pelaku-pelaku atau oknum-oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum hingga menyebabkan kerugian bagi para konsumen atau para jemaah tersebut. Apabila kepastian dan perlindungan hukum tidak terlaksana maka konsumen akan mengalami kerugian yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Penipuan; Agen Travel; Ibadah Haji Furoda

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA