Garuda - Garba Rujukan Digital

KEADILAN DALAM PUTUSAN MA NO. 61P/HUM/2017 TERKAIT UJI MATERIIL ATAS PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UANG ELEKTRONIK NIM. A1012211071, NAMIRA ZAKIA ANDJANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research discusses justice in the Supreme Court (MA) Decision No. 61P/HUM/2017 regarding the judicial review of Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 16/8/PBI/2014 on electronic money. The judicial review was filed by parties who believed that the regulation contradicted the Currency Law, particularly concerning the mandatory use of the Indonesian Rupiah for transactions within the country. This study aims to analyze how the Supreme Court"™s ruling supports the implementation of the regulation in ensuring financial system stability and consumer protection from the perspective of justice.The research employs an empirical legal method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature studies and questionnaire with various stakeholders, such as electronic money providers, users, and regulators. The findings reveal that Supreme Court Decision No. 61P/HUM/2017 strengthens the legality of PBI No. 16/8/PBI/2014 as a strategic step to maintain the stability of Indonesia"™s digital payment system. However, from the perspective of distributive justice, the regulation is perceived to benefit large enterprises more than small businesses.Based on the analysis of John Rawls"™ theory of justice and Jeremy Bentham"™s utilitarianism, this study concludes that electronic money regulations provide significant benefits to society in terms of transaction efficiency and security. A well-organized and supervised digital payment system by Bank Indonesia can reduce financial crime risks, enhance transaction transparency, and accelerate the adoption of financial technology in Indonesia. However, to achieve greater justice, this regulation must be refined to ensure better protection for disadvantaged groups, such as small and medium enterprises (SMEs) and communities with limited access to digital technology.Keywords: Justice, Electronic Money, Supreme Court Decision, Regulation, Bank Indonesia. AbstrakPenelitian ini membahas aspek keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 61P/HUM/2017 yang menguji materiil Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik. Uji materiil ini diajukan oleh pihak yang merasa bahwa regulasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang, khususnya mengenai kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi yang berlangsung di wilayah Indonesia. Dalam konteks hukum, perdebatan ini berpusat pada apakah regulasi uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan apakah penerapannya memberikan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Putusan MA mendukung implementasi PBI No. 16/8/PBI/2014 dalam rangka menciptakan stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, serta memastikan keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepentingan hukum yang lebih luas.Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan kuisioner dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti penyelenggara uang elektronik, pengguna, dan regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA No. 61P/HUM/2017 memperkuat legalitas PBI No. 16/8/PBI/2014 sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran digital di Indonesia. Namun, dari perspektif keadilan distributif, regulasi ini dinilai masih lebih menguntungkan pelaku usaha besar dibandingkan usaha kecil.Berdasarkan analisis teori keadilan oleh John Rawls dan utilitarianisme oleh Jeremy Bentham, penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi uang elektronik memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dalam hal efisiensi dan keamanan transaksi. Sistem pembayaran digital yang lebih terorganisir dan diawasi oleh Bank Indonesia dapat mengurangi risiko kejahatan finansial, meningkatkan transparansi transaksi, serta mempercepat adopsi teknologi keuangan di Indonesia. Namun, agar prinsip keadilan dapat lebih terwujud, regulasi ini perlu disempurnakan dengan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi kelompok yang kurang diuntungkan, seperti UMKM dan masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam akses terhadap teknologi digital.Kata Kunci : Keadilan, Uang Elektronik, Putusan Mahkamah Agung, Regulasi, Bank Indonesia.

STRATEGI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGUNGKAPKAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SINTANG NIM. A1011211105, RANGA ARNANTA PRATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This thesis discusses the strategy of the National Police of the Republic of Indonesia in revealing the circulation of narcotics in Sintang Regency. What is the strategy of the National Police of the Republic of Indonesia in uncovering narcotics circulation in Sintang Regency. The purpose of this study is to obtain data and information related to narcotics trafficking cases in Sintang Regency To find out the forms of strategies of the Indonesian National Police in disclosing narcotics trafficking, especially in Sintang Regency. To find out the causal factors and obstacles in the process of implementing the strategy of the Indonesian National Police and its countermeasures. From the results of the research, the strategy of the Sintang Police in uncovering narcotics crimes is carried out using several strategies, including using trapping/covert operations/intelligence techniques or known as entrapment, in uncovering narcotics crimes using 2 (two) trapping techniques, namely covert purchases and informants. Based on the Decree of the National Police Chief Number SKep/1205/IX/2000 concerning the revision of the Juklak and Juknis associations, the criminal investigation process regulates covert purchases. Article 75 J of the Narcotics Law Number 35 of 2009 regulates covert purchase techniques. In addition to using the Covert Purchase Technique, the Sintang Police also uses informants/cepu in uncovering narcotics trafficking crimes, these informants are members of the public who provide information to the police regarding narcotics crime activities. Keywords: strategy; police; narcotics Abstrak Skripsi Ini Membahas Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mengungkapkan Peredaran Narkotika Di Kabupaten Sintang. Bagaimana Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mengungkap Peredaran Narkotika Di Kabupaten Sintang. Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mendapatkan data dan informasi terkait kasus peredaran narkotika di kabupaten sintang Untuk mengetahui bentuk-bentuk strategi Kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkapkan peredaran narkotika khususnya di Kabupaten Sintang. Untuk mengetahui faktor penyebab dan hambatan dalam proses penerapan strategi Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya penanggulangannya. Dari hasil penelitian strategi kepolisian Polres Sintang dalam mengungkap kejahatan narkotika yang dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi antara lain menggunakan teknik penjebakan/operasi rahasia/intelijen atau yang dikenal dengan entrapment, dalam mengungkap kejahatan narkotika menggunakan 2 (dua) Teknik penjebakan yaitu pembelian terselubung dan informan. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor SKep/1205/IX/ 2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana mengatur mengenai pembelian terselubung. Pasal 75 J Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mengatur Teknik pembelian terselubung. Selain menggunakan Teknik Pembelian Terselubung Polres Sintang juga menggunakan informan/cepu dalam mengungkap kejahatan peredaran narkotika, informan ini merupakan masyarakat yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian terkait kegiatan kejahatan narkotika. Kata Kunci: strategi; polisi; narkotika

ANALISIS PERATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK ATAS PESANAN COD (CASH ON DELIVERY) PADA APLIKASI SHOPEE NIM: A1011211301, ELSI MAHARANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe COD payment system often causes losses for businesses, particularly related to payment cancellations by buyers. This study aims to analyze the regulations regarding the rights and obligations of the parties in electronic commerce (e-commerce) transactions with the Cash on Delivery (COD) payment system through the Shopee app, as well as the legal protection provided against COD payment cancellations. This study uses a juridical-sociological approach, focusing on the regulations related to e-commerce and consumer protection. The data used includes primary legal materials (legislation and interviews), secondary legal materials (books and expert opinions), and tertiary legal materials (dictionaries, encyclopedias, and related articles). Data collection was conducted through library research, with qualitative data analysis to address the research problems. Legal regulations concerning e-commerce do not specifically regulate payments using COD but refer to Article 69 of the E-Commerce Government Regulation. Cash on Delivery is a payment method made when the goods are received by the buyer. This presents a risk for the seller because the goods must be shipped before payment is received, which can result in losses if the buyer refuses to pay. The Indonesian government, through Government Regulation No. 80 of 2019, regulates the obligations of businesses in online transactions, including COD transactions. Since October 14, 2024, Shopee has implemented new rules to protect COD transactions. If an order fails to be delivered, the goods will be returned to the seller. COD will be temporarily deactivated if the buyer cancels the order twice within 60 days. The seller has 7 days to confirm the condition of the goods once returned. If damaged, the seller must submit photo evidence. If the buyer is at fault, the seller will receive a refund. For Reguler and Hemat shipping, damage or loss of goods will be compensated 10 times the shipping cost or up to IDR 1,000,000, while Instant shipping claims can reach up to IDR 10,000,000. With these regulations, protection for parties in COD transactions through Shopee has improved.Keywords: E-Commerce, Cash on Delivery (COD), Legal Protection, Shopee, Payment Cancellation. AbstrakSistem pembayaran COD sering menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, terutama terkait pembatalan pembayaran oleh Pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli elektronik (e- commerce) dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) melalui aplikasi Shopee serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap pembatalan pembayaran COD. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terkait E-Commerce dan perlindungan konsumen. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan wawancara), bahan hukum sekunder (buku, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan artikel terkait). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), dengan analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menjawab permasalaham dalam penelitian. Aturan hukum tentang E-commerce tidak mengatur secara khusus pembayaran dengan COD, namun mengacu pada Pasal 69 PP E-Commerce. Cash on delivery merupakan metode pembayaran yang dilakukan pada saat barang telah diterima oleh pembeli, Hal ini memiliki risiko bagi penjual, karena barang harus dikirim terlebih dahulu sebelum pembayaran diterima, yang dapat menyebabkan kerugian jika pembeli menolak membayar. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 mengatur kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan daring, termasuk transaksi COD. Sejak 14 Oktober 2024, Shopee menerapkan peraturan baru untuk melindungi transaksi COD. Jika pesanan gagal dikirim, barang akan dikembalikan ke penjual. COD akan dinonaktifkan jika pembeli membatalkan pesanan 2 kali dalam 60 hari. Penjual punya 7 hari untuk mengonfirmasi keadaan barang setelah dikembalikan. Jika rusak, penjual harus mengirim bukti foto. Jika kesalahan di pihak pembeli, penjual mendapat pengembalian uang. Untuk pengiriman Reguler dan Hemat, kerusakan atau kehilangan barang diganti 10 kali ongkos kirim atau maksimal Rp1.000.000, sedangkan pengiriman Instant klaim bisa mencapai Rp10.000.000. Dengan aturan ini, perlindungan untuk pihak dalam transaksi COD melalui Shopee semakin baik.Kata kunci: E-Commerce, Cash On Delivery (COD), Perlindungan Hukum, Shopee, Pembatalan Pembayaran.

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (N.O) NOMOR 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh NIM. A1011211293, FIERELDA ADINDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn Case Number 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh, the panel of judges of the Labuha Religious Court accepted the Defendants' exception on the basis of the consideration that the Plaintiffs' lawsuit lacked parties (plurium litis consortium), the Panel of Judges considered that the lawsuit filed by the Plaintiffs did not involve all parties who should be involved in the case, so it did not meet the formal requirements required in the judicial process, based on this fact the panel of judges then ruled that the lawsuit could not be accepted or Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O). The formulation of the problem in the study is "How is the judge's legal consideration in imposing a Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) decision on Decision Number 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh?". The purpose of this study is to analyze the judge's legal considerations and legal consequences of the N.O decision in case number 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh.The research method used by researchers in this research is the Normative Juridical research method which is descriptive in nature. The problems studied in this research are analyzed through an approach based on the principles in the legal considerations of judges, namely the principle of legal certainty, the principle of justice and the principle of legal expediency. Materials in the research are based on laws and regulations in Indonesia, court decisions, and data sources derived from library materials.The results of this study indicate that the legal considerations of the judge in this case are solely based on the principle of legal certainty which only considers based on the formal defects contained in the lawsuit, namely due to the lack of parties (plurium litis consortium), while the principles of justice and legal expediency have not been reflected in this consideration. The legal consequences of this decision must be seen from both sides of the litigation, for the Plaintiff, the demands for the cancellation of the will and the cancellation of the sale and purchase of the disputed object cannot be fulfilled. As for the Defendant, the decision does not have legal consequences because the Defendant in this decision is only waiting and the rights in the will and sale and purchase of the disputed object are still attached to the Defendant until there is another lawsuit decided by the court which has permanent legal force.Keywords : Decision, Legal Consideration, Niet Ontvankelijke Verklaard AbstrakDalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh, majelis hakim Pengadilan Agama Labuha menerima eksepsi para Tergugat dengan dasar pertimbangan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak melibatkan semua pihak yang seharusnya terlibat dalam perkara, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang diperlukan dalam proses peradilan, berdasarkan fakta ini majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O). Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum terhadap putusan N.O dalam perkara nomor 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh.Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dianalisis melalui pendekatan yang berdasarkan pada asas-asas dalam pertimbangan hukum hakim, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum. Penelitian ini dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, putusan pengadilan, dan sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini semata-mata hanya berdasarkan kepada asas kepastian hukum saja yang hanya mempertimbangkan berdasarkan cacat formil yang terdapat dalam gugatan, yaitu karena kurangnya pihak (plurium litis consortium), sedangkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum belum tercermin dalam pertimbangan ini. Adapun akibat hukum dari putusan ini harus dilihat dari kedua belah pihak yang berperkara, bagi pihak Penggugat, tuntutan terhadap pembatalan surat wasiat dan pembatalan jual beli objek sengketa tidak dapat terpenuhi. Sedangkan bagi pihak Tergugat, putusan tersebut tidak mendatangkan akibat hukum karena pihak Tergugat dalam putusan ini sifatnya hanya menunggu dan hak-hak yang ada dalam surat wasiat dan jual beli objek sengketa masih melekat pada pihak Tergugat sampai ada gugatan kembali yang diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.Kata Kunci: Niet Ontvankelijke Verklaard, Pertimbangan Hukum, Putusan.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK KONVENSIONAL DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN NIM. A1012181227, HARIMURTI WIBOWO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPerbankan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam penyaluran kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit yang diberikan kepada individu maupun badan usaha berfungsi sebagai modal untuk pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, tidak semua debitur mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga menyebabkan kredit macet. Kredit macet yang tidak tertangani dengan baik dapat berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan, menyebabkan kerugian bagi bank, serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam perjanjian kredit adalah Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang memberikan kepastian hukum dalam hal penyelesaian utang debitur kepada kreditur.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi bank konvensional dalam penyelesaian kredit macet berdasarkan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus di salah satu bank konvensional di Kota Pontianak. Data diperoleh melalui studi literatur serta wawancara dengan pihak bank dan debitur yang mengalami wanprestasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hak Tanggungan memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur, pelaksanaan eksekusinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses hukum yang panjang, perlawanan dari debitur, serta keterbatasan administratif yang memperlambat penyelesaian sengketa. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ketidaksiapan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran juga menjadi tantangan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang lebih efektif, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti negosiasi, restrukturisasi kredit, dan parate eksekusi, guna memastikan kepastian hukum bagi bank sebagai kreditur serta menjaga stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.Kata kunci: Perlindungan hukum, kredit macet, Hak Tanggungan, perbankan, wanprestasi. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kredit Macet, Hak Tanggungan, Wanprestasi, Perbankan Konvensional. ABSTRACT Banking plays a crucial role in a country's economy, particularly in credit distribution to support economic growth. Credit provided to individuals and business entities serves as capital for business development and improving community welfare. However, in practice, not all debtors can fulfill their obligations as agreed upon, leading to non-performing loans. Unresolved non-performing loans can negatively impact financial system stability, cause losses for banks, and affect public confidence in the banking industry. One of the legal instruments used in credit agreements is Mortgage Rights (Hak Tanggungan), as regulated under Law Number 4 of 1996, which provides legal certainty in debt repayment to creditors.This study aims to analyze legal protection for conventional banks in resolving non-performing loans based on credit agreements secured with Mortgage Rights, as well as identifying the challenges faced in its implementation. This research employs a normative juridical method with a statutory and case study approach in a conventional bank in Pontianak City. Data were obtained through literature studies and interviews with bank representatives and debtors experiencing default.The study results indicate that although Mortgage Rights provide a preferential position for creditors, their execution still faces various obstacles, such as lengthy legal procedures, debtor resistance, and administrative limitations that slow down dispute resolution. Additionally, external factors such as economic instability and debtors' unpreparedness in meeting their payment obligations also pose challenges in resolving problematic loans. Therefore, a more effective settlement mechanism is needed, whether through litigation or non-litigation means such as negotiation, credit restructuring, and direct execution (parate execution), to ensure legal certainty for banks as creditors and maintain the overall stability of the banking sector. Keywords: Legal protection, non-performing loans, Mortgage Rights, banking, default.

MEMPERKUAT INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PERAN SEBAGAI GUARDIAN OF CONSTITUTION NIM. A1012211028, MUHAMMMAD BADARUL HUSNA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

abstrakHakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai guardian of constitution harus memiliki integritas dan independensi. Namun menghadapi sejumlah tantangan seperti adanya intervensi politik, tekanan publik dan kelembagaan yang masih memiliki kelemahan. Hal ini berdampak kepada masih belum optimalnya independensi dan integritas hakim konstitusi. Permasalahan: (1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi independensi dan integritas hakim MK selama ini dalam melaksanakan perannya sebagai the guardian of constitution? (2) Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam rangka memperkuat independensi dan integritas hakim MK dalam melaksanakan peran sebagai guardian of constitution? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian: independensi dan integritas hakim MK dipengaruhi oleh ketidakjelasan mekanisme rekrutmen hakim, kurang transparan dan tidak partisipatif, adanya intervensi politik serta lemahnya pengawasan internal. Untuk memperkuat independensi dan integritas hakim MK, diperlukan penataan sistem seleksi berbasis meritokrasi dan transparansi, melibatkan publik, serta membentuk lembaga pengawas eksternal.kata kunci: Integritas; Independen; Mahkamah Konstitusi AbstractConstitutional Court judges as guardians of the constitution must have integrity and independence. However, they face a number of challenges such as political intervention, public pressure and institutional weaknesses. This has an impact on the still not optimal independence and integrity of constitutional judges. Problems: (1) What factors affect the independence and integrity of Constitutional Court judges so far in carrying out their role as the guardian of the constitution? (2) How should efforts be made in order to strengthen the independence and integrity of Constitutional Court judges in carrying out their role as guardian of the constitution? This research uses normative legal research methods. The results of the study: the independence and integrity of Constitutional Court judges are affected by the unclear mechanism of recruitment of judges, lack of transparency and participation, political intervention and weak internal supervision. To strengthen the independence and integrity of Constitutional Court judges, it is necessary to organize a selection system based on meritocracy and transparency, involve the public, and establish an external supervisory institution. keywords: Constitutional Court; Integrity; Independence

PELAKSANAAN UPACARA ADAT BUANG-BUANG MASYARAKAT MELAYU DI DESA LAUT TAWANG KECAMATAN SUHAID KABUPATEN KAPUAS HULU NIM. A1011211077, RHEVA AYUDIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The Buang-Buang traditional ceremony is a ritual carried out as a form of respect for supernatural beings who are believed to be the guardians of the place where the celebration is held and as a means to inform their ancestors who are in the supernatural realm that they will hold a celebration. However, the results of this study revealed a shift in the implementation of the Buang-Buang traditional ceremony in Laut Tawang Village, Suhaid District, Kapuas Hulu Regency. This shift was caused by changes in the era such as modernization. The form of shift that occurred in the Buang-Buang traditional ceremony was a shift in the materials used, the materials that experienced the shift were nipah cigarettes which were replaced with filter or kretek cigarettes and ripe betel nut bananas could be replaced with raw betel nut bananas. This research was conducted using an empirical research method with a descriptive approach. The form of research was carried out with library research and field research, data was obtained through interviews and questionnaires. Then data analysis was carried out with qualitative data analysis. This study reveals the community's belief in the consequences that will arise if this traditional ceremony is not carried out, such as spiritual disturbances or obstacles in the celebration. The efforts to preserve the Buang-Buang traditional ceremony carried out by Community Leaders are through the involvement of the younger generation, so that this tradition can survive in the midst of modernization. Keywords: Ceremony, Custom, Buang-Buang, Changes in the Era, Laut Tawang Village Abstrak Upacara adat Buang-Buang adalah ritual yang dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk gaib yang diyakini menjadi penunggu tempat pelaksanaan hajatan dan sebagai sarana untuk memberitahukan kepada para leluhurnya yang berada di alam gaib bahwa mereka akan mengadakan suatu hajatan. Namun, hasil penelitian ini mengungkapkan adanya pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat Buang-Buang di Desa Laut Tawang, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu. Pergeseran tesebut di sebabkan oleh perubahan zaman seperti modernisasi. Bentuk pergeseran yang terjadi pada upacara adat Buang-Buang adalah pergeseran bahan-bahan yang digunakan, bahan-bahan yang mengalami pergeseran tersebut yaitu rokok nipah yang digantikan dengan rokok filter atau kretek serta buah pisang pinang matang bisa digantikan dengan pisang pinang mentah. Penelititian ini dilakukan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif. Bentuk penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research), data diperoleh melalui wawancara dan penyebaran angket. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif. penelitian ini mengungkapkan kepercayaan masyarakat terhadap akibat yang ditimbulkan jika upacara adat adat ini tidak dilaksanakan seperti gangguan spiritual atau hambatan dalam hajatan. Adapun upaya pelestarian upacara adat Buang-Buang yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat yaitu melalui keterlibatan generasi muda, sehingga tradisi ini tetap bertahan di tengah arus modernisasi.Kata Kunci: Upacara, Adat, Buang-Buang, Perubahan Zaman, Desa Laut Tawang

TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR PASIR KEPADA PEMILIK TOKO NP JAYA ATAS PENGIRIMAN PESANAN DI KABUPATEN LANDAK NIM. A1012211155, ANGGELA APRILIA SUSANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to obtain data and information about the responsibility of the Sand Distributor to the NP Jaya Store for the delivery of orders in Landak Regency, to reveal the factors causing the Sand Distributor to not be responsible to the Owner of the NP Jaya Store for the delivery of orders in Landak Regency, to reveal the legal consequences for the Sand Distributor who has not been responsible to the Owner of the NP Jaya Store for the delivery of orders in Landak Regency and to reveal efforts that can be made by the NP Jaya Store against the Sand Distributor who has not been responsible for the delivery of sand in Landak Regency. The benefits of sand for making building materials are important because without sand, the mixture of construction materials will not be perfect. Therefore, to meet the needs of the community, a legal relationship is carried out between the Sand Distributor and the Store Owner. Based on the results of the study and discussion, it was found that the responsibility of the Sand Distributor to the NP Jaya Store for the delivery of orders in Landak Regency has not been carried out as agreed, because there are still complaints from the Store owner regarding the delay in the delivery of orders made by the Distributor. The cause of the sand distributor not yet being responsible to the NP Jaya Store Owner for the delivery of orders in Landak Regency is due to several factors that are the cause, including unexpected weather factors, namely rain so that the distributor cannot enter or transport sand to the vehicle and other causal factors are because the sand delivery vehicle is being used to deliver orders from other parties so that it is a bit late for orders to the NP Jaya Store. The legal consequences for the Sand Distributor who is not yet responsible to the NP Jaya Store Owner for the delivery of orders in Landak Regency will result in the Distributor having to apologize and replace if there is a loss experienced by the Store owner, but the most feared consequence is the loss of customer trust if the delivery is often delayed. Efforts that can be made by the NP Jaya Store against the Sand Distributor who is not yet responsible for the delivery of sand in Landak Regency are to ask for an explanation regarding the delay in delivery of goods through deliberation and consensus between the two parties. So that good relations between the two can be established. Keywords: Responsibility, Distributor, Order, Sand ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab Distributor Pasir Kepada Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak, mengungkapkan faktor penyebab Distributor pasir belum bertanggung jawab Kepada Pemilik Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak, mengungkapkan akibat hukum terhadap Distributor Pasir yang belum bertanggungjawab Kepada Pemilik Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak dan mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Toko NP Jaya terhadap Distributor Pasir yang belum bertanggungjawab dalam pengiriman pasir di Kabupaten Landak. Kemanfaatan pasir bagi pembuatan bahan bangunan menjadi hal yang penting karena tanpa adanya pasir campuran bahan Pembangunan sebuah bangunan tidak akan sempurna. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dilakukanlah hubungan hukum antara Distributor Pasir dengan Pemilik Toko. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa tanggung jawab Distributor Pasir Kepada Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak belum dilakukan sebagaimana yang telah diperjanjikan, karena masih terdapat keluhan dari pemilik Toko atas keterlambatan pengiriman pesanan yang dilakukan oleh pihak Distributor. Faktor penyebab Distributor pasir belum bertanggung jawab Kepada Pemilik Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak adalah dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain dikarenakan adanya faktor cuaca yang tidak diharapkan terjadi yaitu turunnya hujan sehingga pihak Distributor tidak dapat melakukan pemasukan atau pengankutan pasir ke kendaraan dan faktor penyebab lainnya adalah dikarenakan sarana kendaraan pengantar pasir yang sedang digunakan untuk mengantar pesanan pihak lain sehingga agak terlambat untuk pesanan ke Toko NP Jaya. Akibat hukum terhadap Distributor Pasir yang belum bertanggungjawab Kepada Pemilik Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak akan mengakibatkan Distributor harus meminta maaf serta mengganti jika terjadi kerugian yang dialami oleh pemilik Toko, namun akibat yang paling ditakuti adalah hilangnya kepercayaan pelanggan kalo pengiriman sering terjadi keterlambatan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Toko NP Jaya terhadap Distributor Pasir yang belum bertanggungjawab dalam pengiriman pasir di Kabupaten Landak adalah dengan meminta penjelasan terkait keterlambatan pengiriman barang dengan jalan musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak. Sehingga hubungan baik diantara keduanya dapat terjalin dengan baik. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Distributor, Pemesanan, Pasir

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PERUNDUNGAN (BULLYING) DI KOTA PONTIANAK (STUDI SEKOLAH PONTIANAK TIMUR) NIM. A1011211181, CATRINE MANURUNG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This type of research is empirical legal research with a descriptive nature. Data or legal materials used are primary data and secondary data. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The approach used is a qualitative approach. Regulations regarding the legal protection of children"™s rights as victims of bullying in the education unit environment have been regulated in Permendikbud Number 46 of 2023 concerning Prevention and Handling of Violence in the Education Unit Environment. The results of this studyindicate that the form of children"™s rights as victims of bullying from school hasn"™t been implemented effectively, such as victims of bullying don"™t get anti-bullying socialization at school, victims of bullying do not get safe and comfortable facilities at school from surrounding intimidation, victims of bullying do not get direct assistance from TPPK when bullying cases occur and the violence prevention and handling taem at east Pontianak high school doesn"™t provide psyologist services. Meanwhile, the factors that hinder the ineffective provision of children"™s rights as victims of bullying are TPPK"™s inability to handle bullying cases at school, lack of local government supervision, victims don"™t believe that TPPK can guarantee their confidentiality to report and the lack of synergy between TPPK and other agencies to realize the rights of children as victims of bullying in the education unit environment. Keywords: Child Legal Defense, Children"™s Rights, Bullying AbstrakJenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peraturan mengenai perlindungan hukum hak anak sebagai korban perundungan di lingkungan satuan Pendidikan telah diatur didalam Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk hak-hak anak sebagai korban perundungan dari sekolah, belum diterapkan dengan efektif, seperti korban perundungan tidak mendapatkan sosialisasi anti-bullying di sekolah, korban perundungan tidak mendaptkan fasilitas yang aman dan nyaman di sekolah dari intimidasi sekitarnya, korban perundungan tidak mendapatkan pendampingan secara langsung dari TPPK ketika kasus perundungan terjadi dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan di SMA Pontianak Timur tidak menyediakan layanan psikolog. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya pemberian hak-hak anak sebagai korban perundungan yaitu TPPK tidak mampu dalam menangani kasus perundungan di sekolah, kurangnya pengawasan pemerintah daerah, korban kurang percaya bahwa TPPK dapat menjamin kerahasiaan mereka untuk melapor serta kurangnya sinergi TPPK terhadap instansi lainnya untuk mewujudkan hak-hak anak sebagai korban perundungan di Lingkungan satuan Pendidikan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Anak, Hak-hak Anak, Perundungan

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR : 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk NIM. A1012211012, URAY RAFLI AULIA RAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Land disputes can drag on if there is no legal clarity in determining who has the legal rights to the disputed land. As a result, the court is often the last place for the parties to seek legal certainty regarding the status of the disputed land. In addition to the problem of ownership status, land sale and purchase disputes are also often associated with elements of default and unlawful acts. Decision Number: 10 / Pdt.Bth / 2024 / PN Ptk, where the land buyer experienced a dispute due to an unlawful act by the seller. The purpose of this study is to analyze the Judge's Decision in Case Number: 10 / Pdt.Bth / 2024 / PN Ptk and analyze the legal consequences of the decision Number: 10 / Pdt.Bth / 2024 / PN Ptk. This study uses a normative research method with a descriptive nature. The types of approaches used in this study use 3 types of approaches, namely the Statutory Approach, the Conceptual Approach, and the Case Approach. The type of data used is primary data. Data collection was carried out by means of library research and observation. Data analysis used qualitative data analysis. The results of this study are that the Judge's Decision in Case No. 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk is in accordance with applicable legal provisions, especially Article 272 of the Reglement op de Rechtsvordering (RV) and the Legal Consequences of the Judge's Decision in Case No. 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk This decision has several legal consequences, both for the Opponents (Plaintiffs), the Defendants (Defendants), and the justice system as a whole. Keywords: Dispute, Land, Judge's Decision, Consequences of Decision Abstrak Sengketa tanah dapat berlarut-larut apabila tidak ada kejelasan hukum dalam menentukan siapa pihak yang memiliki hak sah atas tanah yang dipersengketakan. Akibatnya, pengadilan sering kali menjadi tempat terakhir bagi para pihak untuk mencari kepastian hukum mengenai status tanah yang disengketakan. Selain permasalahan status kepemilikan, sengketa jual beli tanah juga sering kali dikaitkan dengan unsur wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Putusan Nomor: 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk , di mana pembeli tanah mengalami sengketa akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh pihak penjual. tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor :10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk dan menganalisis akibat hukum terhadap putusan Nomor :10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk . Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan antara lain yaitu pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Jenis data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (Libary research) dan observasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Hakim dalam Perkara No. 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan akibat Hukum dari Putusan Hakim dalam Perkara No. 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk Putusan ini menimbulkan beberapa akibat hukum, baik bagi Para Pelawan (Penggugat), Para Terlawan (Tergugat), maupun sistem peradilan secara keseluruhan.Kata Kunci: Sengketa, Tanah, Putusan Hakim, Akibat Putusan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA