Garuda - Garba Rujukan Digital

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181210, KEVIN HENRY YASSON GAHO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Interfaith marriages that occur in Pontianak City raise issues that spark debate in the community, reflecting various views on the legality and validity of the practice. As the capital city of West Kalimantan Province, Pontianak is known for its rich social, ethnic, religious, and cultural diversity. This diversity reflects complex social, economic, and cultural dynamics, influenced by the long history of its people. The reality of this diversity plays an important role in shaping people's views, especially related to interfaith marriageThe purpose of writing this thesis is to find out how the Community Views on Interfaith Marriage in Pontianak City. This study uses an empirical legal research method, namely by describing the situation at the time of the research and analyzing to draw conclusions. The nature of this research is descriptive. The data analysis used for the research is qualitative data analysis.The results of the study show that the people of Pontianak City have a contrarian view of Interfaith Marriage. Interfaith marriages can occur supported by several factors, namely love for the partner, a supportive social environment, and the couple's mindset. Interfaith marriage has legal consequences such as marriage not recognized by the state, children have difficulty determining beliefs, inheritance problems, and disharmony in domestic relationships. Efforts that can be made regarding interfaith marriage are needed socialization and education to the community and the State needs to take anticipatory steps by formulating effective policies. Keywords: Public View, Interfaith Marriage. Perkawinan beda agama yang terjadi di Kota Pontianak memunculkan isu yang memicu perdebatan di masyarakat, mencerminkan beragam pandangan mengenai legalitas dan keabsahan praktik tersebut. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak dikenal dengan keberagaman sosial, etnis, agama, dan budaya yang kaya. Keberagaman ini mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks, yang dipengaruhi oleh sejarah panjang masyarakatnya. Realitas keragaman tersebut berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat, terutama terkait dengan perkawinan beda agamaPenulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Agama di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan menggambarkan keadaan pada waktu penelitian dan menganalisa hingga mengambil kesimpulan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Analisa data yang digunakan untuk penelitian adalah analisa data kualitatif.Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Kota Pontianak berpandangan kontra terhadap Perkawinan Beda Agama. Perkawinan beda agama bisa terjadi didukung oleh beberapa faktor yaitu rasa cinta kepada pasangan, lingkungan sosial yang mendukung dan pola pikir pasangan. Perkawinan beda agama memunculkan dampak atau akibat hukum seperti Perkawinan tidak diakui negara, Anak kesulitan dalam menentukan keyakinan, permasalahan warisan, dan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan mengenai perkawinan beda agama yaitu diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan Negara perlu mengambil langkah antisipatif dengan merumuskan kebijakan yang efektif. Kata Kunci : Pandangan Masyarakat, Perkawinan Beda Agama.

TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA KUSTODIAN TERHADAP INVESTOR REKSA DANA NIM. A1011211185, ALYA PUTRI RAMADHANTY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The purpose of this study is to find out and explain how accountability is for violations committed by Custodian Institutions in mutual fund investments as well as explaining the duties and functions of Custodian Institutions as a place to store funds for mutual fund investors.This research is normative legal research in which this legal research examines and analyzes statutory regulations, legal principles and legal norms which will be applied as rules or norms which are a benchmark for humans to behave appropriately by studying the applicable legal provisions. The data obtained in this research was through library research and then analyzed descriptively.The results of this research indicate that regarding the responsibilities of Custodian Institutions towards investors in terms of the Capital Markets Law, Custodian Institutions based on the provisions of Article 46 UUPM have given investors the right to demand compensation if the Custodian Institution makes a mistake, whether intentionally, negligently or lack of caution. . As well as the protection of mutual fund investors which has been regulated in the Financial Services Authority regulations regarding mutual funds. It aims to provide insight into the legal responsibilities and legal protection that investors can expect when engaging in transactions in the capital markets.Keywords : Custodian, Investor Protection, Mutual Funds Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Kustodian dalam investasi reksa dana serta menjelaskan tugas dan fungsi dari Lembaga Kustodian sebagai tempat penyimpanan dana bagi para investor reksa dana.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dimana penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia untuk berperilaku yang sewajarnya dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait tanggung jawab Lembaga Kustodian terhadap investor ditinjau dari Undang-Undang Pasar Modal maka Lembaga Kustodian berdasarkan ketentuan Pasal 46 UUPM telah meletakkan hak kepada investor untuk menuntut ganti rugi apabila Lembaga Kustodian melakukan kesalahan baik sengaja, kelalaian maupun kurang kehati-hatian. Serta perlindungan investor reksa dana yang telah diatur dalam peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait reksa dana. Ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum yang dapat diharapkan investor ketika terlibat dalam transaksi di pasar modal.Kata Kunci : Kustodian, Perlindungan Investor, Reksa Dana

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN SKINCARE PALSU MELALUI E-COMMERCE DI PONTIANAK NIM. A1011211219, YOLANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The development of e-commerce has provided convenience for consumers in purchasing various products, including skincare products. However, this convenience has also led to an increase in the circulation of fake products, which can harm consumers both economically and health-wise. One of the common issues is the sale of fake skincare products through e-commerce platforms such as Shopee. Therefore, this study aims to analyze consumer protection measures against the purchase of counterfeit skincare products through e-commerce (Shopee) on the Allshop store and identify legal remedies available to consumers regarding the purchase of fake skincare products through e-commerce (Shopee) on the Allshop.This study employs an empirical juridical method with data collection techniques through interviews and questionnaires distributed to consumers who have experienced similar issues. The collected data is analyzed using a qualitative descriptive method to provide an overview of consumer protection realities in cases of fake skincare product purchases. This study also examines the applicable consumer protection regulations and Shopee's policies in handling consumer complaints related to fake products.The research findings indicate that Allshop, as a seller, has taken responsibility by implementing a refund policy for consumers who file complaints within a maximum period of seven (7) days after receiving the product, in accordance with Shopee's policy. From a legal perspective, there are two legal remedies available to consumers: preventive and repressive measures. Preventive measures include filing a complaint with Allshop first (negotiation), and if no resolution is reached, consumers can contact Shopee"™s customer service. As for repressive measures, consumers can file a lawsuit through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) or directly submit a lawsuit to the court.Keywords: Consumer Protection, Fake Skincare, E-Commerce, Shopee AbstrakPerkembangan e-commerce telah memberikan kemudahan bagi konsumen dalam berbelanja berbagai produk, termasuk produk skincare. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga diikuti dengan meningkatnya peredaran produk palsu yang dapat merugikan konsumen, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penjualan produk skincare palsu melalui platform e-commerce seperti Shopee. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap pembelian skincare palsu melalui E-Commerce (Shopee) pada toko Allshop serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terkait pembelian Skincare Palsu Melalui E-Commerce (Shopee) pada toko Allshop.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada konsumen yang pernah mengalami permasalahan serupa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai realitas perlindungan konsumen dalam kasus pembelian produk skincare palsu. Kajian ini juga menelaah regulasi perlindungan konsumen yang berlaku serta kebijakan yang diterapkan oleh Shopee dalam menangani keluhan konsumen terkait produk palsu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Allshop sebagai penjual telah berupaya memberikan tanggung jawab dengan menerapkan kebijakan pengembalian dana (refund) bagi konsumen yang mengajukan keluhan dalam batas waktu maksimal tujuh (7) hari setelah produk diterima, sesuai dengan kebijakan Shopee. Dari aspek hukum, terdapat 2 upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu upaya preventif dan respresif, untuk Upaya preventif yang dapat dilakukan konsumen adalah dengan mengajukan pengaduan kepada pihak Allshop terlebih dahulu (negosiasi) dan jika masih belum mendapatkan penyelesaian maka konsumen dapat menghubungi pihak shoppe melalui layanan customer service. Dan untuk upaya respresif yang dapat dilakukan konsumen adalah konsumen dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugtan langsung ke pengadilanKata Kunci: Perlindungan Konsumen, Skincare Palsu, E-commerce, Shopee

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA TUNGGAL DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NIM. A1011211168, ARUNI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPengangkatan anak adalah proses yang menciptakan hubungan antara orang tua dan anak, baik untuk memperoleh ahli waris maupun sebagai pilihan bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan. Anak yang diangkat akan diakui secara hukum sebagai anak kandung, dengan semua hak dan kewajiban yang menyertainya. Seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi di negara-negara Barat, tidak hanya pasangan suami istri yang tertarik mengadopsi, tetapi juga orang tua tunggal (janda atau duda) dan mereka yang belum menikah, asalkan dapat memenuhi syarat yang menjamin kesejahteraan anak dari segi jasmani, rohani, dan sosial. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang memadai bagi anak angkat yang diasuh oleh orang tua tunggal (janda atau duda). Penelitian ini juga mengeksplorasi akibat hukum bagi orang tua tunggal yang berpotensi menelantarkan anak angkat, menekankan pentingnya pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis aspek hukum yang berlaku melalui penelitian deskriptif untuk menilai sejauh mana regulasi mengakomodasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta mengidentifikasi persyaratan, prosedur, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, perlu adanya pengawasan dari pihak terkait selama proses pengangkatan, mulai dari tahap administratif hingga pasca adopsi oleh lembaga sosial. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang merugikan, terutama bagi anak angkat. Tujuan utama pengangkatan anak adalah memastikan kesejahteraan mereka dalam pendidikan, pengasuhan, pemeliharaan dan kehidupan yang nyaman di masa depan. Jika orang tua angkat terbukti menelantarkan anak, mereka dapat menghadapi akibat hukum berupa pencabutan hak asuh anak. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengangkatan Anak, Orang Tua Tunggal ABSTRACK Adoption is a process that creates a relationship between parents and children, both to obtain an heir and as an option for couples who do not have children. The adopted child will be legally recognized as a biological child, with all the rights and obligations that come with it. Along with the development of the times and modernization in Western countries, not only married couples are interested in adopting, but also single parents (widows or widowers) and those who are unmarried, as long as they can meet the conditions that guarantee the welfare of the child physically, spiritually, and socially. The focus of this study is to understand how the Child Protection Law provides adequate protection for adopted children who are cared for by a single parent (widow or widower). The study also explores the legal consequences for single parents who have the potential to abandon their adopted children, emphasizing the importance of supervision and fulfillment of children's rights. The method used is normative juridical research, which analyzes the applicable legal aspects through descriptive research to assess the extent to which regulations accommodate the adoption of children by single parents, as well as identify the requirements, procedures, and legal protections provided to adopted children. The results of this study show that to provide legal protection for adopted children, it is necessary to have supervision from related parties during the adoption process, starting from the administrative stage to post-adoption by social institutions. This aims to prevent adverse actions, especially for adopted children. The main goal of child adoption is to ensure their well-being in education, nurturing, maintenance and a comfortable life in the future. If the adoptive parents are proven to have abandoned the child, they can face legal consequences in the form of revocation of child custody.Keywords: Legal Protection, Child Adoption, Single Parents

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211001, FIKRIA NABILA AZ ZAHRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PONTIANAK Data Dinas Kesehatan Kota Pontianak menunjukkan adanya peningkatan kasus keluhan kulit akibat penggunaan kosmetik tidak aman sebesar 15% dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini mengindikasikan adanya urgensi atas perlindungan konsumen terhadap peredaran produk Skincare berbahaya di Kota Pontianak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Adapun rumusan masalah "Bagaimana Perlindungan Hukum bagi konsumen atas peredaran Skincare yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak?", penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen atas peredaran Skincare yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak serta rumusan masalah lainnya adalah "Bagaimana penerapan sanksi hukum guna meningkatkan perlindungan konsumen atas peredaran Skincare yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak?", yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi hukum yang dapat meningkatkan perlindungan konsumen atas peredaran skincare yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan menganalisis kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku (das sollen) dengan praktik di lapangan (das sein). Sifat Penelitian ini adalah deskriptif. Analisa data yang digunakan untuk penelitianadalah analisa data kualitatif.Hasil dari penelitian yang dicapai, bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen Skincare di Kota Pontianak membutuhkan pendekatan secara sistematis yang tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan proaktif. Sistem perlindungan konsumen yang efektif harus mampu mengikuti perkembangan industri kosmetik sambil tetap menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat serta berdasarkan data yang didapatkan dari BPOM Kota Pontianak, Penerapan sanksi hukum dilakukan melalui dua jalur utama: sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif mencakup pemberian peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, pembekuan izin edar, hingga pencabutan izin usaha. Sementara sanksi pidana melibatkan proses hukum melalui tahap Pro Justicia, penuntutan produsen dan distributor, serta potensi pidana kurungan dan denda sesuai regulasi yang berlaku. Kata Kunci: Skincare, Perlindungan Hukum, Sanksi Hukum, BPOM Kota Pontianak ABSTRACTCONSUMER PROTECTION ON THE CIRCULATION OF SKINCARE CONTAINING HAZARDOUS INGREDIENTS IN PONTIANAK CITY Data from the Pontianak City Health Office shows an increase in cases of skin complaints due to the use of unsafe cosmetics by 15% in the last two years. This phenomenon indicates the urgency of consumer protection against the circulation of dangerous Skincare products in Pontianak City. Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection guarantees consumer rights to safety in consuming goods and/or services.As for the formulation of the problem "How is Legal Protection for consumers on the circulation of Skincare containing hazardous ingredients in Pontianak?", this research aims to describe and analyze the legal protection available to consumers on the circulation of Skincare containing hazardous ingredients in Pontianak and the formulation of another problem is "How is the application of legal sanctions to increase consumer protection on the circulation of Skincare containing hazardous ingredients in Pontianak?", which this research aims to analyze the application of legal sanctions that can increase consumer protection on the circulation of Skincare containing hazardous ingredients in Pontianak. This research uses empirical juridical research methods, namely by analyzing the gap between the applicable legal rules (das sollen) and practices in the field (das sein). The nature of this research is descriptive. The data analysis used for research is qualitative data analysis.The results of the research achieved, that legal protection for Skincare consumers in Pontianak City requires a systematic approach that is not merely reactive, but proactive. An effective consumer protection system must be able to keep up with the development of the cosmetics industry while still ensuring public safety and health. Based on data obtained from BPOM Pontianak City, the application of legal sanctions is carried out through two main channels: administrative sanctions and criminal sanctions. Administrative sanctions include giving written warnings, withdrawing products from circulation, freezing distribution licenses, and revoking business licenses. While criminal sanctions involve legal proceedings through the Pro Justicia stage, prosecution of producers and distributors, as well as potential imprisonment and fines in accordance with applicable regulations. Keywords: Skincare, Legal Protection, Legal Sanctions, BPOM Pontianak City.

ANALISIS PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM MENDUKUNG DEMOKRASI DI INDONESIA NIM. A1011211248, LISTANIA ADELLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractPolitical parties are one of the important elements in a democratic system, therefore, political parties need democratization in the internal implementation of political parties. One important aspect in the implementation of democratic values within political parties is the need to limit the term of office of the general chairman of political parties. This study aims to analyze the limitation of the term of office of the General Chairperson of Political Parties in supporting democracy in Indonesia. The limitation of the term of office of the General Chairperson is an important issue in the context of leadership rotation and strengthening internal democracy in political parties. This study uses a type of research in the form of juridical-normative with a qualitative method in the form of an analytical descriptive approach, which combines literature studies and analysis of related documents, such as political party laws and regulations related to term limits. The data collected were then analyzed using democratic theory and leadership regeneration theory. The results of the study indicate that limiting the term of office of the General Chairperson can strengthen the democratic system in political parties by encouraging leadership rotation, preventing centralization of power and political dynasties, and increasing member participation in decision making. The recommendation given is that there needs to be a more assertive and clear regulation regarding the term limits of the general chairperson of political parties and the mechanism for changing management in the law in order to create legal certainty. Keywords: Term Limits, General Chair of Political Parties, Democracy AbstrakPartai politik merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi, oleh karena itu dalam partai politik diperlukan suatu demokratisasi pada implementasi internal partai politik. Salah satu aspek yang penting dalam implementasi nilai demokrasi pada internal partai politik ialah mengenai perlunya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik dalam mendukung demokrasi di Indonesia. Pembatasan masa jabatan Ketua Umum menjadi isu penting dalam konteks rotasi kepemimpinan dan memperkuat demokrasi internal partai politik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa yuridis-normatif dengan metode kualitatif berupa pendekatan deskriptif analitis, yang menggabungkan studi pustaka dan analisis dokumen terkait, seperti undang-undang partai politik dan peraturan terkait pembatasan masa jabatan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teori demokrasi dan teori regenerasi kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan Ketua Umum dapat memperkuat sistem demokrasi di partai politik dengan mendorong rotasi kepemimpinan dapat mencegah sentralisasi kekuasaan dan dinasti politik, serta meningkatkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi yang diberikan adalah perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai batasan masa jabatan ketua umum partai politik dan mekanisme pergantian kepengurusan dalam undang-undang agar terciptanya kepastian hukum.Kata Kunci: Pembatasan Masa Jabatan, Ketua Umum Partai Politik, Demokrasi.

UPAYA HUKUM TERHADAP TIONGKOK ATAS TINDAKAN PELARANGAN PELAYARAN KAPAL DI PERAIRAN KEPULAUAN SPRATLY PASCA PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION KASUS FILIPINA-TIONGKOK NIM. A1011191115, VICHELLE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe South China Sea with all its advantages has caused disputes between surrounding countries, one of which is the dispute between the Philippines and China which is still ongoing today. The Philippines and China are fighting over the Spratly Islands, located in the South China Sea, which are located between the waters of the two countries. China claims the Spratly Islands on historical grounds, while the Philippines claims them due to their geographical proximity. After the Permanent Court of Arbitration (PCA) ruling that the Spratly Islands are the sovereignty of the Philippines, China committed various violations against the Philippines. This study aims to provide legal remedies against China for the act of banning ship shipping in the waters of the Spratly Islands after the PCA Decision in the Philippines and China case. This study uses a type of normative legal research with a literature study method supported by international legal theories that use international legal sources. By using qualitative analysis techniques that will produce descriptive data, the analysis will be used by the author in conveying the author's views on the steps that should be taken and the legal remedies that should be given for the actions that have occurred. The result of this study is that after the Permanent Court of Arbitration (PCA) ruling that the Spratly Islands are the sovereignty of the Philippines, China rejected the decision and continued to claim the Spratly Islands territory as its own. China committed various violations by threatening Philippine vessels passing through the waters of the Spratly Islands, such as firing laser weapons, and carrying out other prohibitions. Although China does not accept the PCA's ruling, the PCA's ruling remains valid and binding. The Philippines can sue China through the International Court of Justice (ICJ) and the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS).Keywords: Dispute; Philippines; China; Spratly Island; Permanent Court of ArbitrationAbstrak Laut China Selatan dengan segala kelebihannya menyebabkan terjadinya sengketa antar negara-negara disekitarnya, salah satunya sengketa antara Filipina dan Tiongkok yang masih berlangsung hingga kini. Filipina dan Tiongkok saling memperebutkan Kepulauan Spratly yang terletak di Laut China Selatan yang letaknya berada di antara perairan kedua negara. Tiongkok mengklaim Kepulauan Spratly berdasarkan alasan sejarah, sementara Filipina mengajukan klaim karena kedekatannya secara geografis. Setelah adanya putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) yang memutuskan bahwa Kepulauan Spratly merupakan kedaulatan Filipina, Tiongkok melakukan berbagai pelanggaran terhadap Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan upaya hukum terhadap Tiongkok atas tindakan pelarangan pelayaran kapal di perairan Kepulauan Spratly Pasca Putusan PCA kasus Filipina dan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan yang didukung dengan teori hukum internasional yang menggunakan sumber hukum internasional. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analisis yang akan digunakan penulis dalam menyampaikan pandangan penulis mengenai langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dan upaya hukum yang seharusnya diberikan atas tindakan yang telah terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah setelah adanya putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) yang memutuskan bahwa Kepulauan Spratly merupakan kedaulatan Filipina, Tiongkok menolak keputusan tersebut dan tetap mengklaim wilayah Kepulauan Spratly sebagai miliknya. Tiongkok melakukan berbagai pelanggaran dengan mengancam kapal-kapal Filipina yang melintas di perairan Kepulauan Spratly, seperti menembakkan senjata laser, dan melakukan pelarangan lainnya. Meskipun Tiongkok tidak menerimakeputusan PCA, putusan PCA tetap sah dan mengikat. Filipina dapat menuntut Tiongkok melalui Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS).Kata Kunci : Sengketa; Filipina; Tiongkok; Kepulauan Spratly; Permanent Court of Arbitration

PELAKSANAAN PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT STUDI KASUS DI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU NIM. A1011201248, MERI ANDRIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the implementation of the provisions of boarding house business permits in Sekadau Hulu District in accordance with Sekadau Regency Regional Regulation Article 25 Paragraph (1) of Sekadau Regency Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Public Order and Public Tranquility (concerning study boarding house business permits in Sekadau Hulu District, Sekadau Regency). The authority of the Sekadau Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office is one form of effort to ensure the security and order of boarding houses in Sekadau Regency. This study uses a scientific method that is descriptive analytical in nature to describe and explain the current situation and is intended to solve problems based on data and facts collected when this study was conducted. The results of the study found that many boarding houses do not have permits, all illegal boarding house owners in Sekadau Regency are aware of the existence of Regional Regulations relating to permits to own boarding house businesses, but in practice they do not comply with them by not following the rules issued in Article 25 Paragraph (1) of Sekadau Regency Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Public Order and Public Order, which states "permits that have been granted as referred to in paragraph (2) may be revoked if they violate the provisions in paragraph (3).". Efforts made by the Investment and Integrated One-Stop Service Office of Sekadau Regency, especially in the licensing sector, in handling violations of the implementation of Boarding House Business Permits in Sekadau Regency as an implementer of the Regional Regulation/law enforcement officers by carrying out two events, namely: preventive action, namely the Investment and Integrated Service Office of Sekadau Regency held an increase in socialization on how to obtain a permit to become a legitimate boarding house owner in Sekadau Regency and repressive action, namely action in the form of reprimands and taking firm action against illegal boarding house owners in Sekadau Hulu District, Sekadau Regency by imposing sanctions, namely being subject to a maximum imprisonment of 3 (three) months or a maximum fine of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah) Keywords: implementation, factors ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pelaksanaan ketentuan izin usaha rumah kos dikecamatan sekadau hulu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang izin usaha rumah kos studi di kecamatan sekadau hulu kabupaten sekadau). Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjamin keamanan dan kertertiban Rumah kos yang ada di Daerah Kabupaten Sekadau. Penelitian ini mengunakan metode ilmiah yang bersifat deskriptif analitis untuk mengambarkan dan menjelaskan situasi saat ini dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan saat penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ditemukan banyak Rumah Kos tidak memiliki izin, semua pemilik rumah kos ilegal di Kabupaten Sekadau mengetahui adanya Peraturan Daerah berkaitan dengan izin memiliki usaha Rumah Kos namun dalam praktiknya tidak ditaati dengan tidak mengikuti aturan yang telah dikeluarkan dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berbunyi "izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicabut apabila melanggar ketentuan pada ayat (3),". Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau khususnya bidang perizinan dalam menangani pelanggaran pelaksanaan izin Usaha Rumah Kos di Kabupaten Sekadau sebagai pelaksana penertiban dari Peraturan Daerah/aparat penegak hukum dengan melakukan dua acara yaitu: tindakan preventif yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sekadau mengadakan peningkatan sosialisasi tentang cara mendapatkan izin untuk menjadi pemilik rumah kos yang sah di Kabupaten Sekadau dan tindakan respresif yaitu tindakan dalam bentuk teguran dan menindak tegas para pemilik rumah kos ilegal di kecamatan sekadau hulu kabupaten sekadau dengan pemberlakukan sanksi yaitu dikenakan ancaman pidana kurung paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) Kata kunci : pelaksanaan, faktor penyebab tidak terlaksananya

ANALISIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NIM. A1011211058, LUHER
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research examines the Analysis of Extension of Term of Office of Village Heads Reviewed from the Perspective of Legal Politics. The main focus of the problem in this study is How the Legal Politics Determine the Term of Office of Village Heads in the History of Legislation in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the Legal Politics of Determining the Term of Office of Village Heads in the History of Legislation in Indonesia and to analyze the Ideal Term of Office of Village Heads to ensure the effectiveness and sustainability of leadership at the village level. This study uses a normative legal research methodology whose research nature uses a descriptive analysis approach. Data were obtained through literature studies, legislative approaches and analysis of related legal documents. The results of the study show that the regulation of the term of office of the village head has undergone various changes, starting from Law Number 5 of 1979 concerning Village Government by setting the term of office of the village head at 8 years and can be re-elected for 1 term, Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government which changes the term of office of the village head to 10 years in 1 period and can be re-elected once, Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government returns the term of office of the village head to 6 years and can serve a maximum of 2 terms, Law Number 6 of 2014 concerning Villages sets the term of office of the village head to 6 years with a maximum of 3 consecutive or non-consecutive terms, to Law Number 3 of 2024 concerning Villages sets the term of office of the village head to 8 years with a maximum of 2 terms. These changes reflect the dynamics of village government needs, political stability and regional goals, with the expected achievement being the creation of a democratic, stable village government that is able to improve community welfare. Keywords: Legal politics; Term of office; Village head."ƒ Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum. Fokus permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Politik Hukum Penentuan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sejarah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Politik Hukum Penentuan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sejarah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis Masa Jabatan Ideal Kepala Desa untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kepemimpinan di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang sifat penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan masa jabatan kepala desa telah mengalami berbagai perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan menetapkan masa jabatan kepala desa 8 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 10 tahun dalam 1 periode dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengembalikan masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun dan dapat menjabat maksimal 2 periode, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun dengan maksimal 3 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut, hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika kebutuhan pemerintahan desa, stabilitas politik dan tujuan daerah, dengan capaian yang diharapkan adalah terciptanya pemerintahan desa yang demokratis, stabil dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: Politik hukum; Masa jabatan; Kepala desa.

WANPRESTASI PT. SENTOSA BUMI WIJAYA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DENGAN KOPERASI UNIT DESA KEMBANG SARI DI KABUPATEN BENGKAYANG NIM. A1011211108, LAILA LITATA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Distributing or trading books without the permission of the copyright holder is an illegal activity and violates the Copyright Law No. 28 of 2014 and the ITE Law. Therefore, for those who violate the law, the law will provide clear sanctions. The problem of this writing is whether the copyright holder for the sale of novel books sold on E-Commerce without permission has received legal protection according to copyright law. The purpose of this study is to find out and analyze how the application of copyright law as a form of copyright protection in the sale of pirated books that occur on E-Commerce platforms and to find out and analyze the legal consequences for parties involved in the sale of pirated books through E-Commerce platforms in accordance with the provisions of the Copyright Law No. 28 of 2014. In this study, a legislative approach was applied that refers to the Copyright Law No. 28 of 2014 and Law No. 11 of 2008 which has been amended to Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law) as the main reference to gain an understanding of the legal protection of copyright holders. The research method used is normative research, which is carried out by examining literature materials or secondary data. It then gathers the necessary information that leads to the identification of the problem and finally the resolution of the problem. This research is supported by various primary and secondary data sources in the form of literature research on the legal protection of copyright holders, including the Copyright Law No. 28 of 2014 and various references to journals and related books. The results of this study show that the importance of implementing the Copyright Law to protect copyright holders is due to the increasing prevalence of pirated novel books on various e-commerce platforms. Selling pirated books without a license can cause legal consequences according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, it can be in the form of civil and criminal law, such as fines, imprisonment, or civil lawsuits. The benefits of this research are to provide an understanding of the application of the Copyright Law as a form of protection, with the strengthening of the law, cooperation between the government, online platforms, and the public, effective public awareness, can reduce the sale of pirated books and protect the copyrights of legitimate authors and publishers. Keywords: Legal Protection, Copyright, Piracy, E-Commerce Abstrak Mengedarkan atau memperjualbelikan buku tanpa izin pemegang hak cipta merupakan kegiatan ilegal dan melanggar Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan UU ITE. Maka dari itu, bagi mereka yang melanggar hukum, undang-undang akan memberikan sanksi yang jelas. Permasalahan dari penulisan ini adalah apakah pemegang hak cipta atas penjualan buku novel yang dijual di E-Commerce tanpa ijin telah mendapatkan perlindungan hukum sesuai undang-undang hak cipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan undang-undang hak cipta sebagai bentuk perlindungan hak cipta dalam penjualan buku bajakan yang terjadi di platform E-Commerce serta untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan buku bajakan melalui platform E-Commerce sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.Dalam penelitian ini, menerapkan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai rujukan utama untuk memperoleh pemahaman tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kemudian mengumpulkan informasi yang diperlukan yang mengarah pada identifikasi masalah dan akhirnya penyelesaian masalah. Penelitian ini didukung oleh berbagai sumber data primer dan sekunder berupa penelitian kepustakaan mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta, antara lain UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan berbagai reverensi jurnal dan buku terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan Undang-Undang Hak Cipta untuk melindungi pemegang hak cipta yang dikarenakan semakin marak terjadinya penjualan buku novel bajakan diberbagai platform e-commerce. Menjual buku bajakan tanpa izin dapat menimbulkan akibat hukum sesuai Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dapat berupa hukum perdata dan pidana, seperti denda, penjara, maupun gugatan perdata. Manfaat penelitian ini guna memberikan pemahaman atas penerapan UU Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan,dengan penguatan hukum, kerja sama antara pemerintah, platform online, dan masyarakat, kesadaran publik yang efektif, dapat mengurangi penjualan buku bajakan dan melindungi hak cipta para penulis dan penerbit sah. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pembajakan, E-Commerce

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA