Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN (Studi kasus di Kabupaten Kubu Raya) NIM. A1011211226, ELLA RAHMAYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research examines the implementation of Article 9 of West Kalimantan Regulation Number 2 of 2022 concerning Forest and/or Land Fire Control in Kubu Raya Regency. The purpose of this study is to analyze the implementation, obstacles, and challenges in implementing these regulations by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Kubu Raya Regency. The methodology used is empirical legal research with a qualitative approach through interviews with relevant officials. The results show that BPBD Kubu Raya Regency has carried out various efforts in accordance with Article 9, which includes monitoring and evaluation of fire-prone locations, counseling, preparation of technical guidelines, procurement of infrastructure, as well as guidance and supervision. However, in its implementation, it faces several main obstacles such as limitations of Early Warning System (EWS) technology, lack of human resources, especially the Quick Response Team which only consists of 7 people, lack of evaluation equipment, and budget constraints that affect program reach and infrastructure maintenance. Keywords: Implementation, Fire Control, Forest and Land, BPBD, Kubu Raya Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan dan tantangan dalam implementasi peraturan tersebut oleh BPBD Kabupaten Kubu Raya. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan berbagai upaya sesuai amanat Pasal 9 yang meliputi monitoring dan evaluasi lokasi rawan kebakaran, penyuluhan, pembuatan petunjuk teknis, pengadaan sarana prasarana, serta pembinaan dan pengawasan. Namun dalam implementasinya menghadapi beberapa hambatan utama seperti keterbatasan teknologi Early Warning System (EWS), minimnya sumber daya manusia terutama Tim Reaksi Cepat yang hanya berjumlah 7 orang, kurangnya peralatan evaluasi, serta keterbatasan anggaran yang mempengaruhi jangkauan program dan pemeliharaan sarana prasarana. Kata Kunci: Implementasi, Pengendalian Kebakaran, Hutan dan Lahan, BPBD, Kubu Raya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1012181223, KORNELIUS RENDY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to analyze legal protection for consumers in used motorcycle purchase transactions in Ketapang Regency. The research background is the numerous cases of consumer losses due to purchasing used motorcycles without official documents or with conditions not in accordance with the agreement. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumers have the right to clear information, safety, comfort, and compensation if the goods received do not match the agreement.The research method used is an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through interviews with consumers and used motorcycle sellers, as well as document studies related to consumer protection regulations. The study results show that both consumers and business actors have minimal knowledge of their rights and obligations under the Consumer Protection Law. Consumers often find themselves in a weak position, making them vulnerable to unfair sales practices.Legal protection efforts for consumers include the obligation of business actors to provide accurate and transparent information, give consumers the opportunity to test the motorcycle, and provide compensation in the event of a loss. However, in practice, many business actors do not fulfill these obligations, highlighting the need for stricter government oversight and increased legal awareness among the public.In conclusion, a synergistic effort between the government, business actors, and consumers is needed to create safe, fair, and legally compliant used motorcycle transactions in Ketapang Regency.Keywords: Legal Protection, Consumers, Used Motorcycle Sales, Ketapang Regency, Consumer Protection Law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli motor bekas di Kabupaten Ketapang. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya kasus kerugian yang dialami konsumen akibat pembelian motor bekas tanpa dokumen resmi atau dengan kondisi yang tidak sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas, keselamatan, kenyamanan, dan kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai perjanjian.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan konsumen dan penjual motor bekas serta studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen dan pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban sesuai undang-undang perlindungan konsumen masih sangat minim. Konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah, sehingga rawan menjadi korban praktik jual beli yang tidak adil.Upaya perlindungan hukum bagi konsumen meliputi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan transparan, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji motor, serta memberikan kompensasi jika terjadi kerugian. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, sehingga diperlukan pengawasan lebih ketat dari pemerintah dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.Kesimpulannya, diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen untuk menciptakan transaksi jual beli motor bekas yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual Beli Motor Bekas, Kabupaten Ketapang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI FACEBOOK NIM. A1011211190, ANNISA PAULINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACKPerkembangan teknologi informasi sangat memudahkan terutama dalam kegiatan jual beli secara daring, termasuk melalui media sosial seperti Facebook. Namun, dengan kemudahan tersebut terdapat resiko yang merugikan konsumen antara lain yaitu kejahatan penipuan dalam melakukan transaksi jual beli. Skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli melalui aplikasi Facebook dan untuk menganalisis perlindungan hukum serta upaya yang dapat diberikan kepada konsumen. Penelitian ini berlandaskan aspek pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Teknik penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan per Undang-Undangan yang didukung dengan studi kasus dari contoh penipuan dalam transaksi jual beli di Facebook. Cara pengumpulan data penelitian ini dengan cara menelaah per Undang-Undangan serta jurnal hukum yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen.Hasil penelitian menyimpulkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen jika mengalami penipuan dapat ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta upaya dan hak konsumen yang dapat diberikan apabila dirugikan dalam transaksi jual beli. Penyelesaian hukum yang dapat diselesaikan melalui peradilan ataupun diluar jalur peradilan. Dengan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan tanggung jawab platform digital, sehingga diperlukan peningkatan regulasi dan penguatan edukasi konsumen untuk mencegah penipuan. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui Facebook masih perlu peningkatan, terutama dalam pengawasan terhadap aktivitas jual beli di media sosial, penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus penipuan transaksi daring, serta edukasi kepada konsumen terkait hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan menjadi sangat penting agar mengurangi jumlah korban penipuan dalam transaksi daring. Kata Kunci: Perlindungan hukum, konsumen, penipuan, transaksi daring, facebookABSTRACTThe development of information technology is very easy, especially in online buying and selling activities, including through social media such as Facebook. However, with this convenience, there are risks that harm consumers, among others, namely fraud crimes in buying and selling transactions. This thesis discusses how legal protection for consumers who are victims of fraud in buying and selling transactions through the Facebook application and to analyze legal protection and efforts that can be given to consumers. This research is based on aspects of the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Criminal Code.This research technique uses a normative juridical method with a statutory approach supported by case studies of examples of fraud in buying and selling transactions on Facebook. The method of collecting data for this research is by examining legislation and legal journals that discuss legal protection of consumers.The results of the study concluded that the legal protection given to consumers if they experience fraud can be reviewed from the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transaction Law as well as efforts and consumer rights that can be given if they are disadvantaged in buying and selling transactions. Legal settlements that can be resolved through judicial or non-judicial channels. With weaknesses in the supervision mechanism and responsibility of digital platforms, it is necessary to improve regulation and strengthen consumer education to prevent fraud. It can be concluded that legal protection for consumers in buying and selling transactions through Facebook still needs improvement, especially in monitoring buying and selling activities on social media, strict law enforcement in handling cases of online transaction fraud, and education to consumers regarding the rights they should get is very important in order to reduce the number of victims of fraud in online transactions. Keywords: Legal protection, consumers, fraud, online transactions, facebook

PENERAPAN HUKUM ADAT NUBAI PANGKAL URANG TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUNGAI EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU NIM. A1011211059, MONIKA LIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe implementation of customary law plays an important role in preserving environmental sustainability, especially in regions that still uphold traditional values. The use of toxic chemicals or potassium for fishing is a practice carried out by the community, and this has been occurring for a long time in the Empanang River, Kapuas Hulu Regency. This practice causes harm to both the community and the environment, without accountability from those who engage in it, despite the sanctions imposed on offenders based on existing regulations. Based on field data and interviews with respondents, fishing using potassium can occur once or twice a year. This practice takes place annually. The implementation of the Nubai Pangkal Urang customary law has been applied to several perpetrators of this act. However, in reality, the effectiveness of the existing customary law has not been fully enforced. This is because the regulations are not applied to all members of the Entipan village community, preventing customary law from playing a maximal role in addressing this practice. The indigenous community has monitoring mechanisms and sanctions for violations related to river pollution. Dispute resolution is carried out through customary deliberations involving community leaders and relevant parties. Although the application of customary law contributes positively to environmental protection, challenges such as modernization and a lack of government support hinder its effectiveness. In practice, actions taken by customary authorities or officials are not fully enforced, leading to a lack of public trust in their leadership. This inconsistency weakens their authority, demonstrating a lack of firmness in enforcing applicable laws within the community. As a result, customary law itself becomes weak and is not fully effective in resolving societal issues.Keywords : Customary Law, Nubai Pangkal Urang, Pollution, Environmental Damage AbstrakPenerapan hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, terutama di daerah-daerah yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Penangkapan ikan menggunakan bahan kimia beracun atau potassium suatu tindakan yang dilakukan masyarakat dalam menangkap ikan, perbuatan tersebut telah terjadi sejak lama di sungai Empanang Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan tanpa adanya pertanggungjawaban dari masyarakat yang telah melakukan tindakan tersebut, meskipun telah dikenakan sanksi terhadap pelaku berdasarkan ketentuan yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, serta melalui wawancara terhadap responden, penangkapan ikan menggunakan potassium bisa terjadi satu sampai dua kali dalam satu tahun. Tindakan ini berlangsung setiap tahun. Penerapan hukum adat Nubai Pangkal Urang telah dilaksanakan terhadap beberapa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi pada kenyataannya efektivitas hukum adat yang ada tidak terlaksana sepenuhnya. Karena pada kenyataannya ketentuan yang ada tidak diberlakukan kepada seluruh masyarakat desa Entipan sehingga menyebabkan hukum adat tidak mempunyai peran secara maksimal dalam mengatasi tindakan tersebut. Masyarakat adat memiliki mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pencemaran sungai. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat, yang melibatkan tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait. Meskipun penerapan hukum adat memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan lingkungan, tantangan seperti modernisasi dan kurangnya dukungan dari pemerintah menjadi hambatan dalam efektivitas penerapannya. Pada Prakteknya tindakan yang dilakukan oleh pemegang atau aparat adat tidak dilaksanakan sepenuhnya, sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan aparat adat yang menunjukan tidak konsisten sehingga otoritas menjadi lemah. Hal ini menunjukan kurangnya ketegasan dalam menegakan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarkat sehingga hukum adat sendiri menjadi lemah dan tidak secara penuh efektif dalam menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat.Kata kunci: Hukum Adat, Nubai Pangkal Urang, Pencemaran, Perusakan Lingkungan

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERJUDIAN ONLINE JENIS SLOT DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN BARAT NIM. A1011191203, PUTRI MARETHA HERSABELLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Online gambling, particularly slot games, has become a rapidly growing phenomenon in cyberspace, including in the jurisdiction of West Kalimantan. This activity involves various parties, ranging from players to administrators disseminating information through digital platforms. Although online gambling is strictly prohibited under Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law), law enforcement efforts often face numerous challenges, such as proving criminal elements and overcoming cross-jurisdictional limitations. This study aims to analyze the factors hindering law enforcement against online slot gambling in West Kalimantan and identify effective strategies to address these challenges. This research employs a juridical-empirical method, combining normative approaches through the analysis of relevant legal regulations with empirical approaches through interviews with law enforcement officials. Secondary data were obtained from literature reviews, while primary data were collected from interviews with investigators of the Cyber Subdivision of the West Kalimantan Regional Police and public prosecutors. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively to provide a comprehensive overview of the obstacles and efforts in law enforcement against online gambling. The findings indicate that the main obstacles in law enforcement include limited access to digital evidence, difficulties in proving criminal elements against administrators, and cross-jurisdictional challenges. Recommended strategies include enhancing the technical capacity of law enforcement officials, strengthening international cooperation, and implementing preventive campaigns through public education. These approaches are expected to improve the effectiveness of law enforcement and prevent the proliferation of online gambling activities in the future.Keywords: Online Gambling, Law Enforcement, Juridical-Empirical Method. Abstrak Perjudian online, khususnya jenis permainan slot, telah menjadi fenomena yang berkembang pesat di dunia maya, termasuk di wilayah hukum Kalimantan Barat. Aktivitas ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemain hingga admin yang menyebarkan informasi melalui platform digital. Meskipun perjudian online dilarang secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), upaya penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian unsur pidana dan keterbatasan yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap perjudian online jenis slot di Kalimantan Barat dan mengidentifikasi strategi efektif untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yang memadukan pendekatan normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan terkait dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, sementara data primer dikumpulkan dari wawancara dengan penyidik Subdit Siber Polda Kalbar dan jaksa penuntut umum. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap perjudian online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat utama dalam penegakan hukum adalah keterbatasan alat bukti digital, kesulitan pembuktian unsur pidana terhadap admin, dan hambatan yurisdiksi lintas negara. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, penguatan kerja sama internasional, dan implementasi kampanye preventif melalui edukasi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus mencegah berkembangnya aktivitas perjudian online di masa depan.Kata Kunci: Perjudian Online, Penegakan Hukum

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN BARANG ANTIK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012211160, SIFA WULANDARI KALKHOVE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to determine the Regulations on Antique Trade in Pontianak City and Government Efforts in Regulating Antique Trade in Pontianak City. With the large number of antique trades in Pontianak City, problems arise in the lives of the community in the field of antique trade, although so far there have been no official regulations regulating the prohibition of antique trade issued by the Pontianak City government. In this study, the author uses an empirical legal method, with a descriptive approach. The results of the study indicate that there are no laws and regulations that specifically regulate antiques. However, regarding the sale and purchase of antiques, there are several things that must be considered. The government has made written regulations for antiques that are classified as luxury goods in Government Regulation Number 55 of 2004 concerning the Fifth Amendment to Government Regulation Number 145 of 2000 concerning Groups of Taxable Goods classified as luxury goods that are subject to sales tax on luxury goods. Overall, there are no Pontianak City Regional Regulations that regulate antique trade in Pontianak City. Efforts that can be made by the local government are to design special regulations on antique trade standards circulating in Pontianak City. The government also needs to supervise so that there is no illegal trade in antiques. Keywords: Trade, Antiques, Pontianak ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan mengenai Perdagangan Barang Antik di Kota Pontianak dan Upaya Pemerintah dalam Mengatur Perdagangan Barang Antik di Kota Pontianak. Dengan banyaknya perdagangan barang antik yang ada di Kota Pontianak timbul persoalan terhadap kehidupan masyarakat dibidang perdagangan barang antik, meskipun selama ini belum ada peraturan resmi yang mengatur mengenai larangan perdagangan barang antik yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai barang antik. Akan tetapi, terkait jual beli barang antik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pemerintah telah membuat aturan tertulis untuk barang antik yang digolongkan sebagai barang mewah dalam Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2004 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Secara keseluruhan belum terdapat Peraturan daerah Kota Pontianak yang mengatur mengenai perdagangan barang antik di Kota Pontianak. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan merancang suatu peraturan khusus tentang standar perdagangan barang antik yang beredar di Kota Pontianak. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan agar tidak terjadi perdagangan gelap barang antik. Kata Kunci : Perdagangan, Barang Antik, Pontianak

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI KOSMETIK BERMEREKPALSU MELALUI E-COMMERCE NIM. A1011211067, TUTI WARNI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe development of digital technology has driven an increase in online buying and selling transactions, including in the cosmetics industry. However, the rampant circulation of counterfeit branded cosmetics through e-commerce has raised various legal issues, particularly concerning consumer protection. This research aims to analyze the legal regulations regarding the buying and selling of counterfeit branded cosmetics through e-commerce, the effectiveness of the enforcement of applicable regulations, and the role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in addressing the circulation of illegal cosmetics.This research uses an empirical juridical method, which involves examining the applicable laws and analyzing the implementation of regulations in practice. Primary data were obtained through structured interviews and questionnaires, while secondary data were obtained through literature studies. Data analysis was conducted qualitatively to obtain a comprehensive understanding of consumer protection in transactions involving counterfeit cosmetics through e-commerce.The research results show that the legal regulations related to the sale and purchase of counterfeit branded cosmetics in e-commerce are based on several key regulations, namely: Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Article 4 and Article 8), Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (Article 9), Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems, and BPOM Regulation Number 12 of 2023 concerning the Supervision of Drugs and Food Circulated Online. These regulations provide a legal basis for consumer protection and the responsibility of e-commerce platforms in ensuring product authenticity. However, despite the regulations being established, there are still obstacles in their implementation, such as weak supervision, difficulty in identifying illegal business operators, and minimal strict sanctions for e-commerce platforms trading counterfeit products. BPOM has a strategic role in monitoring and taking action against the circulation of counterfeit cosmetics through e-commerce, including cyber patrols, inspections of marketplaces, and coordination with digital platforms to remove products that do not have distribution permits. However, the limited authority of BPOM in directly regulating e-commerce activities and the limited number of resources become obstacles in optimizing supervision. In addition to the role of the government and e-commerce platforms, consumers also have a responsibility to protect themselves. Based on Article 5 of the Consumer Protection Law, consumers are required to be cautious in conducting transactions, ensure the legality of products by verifying BPOM distribution permits, and increase awareness of the risks of purchasing counterfeit cosmetics online. Therefore, consumer protection efforts must be carried out collaboratively through increased supervision by the government and BPOM, imposing strict sanctions on e-commerce platforms that violate regulations, and educating consumers to raise awareness of the risks of illegal products.Keywords: Consumer Protection, Buying and Selling Transactions, Fake Branded Cosmetics,E-Commerce AbstrakPerkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan transaksi jual beli secara daring, termasuk dalam industri kosmetik. Namun, maraknya peredaran kosmetik bermerek palsu melalui e-commerce menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap transaksi jual beli kosmetik bermerek palsu melalui e-commerce, efektivitas penegakan regulasi yang berlaku, serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menganalisis implementasi regulasi dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait perlindungan konsumen dalam transaksi kosmetik palsu melalui e.-commerce.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait transaksi jual beli kosmetik bermerek palsu di e-commerce didasarkan pada beberapa regulasi utama, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4 dan Pasal 8), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 9), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Beredar Secara Online. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen dan tanggung jawab platform e-commerce dalam memastikan keaslian produk. Namun, meskipun regulasi telah ditetapkan, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti lemahnya pengawasan, sulitnya identifikasi pelaku usaha ilegal, serta minimnya sanksi tegas bagi e-commerce yang memperdagangkan produk palsu. BPOM memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik palsu melalui e-commerce, termasuk melalui patroli siber, inspeksi terhadap marketplace, serta koordinasi dengan platform digital untuk menghapus produk yang tidak memiliki izin edar. Namun, keterbatasan kewenangan BPOM dalam mengatur langsung aktivitas e-commerce serta jumlah sumber daya yang terbatas menjadi hambatan dalam optimalisasi pengawasan. Selain peran pemerintah dan platform e-commerce, konsumen juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi dirinya sendiri. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen diwajibkan untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi, memastikan legalitas produk dengan memverifikasi izin edar BPOM, serta meningkatkan kesadaran terhadap risiko pembelian kosmetik palsu secara daring. Oleh karena itu, upaya perlindungan konsumen harus dilakukan secara kolaboratif melalui peningkatan pengawasan oleh pemerintah dan BPOM, pemberian sanksi tegas terhadap e-commerce yang melanggar regulasi, serta edukasi konsumen guna meningkatkan kesadaran akan risiko produk ilegal.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Jual Beli, Kosmetik Bermerek Palsu, E-Commerce

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUSAHA RESTORAN YANG MENERAPKAN PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA KONSUMEN DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA NIM. A1011201104, KARINA YOSEPHIN VIRGINIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan 21`oleh pengusaha restoran di Kecamatan Pontianak Kota dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Makanan dan Minuman yang terdapat di restoran sudah tidak lagi termasuk objek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akan tetapi, masih banyak pengusaha restoran yang membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis yang memadukan pendekatan teoritis dan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum perpajakkan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang memberikan hak bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi.Penelitian ini juga menemukan faktor dari Pengusaha Restoran melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mencantumkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota, adalah Kurangnya Kesadaran Hukum dari Pengusaha Restoran, Tekanan biaya operasional yang tinggi, Persaingan usaha yang ketat, Rendahnya pengawasan pemerintah, Kurangnya pengetahuan konsumen terkait informasi pajak yang dibebankan oleh restoran. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi kepada pengusaha mengenai kewajiban perpajakkan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha, khususnya di sektor restoran, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak yang ada serta sebagai pengusaha restoran juga wajib membebankan pajak kepada konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diatur di Indonesia, khususnya di Kecamatan Pontianak Kota. Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Restoran, Konsumen ABSTRACTThis study examines the unlawful acts committed by restaurant owners in the Pontianak Kota District in applying Value Added Tax (VAT) to consumers. VAT is an indirect tax imposed on the consumption of goods and services. According to Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, food and beverages served in restaurants are no longer subject to VAT. However, many restaurant owners in Pontianak Kota District continue to charge VAT to their consumers.This research employs an empirical or sociological legal research method that combines theoretical approaches and field practices. The findings indicate that such actions not only violate tax laws but can also be categorized as unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which grants consumers the right to claim compensation.The study Identifies several factors contributing to the unlawful acts of restaurant owners who impose VAT on consumers in Pontianak Kota District. These include a lack of legal awareness among restaurant owners, high operational cost pressures, intense business competition, weak government supervision, and insufficient consumer knowledge regarding the taxes charged by restaurants. Therefore, efforts are needed to improve supervision, law enforcement, and education for business owners regarding tax obligations. It is expected that the government will strengthen oversight of business actors, particularly in the restaurant sector, to ensure compliance with existing tax regulations. Additionally, restaurant owners are obligated to impose taxes on consumers in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia, particularly in the Pontianak Kota District. Keywords: Unlawful Acts, Value Added Tax, Restaurant Owners, Consumers

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS DALAM PERDAGANGAN BARANG YANG DILARANG IMPOR NIM. A1011211274, EGHA PUTRI NUR EFFENDY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Clothing is an essential basic need for humans. Various types of clothing circulate among the Indonesian community, one of which is imported second-hand clothing. Imported second-hand clothing is clothing that has been used by previous users and then imported from one country to another. The Indonesian government has enacted regulations prohibiting the import of used clothing. Although the government has issued a ban outlined in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 concerning prohibited imported goods, the sale of imported second-hand clothing is still rampant to this day. Of course, this activity is illegal and violates existing and applicable regulations, and the actions taken by these business operators fall under unlawful acts in accordance with Article 1365 of the Civil Code. Thus, the author formulates the research problem as follows "How is the Illegal Act of Used Clothing Business Actors in the Trade of Prohibited Imported Goods?" The method used in this research is Normative Juridical based on a statutory and case approach. This research was conducted through a literature study using primary data, secondary data, and tertiary data with qualitative data analysis. The research findings indicate that the unlawful acts committed by business operators are in accordance with Article 1365 of the Civil Code due to violations of the provisions in Article 2 of the Indonesian Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning Prohibited Imported Goods. The legal consequences for business operators who continue to sell imported used clothing include paying fines, confiscation, and sealing their business premises. As a suggestion, the effort that can be made by the government is to reinforce the existing ban through socialization to all business operators. Advice to business operators not to violate the applicable legal provisions. Keywords: Unlawful Acts, Business Actors, Import Prohibition, Second-Hand Clothing Abstrak Pakaian merupakan suatu kebutuhan pokok yang penting bagi manusia. Berbagai jenis pakaian beredar ditengah masyarakat Indonesia, salah satunya adalah pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang telah digunakan oleh pengguna sebelumnya dan kemudian di impor dari suatu negara ke negara lainnya. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan tentang larangan impor pakaian bekas. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan larangan yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang impor, nyatanya hingga saat ini penjualan pakaian bekas impor masih marak terjadi. Tentunya hal tersebut merupakan kegiatan yang ilegal dan melanggar peraturan perundang "“ undangan yang ada dan berlaku dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang "“ Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut "Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Usaha Pakaian Bekas Dalam Perdagangan Barang Yang Dilarang Impor?". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif berdasarkan pendekatan perundang "“ undangan dan case. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang dicapai, Perbuatan Melawan Hukum pada pelaku usaha sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang "“ undang Hukum Perdata karena melanggar ketentuan di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Impor. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang masih berjualan pakaian bekas impor adalah berupa membayar sanksi, penyitaan, hingga penyegelan tempat usaha. Sebagai saran, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah mempertegas larangan yang berlaku melalui sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha. Saran kepada pelaku usaha agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pelaku Usaha, Larangan Impor, Pakaian Bekas

ANALISIS TANGGUNG JAWAB KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK YANG DILAKUKAN BERDASARKAN METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY PADA JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE NIM. A1012211036, VIOLA DEWI ANGELICA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to explore and understand the implementation of legal responsibility by consumers when making transactions using the COD payment method and to find out the legal efforts that can be taken by business actors against irresponsible consumers when using the COD payment method. Making COD transactions requires an understanding and compliance with the rights and obligations of each party, in addition to the needs and to protect all parties involved. The application of the law in this case is very important to build trust between sellers and consumers. That is why education and socialization are important components in efforts to increase consumer responsibility. A comprehensive digital literacy program needs to be developed and implemented widely, not only focusing on the technical aspects of using the e-commerce platform, but also emphasizing ethics and responsibility in online transactions. In this study, the author uses a normative juridical method, with a Descriptive approach. The results of the study show that in its implementation, consumers are not responsible for unilateral cancellations made in COD payments in buying and selling via e-commerce. This is done by consumers for various reasons, including not having money and goods that do not match the description. Sanctions that can be applied for unilateral cancellations in online transactions using the cash on delivery method are resolved through the policy device of the e-commerce party by temporarily deactivating the buyer's account who has twice rejected COD orders for 60 days and reactivating it 60 days after the account was suspended. Business actors who experience losses due to unilateral cancellations of transactions by consumers can take preventive and repressive legal measures. Preventive legal measures for sellers as business actors can be taken by including the identity of the store on the website and providing information related to product descriptions that are relevant, honest and correct because minimal information can trigger abuse in the transaction process such as fictitious sellers and website addresses, correctly and clearly including standard clauses or terms and conditions of purchase from sellers on online store accounts to avoid default and reconfirming to buyers regarding orders in large purchases, buyer data and shipping addresses. While repressive legal measures can be in the form of legal settlement after a dispute occurs, namely non-litigation settlement or settlement outside the court by conducting mediation and litigation or through the courts. Keywords: Cash On Delivery (COD), Consumers, Responsibility ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh konsumen saat melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran COD dan mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pelaku usaha terhadap konsumen yang tidak bertanggung jawab saat menggunakan metode pembayaran COD. Melakukan transaksi COD memerlukan pemahaman dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, selain kebutuhan juga demi melindungi semua pihak yang terlibat. Penerapan hukum dalam hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara penjual dan konsumen. Itulah mengapa edukasi dan sosialisasi menjadi komponen penting dalam upaya meningkatkan tanggung jawab konsumen. Program literasi digital yang komprehensif perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara luas, tidak hanya fokus pada aspek teknis penggunaan platform e-commerce, tetapi juga menekankan pada etika dan tanggung jawab dalam bertransaksi online. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode yuridis normatif., dengan pendekatan Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya konsumen tidak bertanggung jawab atas pembatalan sepihak yang dilakukan dalam pembayaran COD pada jual beli melalui e-commerce. Hal ini dilakukan oleh konsumen dengan berbagai alasan diantaranya adalah tidak mempunyai uang dan barang yang tidak sesuai deskripsi. Sanksi yang dapat diterapkan bagi pembatalan sepihak dalam transaksi online menggunakan metode cash on delivery diselesaikan lewat perangkat kebijakan dari pihak e-commerce dengan menonaktifkan sementara akun pembeli yang telah dua kali menolak pesanan COD selama 60 hari dan aktif kembali 60 hari sejak akun tersebut ditangguhkan. Pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pembatalan transaksi yang dilakukan secara sepihak oleh konsumen dapat melakukan upaya hukum preventif dan represif. Upaya hukum preventif bagi penjual selaku pelaku usaha dapat dilakukan dengan cara mencantumkan identitas toko dalam website dan memberikan informasi terkait deskripsi produk secara relevan, jujur dan benar karena informasi yang minim dapat memicu adanya penyalahgunaan dalam proses transaksi seperti penjual dan alamat website fiktif, pencantuman secara benar dan jelas klausula baku atau syarat dan ketentuan pembelian dari penjual pada akun toko online untuk menghindari wanprestasi dan melakukan konfirmasi ulang kepada pembeli terkait pesanan dalam pembelian jumlah besar, data pembeli dan alamat pengriman. Sedangkan upaya hukum represif dapat berupa penyelesaian hukum setelah terjadi suatu sengketa yaitu penyelesaian non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan dengan melakukan mediasi dan litigasi atau lewat pengadilan. Kata Kunci : Cash On Delivery (COD), Konsumen, Tanggung Jawab

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA