Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 01/PBT/BPN-61/VIII/2019 NIM. A1012211138, ASTRIA DEWI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Sertipikat sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah. Di indonesia pendaftaran hak atas tanah dengan sistem negatif, yang artinya sertipikat dapat dibatalkan, karena suatu sebab yang membatalkan (Misalnya dalam prosedur yag tidak memenuhi syarat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa data primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dengan adanya putusan PTUN Nomor 12/G/PTUN-PTK/2004 maka dapat diketahui bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk membatalkan sertipikat hak pakai atas tanah dikarenakan sertipikat ganda/ tumpang tindih atau dapat dikatakan cacat hukum. Dengan demikian dikarenakan adanya pembatalan sertipikat hak atas tanah karena penerbitan sertipikat didasarkan pada sertipikat yang cacat hukum yang mana data yuridis tidak sesuai dengan data fisik sehingga hal ini menimbulkan dampak hukum baik kepada Pihak Penggugat, Pihak Tergugat maupun Pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat. Maka dari itu berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Keputusan Nomor : 01/Pbt/BPN- 61/VIII/2019. Kata Kunci : Analisis, Pembatalan, Hak Atas Tanah ABSTRACT A certificate as proof of title, is issued for the benefit of the relevant rights holder, in accordance with the physical data contained in the measurement letter and the juridical data that has been registered in the land book. In Indonesia, the registration of land rights is based on a negative system, which means that the certificate can be canceled due to a reason that cancels it (for example in a procedure that does not meet the requirements). The method used in this research is a normative method. Normative legal research is legal research on secondary data in the form of library research which is carried out by examining library materials in the form of primary, secondary and tertiary data. Based on the research results, it was found that with the PTUN decision Number 12/G/PTUN-PTK/2004, it can be seen that the panel of judges granted the plaintiff's lawsuit to cancel the certificate of use rights to land because the certificate was double/overlapping or could be said to be legally flawed. Thus, due to the cancellation of the land title certificate because the issuance of the certificate was based on a legally flawed certificate where the juridical data did not match the physical data, this resulted in legal impacts for both the Plaintiff, the Defendant and the Party whose name was listed on the certificate. Therefore, based on the State Administrative Court Decision, the Head of the Regional Office of the National Land Agency for West Kalimantan Province issued Decision Number: 01/Pbt/BPN- 61/VIII/2019. Keywords: Analysis, Cancellation, Land Rights

RESEP KOPI "NAOTO COFFEE" DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG NIM. A1011211173, DERA ELVANY RIYADI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTTrade secrets are a form of Intellectual Property Rights that grant exclusive rights to the owner of business information that has economic value. This study aims to identify the advantages of the "Naoto Coffee" recipe that qualify it for legal protection as a trade secret, as well as the steps taken by the owner to protect this information. The method used in this research is juridical-sociological, with a descriptive-analytical approach and qualitative analysis techniques. The results show that the coffee recipe meets the criteria of a trade secret, including confidentiality, economic value, and adequate protection, through measures such as Non-Disclosure Agreements with employees and controlling access to sensitive information. These steps have proven effective in preventing the leakage of confidential information. The author suggests that Naoto Coffee improve employee training on the importance of maintaining confidentiality, use technology to secure data, and limit access to sensitive information only to employees who need it. Additionally, confidentiality agreements with third parties involved in sourcing raw materials or distribution should be implemented, along with stronger physical security policies at the workplace. Regular evaluations of these policies will ensure that protection remains relevant to technological and organizational developments, enabling Naoto Coffee to safeguard its recipes and maintain a competitive edge.Keywords: Trade secrets, Intellectual Property Rights, Naoto Coffee, Recipe, Legal protectionABSTRAKRahasia dagang merupakan bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan resep kopi "Naoto Coffee" yang memenuhi kriteria rahasia dagang, serta langkah-langkah yang diambil untuk melindunginya. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resep kopi ini memenuhi syarat kerahasiaan, nilai ekonomi, dan perlindungan yang memadai, termasuk melalui perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan pengelolaan akses informasi. Langkah-langkah ini terbukti efektif mencegah kebocoran informasi. Penulis menyarankan Naoto Coffee untuk meningkatkan pelatihan karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan, menggunakan teknologi untuk pengamanan data, dan membatasi akses informasi hanya untuk karyawan yang membutuhkannya. Selain itu, perjanjian kerahasiaan dengan pihak ketiga dan peningkatan kebijakan keamanan fisik di tempat kerja juga perlu diterapkan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan ini akan memastikan perlindungan tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan organisasi, sehingga Naoto Coffee dapat menjaga kerahasiaan resep dan mempertahankan keunggulan kompetitif.Kata kunci: Rahasia dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Naoto Coffee, Resep, Perlindungan hukum

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DALAM MENJALANKAN USAHA ANGKUTAN PENYEBRANGAN PASAR KAPUAS-SEBERANG KAPUAS DI KABUPATEN SEKADAU NIM. A1011201101, PAUL BORNEWIR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis study discusses about boats or Crossing transportation in Sekadau Regency which still do not meet the standards of supporting facilities such as the lack of seats for passengers, the absence of life jackets, and also do not provide comfort for passengers because some ferry boats are not in a condition that is suitable for use. And do not have official tickets to guarantee insurance for passengers. The problems studied in writing this thesis are "What are the obligations of business actors in carrying out crossing transportation business activities in Sekadau Regency?" and "How is the supervision of business actors in carrying out crossing transportation business activities in Sekadau Regency?". This study uses an empirical legal research method, namely by describing the conditions at the time of the study and analyzing them to draw conclusions. The nature of this research is descriptive. The data analysis used for the study is qualitative data analysis consisting of primary data in the form of interviews with service providers, then secondary data in the form of the Minister of Transportation Regulation Number PM 62 concerning Minimum Service Standards for Crossing transportation and Ministerial Regulation Number PM 61 of 2021 concerning the Implementation of Crossing transportation. Based on the results of the study related to the obligations of business actors in crossing transportation in Sekadau Regency, it is known that business actors have followed several rules provided by the Sekadau Regency Transportation Service in accordance with the Minister of Transportation Regulation No. 62 of 2019 concerning Minimum Services Standards for Crossing transportation, supervision should be carried out by the UPTD (Regional Technical Implementation Unit) in accordance with the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 40 of 2022 concerning the Implementation of River and Lake Ports where the UPTD is tasked with preparing operational work plans and programs to provide business licensing services to shipping companies and ship operating permits for ferry crossings, but because the unit does not yet exist, the Transportation Agency is still taking over the role of supervision.Keywords: Crossing transportation, Obligations of business actors, Supervision. ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Perahu tambang atau perahu penyeberangan di kabupaten sekadau yang masih terlihat belum memenuhi standar fasilitas pendukung seperti kurangnya bangku untuk penumpang, tidak adanya pelampung,serta terlihat juga tidak memberikan kenyamanan bagi penumpang karena beberapa perahu tambang tidak dalam kondisi yang layak pakai. Serta tidak memiliki tiket resmi untuk menjamin asuransi terhadap penumpang. Adapun masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini ialah "Bagaimana kewajiban pelaku usaha dalam mengadakan kegiatan usaha angkutan penyebrangan di kabupaten sekadau?" dan "Bagaimana pengawasan terhadap pelaku usaha dalam mengadakan kegiatan usaha angkutan penyeberangan di kabupaten sekadau ?". Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan menggambarkan keadan pada waktu penelitian dan menganalisa hingga mengambil kesimpulan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Analisa data yang digunakan untuk penelitian adalah analisa data kualitatif yang terdiri dari data primer berupa wawancara kepada pemberi jasa, kemudian data sekunder berupa peraturan mentri perhubungan nomor PM 62 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan dan Peraturan Menteri Nomor PM 61 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Angkutan penyeberangan.Berdasarkan hasil penelitian terkait kewajiban pelaku usaha pada angkutan penyeberangan di kabupaten sekadau diketahui bahwa pelaku usaha sudah mengikuti beberapa aturan yang diberikan oleh pihak Dinas perhubungan kabupaten Sekadau sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan terkait pengawasan seharusnya pengawasan dilakukan oleh UPTD ( Unit Pelaksana teknis Daerah) sesuai dengan Peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM 40 tahun 2022 tentang Penyelengaraan Pelabuhan Sungai dan Danau yang dimana UPTD mengemban tugas menyusun rencana dan program kerja operasional memberikan layanan izin usaha kepada perusahaan pelayaran serta izin pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan, namun karena unit tesebut belum ada maka Dinas Perhubungan masih mengambil alih peran pengawasan tersebut Kata Kunci: Angkutan Penyeberangan, Kewajiban pelaku usaha, Pengawasan.

EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012191039, ANGGA ZULKHAN LIYANDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Dengan hadirnya Sistem Pembayaran Non Tunai Desa di Kabupaten Kubu Raya, maka timbulah kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara efektif guna memastikan inovasi tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa, sedangkan Pemerintah Desa berhak mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu minimnya sumberdaya manusia dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Sistem Pembayaran Non Tunai desa di Kabupaten Kubu Raya.Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta yang tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Berdasarkan uraian pada bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Sistem Pembayaran Non Tunai Desa di Kabupaten Kubu Raya belum efektif dilakukan, hal ini dapat terlihat dari minimnya kegiatan pembinaan dan belum idealnya jumlah sampel objek pemeriksaan yang disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran pembinaan dan pengawasan Sistem Pembayaran Non Tunai Desa dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang didalamnya disebutkan apa saja yang menjadi tugas dari Tim Pembina dan Tim Pengawas Sistem Pembayaran Non Tunai Desa. Kata Kunci : Desa, Non Tunai, Pembinaan, Pengawasan, Efektivitas ABSTRACT With the presence of the Village Cash Management System in Kubu Raya Regency, there is an obligation for the Regency to carry out effective guidance dan supervision to ensure that the innovation runs properly. The Kubu Raya Regency Goverment is obliged to provide guidance and supervision to that implementation and supervision carried out. The problem in this study are the lack of human resources and budget constraints in the implementation of guidance and supervision of the Village Cash Management System in Kubu Raya Regency.The research method carried out by the author is descriptive qualitative, which is a research conducted by collecting facts that appear as they are at the time the research is conducted.Based on the description in the previous chapter, it can be concluded that implementation of guidance and supervision of the Village Cash Management System in Kubu Raya Regency has not been effectively carried out, this can be seen from the lack of coaching activities and the un-ideal number of samples used as the object of examination due to the limited budget allocation for coaching and supervision of the Village Cash Management System and this is not in accordance with what is in Article 15 and Article 16 of the Kubu Raya Regency Regional Regulation which states what are the duties of the Village Cash Management System Supervisory Team and Supervisory Team. Keywords : Village, Non-Cash, Coaching, Supervision, Effectiveness

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN PT. LION MENTARI AIRLINES ATAS KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG NIM. A1012211152, NADILA FITRIANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji tanggung jawab maskapai penerbangan PT. Lion Mentari Airlines atas kerusakan bagasi penumpang, dengan fokus pada ketidaksesuaian ganti rugi yang diberikan dengan nilai kerugian yang dialami penumpang. Berdasarkan laporan dari beberapa penumpang, seperti Tiara Tesalonika Pasaribu dan Dheita Hirlyana Ningrum, terdapat kasus kerusakan bagasi yang meliputi koper pecah, barang hilang, dan kerusakan isi bagasi. Meskipun pihak maskapai memberikan ganti rugi, nilai yang diberikan seringkali tidak sebanding dengan kerugian materiil yang dialami penumpang. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan pertanyaan mengenai keseriusan maskapai dalam memenuhi tanggung jawab hukumnya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penumpang yang mengalami kerusakan bagasi, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Pendekatan ini mempasilitasi peneliti untuk memahami implementasi hukum dalam praktik nyata, khususnya terkait tanggung jawab maskapai dalam menangani klaim kerusakan bagasi.Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan internal PT. Lion Mentari Airlines dalam menangani kerusakan bagasi, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan terhadap penumpang di industri penerbangan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan maskapai dapat lebih transparan dan adil dalam menangani klaim kerusakan bagasi, sehingga kepuasan penumpang dapat ditingkatkan. Keyword: Tanggung jawab pengangkut, Lion Mentari Airlines, Bagasi. ABSTRACTThis research examines the responsibility of PT. Lion Mentari Airlines regarding passenger baggage damage, focusing on the discrepancy between the compensation provided and the actual losses experienced by passengers. Based on reports from several passengers, such as Tiara Tesalonika Pasaribu and Dheita Hirlyana Ningrum, there were cases of baggage damage, including broken suitcases, lost items, and damaged contents. Although the airline provided compensation, the amount often did not match the material losses suffered by passengers. This has led to dissatisfaction and raised questions about the airline's commitment to fulfilling its legal responsibilities.This study employs a socio-legal research method with a qualitative descriptive approach. Data was collected through literature reviews, interviews with passengers who experienced baggage damage, and analysis of relevant regulations, such as Minister of Transportation Regulation No. 77 of 2011. This approach facilitates researchers in understanding the implementation of laws in practice, particularly regarding the airline's responsibility in handling baggage damage claims.The research is expected to provide a comprehensive overview of PT. Lion Mentari Airlines' internal policies in handling baggage damage, as well as compare them with applicable legal provisions. Additionally, this study aims to offer recommendations for improvement to enhance service quality and passenger protection in the Indonesian aviation industry. Thus, it is hoped that airlines can be more transparent and fair in handling baggage damage claims, thereby increasing passenger satisfaction. Keyword: The responsibility of the carrier, Lion Mentari Airlines, baggage.

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR ETIKA PROFESI DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN NIM. A1011211096, CHELSEA SHEREN CIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari pelanggaran etika profesi oleh notaris dalam pembuatan akta perjanjian, yang kerap memengaruhi keabsahan akta serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan penyelesaian konflik. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran terhadap kode etik notaris, seperti penyimpangan prosedur dalam pembuatan akta, ketidakjujuran dalam pelaksanaan tugas, serta kelalaian dalam memastikan keabsahan dokumen. Kondisi ini tidak hanya merugikan pihak yang terlibat tetapi juga mencoreng integritas profesi notaris secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data dianalisis secara kualitatifdeskriptif berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, serta dokumen hukum lainnya. Fokus penelitian adalah menganalisis bentuk pengaturan etika profesi notaris, dampak hukum dari pelanggaran tersebut, serta bagaimana pelanggaran etika dapat memengaruhi hakhak pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Analisis ini memberikan landasan yang kuat untuk mengidentifikasi konsekuensi hukum dan sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris yang melanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika oleh notaris berdampak pada hilangnya validitas akta, kerugian material maupun immaterial bagi para pihak, serta pengenaan sanksi administratif, perdata, hingga pidana kepada notaris yang bersangkutan. Selain itu, pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dinilai perlu ditingkatkan guna memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta pengadaan program pendidikan berkelanjutan untuk menjaga standar etika dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas notaris. Kata Kunci: Notaris, Pelanggaran, Etika Profesi, Akta ABSTRACT This study examines the legal implications of violations of professional ethics by notaries in the drafting of agreement deeds, which often affect the validity of the deed and reduce public trust in the profession. As public officials authorized to create authentic deeds, notaries play a crucial role in ensuring legal certainty, protecting rights, and resolving conflicts. However, in practice, violations of the notarial code of ethics still occur, such as procedural deviations in deed preparation, dishonesty in carrying out duties, and negligence in ensuring document validity. These conditions not only harm the involved parties but also tarnish the overall integrity of the notarial profession. This study employs a normative juridical method with a legislative and case study approach. Data is analyzed qualitatively and descriptively based on a review of the Notary Position Act (UUJN), the Notary Code of Ethics, and other legal documents. The focus of the research is to analyze the ethical regulations governing the notarial profession, the legal consequences of ethical violations, and how such violations may affect the rights of the parties involved in an agreement. This analysis provides a solid foundation for identifying legal consequences and sanctions applicable to notaries who commit violations. The study results indicate that ethical violations by notaries lead to the invalidation of deeds, material and immaterial losses for the parties, and the imposition of administrative, civil, and even criminal sanctions on the notary concerned. Moreover, supervision by the Notary Supervisory Council is deemed necessary to be strengthened to ensure compliance with ethical codes and prevailing regulations. This study recommends strengthening regulations, enhancing supervision, and implementing continuous education programs to uphold ethical standards and professionalism in notarial practice. Keywords: Notary, Ethical Violations, Professional Ethics, Authentic Deed

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA ORANG TUA PADA AKTA KELAHIRAN ANAK DI DALAM PENETAPAN NOMOR 287/PDT.P/2023/PN.MPW NIM. A1012191207, JAKA SUMA TRIYUDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn submitting a name change application to the local District Court by citizens who wish to change their name, the process is not easy to obtain approval for a name change determination by the District Court. So the judge, through his decision on several applications to change his name, apart from accepting the application, the judge also rejected it, which resulted in the cancellation of citizens who wanted to change their name. Various reasons, both juridical (legal), sociological and philosophical, have been very well established by district court judges. This sometimes results in not being able to find common ground as to why the application for a personal name was rejected, seen in the two decisions, namely, the Mempawah District Court's decision Number 287/Pdt.P/2023/PN Mpw.So the formulation of the problem in this study is "How is the Consideration of Stipulation Number 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw Concerning Changes in Parents' Names on Children's Birth Certificates?". So the purpose of writing this thesis is to find out and analyze the regulations on Changes in Personal Names regulated in Positive Law in Indonesia and legal considerations regarding Stipulation Number 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw Concerning Changes in Parents' Names on Children's Birth Certificates. The type of research that will be used by the author is normative research, namely the data obtained is selected and arranged systematically, then analyzed qualitatively.The results of the research reached that the judge's considerations in examining and deciding the case were correct and correct in this case that Kevin Hutagalung was the biological son of the Petitioners, Kevin Hutagalung on a day and date no longer remembered in 2017, the Petitioners were legally married. series in 2016 at the Petitioners' house; Currently the Petitioners currently have 2 (two) children. That Anisa has 3 (three) younger siblings named Andika, Muhammad Sabandi, and Muhammad Sabanda, from the Birth Certificate and Birth Certificate Excerpt in the name of Kevin Hutagalung and linked to the information witnesses under oath and the legal consequences of Decision Number 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw Concerning Changing Parents' Names on Children's Birth Certificates, the panel of Judges at the Ngeri Mempawah Court granted the Petitioners' petition in its entirety; and give permission to the applicant to change the names of the parents of the Petitioner's child in the excerpt from the Birth Certificate of the Petitioner's child Number 6102-LT- 06082018-0030 in the name of Kevin Hutagalung dated August 6 2018, which was issued by the Head of the Population and Civil Registration Service of Mempawah Regency, from Originally written as Anwar and Hartaty, it was changed to Winus Sepman Hulu and Anisa.Keywords: Change of Name, District Court, Birth Certificate. AbstrakDidalam Pengajuan perubahan nama diri ke Pengadilan Negeri setempat yang dilakukan oleh warga negara yang ingin melakukan perubahan nama diri di dalam prosesnya tidaklah mudah mendapat persetujuan penetapan perubahan nama oleh Pengadilan Negeri. Sehingga Hakim dengan melalui putusannya di beberapa pengajuan perubahan nama diri selain menerima pengajuan tersebut juga hakim menolak yang menyebabkan batalnya warga negara yang ingin melakukan perubahan nama diri. Berbagai alasan baik secara yuridis (hukum), sosiologis maupun filosofis yang telah ditetapkan dengan sangat baik oleh hakim pengadilan negeri. Hal tersebut terkadang menyebabkan tidak dapat menemukan titik temu mengapa ditolaknya pengajuan nama diri ini, dilihat dalam kedua penetapan yakni,penetapan pengadilan Negeri Mempawah Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Mpw.Maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah Pertimbangan Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw Tentang Perubahan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak ?". maka tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap Perubahan Nama Diri yang diatur di dalam Hukum Positif di Indonesia dan pertimbangan hukum terhadap Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw Tentang Perubahan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif yaitu data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif.Adapun hasil penelitian yang dicapai bahwa adapun Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah sudah benar dan tepat dalam hal ini bahwa Kevin Hutagalung adalah anak kandung Para Pemohon, Kevin Hutagalung pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2017, Para Pemohon menikah secara siri pada tahun 2016 di rumah Para Pemohon; saat ini Para Pemohon saat ini memiliki 2 (dua) orang anak, Bahwa Anisa memiliki 3 (tiga) orang adik yang Bernama Andika, Muhammad Sabandi, dan Muhammad Sabanda, dari surat Keterangan Lahir dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kevin Hutagalung serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan Akibat Hukum dari Putusan Nomor 287/Pdt.P/2023/Pn.Mpw Tentang Perubahan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak, majelis Hakim Pengadilan Ngeri Mempawah mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; dan memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama orang tua anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6102-LT- 06082018-0030 atas nama Kevin Hutagalung tanggal 6 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, dari semula tertulis Anwar dan Hartaty untuk dirubah menjadi Winus Sepman Hulu dan AnisaKata Knci : Perubahan Nama, Perngadilan Negeri, Akta Kelahirn

ANALISIS KEABSAHAN JUAL BELI PRODUK HERBAL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KEAMANAN DAN MUTU MELALUI E-COMMERCE NIM. A1011211006, RAHMA ALYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Electronic commerce, commonly known as e-commerce, refers to electronic transactions conducted by society for buying and selling goods. Through these transactions, sellers offering products such as herbal medicines that do not meet health claims or lack distribution licenses from the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) have been found. This type of buying and selling poses health risks to consumers. The aim of this study is to examine the legitimacy of the sale of prohibited herbal products based on laws and regulations, as well as to understand the legal consequences and responsibilities of sellers who sell products without distribution licenses in e-commerce transactions. The research method used in this study is normative legal research, with an approach focusing on legislation and case studies. The data consists of primary and secondary legal materials. Data sources are obtained from library studies, with primary sources coming from regulations, articles in the Civil Code, and secondary sources derived from books, articles, and journals. The research findings show that the sale of Wild Bee Tawon Liar Sakti products violates the requirements for a valid object in electronic contracts. The validity of the contract implies that the object must not be contrary to laws or based on an unlawful cause. Therefore, the sale of the medicine can be considered invalid due to the violation of Article 138 (2) of the Health Law No. 17 of 2023. This sale results in legal consequences due to the violation of the Health Law, which includes criminal sanctions of up to 12 years of imprisonment or a fine of up to IDR 5,000,000,000 (five billion rupiahs). The seller is accountable for the legal consequences of this violation and for any losses incurred by the buyer. Keywords : herbal products, e-commerce transactions, regulations, consumer protection Abstrak Perdagangan elektronik dikenal dengan istilah electronic commerce (e-commerce) merupakan perdagangan elektronik yang kini digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Melalui transaksi ini ditemukan penjual yang menjual produk obat yang tidak sesuai dengan klaim kesehatan serta tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jual beli ini dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan jual beli produk herbal yang dilarang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui akibat hukum dan tanggung jawab penjual yang menjual produk tanpa izin edar dalam jual beli e-commerce. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan, sumber primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa transaksi jual beli produk obat Tawon Liar Sakti melanggar ketentuan syarat sahnya objek kontrak elektronik. Syarat sahnya kontrak mengisyaratkan bahwa objek tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan suatu sebab yang halal, sehingga objek jual beli dengan obat tersebut dapat dikatakan tidak sah karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 138 (2). Jual beli ini menimbulkan akibat hukum dari pelanggaran ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 138 (2) berupa sanksi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Serta penjual bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dari pelanggaran peraturan tersebut dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pembeli. Kata kunci : produk herbal, transaksi e-commerce, regulasi, perlindungan konsumen

PELANGGARAN ADAT BALALA"™ MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA KERANJI MANCAL KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK NIM. A1012211024, SUCLARA KRECENZA YULA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Adat merupakan seperangkat aturan atau norma-norma yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat dan menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Suku Dayak yang mendiami daerah Kalimantan adalah termasuk dari salah satu suku yang masih melestarikan tradisi atau adatnya, salah satunya adalah Adat Balala"™. Namun terdapat beberapa orang yang masih melanggar adat tersebut atau ngacabuh lala"™ dan dikenakan sanksi adat yaitu sanksi Siton kumkang.Pelaksanaan sanksi adat ngacabuh lala"™ atau melanggar Adat Balala"™ sudah dilaksanakan secara turun temurun ini mengalami pergeseran dalam alat paraga adat, yang digunakan sekarang sudah tidak lagi sama dengan alat paraga yang digunakan pada zaman dahulu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa sanksi adat terhadap pelanggaran adat balala"™ masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan penerapan sanksi adat balala"™, untuk menjelaskan akibat hukum, faktor penyebab, serta upaya yang dilakukan fungsionaris adat dalam pelaksanaan penerapan sanksi adat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris dengan Pendekatan deskriptif yang dimana untuk menggambarkan dan menjelaskan kejadian secara terperinci dan sistematis, data dan sumber data yang digunakan yaitu data kepustakaan (Liberary Research) dan data lapangan (Field Research) dengan cara mengadakan wawancara dan menyebarkan angket pada responden.Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah bahwa bagi masyarakat adat di Desa Keranji Mancal yang melanggar Adat Balala"™ (ngacabuh lala"™) akan dikenakan sanksi adat yaitu sanksi adat siton kumakng. Penerapan sanksi adat ini dapat dilakukan di pangkalatn adat lala"™ (pemangku adat) dengan membayar adat. namun dalam penerapan sanksi siton kumakng tersebut telah terjadi pergeseran alat paraga adat yang disebabkan oleh faktor perubahan zaman dan faktor sulitnya ditemukan alat paraga adat. upaya yang dilakukan fungsionaris adat dalam pelaksanaan penerapan sanksi adat balala"™ ini yaitu menghadiri upacara adat dan tetap melestarikan Adat Balala"™. Adapun saran dari penelitian ini kepada masyarakat adat di Desa Keranji Mancal bisa memahami lebih dalam terkait hukum Adat Balala"™ agar tidak terjadi lagi pelanggaran dan fungsionaris adat harus tetap menegakan sanksi adat kepada pelaku pelanggaran adat dan memberikan pemahaman tentang pelaksanaan sanksi adat dan penggunaan alat paraga adat.Kata kunci: Adat, Balala"™, Sanksi, Siton Kumakng. ABSTRACTCustom is a collection of rules or norms adopted by a community group and becomes a guideline in various aspects of daily life. Yhe Dayak tribe that inhabits the Kalimantan region is one of the tribes that still preserves is traditions of customs, one of whisch is the Balala"™ custom. However, there are some people who still violate the custom or ngacabuh lala"™ and are subject to customary sanctions, namely siton kumakng. The implementation of the customary sanction of ngacabuh lala"™ or the Balala"™ custom has been carried out of generation and has experienced changes in the tradisional paraga tools, which are now used are no langer the same as the paraga tools used in ancient times. The formulation of the problem in this study is what are the customary sanctions for violations of the Balala"™ custom of Dayak Kanayatn indigenous community in Keranji Mancal Village, Sengah Temila District, Lanadak Regency. This study aims to describe the implementation of the Balala"™ customary sanction, to explain the legal consequences, casual factors, and efforts made by customary functionaries in implementing customary sanctions.The method used in this study is an Empirical research method with a descriptive approach which is to describe and explain events in detail and systematically, the data and data sources used are library data (Liberary Research) and field data (Field Research) by conducting interviews and submitting questionnaires to respondents.The results obtained in this study are that for indigenous people in Keranji Mancal Village who violate the Balala' Custom (ngacabuh lala') will be subject to customary sanctions, namely the siton kumakng customary sanctions. The application of this customary sanction can be carried out at the base of the lala' customary (customary leader) by paying customary fees. However, in the application of the siton kumakng sanction, there has been a shift in the customary paraga tools caused by factors of changing times and the difficulty of finding customary paraga tools. The efforts made by customary functionaries in the application of this balala' customary sanction are to attend customary ceremonies and continue to preserve the Balala' Custom. The suggestion from this research to the indigenous people in Keranji Mancal Village is to understand more deeply about the Balala' Customary Law so that violations do not occur again and customary functionaries must continue to enforce customary sanctions against perpetrators of customary violations and provide an understanding of sanctions for implementing customary law and the use of customary paraga tools.Keywords: Custom, Balala', Sanction, Siton Kumakng.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENEMPATI KAWASAN YANG DILARANG UNTUK BERJUALAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201317, BAGAS FADHLURRAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Illegal acts committed by street vendors (PKL) are the practice of buying and selling in areas that are prohibited from selling by the Pontianak City Regional Government. Based on Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning the Structuring and Empowerment of Street Vendors which was stipulated on October 12, 2022, it contains provisions and regulations regarding trading for street vendors. Based on the regulation, it is determined that the area of Jalan Nusa Indah II Pontianak is an area that is prohibited from selling. However, even though there are regulations that regulate it, there are still street vendors selling in the area. For this reason, the role of the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) is needed in carrying out efforts to control street vendors. This research aims to (1) to find data and information about street vendors who commit illegal acts (2) to reveal the factors that cause street vendors who commit illegal acts in occupying areas that are prohibited from selling (3) to reveal the legal consequences in occupying areas where selling is prohibited (4) to reveal the efforts of the government in structuring and developing five kakai traders in the Jalan Nusa Indah II area, Darat Sekip Village, West Pontianak District. The method in this study uses a method or type of empirical legal research. The data collection techniques used in this study are direct communication techniques and indirect communication. The data in this study was analyzed using qualitative techniques. The conclusion of the results of this study is that the number of street vendors who commit illegal acts in the Nusa Indah II Street Area, Darat Sekip Village, West Pontianak District is 50 street vendors. The factors that cause street vendors to commit illegal acts due to lack of legal awareness, non-compliance with applicable regulations are Article 23 of Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning the Structuring and Empowerment of Street Vendors. The legal consequences for street vendors who occupy areas where selling is prohibited are fines and forced control carried out by Satpol PP. The government's efforts in structuring and developing five kakai traders in the Nusa Indah II Street Area, Darat Sekip Village, West Pontianak District are to coordinate with related parties, namely Satpol PP which plays an important role in carrying out the government's duties to create order by controlling street vendors who are not in accordance with applicable regulations. Keywords: Unlawful Acts; Street Vendors; Public Order AbstrakPerbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) yaitu praktik jual beli yang dilakukan di kawasan yang dilarang untuk berjualan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2022, di dalamnya memuat ketentuan dan pengaturan mengenai berdagang bagi pedagang kaki lima. Berdasarkan peraturan tersebut menetapkan bahwa kawasan Jalan Nusa Indah II Pontianak merupakan kawasan yang dilarang untuk berjualan. Akan tetapi, walaupun sudah ada peraturan yang mengatur masih dijumpai pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut. Untuk itu diperlukan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mencari data dan informasi tentang pedagang kaki lima yang melakukan perbuatan melawan hukum (2) untuk mengungkap faktor penyebab pedagang kaki lima yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan (3) untuk mengungkap akibat hukum dalam menempati kawasan yang dilarang berjualan (4) untuk mengungkap upaya pemerintaah dalam melakukan penataan dan pengembangan pedagang kakai lima di Kawasan Jalan Nusa Indah II, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode atau jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah teknik komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Simpulan hasil dari penelitian ini adalah jumlah pedagang kaki lima yang melakukan perbuatan melawan hukum di Kawasan Jalan Nusa Indah II Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat adalah 50 pedagang kaki lima. Faktor yang menyebabkan pedagang kaki lima melakukan perbuatan melawan hukum karena kurangnya kesadaran hukum, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku yaitu Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Akibat hukum bagi pedagang kaki lima yang menempati kawasan yang dilarang berjualan adalah denda dan penertiban paksa yang dilakukan oleh Satpol PP. upaya pemerintaah dalam melakukan penataan dan pengembangan pedagang kakai lima di Kawasan Jalan Nusa Indah II, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Satpol PP yang berperan penting dalam menjalankan tugas pemerintah untuk menciptakan ketertibban dengan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum; Pedagang Kaki Lima; Ketertiban Umum

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA