cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 271   272   273   274   275 
IMPLEMENTASI HUKUM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEGAWAI TERHADAP KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NIM. A1011211015, MARIA MAGDALENA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This thesis titled "Implementation of Employee Administration Management Law on the Performance of the Election Supervisory Body in Pontianak City" aims to analyze the implementation of employment law in managing employee administration at the Election Supervisory Body of Pontianak City, as well as the protection of rights for employees of the organization. The primary issue faced is the lack of regulations governing non-permanent government employees (PPNPN), leading to ambiguity regarding their rights as employees. This research employs an empirical legal method to gather data and information related to the implementation of employment law. The data types used include primary data obtained through interviews and field observations, as well as secondary data related to the implementation of employee administration management law affecting the performance of the Election Supervisory Body in Pontianak City. The findings indicate that there are still no clear regulations regarding the rights of PPNPN employees, and a lack of human resources poses challenges in implementing employment law. To enhance the effectiveness of employee administration management systems, it is recommended that the Election Supervisory Body of Pontianak City formulate policies governing the use of biometric data, including privacy aspects and employee data protection. Regular training on discipline and the contribution of fingerprint systems to improving employee performance should also be conducted. Furthermore, the development of specific laws or regulations governing PPNPN, including protections for salaries, allowances, and other basic rights, is necessary. With legal certainty and clear protections, PPNPN employees will feel more secure and valued, ultimately enhancing their motivation and performance. Keywords: Law; Protection; Employment Abstrak Skripsi ini berjudul "Implementasi Hukum Pengelolaan Administrasi Pegawai terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak" bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian hukum kepegawaian dalam pengelolaan administrasi pegawai di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak serta perlindungan hak-hak bagi pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peraturan yang mengatur pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), yang mengakibatkan ketidakjelasan mengenai hak-hak mereka sebagai pegawai. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menggali data dan informasi terkait implementasi hukum kepegawaian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan Penulis dari hasil wawancara dan observasi di lapangan dan data sekunder yang berkaitan dengan implementasi hukum pengelolaan administrasi pegawai terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum ada aturan yang jelas mengenai hak-hak pegawai PPNPN, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan dalam penerapan hukum kepegawaian. Untuk meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan administrasi pegawai, disarankan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak merumuskan kebijakan yang mengatur penggunaan data biometrik, termasuk aspek privasi dan perlindungan data pegawai. Pelatihan berkala mengenai kedisiplinan dan kontribusi sistem fingerprint terhadap peningkatan kinerja pegawai juga perlu dilakukan. Lebih lanjut, diperlukan pengembangan Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengatur tentang PPNPN, termasuk perlindungan terhadap gaji, tunjangan, dan hak-hak dasar lainnya. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang jelas, PPNPN akan merasa lebih aman dan dihargai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Kata Kunci: Hukum; Perlindungan; Kepegawaian
TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA ATAS KERUSAKAN MOTOR DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA PEMILIK RENTAL BORNEO JAYA TRANSPORT DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211204, GIYA ARDIYA NOVTIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In the case of renting a motorized vehicle, the agreement used is a lease agreement. But in a lease agreement it does not always go according to the agreement in this case during the agreement, there is a tenant who has not been responsible for damage to the motorbike that was rented in accordance with the agreement until the motorbike rental period expires, there has been no compensation by the tenant. So from the problem of this research is whether there are still tenants who have not been responsible for motorcycle damage in the lease agreement at the owner of Borneo Jaya Transport motorcycle rental in Pontianak City. This research uses research with an empirical juridical approach or field research with descriptive research analysis. The research location is Borneo Jaya Transport Rental in Pontianak. The method of data collection in this study includes two aspects, namely by direct communication techniques by conducting interviews and by indirect communication by providing questionnaires. Data analysis was carried out using qualitative methods that produce descriptive data. The results of this research, which achieved that: First, that the lease agreement is done orally or unwritten, in which it regulates the rights and obligations of each party. However, there are still tenants who have not fulfilled their responsibilities for damage to motorcycles that occur during the rental period, as agreed in the agreement. Second, the factors that cause motorcycle renters to not be responsible for motorcycle damage that occurs during the rental period because they feel innocent and have limited costs to replace the damage. Third, the legal consequences for motorcycle tenants who have not been responsible for motorcycle damage that occurs during the rental period are that the motorcycle owner asks for compensation in accordance with the damage to the motorcycle to the tenant. Fourth, that legal efforts made by motorcycle rental owners against tenants who have not been responsible for motorcycle damage that occurs during the rental period are giving warnings / reprimands to tenants or resolved in a family manner. Keywords: Agreement, Lease, Motorcycle, Responsibility Abstrak Dalam hal penyewaan kendaraan bermotor, perjanjian yang digunakan merupakan perjanjian sewa-menyewa. Tetapi dalam perjanjian sewa menyewa tidak selamanya berjalan sesuai dengan perjanjian dalam hal ini selama berlangsungnya perjanjian, ada pihak penyewa belum bertanggung jawab atas kerusakan motor yang disewa sesuai dengan kesepakatan sampai habis masa penyewaan motor tersebut belum juga ada mengganti kerugian oleh penyewa. Maka dari yang menjadi masalah penelitian ini apakah masih ada pihak penyewa yang belum bertanggung jawab atas kerusakan motor dalam perjanjian sewa menyewa pada pemilik rental motor borneo Jaya Transport di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Lokasi penelitian di Rental Borneo Jaya Transport di Pontianak. Cara pengumpulan data pada penelitian ini mencakup dua aspek yakni dengan teknik komunikasi langsung dengan melakukan wawancara dan dengan komunikasi tidak langsung dengan memberikan angket. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini, yang dicapai bahwa: Pertama, bahwa perjanjian sewa menyewa dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun demikian, masih terdapat penyewa yang belum memenuhi tanggung jawabnya atas kerusakan pada motor yang terjadi selama masa sewa, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Kedua, faktor yang menyebabkan penyewa motor belum bertanggung jawab atas kerusakan motor yang terjadi selama masa penyewaan karena karena merasa tidak bersalah dan terbatasnya biaya untuk mengganti kerusakan. Ketiga, akibat hukum bagi penyewa motor yang belum bertanggung jawab atas kerusakan motor yang terjadi selama masa penyewaan adalah pemilik motor meminta ganti rugi sesuai dengan kerusakan motor kepada penyewa. Keempat, bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik rental motor terhadap penyewa yang belum bertanggung jawab atas kerusakan motor yang terjadi selama masa penyewaan adalah memberikan peringatan/teguran kepada penyewa ataupun diselesaikan secara kekeluargaan. Kata Kunci: Motor, Perjanjian, Sewa menyewa, Tanggung Jawab
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA NIM. A1011211046, AIR LANGGOU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research is titled "Implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages in North Pontianak District." The problem in this research is what factors have caused the implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages in North Pontianak District has not been optimal. This study aims to analyze the causes of the suboptimal implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages in North Pontianak District. The research method used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with related institutions and the distribution of questionnaires to the public. The analysis was conducted descriptively using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.The results of the study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2023 has not been maximized. Several factors hindering its implementation include loopholes in the regulation that allow the public to purchase alcoholic beverages in large quantities without strict restrictions, low sanctions for illegal alcoholic beverage businesses that fail to deter violators, and the absence of a Mayor's Decree regarding the formation of a coordination team, leading to weak supervision due to a lack of coordination among related agencies. Additionally, limitations in facilities and infrastructure, such as insufficient operational vehicles and budget constraints, low public legal compliance, and cultural factors, where some local community groups still consider alcoholic beverages as part of their traditions and culture, also pose challenges to the effective implementation of this regulation. Keywords: Alcoholic Beverages; Control; Supervision Abstrak Penelitian ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Utara". Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan implementasi Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Utara belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait serta penyebaran angket kepada masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 ini belum maksimal. Beberapa faktor yang menghambat implementasi meliputi adanya celah dalam regulasi yang memungkinkan masyarakat membeli minuman beralkohol dalam jumlah besar tanpa pembatasan yang ketat, sanksi yang rendah bagi pelaku usaha minuman beralkohol ilegal sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelanggar, belum adanya Keputusan Wali Kota terkait pembentukan tim koordinasi menyebabkan lemahnya pengawasan akibat kurangnya koordinasi antar dinas terkait. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana seperti kurangnya kendaraan operasional dan keterbatasan anggaran, rendahnya kepatuhan hukum masyarakat, Serta faktor budaya, di mana beberapa kelompok masyarakat setempat masih menganggap minuman beralkohol sebagai bagian dari tradisi dan kebudayaan mereka, turut menjadi kendala dalam efektivitas implementasi peraturan ini. Kata Kunci: Minuman Beralkohol; Pengendalian; Pengawasan
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN CARA MUSYAWARAH KEKELUARGAAN DI KOTA SEKADAU (Studi Kasus Bapak Aloysius Asip) NIM. A1011211013, FRANSISKA SOFFI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This journal discusses the Settlement of Inheritance Disputes Through Family Deliberation in Sekadau City (case study of Mr. Aloysius Asip). This study aims to analyze the settlement of inheritance disputes through non-litigation in Sekadau City, with a case study of Mr. Aloysius Asip. The study uses an empirical legal method with a case study approach, through in-depth interview techniques and field observations. Through data collection techniques such as in-depth interviews and observations, this study aims to obtain a holistic understanding of the subject being studied. Thus, the results of the study are expected to provide broader and contextual insights into the problems discussed. The results of the study indicate that the settlement of inheritance disputes in the case of Mr. Aloysius Asip was carried out through a family deliberation mechanism. The main factors influencing the settlement process are close family relationships, local cultural values, and the desire to maintain social harmony. Keywords: journal, dispute resolution, inheritance, deliberation, family, Sekadau City. Abstrak Jurnal ini membahas tentang Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Musyawarah Kekeluargaan Di Kota Sekadau (studi kasus Bapak Aloysius Asip). Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa waris secara non litigasi di Kota Sekadau, dengan studi kasus pada Bapak Aloysius Asip. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan, Melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dan observasi, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman holistik terhadap subjek yang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan kontekstual mengenai permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris dalam kasus Bapak Aloysius Asip dilakukan melalui mekanisme musyawarah kekeluargaan. Faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian adalah kedekatan hubungan keluarga, nilai-nilai budaya lokal, dan keinginan untuk mempertahankan harmonisasi sosial. Kata kunci: jurnal, penyelesaian sengketa, waris, musyawarah, kekeluargaan, Kota Sekadau.
PELAKSANAAN UPACARA ADAT TUMBANG APAM MASYARAKAT ADAT BANJAR DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012211164, INDERA MAULANA APRILLYANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The Tumbang apam traditional ceremony is a custom to ask for safety and smoothness before carrying out a marriage ceremony. That along with the development of the times, some Banjar people in Punggu Kecil Village have begun to abandon the ceremony. The purpose of this study is to examine what factors cause the Tumbang apam Traditional Ceremony to no longer be carried out before the marriage ceremony by some Banjar Traditional Communities in Punggur Kecil Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. The research method used is an empirical method, the nature of the research is explanatory, legal materials are in the form of field data and library data, facts series techniques use direct communique techniques inside the form of interviews, and oblique conversation techniques within the form of questionnaires. statistics analysis used is qualitative evaluation. The outcomes of the examine indicate that the factors that cause the Tumbang apam Traditional Ceremony to no longer be carried out before the marriage ceremony by some Banjar Traditional Communities in Punggur Kecil Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency are Practical Consideration factors, Knowledge factors and Social Change factors. Keywords: Ceremony, Tradition, Tumbang, Apam, Banjar Abstrak Upacara adat tumbang apam merupakan adat untuk meminta keselamatan serta kelancaran sebelum melakukan upacara perkawinan. Bahwa seiring perkembangan zaman sebagian masyarakat Banjar di Desa Punggur kecil mulai meninggalkan upacara tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji Faktor apa yang menyebabkan Upacara Adat Tumbang apam tidak lagi dilaksanakan sebelum upacara perkawinan oleh sebagian Masyarakat Adat Banjar Di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode empiris, sifat penelitian bersifat eksplanatoris, bahan hukum yaitu berupa data lapangan dan data kepustakaan, teknik pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi langsung berupa wawancara, dan teknik komunikasi tidak langsung berupa angket. analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan Upacara Adat Tumbang apam tidak lagi dilaksanakan sebelum upacara perkawinan oleh sebagian Masyarakat Adat Banjar Di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yaitu faktor Pertimbangan Praktis, Faktor ilmu Pengetahuan dan Faktor Perubahan Sosial. Kata Kunci : Upacara, Adat, Tumbang, Apam, Banjar
PROSES PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211275, RADISCA ALFINA CHANIAGO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The process of appointment of children is one of the most important issues in the context of family law, especially among people who have rich traditions and cultures, such as the Minangkabau community. In the city of Pontianak, known as one of the centers of the Minangkabau community outside West Sumatra, the practice of appointment of children is not only influenced by customary law that has existed for a long time, but also by the application of positive laws in force in Indonesia. This study aims to explore and understand in depth the process of appointment of children according to Minangkabau customary law, as well as identifying various factors that cause shifts in the practice of appointment of the child. In addition, this research also seeks to explain the legal consequences that may arise if the appointment of children is not carried out in accordance with applicable provisions, as well as identifying efforts made by the community and customary leaders in preserving the tradition of appointment of children. The research method used is an empirical legal research method based on this research conducted by collecting data through interviews and literature studies. The results showed that although the child's appointment process still involved traditional ceremonies that were rich in meaning, the community in Pontianak City tended to follow positive legal procedures that require official documentation and approval from the authorities. This shift creates challenges in maintaining traditional values that already exist, in the midst of increasingly modern times. Therefore, it is important for the community and customary leaders to preserve the practice of appointment of children in accordance with customary law while still respecting and obeying applicable law. This is expected to maintain the Minangkabau cultural identity and ensure that traditional values remain alive in the daily practice of the community. Keywords: Appointment of children, Minangkabau customary law, positive law, Pontianak City, modernization. Abstrak Proses pengangkatan anak merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam konteks hukum keluarga, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki tradisi dan budaya yang kaya, seperti masyarakat Minangkabau. Di Kota Pontianak, yang dikenal sebagai salah satu pusat komunitas Minangkabau di luar Sumatera Barat, praktik pengangkatan anak tidak hanya dipengaruhi oleh hukum adat yang telah ada sejak lama, tetapi juga oleh penerapan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam proses pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam praktik pengangkatan anak tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menjelaskan akibat hukum yang mungkin timbul jika pengangkatan anak tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemimpin adat dalam melestarikan tradisi pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris berdasarkan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses pengangkatan anak masih melibatkan upacara adat yang kaya makna, masyarakat di Kota Pontianak cenderung lebih mengikuti prosedur hukum positif yang memerlukan dokumentasi resmi dan persetujuan dari pihak berwenang. Pergeseran ini menciptakan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah ada, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemimpin adat untuk melestarikan praktik pengangkatan anak sesuai dengan hukum adat sambil tetap menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat menjaga identitas budaya Minangkabau dan memastikan bahwa nilainilai tradisional tetap hidup dalam praktik sehari-hari masyarakat. Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Hukum Adat Minangkabau, Hukum Positif, Kota Pontianak, Modernisasi
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERKAIT BATAS WILAYAH DESA (Studi Antara Desa Tengguli Dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas) NIM. A1011211055, HENDRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The Perbup regarding the boundaries of Tengguli Village and Mekar Jaya Village has not been made because there is a dispute about the boundaries between the two villages, which began with the agreement on village boundaries made by the two village officials on July 27, 2011, which was rejected by residents in the area because they considered that historically the area they inhabit was the land of Tengguli village residents and another reason that made the residents not want to become Mekar Jaya residents was the long distance traveled by the residents if they wanted to take care of administrative documents. Therefore, local residents proposed to the Tengguli village government to help resolve the problem, so the Tengguli Village government asked for a review of their boundaries based on pressure from residents, and the Tengguli village head said that during the current village head M. Daud, S.Pdi, M.Pd. serving as village head will not let go of the area, proof of the seriousness of the Tengguli village government to maintain the area by continuing to consider the people in the area as its citizens, so that the home addresses and ID cards of residents are still recorded as Tengguli residents, until now the dispute between the two villages has not been resolved. Keywords: Analysis of Legal Certainty Related to Village Boundaries ABSTRAK Belum dibuatnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang batas Desa Tengguli dan Desa Mekar Jaya karena terjadi perselisihan tentang batas antara kedua desa tersebut, yang berawal dari kesepakatan batas desa yang dibuat oleh kedua perangkat desa tersebut pada 27 Juli 2011, yang ditolak oleh warga yang berada yang berada di wilayah tersebut karena mereka menganggap secara historis wilayah yang mereka diami adalah tanah warga desa Tengguli dan alasan lain yang membuat warga tersebut tidak mau menjadi warga mekar jaya adalah jauhnya jarak yang ditempuh warga tersebut jika ingin mengurus berkas administrasi. Oleh karena itu warga sekitar mengusulkan kepada pemerintah desa tengguli untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga pemerintah Desa Tengguli meminta untuk dilakukan peninjauan kembali mengenai batas mereka atas dasar desakan dari warga, dan kepala desa tengguli menyampaikan bahwa selama kepala desa sekarang M.Daud, S.Pdi, M.Pd. menjabat sebagai kepala desa tidak akan melepas wilayah tersebut, bukti keseriusan pemerintah desa tengguli untuk mempertahankan wilayah tersebut dengan tetap menganggap masyarakat yang berada di wilayah tersebut sebagai warganya, sengingga alamat rumah dan KTP warga tetap tercatat sebagai warga Tengguli, hingga sampai saat ini perselisihan antara kedua desa belum terselesaikan Kata Kunci : Analisis Kepastian Hukum Terkait Batas Wilayah Desa
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23P/HUM/2024 TERKAIT UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2020 NIM. A1011211258, ISKANDAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The Supreme Court has issued Decision Number 23P/HUM/2024 concerning the judicial review of the General Election Commission Regulation Number 9 of 2020, specifically Article 4 Paragraph (1) letter d, which relates to the age requirement for regional heads. This decision has sparked controversy, as the Supreme Court is not authorized to interpret the substance of legal norms. Moreover, the rationale and considerations used by the justices in delivering the verdict are viewed by many as inappropriate and insufficiently grounded. Based on this, the research problem formulated in this study is: "Is the Supreme Court Decision 23P/HUM/2024 regarding the judicial review of Article 4 Paragraph (1) Letter d of General Election Commission Regulation Number 9 of 2020 appropriate?" The purpose of this research is to analyze whether the Supreme Court Decision 23P/HUM/2024 is appropriate in light of the Supreme Court's and the General Election Commission's authority, as well as to evaluate the judicial reasoning behind the verdict and to understand the implications of the decision. This study uses a qualitative method with a normative legal research approach, employing a statute approach. The findings indicate that the Supreme Court Decision 23P/HUM/2024, which permits the addition of a phrase concerning the age requirement for gubernatorial candidates by the General Election Commission, is inappropriate. The ruling has implications for political and democratic stability and gives rise to legal inconsistency and the potential for manipulation. As a recommendation, law enforcers"”particularly Supreme Court judges"”should act more professionally in handling such cases and exercise greater caution when issuing rulings. Keywords: Supreme Court Decision 23P/HUM/2024, Supreme Court Authority, Judicial Considerations, Implications of the Decision Abstrak Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 23P/HUM/2024 tentang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (1) huruf d terkait usia kepala daerah. Putusan yang dikeluarkan MA tersebut menuai kontroversi karena atas dasar kewenangan MA tidak boleh menafsirkan subtansi norma undang-undang dan alasan-alasan pertimbangan yang hakim MA gunakan dinilai kurang tepat sebagai bahan pertimbangan dalam putusan. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Apakah Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (1) Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Sudah Tepat ?". Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (1) Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 apakah sudah tepat atau belum melihat dari wewenang MA dan KPU serta pertimbangan yang hakim gunakan dalam putusan dan untuk mengetahui implikasi dari putusan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 terkait penambahan frasa pada syarat usia gubernur oleh KPU adalah kurang tepat sehingga menimbulkan implikasi terhadap stabilitas politik dan demokrasi serta inkonistensi dan potensi kecurangan. Sebagai saran, para penegak hukum khusunya hakim MA dalam kasus ini harus lebih profesional dalam menangani kasus dan harus berhati-hari dalam menjatuhkan putusan Kata kunci : Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024, Wewenang MA, Pertimbangan Hakim, Implikasi Putusan MA
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PADA RUMAH MAKAN CHINESE MOEI TJHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT NIM. A1011181264, YOGI HASBIANSARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research discusses the legal protection of trade secrets concerning hereditary recipes at Moei Tjhan Restaurant, located in Kubu Raya Regency, West Kalimantan. The background of the study stems from the limited awareness among MSME actors regarding the importance of safeguarding economically valuable commercial information. The research problems include the efforts made by the owner of Moei Tjhan Restaurant to protect its secret recipe and the implementation of employee monitoring mechanisms to maintain such confidentiality. This study employs an empirical juridical method with a descriptive analytical approach. Primary data were collected through in-depth interviews with the owner and eight employees of Moei Tjhan, as well as through field observations of confidentiality procedures. Secondary data were obtained from legal documents such as Law No. 30 of 2000 on Trade Secrets, academic literature, and internal company documents. The data analysis techniques include data reduction, presentation, and qualitative verification. The research findings indicate that Moei Tjhan Restaurant has taken measures to protect its trade secrets by incorporating a Non-Disclosure Agreement clause in its employee contracts. However, negligence occurred when the restaurant failed to draft an employment contract for one employee, relying instead on trust, which ultimately led to the unauthorized use of trade secrets. These findings provide implementable recommendations for other culinary business actors and reinforce the importance of trade secret protection mechanisms within the Micro, Small and Medium Enterprises sector.. Keywords: Hereditary Recipe; Monitoring Mechanism; Trade Secret Protection; Micro, Small and Medium Enterprises Abstrak Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang resep turun temurun di Rumah Makan Moei Tjhan, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Latar belakang penelitian muncul dari masih minimnya kesadaran pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah akan pentingnya upaya menjaga kerahasiaan informasi komersial yang bernilai ekonomi. Rumusan masalah meliputi, upaya apa saja yang dilakukan pemilik Rumah Makan Moei Tjhan dalam melindungi resep rahasianya, dan bagaimana penerapan mekanisme pengawasan terhadap karyawan untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik dan delapan karyawan Moei Tjhan, serta observasi penerapan prosedur kerahasiaan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen perundang undangan Undang-Undang Nomor."¯30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, literatur akademik, dan dokumen internal perusahaan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi secara kualitatif. Hasil penelitian menetapkan bahwa Rumah Makan Moei Tjhan telah melakukan upaya terkait perlindungan rahasia dagang melalui pembuatan klausula Non Disclosure Agreement pada kontrak kerja karyawannya. Namun, terjadi kelalaian pada Rumah Makan Moe Tjhan yang tidak membuat kontrak kerja kepada salah satu karyawan dengan dalih kepercayaan yang berujung pada penggunaan rahasia dagang tanpa izin. Temuan ini dapat memberikan rekomendasi implementatif bagi pelaku usaha kuliner lain serta memperkuat kesadaran akan pentingnya mekanisme perlindungan rahasia dagang di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. Kata Kunci: Mekanisme Pengawasan; Perlindungan Rahasia Dagang; Resep Turun Temurun; Usaha Mikro Kecil Menengah
PERAN LEMBAGA ADAT DAYAK TAMAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI NIM. A1011211241, RIZA PUSPITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Indonesia, with its cultural and ethnic diversity, has many ethnic groups that are governed by customary law systems, including the Dayak Taman tribe in Sibau Hilir Village, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan. The Dayak Taman community has customary institutions that not only preserve traditions but also function as economic legal instruments that support community welfare. This study aims to analyze the role of the Dayak Taman Customary Institution in improving community welfare from an economic law perspective. The method used is empirical legal research of a descriptive analytical nature. The data sources consist of primary data obtained through interviews with informants such as the Customary Chief, the Temanggung Chief, and the indigenous community, while secondary data includes relevant legal materials. The data was analyzed qualitatively to describe the role of the Dayak Taman Customary Institution in improving the welfare of the indigenous community. The Dayak Taman Customary Institution plays an important role in improving welfare through social economic law and development. In social economic law, customary institutions organize donations for bereaved families, carry out customary rituals, and support the economy through village fund management. In development economic law, the customary institution is involved in the maintenance of Rumah Betang. Regulatory support such as Village Law No. 6 of 2014 and Kapuas Hulu Regency Regulation No. 13 of 2018 strengthens the role of customary institutions in maintaining a balance between tradition, economy, and development. Keywords: Development Economic Law; Social Economic Law; Customary Institutions; Indigenous Peoples; Dayak Tribe Abstrak Indonesia, dengan keberagaman budaya dan suku bangsa, memiliki banyak kelompok etnik yang diatur melalui sistem hukum adat, termasuk Suku Dayak Taman di Desa Sibau Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak Taman memiliki lembaga adat yang tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Adat Dayak Taman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif Hukum Ekonomi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber seperti Kepala Adat, Kepala Temanggung, dan masyarakat adat, sementara data sekunder mencakup bahan hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan peran Lembaga Adat Dayak Taman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Lembaga Adat Dayak Taman berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan melalui hukum ekonomi sosial dan pembangunan. Dalam hukum ekonomi sosial, lembaga adat mengorganisir sumbangan untuk keluarga berduka, melaksanakan ritual adat, dan mendukung ekonomi melalui pengelolaan dana desa. Dalam hukum ekonomi pembangunan, lembaga adat terlibat dalam pemeliharaan Rumah Betang. Dukungan peraturan seperti UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Kapuas Hulu No. 13 Tahun 2018 menguatkan peran lembaga adat dalam menjaga keseimbangan tradisi, ekonomi, dan pembangunan. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Pembangunan; Hukum Ekonomi Sosial; Lembaga Adat; Masyarakat Adat; Suku Dayak

Page 273 of 309 | Total Record : 3081

 271   272   273   274   275 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue