Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUGIAN DALAM PEMBELIAN TIKET KONSER OLEH PROMOTOR BERGEMBIRAFEST DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211191, TIARMA CRISTHANY SINAGA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada akun instagram @bergembirafest yang menawarkan tiket konser kepada masyarakat. Melalui platform ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai acara konser dan melakukan pembelian tiket secara langsung. Namun, pembatalan konser yang tidak terduga, seperti yang terjadi pada konser Bergembirafest di Pontianak pada Februari 2023, menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi 1.415 pembeli tiket dengan total kerugian mencapai 480 juta rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkait pembelian tiket konser online, mengidentifikasi faktor penyebab ketidakbertanggungjawaban promotor, serta mengungkap akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli tiket terhadap promotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan teknik wawancara dan pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promotor media sosial @bergembirafest tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembeli tiket konser. Faktor ketidakbertanggungjawaban promotor BergembiraFest meliputi tidak adanya badan hukum yang jelas, yang menyebabkan pembeli tiket sulit menuntut haknya. Ketiadaan sistem refund yang transparan serta layanan pelanggan yang tidak responsif memperparah ketidakpastian bagi pembeli. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menyebabkan hilangnya hak pembeli tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas. Upaya hukum yang dilakukan oleh pembeli tiket setelah menyadari tindakan promotor yang tiba-tiba menghilang adalah melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib serta melaporkan melalui media massa. Upaya hukum yang dilakukan oleh pembeli tiket ini menunjukkan bahwa banyak dari para pembeli masih belum mendapatkan haknya, menandakan perlunya regulasi yang lebih ketat dalam industri penyelenggaraan acara dan penjualan tiket konser melalui media sosial. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Wanprestasi, Ganti Rugi ABSTARCT This research focuses on the @bergembirafest Instagram account that offers concert tickets to the public. Through this platform, users can easily access information about concert events and purchase tickets directly. However, unexpected concert cancellations, such as what happened at the Bergembirafest concert in Pontianak in February 2023, caused material and immaterial losses for 1,415 ticket buyers with a total loss of 480 million rupiah. This research aims to collect data related to online concert ticket purchases, identify factors causing promoter irresponsibility, and reveal the legal consequences and legal remedies that ticket buyers can take against promoters. The method used in this research is empirical research with interview and sampling techniques. The results showed that the social media promoter @bergembirafest was not fully responsible for concert ticket buyers. Factors of BergembiraFest promoter irresponsibility include the absence of a clear legal entity, which makes it difficult for ticket buyers to claim their rights. The lack of a transparent refund system and unresponsive customer service compounded the uncertainty for buyers. These factors are interrelated and lead to the loss of buyers' rights without a clear resolution mechanism. The legal action taken by ticket buyers after realizing the promoter's sudden disappearance was to report the case to the authorities as well as through the mass media. These legal actions taken by ticket buyers show that many buyers are still not getting their rights, signaling the need for stricter regulations in the event organizing and ticket sales industry. the industry of organizing events and selling concert tickets through social media. through social media. Keywords: Liability, Default, Compensation

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK NIM. A1011181232, MEUTIA TESHA SHAFIRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Providing education and teaching to inmates is the implementation of Republic Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 concerning Procedures for Implementing the Rights of Prisoners. The discussed problem formulation is the effectiveness of education and teaching for female inmates at the Pontianak Class IIA Women's Correctional Institution. The author used this method of empirical juridical. This method carries out research to study legal provisions and what happens in society. The form of this research is descriptive, which means that this research will describe certain events by explaining the related facts and data systematically and will be analyzed qualitatively to get a general and comprehensive picture of the legal events that occurred. The conclusion obtained is that the implementation of the right to education and teaching in the Pontianak Class IIA Women's Correctional Institution has not been implemented optimally by Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 concerning Conditions and Procedures for Implementing the Rights of Inmates Correctional. This statement is due to the existence of programs that have not been implemented properly. Keywords: Education and Teaching, Punishment, Correctional System, Inmates, Correctional Institution. Abstrak Pemberian pendidikan dan pengajaran kepada warga binaan adalah pelaksanaan atas Undang-Undang Republik Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Rumusan masalah yang menjadi pembahasan adalah bagaimana efektivitas pendidikan dan pengajaran terhadap warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode ini melakukan penelitian terhadap kajian ketentuan hukum dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif yang artinya penelitian ini akan memaparkan peristiwa tertentu dengan menjelaskan fakta-fakta dan data yang terkait secara sistematis dan akan dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi. Kesimpulan yang didapatkan adalah pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak belum dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pernyataan ini disebabkan adanya program yang belum dapat terlaksana dengan baik. Kata kunci: Pendidikan dan Pengajaran, Pemidanaan, Sistem Pemasyarakatan, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan

PENERAPAN SANKSI ADAT PERKAWINAN SUMAKNG DALAM MASYARAKAT DAYAK KRIO DI DESA MENYUMBUNG KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1011191090, DESIDERIUS RADO TOGAP
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Masyarakat Dayak Krio Di Desa Menyumbung bepedoman pada hukum adat yang berlaku salah salah satunya adalah adat perkawinan sumakng yang sampai saat ini masih ditaati dan dilaksanakan. Adat perkawinan sumakng merupakan salah satu adat warisan leluhur yang sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat Dayak Krio Di Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang tidak melaksanakan perkawinan sumakng adat sesuai adat aslinya. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah " Apakah Upacara Adat Perkawinan sumakng Masyarakat Dayak Krio di Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang Dilaksanakan Sesuai Adat Aslinya?" Adapun jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris, dengan jenis pendekatan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara cermat mengenai sesuatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul . Maka menyimpulkan bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan sumakng pada masyarakat Dayak Krio Di Desa Menyumbung mengalami pergeseran sehingga pelaksanaannya lebih disederhanakan seperti pelaksanaan dan kelengkapanny yang lebih disederhanakan; bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pelaksanaannya upacara adat perkawinan sumakng pada masyarakat Dayak Krio di Desa Menyumbung dikarenakan faktor Ekonomi, faktor agama dan sulitnya alat kelengkapan upacara dan adat perkawinan sumakng dikarenakan faktor ekonomi , faktor agama dan sulitnya alat kelengkapan upacara adat perkawinan sumakng ditemukan, bahwa akibat hukum Dayak Krio di Desa Menyumbung bagi pelanggar adat terkait dengan tidak dilaksanakannya upacara adat perkawinan sumakng dikenakan melanggar adat setongah tiga amas berupa bisa dalam bentuk barang atau benda yang sudah ditentukan atau dapat juga dirupiahkan dengan membayar denda adat sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan dan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam melestarikan hukum adat perkawinan sumakng masyarakat Dayak Krio Di Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang adalah dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat Desa Menyumbung agar dapat menjadi teladan bagi generasi-generasi penerus selanjutnya Kata Kunci : Hukum, Adat, Perkawinan Abstrak The Dayak Krio community in Menyumbung Village adheres to the customary law that applies, one of which is the sumakng marriage custom which is still adhered to and implemented to this day. The sumakng marriage custom is one of the ancestral customs that is still carried out from generation to generation. However, over time, the Dayak Krio community in Menyumbung Village, Hulu Sungai District, Ketapang Regency did not carry out the sumakng customary marriage according to its original customs. The formulation of the problem in this research is "Is the Sumakng Traditional Marriage Ceremony of the Dayak Krio Community in Menyumbung Village, Hulu Sungai District, Ketapang Regency Carried Out According to Its Original Custom?" The type of research was carried out using an empirical research method, with a descriptive analysis approach, namely providing a careful description of a condition or symptom of the object of this research, with the intention of solving problems based on the facts collected. So it can be concluded that the implementation of the traditional Sumakng marriage ceremony in the Dayak Krio community in Menyumbung Village has shifted so that its implementation is more simplified, such as its implementation and completeness being more simplified; that the factors that caused the shift in the implementation of the Sumakng traditional marriage ceremony in the Dayak Krio community in Menyumbung Village were due to economic factors, religious factors and the difficulty of the equipment for the Sumakng traditional marriage ceremony and customs were found, that the legal consequences of the Dayak Krio in Menyumbung Village for violators of customs related to the failure to carry out the Sumakng traditional marriage ceremony were subject to violating the setongah tiga amas custom in the form of goods or objects that had been determined or could also be converted into rupiah by paying a customary fine according to the value that had been determined and that the legal efforts made by customary functionaries in preserving the Sumakng traditional marriage law of the Dayak Krio community in Menyumbung Village, Hulu Sungai District, Ketapang Regency were by holding joint discussions with the Menyumbung Village community so that they could be role models for future generations Keywords: Law, Custom, Marriag

TINJAUAN VIKTIMOLOGI:PERAN KORBAN DALAM TAWURAN YANG MENYEBABKAN PENGANIAYAAN PADA ANAK DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211188, RAGIL ELDAR LEONANTA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to examine the phenomenon of brawls that result in child abuse using sharp weapons in Pontianak City from a victimology perspective, by highlighting the role of victims in the occurrence of brawls and the factors that encourage victim involvement that lead to abuse. The formulation of the problem in this study is how the role of victims in the occurrence of brawls that result in child abuse using sharp weapons in Pontianak City. This study uses an empirical method by collecting primary, secondary, and tertiary data. Primary data was obtained through interviews with victims, perpetrators, investigators from the Police for Certain Criminal Acts, and the Pontianak City Regional Child Protection Commission (KPAD) for Children in Conflict with the Law. Secondary data was collected through literature studies in the form of related laws, law books, and scientific journals. The results of the study indicate that in brawls, all parties involved can be considered perpetrators, but the status of victim arises when one party is injured due to the use of sharp weapons. The victim plays a significant role in triggering situations that allow him to experience abuse, where the victim also plays a role as a provocative and active victim who helps create an escalation of conflict in the brawl. Keynotes : Victim, Child, Abuse, Gang Fight, Sharp Weapons Abstrak Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena tawuran yang mengakibatkan penganiayaan pada anak dengan menggunakan senjata tajam di Kota Pontianak dari perspektif viktimologi, dengan menyoroti peranan korban dalam terjadinya tawuran serta faktor-faktor yang mendorong keterlibatan korban hingga berujung pada penganiayaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan korban dalam terjadinya tawuran yang menyebabkan penganiayaan pada anak dengan menggunakan senjata tajam di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan korban, pelaku, penyidik Kepolisian bagian Tindak Pidana Tertentu, serta Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak bagian Anak Berhadapan Dengan Hukum. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan berupa undang-undang terkait, buku-buku hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peristiwa tawuran, semua pihak yang terlibat dapat dianggap sebagai pelaku, namun status korban muncul ketika salah satu pihak mengalami luka akibat penggunaan senjata tajam. Korban berperan signifikan dalam memicu situasi yang memungkinkan dirinya mengalami penganiayaan, di mana korban juga berperan sebagai korban provokatif dan aktif yang turut menciptakan eskalasi konflik dalam tawuran tersebut. Kata Kunci : Korban, Anak, Penganiayaan, Tawuran, Senjata Tajam

WANPRESTASI BARISTA TERHADAP INFORMASI RAHASIA PERUSAHAAN PADA COFFEE SHOP DISTRICT 505 DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011191235, HARIS PERKASA ALAMSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT In the business world, unfair competition often occurs. Such actions are typically employed by business actors aiming to maintain a monopoly position by preventing potential competitors or eliminating existing competitors in an unreasonable manner. In response to this, the Indonesian government has established legal instruments to safeguard Intellectual Property Rights. Trade secrets are fundamentally a part of Intellectual Property Rights and are currently regarded as a strategic and important form of investment. This research aims to analyze the form of breach of contract (wanprestasi) committed by baristas against the confidentiality clause within employment agreements at Coffee Shop District 505 in Pontianak City, and to examine the legal consequences as well as mitigation efforts. The type of research used is empirical, employing a qualitative approach through interviews. The data used in this research are primary data collected from real-life experiences. Data collection methods include observation, interviews, documentation, and data analysis. The research findings show that District 505 has taken preventive measures through confidentiality agreements as an integral part of the employment contract. All employees understand the importance of maintaining confidential information, and legal awareness is continuously fostered through regular reminders and internal training. Although no actual breaches of confidentiality have been found, risk factors such as weak supervision, negligence, and a lack of strict internal rules still require improvement. This study emphasizes the importance of strengthening Standard Operating Procedures (SOPs) and internal legal protection systems to prevent the leakage of trade secrets that could financially and reputationally harm the company. Therefore, it is crucial for business actors not only to rely on employment contracts but also to register their trademarks to ensure maximum legal protection in accordance with Intellectual Property Rights (IPR) principles. Keywords: Breach of Contract, Trade Secret, Employment Agreement, Coffee Shop, Civil Law. ABSTRAK Dalam dunia usaha, sering kali terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Adanya hal ini pemerintah Indonesia memiliki suatu instrumen hukum untuk menjaga Hak Kekayaan Intelektual. Rahasia dagang prinsipnya merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Rahasia dagang saat ini dipandang merupakan salah satu bentuk investasi yang strategis dan penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh barista terhadap klausul kerahasiaan dalam perjanjian kerja pada Coffee Shop District 505 di Kota Pontianak, serta mengkaji akibat hukum dan upaya penanggulangannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris yang berupa penelitian dengan pendekatan melalui wawancara. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan berdasarkan pengalaman nyata. pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dokumen, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa District 505 telah melakukan upaya preventif melalui perjanjian rahasia dagang yang menjadi bagian dari perjanjian kerja. Seluruh karyawan memahami pentingnya menjaga informasi rahasia, dan kesadaran hukum terus dibangun melalui pengingat rutin dan pelatihan internal. Meskipun belum ditemukan pelanggaran nyata terhadap penyebaran informasi, faktor risiko seperti lemahnya pengawasan, kelalaian, dan ketidaktegasan aturan internal masih perlu dibenahi. Penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat Standard Oprational Procedure (SOP) dan sistem perlindungan hukum internal untuk mencegah terjadinya kebocoran rahasia dagang yang dapat merugikan perusahaan secara finansial dan reputasional. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk tidak hanya mengedepankan kontrak kerja, tetapi juga melakukan pendaftaran merek dagang untuk mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal sesuai prinsip HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Kata kunci: Wanprestasi, Rahasia Dagang, Perjanjian Kerja, Coffee Shop, Hukum Perdata

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG TERKENA SKIMMING DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201118, DHEA HANDRIYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Research on "Legal Analysis of the Implementation of Building Materials Orders at Cahaya Lamboy Store in Pontianak City", aims to find out and explain the implementation of building materials orders at Cahaya Lamboy Store in Pontianak City. To find out and explain the factors causing the implementation of building materials orders at Cahaya Lamboy Store in Pontianak City not to be implemented according to the agreement. To reveal efforts that can be made by the parties in implementing building materials orders at Cahaya Lamboy Store in Pontianak City so that they are implemented as expected. This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of building material orders at the Cahaya Lamboy Store in Pontianak City has not been fully implemented properly by the parties in accordance with the agreement because there are still problems where some consumers have not paid for the orders that have been given and the provider also often delays in implementing orders requested by consumers, this of course will result in poor relations between the two parties. That the factors causing the implementation of building material orders at the Cahaya Lamboy Store in Pontianak City not to be implemented according to the agreement are due to factors from within and from within each party Where each party has reasons for not implementing building material orders properly, the causal factors include unfavorable weather and the lack of availability of ordered building materials and financial problems so that consumers have not been able to fulfill their obligations for ordering building materials that have been given by business actors. That the efforts that can be made by the parties in implementing building material orders at the Cahaya Lamboy Store in Pontianak City so that they are implemented as expected are by conducting negotiations and deliberations between the parties through deliberation and consensus so that the best solution is found for the parties so that good relations can be maintained. Keywords: Implementation, Ordering, Building Materials Abstrak Penelitian tentang "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Terkena Skimming Di Kota Pontianak", bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab Bank terhadap nasabah yang terkena Skimming Di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab terhadap nasabah bank yang terkena Skimming Di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah atas tanggung jawab bank akibat terkena Skimming Di Kota Pontianak Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa tanggung jawab Bank terhadap nasabah yang terkena Skimming Di Kota Pontianak dilaksanakan sebagaimana yang menjadi tanggung jawab pihak bank misalnya dengan segera menangani persoalan jika terjadi pelaporan oleh nasabah atas kejadiaan skimming yang dialaminya, namun tanggung jawab tersebut sebatas apa yang bisa dilakukan oleh pihak bank misalnya jika skimming dilakukan oleh orang dalam atau akibat kesalahan dari pihak bank sendiri sedangkan jika skimming terjadi akibat keteledoran nasabah misanya terjadi penipuan makan bank tidak akan bertanggung jawab. Bahwa faktor penyebab belum belum dilaksanakannya tanggung jawab terhadap nasabah bank yang terkena Skimming Di Kota Pontianak dikarenakan tidak semua kesalahan skimming akibat dari pihak bank itu sendiri, kadangkala skimming juga terjadi karena kelalaian nasabah karena mengalami penipuan sehingga dananya tersedot dan mengalami kerugian jika hal ini terjadi maka bank tidak dapat melakukan tanggung jawab karena dalam kegiatan perbankan ada prosedure yang harus ditaati. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah atas tanggung jawab bank akibat terkena Skimming Di Kota Pontianak adalah nasabah dapat segera melakukan upaya pengaduan kepada bank terdekat untuk dapat menindaklanjuti kerugian yang di derita oleh nasabah, dimana upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya musyawarah dengan pihak bank sementara pihak bank segera meminta pihak kepolisian untuk segera menyelidiki kasus kejahatan skimming yang merugikan nasabah. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Bank, Nasabah, Skiming

PENERAPAN SANKSI ADAT PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANAYAT"™N DI DUSUN KUBU KECAMATAN SENGAH TEMILA NIM. A1011211056, HERU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The theft of palm oil fruit is a form of crime that frequently occurs in various regions, including Dusun Kubu, Sengah Temila District. This criminal act is triggered by several factors such as economic conditions, social environment, lack of parental supervision, and limited job opportunities. Within the Dayak Kanayat"™n community, such theft cases are often resolved through customary law as an alternative form of dispute resolution. The research question is: "How is the application of customary sanctions for palm oil fruit theft implemented according to Dayak Kanayat"™n customary law?" This study aims to explore in depth the application of customary sanctions against perpetrators of palm oil fruit theft according to Dayak Kanayat"™n customary law. It also seeks to identify the factors that contribute to such thefts, to understand the process of implementing the Buat Talu Tahil customary sanction, and to investigate the legal efforts made by customary officials to prevent future thefts. The research uses a juridical or empirical legal method with a descriptive approach. Data collection techniques include field observation, interviews with customary leaders and community members, as well as distributing questionnaires to the perpetrators of palm oil fruit theft and other relevant parties, particularly in the Dusun Kubu area of Sengah Temila District. The research findings indicate that the resolution of theft crimes is carried out through customary law, primarily by imposing compensation-based sanctions and other traditional legal forms. Buat Talu Tahil is a customary sanction passed down from generation to generation within the Dayak Kanayat"™n community. It emphasizes compensation for losses and the restoration of social relationships. This process is led by the head of the customary council and other customary functionaries, with community involvement serving as a form of social control. The contributing factors to theft include economic hardship, social environmental conditions, lack of parental supervision, and limited employment opportunities. The legal consequence for the perpetrators is the Buat Talu Tahil customary sanction. Customary functionaries take preventive measures by providing guidance, motivation, and socialization, and by working together with the police and the local community to prevent future thefts in Dusun Kubu, Sengah Temila District. Keywords: Application of Customary Sanctions, Oil Palm Fruit Theft, Dusun Kubu Abstrak Kasus pencurian buah kelapa sawit merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk di Dusun Kubu, Kecamatan Sengah Temila. Tindakan kriminal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Dalam masyarakat dayak kanayat"™n, penyelesaian kasus pencurian seperti ini lebih banyak 1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: a1011211056@student.utan.ac.id 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dosen Pembimbing 1), emai: Erni Djun"™astuti@ hukum.untan.ac.id 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dosen Pembimbing 2), email: Lolita@hukum.untan.ac.id Tanjungpura Legal Review | Template for Article Preparation diselesaikan melalui jalur hukum adat, sebagai alternatif penyelesaian. Rumusan masalah"bagaimana penerapan sanksi adat pencurian buah kelapa sawit menurut hukum adat dayak kanayat"™n ?" Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit menurut hukum adat dayak kanayat"™n, serta mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pencurian ini bisa terjadi dan mengetahui bagaimana alur penerapan sanksi adat buat talu tahil, serta upaya hukum seperti apa yang dilakukan oleh fungsionaris adat agar kasus pencurian tidak lagi terjadi. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis atau hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan tokoh adat, dan masyarakat, serta menyebarkan angket kepada pihak pelaku pencurian buah kelapa sawit dan kepada pihak-pihak yang terlibat khususnya di daerah Dusun Kubu Kecamatan Sengah Temila. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian kejahatan pencurian dilakukan melalui hukum adat yang berupa pemberian sanksi adat Ganti rugi, serta bentuk hukum tradisional lainya. "Buat Talu Tahil" adalah bentuk sanksi adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam Masyarakat Dayak kanayat"™n, yang menekankan pada penggantian kerugian dan pemulihan hubungan sosial. Proses ini di pimpin oleh ketua adat serta para fungsionaris adat, dengan keterlibatan Masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial. Adapun faktor yang menyebabkan pencurian seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Akibat hukum berupa sanksi adat "Buat Talu Tahil". Upaya fungsionaris adat memberikan arahan ,motivasi dan sosialisasi serta bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Masyarakat setempat untuk memberikan motivasi agar tidak terjadi pencurian. di Dusun Kubu Kecamatan Sengah Temila. Kata Kunci: Penerapan Sanksi Adat, Pencurian Buah Kelapa Sawit, Di Dusun Kubu

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE PADA KALANGAN REMAJA DI KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1012201087, MUHAMMAD ABID SALASA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The rapid development of information technology has brought various impacts on society, including among adolescents. One emerging phenomenon is the increasing practice of online prostitution in various regions, including in Mempawah Regency. This study aims to analyze the factors causing adolescents to become involved in online prostitution and the efforts to address this issue from a criminological perspective. The research method used is a juridical-sociological approach with qualitative methods through interviews with several perpetrators, law enforcement officers, and community leaders in Mempawah Regency. The results of this study indicate that economic factors, peer association, weak family control, and the influence of social media are the main triggers for adolescents becoming involved in online prostitution. Additionally, weak supervision and law enforcement have worsened the situation. Preventive efforts that can be made include increasing the role of families, providing digital literacy education, and enforcing stricter laws against perpetrators and those facilitating such activities. This study is expected to serve as a consideration for local governments, law enforcement officers, and the community in formulating effective policies to combat online prostitution among adolescents. Keywords: Criminology, Online Prostitution, Adolescents, Mempawah Regency. Abstrak Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Salah satu fenomena yang muncul adalah praktik prostitusi online yang kian marak di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Mempawah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab remaja terlibat dalam prostitusi online serta upaya penanggulangannya melalui perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-sosiologis, dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap beberapa pelaku, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Mempawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pergaulan bebas, lemahnya kontrol keluarga, serta pengaruh media sosial menjadi pemicu utama remaja terjerumus dalam praktik prostitusi online. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum turut memperparah situasi ini. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan peran keluarga, edukasi digital, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku dan pihak yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi prostitusi online di kalangan remaja. Kata Kunci: Kriminologi, Prostitusi Online, Remaja, Kabupaten Mempawah

STUDI KOMPARATIF HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA NIM. A1011211074, EKA FATMAWATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT One of the consequences of the dissolution of marriage is child custody, which is referred to in Islamic law as hadhanah and in civil law as guardianship or custodial rights. This study discusses the concept of child custody after divorce according to Islamic law and civil law, examined from the perspective of the principle of justice. The aim of this research is to analyze the similarities and differences in the concept of child custody after divorce in Islamic and civil law, based on the principle of justice. The method used in this research is qualitative research with a normative approach. Data collection was carried out using a descriptive-comparative method through statutory, conceptual, and comparative approaches. The data collection technique employed was library research, which involved studying primary sources and relevant secondary literature. The research findings show that the principle of justice in the concept of child custody according to Islamic law and civil law has both similarities and differences. Both legal systems are guided by the principle of the best interest of the child in determining custody, considering the opinion of a discerning (mumayyiz) child as a factor in the judge's decision. Custody rulings are not absolute and must still prioritize the child"™s welfare, including the rights and obligations of parents in care, education, and financial support. Additionally, under certain circumstances, the concept of shared parenting can be applied to ensure fairness. The main differences lie in the legal basis and the approach used by judges, gender justice, and the criteria for determining custodianship. Keywords: Divorce, Child Custody, Islamic Law, Civil Law, Principle of Justice. ABSTRAK Salah satu akibat putusnya perkawinan adalah pemeliharaan anak yang dalam istilah hukum Islam disebut hadhanah dan dalam hukum Perdata disebut kuasa asuh. Penelitian ini membahas bagaimana konsep hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum Perdata ditinjau dari prinsip keadilan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan konsep hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum Perdata ditinjau dari prinsip keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif. Pengambilan data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengkaji sumber-sumber primer serta literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam konsep hak asuh anak menurut hukum Islam dan hukum Perdata memiliki persamaan dan perbedaan. Kedua sistem hukum berpedoman pada prinsip the best interest of the child dalam menetapkan hak asuh, dengan mempertimbangkan pendapat anak yang sudah mumayyiz sebagai bahan pertimbangan Hakim. Putusan hak asuh tidak bersifat mutlak dan tetap memperhatikan kesejahteraan anak, termasuk hak dan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan, pendidikan dan nafkah. Selain itu dalam kondisi tertentu, konsep shared parenting dapat diterapkan untuk memastikan keadilan. Adapun perbedaan utama terletak pada dasar hukum dan pendekatan yang digunakan Hakim, keadilan gender, serta kriteria bagi pemegang hak asuh. Kata kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak, Hukum Islam, Hukum Perdata, Prinsip Keadilan.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR (TBS) ANTARA ANGGOTA KOPERASI SERBA USAHA MANDIRI SEJAHTERA DENGAN PIHAK KETIGA DI KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG NIM. A1012211098, FIRNA YUNIAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Cooperatives play a crucial role in improving farmers' welfare by providing price stability, technical support, and better market access. However, in practice, many cooperative members prefer selling Fresh Fruit Bunches (FFB) to third parties rather than through the cooperative. This study aims to identify the factors influencing farmers' decisions to sell FFB to third parties and the legal implications for cooperatives. The research employs a qualitative method with a case study approach on the Serba Usaha Mandiri Sejahtera Cooperative in Marau District, Ketapang Regency. Data was collected through interviews with cooperative farmer members and cooperative management. The findings indicate several key factors influencing farmers' decisions to sell to third parties, including faster and easier payment systems, transaction flexibility, stricter grading standards in cooperatives, better transportation access provided by third parties, and more competitive pricing. Additionally, the lack of cooperative socialization regarding long-term benefits contributes to low member loyalty. The legal implications of this situation include the risk of cooperatives breaching contracts with partner companies due to reduced FFB supply, potentially leading to contractual sanctions or termination of agreements. Therefore, cooperatives need to develop more effective strategies to retain their members, such as expediting payment systems, increasing management transparency, and offering more attractive incentives to ensure member loyalty. Keywords: Cooperation, Third Party, Breach of Contract, Legal Implications Abstrak Koperasi memiliki peran penting dalam menyejahterakan petani dengan menyediakan stabilitas harga, dukungan teknis, dan akses pasar yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, banyak anggota koperasi yang memilih menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak ketiga dibandingkan melalui koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam menjual TBS kepada pihak ketiga serta implikasi hukumnya terhadap koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Koperasi Serba Usaha Mandiri Sejahtera di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petani anggota koperasi dan pihak pengelola koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan kuisioner dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti penyelenggara uang elektronik, pengguna, dan regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA No. 61P/HUM/2017 memperkuat legalitas PBI No. 16/8/PBI/2014 sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran digital di Indonesia. Namun, dari perspektif keadilan distributif, regulasi ini dinilai masih lebih menguntungkan pelaku usaha besar dibandingkan usaha kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong petani untuk menjual kepada pihak ketiga, yaitu sistem pembayaran yang lebih cepat dan mudah, fleksibilitas dalam transaksi, standar sortasi koperasi yang lebih ketat, akses transportasi yang lebih baik dari pihak ketiga, serta harga yang lebih kompetitif. Kurangnya sosialisasi koperasi mengenai manfaat jangka panjang juga menjadi salah satu penyebab rendahnya loyalitas anggota terhadap koperasi. Implikasi hukum dari tindakan ini adalah koperasi berisiko mengalami wanprestasi terhadap perusahaan mitra akibat penurunan volume TBS yang dikelola, yang dapat mengarah pada sanksi kontraktual hingga pemutusan kerja sama. Oleh karena itu, koperasi perlu merancang strategi yang lebih efektif dalam mempertahankan anggotanya, seperti mempercepat sistem pembayaran, meningkatkan transparansi pengelolaan, serta memberikan insentif yang lebih menarik agar anggota tetap loyal. Kata Kunci : Koperasi, Pihak Ketiga, Implikasi Hukum, Wanprestasi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA