cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM TIDAK RESMI DARI SINGKAWANG-SAMBAS NIM. A1011211051, DETI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Land transportation is an important aspect of community mobility, both for private and public purposes. However, in reality, many private vehicles are used as public transportation without official permission. This study aims to analyze whether the use of private vehicles as public transport is allowed under Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and assess the extent to which the West Kalimantan Provincial Transportation Agency has supervised and controlled unofficial public transport. This research uses empirical juridical methods, namely by examining applicable regulations and field research through interviews and observations, as well as combining literature studies on legislation related to Road Traffic and Transportation. This research uses primary data, namely interviews and observations, and secondary data, namely literature studies. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the use of private vehicles used as public transportation without official permission is a violation of Article 173 number (1) letter b of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the Article requires every public transportation company that organizes transportation of people not on a route to have a permit. Violation of this provision may be subject to criminal sanctions in the form of confinement for a maximum of 2 (two) months or a maximum fine of Rp500,000.00 (five hundred thousand rupiah) as stipulated in Article 308 letter b of the same Law. In addition, the West Kalimantan Provincial Transportation Agency has conducted supervision and control of unofficial public transport, but still faces various obstacles, such as lack of personnel, budget, socialization and education, and raids, but still faces obstacles, such as the difficulty of identifying illegal vehicles. Keywords : Private Vehicles, Unauthorized Public Transportation, Monitoring and Controlling Abstrak Transportasi darat merupakan salah satu aspek penting dalam mobilitas masyarakat, baik untuk kepentingan adi maupun umum. Namun, pada kenyataannya, banyak kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum tanpa izin resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menilai sejauh mana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan umum tidak resmi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan yang berlaku dan serta penelitian di lapangan melalui wawancara dan observasi, serta menggabungkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara dan observasi, dan serta data sekunder yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum tanpa izin resmi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 173 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal tersebut mewajibkan setiap perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib memiliki izin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 308 huruf b Undang-Undang yang sama. Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengawasan dan penertiban angkutan umum tidak resmi, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya personil, anggaran biaya, sosialisasi dan edukasi, serta razia, tetapi masih menghadapi kendala, seperti sulitnya mengidentifikasi kendaraan ilegal. Kata Kunci : Kendaraan Pribadi, Angkutan Umum Tidak Resmi, Pengawasan dan Penertiban
ANALISIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KEPALA SEKOLAH DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN SISWA MISKIN DI SDN 26 MONDI KECAMATAN SEKADAU HULU NIM. A1012211038, ARDIANUS PANGGAWA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study discusses the abuse of authority by the principal in distributing funds for poor students at SDN 26 Mondi, Sekadau Hulu District, with a focus on the analysis of acts of embezzlement and the application of administrative sanctions based on PP No. 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. The method used is empirical legal research with a qualitative approach, through interviews, observations, and document studies related to the 2018 case. The results of the study show that the principal did not create an account in the name of the recipient student, embezzled all funds for grade 6 students, and only disbursed some for grade 4 and 5 students, with a total loss of IDR 19,000,000.00. Although proven to have abused power and harmed the state, the sanctions imposed were only in the form of refunds and demotions, which reflects the weak accountability and supervision in enforcing ASN discipline in the education sector. Therefore, this study recommends strengthening the supervision mechanism and implementing stricter sanctions, accompanied by education to stakeholders regarding transparent and accountable management of aid funds. Keywords : Abuse of Authority, Student Aid Funds, Civil Servant Discipline, SDN 26 Mondi, Administrative Law. Abstrak Penelitian ini membahas penyalahgunaan wewenang oleh kepala sekolah dalam penyaluran dana bantuan siswa miskin di SDN 26 Mondi, Kecamatan Sekadau Hulu, dengan fokus pada analisis tindakan penggelapan dana serta penerapan sanksi administratif berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait kasus tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah tidak membuat rekening atas nama siswa penerima bantuan, menggelapkan seluruh dana untuk siswa kelas 6, serta hanya mencairkan sebagian untuk siswa kelas 4 dan 5, dengan total kerugian mencapai Rp19.000.000,00. Meskipun terbukti menyalahgunakan kekuasaan dan merugikan negara, sanksi yang dijatuhkan hanya berupa pengembalian dana dan penurunan jabatan, yang mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan dalam penegakan disiplin ASN di sektor pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan serta penerapan sanksi yang lebih tegas, disertai edukasi kepada pemangku kepentingan terkait tata kelola dana bantuan yang transparan dan akuntabel Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Dana Bantuan Siswa Miskin, Disiplin PNS, SDN 26 Mondi, Hukum Administrasi Negara.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERA ULANG DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1011211202, FREDERICK YEREMIA SINAGA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Reverification is regulated under Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology. Article 1 point (r) defines reverification as the periodic affixing of a valid verification mark or a void verification mark, carried out by authorized officials based on testing conducted on measuring, weighing, and auxiliary instruments. Reverification protects consumers from losses or fraud committed by traders. This research aims to understand and analyze the implementation of re-verification as an effort to realize Consumer Protection Law, as well as to identify and analyze the obstacles faced by the government in conducting re-verification. The research employs an empirical juridical method. The analysis is carried out descriptively to explain re-verification in the context of enforcing Consumer Protection Law. The data was obtained from both primary and secondary sources through observation, interviews, documentation, and legal regulations. A qualitative method is used to gain a comprehensive understanding of reverification efforts in supporting Consumer Protection Law. The results show that the implementation of verification and reverification has not been fully effective as stipulated in Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology, which mandates that verification and re-verification must be conducted once a year. In this study, it was found that two weighing devices from two traders had not been re-verified. Furthermore, there are still buyers/consumers who suffer losses due to unverified or non-re-verified weighing devices. Based on interview results, six individuals have experienced losses due to inaccurate weighing instruments. This situation leads to the non-fulfillment of consumer rights as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, particularly Article 4 points (b), (c), and (h). The obstacles faced by the Legal Metrology Unit of Pontianak City include the lack of understanding among measuring instruments, weighers, and their accessories) owners that their equipment is required to be re-verified, causing some owners to be reluctant to comply. To address this, the Legal Metrology Unit of Pontianak City has conducted face-to-face outreach to market traders to explain the importance of reverification.The second obstacle is the absence of inspectors in the Legal Metrology Unit of Pontianak City, as mandated in Article 1 paragraph 11 of the Minister of Trade Regulation Number 26 of 2017. Keywords: Consumer Protection Law; Legal Metrology; Reverification Abstrak Tera ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Pada pasal 1 butir r, tera ulang merupakan hak menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dan dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Tera ulang melindungi konsumen dari kerugian atau kecurangan yang dilakukan pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tera ulang dalam upaya mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pemerintah dalam melakukan tera ulang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan tera ulang dalam upaya mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan peraturan hukum. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai tera ulang dalam upaya mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yaitu kegiatan tera dan tera ulang dilakukan sekali dalam satu tahun. Dalam hal ini ditemukan 2 timbangan dari 2 pedagang yang belum ditera ulang, masih adanya pembeli/konsumen yang dirugikan akibat timbangan yang tidak sesuai atau belum ditera/tera ulang. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 6 orang yang pernah mengalami kerugian akibat timbangan yang tidak sesuai. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada pasal 4 butir b, 4 butir c dan pasal 4 butir h. Hambatan bagi UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu adanya pemilik UTTP kurang memahami bahwa timbangan yang dimilikinya wajib dilakukan tera ulang, sehingga pemilik UTTP terkadang tidak mau melakukan tera ulang. Dalam hal ini, UPT Metrologi Legal sudah melakukan sosialisasi secara face to face kepada pedagang di pasar untuk memberikan penjelasan tentang tera ulang. Hambatan yang kedua yaitu tidak adanya pengawas di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 pasal 1 ayat 11. Kata kunci: Hukum Perlindungan Konsumen; Metrologi Legal; Tera Ulang
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN N012/PDT.G/2017/PN/Bky. NIM. A1011211039, NIKEN A. LAXMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Land disputes are land whose ownership is contested by two parties and where they compete with each other to obtain ownership rights to the land. The main problem discussed in this thesis is what are the judge's considerations in analyzing the decision in resolving state asset land disputes in Decision No.12/ Pdt/G/2017/PN.Bky. The purpose of this study is to determine the Judge's Consideration Basis in resolving the dispute, then in addition the purpose of this study is to analyze the consequences of the judge's legal decision in the case of decision No.12/ Pdt/G/2017/PN.Bky. The method used in this study is the normative research method, namely legal research conducted by examining library materials and/or secondary data, secondary materials used in this study are books and legal research journals that are relevant to decision Number 12/ Pdt.G/2017/PN Bky. The title of the book used is the PA Bill. The scope of the research here includes research on legal principles.The results of this study indicate that the Judge rejected the exception by the plaintiff because the plaintiff did not have legal standing because the plaintiff (Dandim) did not have the capacity to file the lawsuit. Then in the judge's decision also stated that the Plaintiff's Claim was Vague and Unclear (Obscuur Libel) regarding the boundaries of the land he owned was considered not specific enough and unclear because it was not supported by strong evidence, thus violating Article 1338 of the Civil Code. In addition, in the decision, the Judge also considered that because the Plaintiff's claim was declared vague and lacking parties, it was reasonable for the Plaintiff's claim to be declared unacceptable, and the Judge also examined it based on Article 181 HIR regarding if the loser must pay the court costs and in the decision of this case the judge demanded the plaintiff to pay the court costs. Keywords : Land dispute, Judge's legal considerations, Consequences of the judge's decision, secondary data, Legal standing. Obscuur Libel. Abstrak Sengketa tanah adalah tanah yang kepemilikannya diperebutkan oleh dua pihak dan di mana mereka saling memperebutkan untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah apa pertimbangan hakim dalam menganalisis putusan dalam penyelesaian sengketa tanah aset negara pada Putusan No.12/ Pdt/G/2017/PN.Bky. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian sengketa tersebut,kemudian selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat dari putusan hukum hakim pada perkara putusan No.12/ Pdt/G/2017/PN.Bky.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan atau data sekunder, bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal penelitian hukum yang memiliki relevansi dengan putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bky.Adapun judul buku yang digunakan RUU PA. Ruang lingkup penelitian disini meliputi penelitian tentang asas hukum.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Hakim menolak eksepsi oleh penggugat karena pihak penggugat tidak memiliki legal standing karena pihak penggigat (Dandim) tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan gugatan tersebut. Kemudiam dalam putusan hakim juga menyatakan bahwa Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) Klaim Penggugat mengenai batas-batas tanah yang dimilikinya dianggap tidak cukup spesifik dan kurang jelas karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga melanggar Pasal 1338 KUHPerdata.Selain itu,dalam putusan tersebut adalah Hakim juga Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur kurang pihak maka cukup beralasan gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima,dan Hakim juga menelaah berdasarkan pasal 181 HIR mengenai apabila yang kalah harus membayar ongkos biaya perkara dan dalam putusan perkara ini hakim menuntut pihak penggugat untuk membayar ongkos biaya perkara. Kata kunci: Sengketa tanah,Pertimbangan hukum hakim, Akibat putusan hakim, data sekunder, Legal standing.Obscuur Libel.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI MELALUI SISTEM PRE-ORDER SECARA ONLINE DALAM PEMBELIAN ALBUM K-POP NIM. A1011211138, CLAUDIO BALTAZAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The The global phenomenon of K-Pop has significantly influenced consumer behavior, particularly in purchasing music albums through the online pre-order system. Pre-order is a transaction method in which consumers make advance payments for products that are not yet physically available and will be shipped once production is completed. In the context of purchasing K-Pop albums, this system has become an effective marketing strategy favored by fans as it offers various exclusive bonuses such as photocards, limited edition posters, and special merchandise. However, despite its popularity, the pre-order system also presents various legal issues that can disadvantage consumers, one of which is fraud involving counterfeit and non-original goods. This issue raises concerns regarding the effectiveness of legal protection for buyers in online pre-order transactions. This study aims to analyze the legal protection available to buyers in online pre-order transactions of K-Pop albums based on the prevailing legal framework in Indonesia. The research focuses on identifying consumer rights in pre-order transactions, examining the responsibilities of sellers in fulfilling their obligations, and analyzing the conformity of refund policies with applicable regulations. The research adopts a normative juridical approach with a literature review method, examining relevant consumer protection laws, legal document analysis, and scholarly literature. Additionally, this study applies a statutory and case study approach using qualitative analysis. The findings of this study reveal that legal protection for buyers in online pre-orders of K-Pop albums is based on several key regulations, namely Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and Law No. 28 of 2014 on Copyright, which guarantee the right of buyers to receive goods as described. However, in practice, the implementation of these legal protections still faces several challenges, including a lack of consumer awareness regarding their rights, minimal oversight of sellers, and the suboptimal mechanisms for consumer dispute resolution Keywords: Legal protection, Pre-order, Online transactions, K-Pop albums, Consumers Abstrak Fenomena K-Pop yang semakin mendunia membawa dampak signifikan terhadap perilaku konsumsi, khususnya dalam pembelian album musik melalui sistem pre-order secara online. Sistem pre-order adalah metode transaksi di mana konsumen membayar di muka untuk barang yang belum tersedia secara fisik dan akan dikirimkan setelah barang tersebut diproduksi. Dalam konteks pembelian album K-Pop, pre-order menjadi strategi pemasaran yang efektif dan digemari oleh penggemar karena menawarkan berbagai bonus eksklusif seperti photocard, poster edisi terbatas, dan merchandise khusus. Namun, di balik popularitasnya, sistem ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang merugikan konsumen, salah satunya seperti penipuan barang palsu yang tidak orisinal. Masalah tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas perlindungan hukum yang berlaku bagi pembeli dalam transaksi pre-order secara online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi pre-order album K-Pop secara online berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi hak-hak konsumen dalam transaksi pre-order, mengkaji tanggung jawab penjual dalam memenuhi kewajibannya, serta menganalisis kesesuaian kebijakan pengembalian dana (refund) dengan regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan sifat penelitian kepustakaan, yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, analisis dokumen hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, perlindungan hukum bagi pembeli dalam pre-order album K-Pop secara online didasarkan pada melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Hak Cipta Nomoor 28 Tahun 2014, yang mengatur hak pembeli untuk mendapatkan barang sesuai dengan deskripsi. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka, minimnya pengawasan terhadap penjual, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa konsumen Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pre-order, Transaksi online, Album K-Pop, Konsumen.
ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM PERADILAN DARI MANUAL KE ELEKTRONIK PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK NIM. A1011211098, AMALIA ZAZKIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study to analyze the comparative effectiveness of the manual and electronic judicial systems in the Pontianak Religious Court. The results of the study indicate that the electronic system has advantages in terms of time efficiency, transparency, and accessibility. And the public also uses electronic justice a lot in resolving their cases. Keywords: Justice, electronic. Abstrak Penelitian ini menganalisis perbandingan efektivitas sistem peradilan manual dan elektronik di Pengadilan Agama Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem elektronik memiliki keunggulan dalam hal efisiensi waktu, transparansi, dan aksesibilitas. Dan masyarakat juga banyak menggunakan peradilan secara elektronik dalam menyelesaikan perkaranya. Keywords: Peradilan, elektronik.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBATALAN SEPIHAK ACARA BORN TO BEAT (BTOB) OUR DREAM FAN CONCERT NIM. A1011211252, ASTI WAHDINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Fan Concerts are one of the most popular events among K-pop fans in Indonesia, such as the Born TO Beat (BTOB) Our Dream Fan Concert in Jakarta. However, this event was unilaterally canceled by the promoter, resulting in losses for consumers who had purchased tickets. Consequently, consumer needs were not fulfilled, which violates Article 4 letters c and h of the Indonesian Consumer Protection Law (UUPK). The problem formulation of this study is to analyze the form of consumer protection and to identify the efforts that can be undertaken by consumers to obtain full refunds and compensation for other losses resulting from the cancellation of the Born TO Beat (BTOB) Fan Concert.This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical nature. The approaches used in this study include the statute approach, the case Approach, the conceptual approach. The data used are secondary data obtained from laws and regulations, as well as legal journals discussing legal protection for consumers. The data collection technique used in this research is literature study. The result of this research shows that consumers have not yet received full legal protection due to the cancellation of the BTOB Fan Concert. In this case, the promoter violated Article 4 letters (c) and (h) of the Indonesian Consumer Protection Law (UUPK). Ideally, consumers are entitled to accurate, clear, and honest information regarding the condition and guarantees of goods and/or services, as well as the right to receive compensation, reimbursement, and/or replacement if the goods and/or services received are not as agreed or not as they should be. The consumers, who suffered losses after purchasing tickets for the Born To Beat (BTOB) Fan Concert, took non-litigation measures to resolve the issue by filing complaints with the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) and the National Consumer Protection Agency (BPKN). Keyword: Consumer protection, Default, Fan Concert Cancellation, Refund. Abstrak Fan Concert merupakan salah satu jenis acara yang sangat populer di kalangan penggemar k-pop di Indonesia, contohnya yaitu Fan Concert Born TO Beat (BTOB) Our Dream In Jakarta. Namun, acara ini dibatalkan secara sepihak oleh promotor, sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen sebagai pembeli tiket. Dengan demikian kebutuhan konsumen tidak terpenuhi berdasarkan pada pasal 4 huruf c dan h UUPK. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan pengembalian dana penuh dan kerugian lainnya dalam pembatalan Fan Concert Born TO Beat (BTOB). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara Studi Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah konsumen masih belum mendapatkan perlindungan hukum secara penuh akibat dari pembatalan Fan Concert BTOB. Hal ini, promotor melanggar pasal 4 huruf c dan h UUPK. Seharusnya, konsumen memperoleh hak atas atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Lalu upaya yang ditempuh konsumen dalam hal ini membeli tiket Fan Concert Born To Beat (BTOB) yang mengalami kerugian diselesaikan diluar pengadilan melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pembatalan Fan Concert, Pengembalian dana, Wanprestasi.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS PUTUSAN 411/Pid.B/ 2023/PN PTK) NIM. A1011211091, NOVELLA FITRYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study explores a criminological review of assault resulting in death in the city of Pontianak, focusing on Case Decision No. 411/Pid.B/2023/PN Ptk. The high incidence of fatal assault cases in Pontianak presents a significant challenge for the government in its efforts to prevent violent crimes. A key concern is the emergence of a new phenomenon involving the misuse of sharp weapons in public settings, which has become a major contributing factor to these crimes. The research aims to identify the underlying factors behind such acts of violence. Using an empirical method with a socio-legal approach, data were collected through literature studies and field research, including direct communication with relevant stakeholders. The findings reveal that social influences, such as peer environments and the role of social media in promoting criminal behavior, are major drivers of such offenses. Additionally, dysfunctional family backgrounds, particularly broken homes, contribute to a lack of supervision and emotional support, leading individuals to adopt deviant behavior. Despite existing regulations"”such as Emergency Law No. 12 of 1951, which prohibits the possession of sharp weapons"”and ongoing police efforts to conduct weapon raids, these measures have proven largely ineffective. Thus, the study concludes that while several criminological factors have been identified, preventive actions remain insufficient. There is a pressing need for more tangible measures from both government agencies and community policing initiatives, including broader public awareness and education efforts, to curb the occurrence of assault-related crimes in Pontianak. Keywords: Criminology, Perpetrator of Abuse, Causing Death. "ƒ Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi tinjauan kriminologis terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian di Kota Pontianak, dengan fokus pada Putusan Perkara Nomor 411/Pid.B/2023/PN Ptk. Tingginya angka kasus penganiayaan fatal di Pontianak menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam upaya pencegahan tindak kekerasan. Salah satu perhatian utama adalah munculnya fenomena baru berupa penyalahgunaan senjata tajam di ruang publik, yang menjadi faktor utama penyumbang kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor mendasar di balik tindakan kekerasan tersebut. Dengan menggunakan metode empiris dan pendekatan socio-legal (sosio-yuridis), data dikumpulkan melalui studi literatur dan penelitian lapangan, termasuk komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sosial, seperti lingkungan pergaulan dan peran media sosial dalam mempromosikan perilaku kriminal, merupakan pendorong utama dari kejahatan tersebut. Selain itu, latar belakang keluarga yang tidak harmonis, khususnya keluarga yang broken home, turut berkontribusi terhadap kurangnya pengawasan dan dukungan emosional, sehingga mendorong individu untuk berperilaku menyimpang. Meskipun sudah terdapat peraturan yang berlaku"”seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang melarang kepemilikan senjata tajam"”dan upaya kepolisian dalam melakukan razia senjata, langkah-langkah tersebut terbukti belum efektif secara maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun berbagai faktor kriminologis telah diidentifikasi, tindakan pencegahan masih belum memadai. Terdapat kebutuhan mendesak akan langkah-langkah nyata dari instansi pemerintah dan inisiatif kepolisian masyarakat, termasuk peningkatan kesadaran publik dan upaya edukasi yang lebih luas, guna menekan angka kejahatan penganiayaan di Pontianak. Kata Kunci : Kriminologi, Pelaku Penganiayaan, Menyebabkan Kematian.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN PENYIMPANAN PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI SECARA ILEGAL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011151064, FRANSISKUS FRANDI CHRISKY RIA ANANTA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The activities of illegal transportation, distribution, storage, and sale of subsidized fuel oil in Indonesia have become commonplace and have become an income for the Indonesian people; one of these is in Pontianak City. The change in lifestyle of the Pontianak community, which imitates the people of big cities in Indonesia, causes the activities of transportation, storage, and sale of subsidized fuel oil (BBM) illegally to become a habit that is difficult to eradicate. Problem formulation: Why is criminal law enforcement against perpetrators of illegal transportation, storage, and sale of subsidized fuel oil in Pontianak City not yet optimal? Research method: In this study, the author uses an empirical legal research method, called field research, namely examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Research objectives: To obtain data and information on illegal transportation, storage, and sale of subsidized fuel oil in Pontianak city, To reveal why there is a lot of unlawful transportation, storage, and sale of subsidized fuel oil in Pontianak city and To reveal obstacles or barriers in law enforcement against illegal transportation, storage, and sale of subsidized fuel oil in Pontianak city. Research Results: The number of criminal cases of illegal misuse of subsidized fuel oil in Pontianak City from 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, and 2020: 19 criminal cases had been handled by the Pontianak City Police Resort. In this case, from year to year, there are ups and downs in criminal law enforcement against the perpetrators of these crimes. From 2017 to 2019, there were 9 cases of illegal misuse of subsidized fuel oil handled by the Pontianak District Court. Keywords: Subsidized Fuel, Criminal Law Enforcement, Transportation, Storage, Sales. ABSTRAK Kegiatan pengangkutan, pendistribusian, penyimpanan, serta penjualan Bahan Bakar Minyak subsidi secara ilegal di Indonesia sudah menjadi hal yang biasa dan menjadi penghasilan bagi kalangan rakyat Indonesia, salah satu nya di Kota Pontianak, adanya perubahan gaya hidup dari masyarakat Pontianak yang mencontoh masyarakat kota-kota besar di Indonesia menyebabkan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal menjadi kebiasaan yang sulit untuk di berantaskan. Rumusan masalah : Mengapa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan, Penyimpanan, Penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Secara Ilegal Di Kota Pontianak Belum Maksimal. Metode penelitian : Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Tujuan penelitian : Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pengangkutan, penyimpanan, penjualan Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara ilegal di kota Pontianak, Untuk mengungkapkan mengapa banyak pengangkutan, penyimpanan, penjualan Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara ilegal di kota Pontianak dan Untuk mengungkapkan kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengangkutan, penyimpanan, penjualan Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara ilegal di kota Pontianak. Hasil Penelitian : Bahwa jumlah kasus tindak pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Secara Ilegal Di Kota Pontianak dari Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 terdapat 19 kasus tindak pidana yang telah di tangani pihak Kepolisian Resort Pontianak Kota. Dalam hal ini dari tahun ke tahun adanya pasang surut dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Bahwa dari tahun 2017, 2018, 2019 terdapat 9 kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Secara Ilegal ditangani oleh pihak Pengadilan Negeri Pontianak. Kata Kunci : BBM Subsidi, Penegakan Hukum Pidana, Pengangkutan, Penyimpanan, Penjualan.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SAWIT (TBS) ANTARA KOPERASI PRODUSEN BERKAT MANDIRI SENTOSA DENGAN PT AGRO NUSA INVESTAMA DI KABUPATEN SAMBAS NIM. A1012201031, JAMES DOUGLAS ANDREA MANUPAK SIAHAAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Penelitian tentang "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Sawit (TBS) Antara Koperasi Produsen Berkat Mandiri Sentosa Dengan PT Agro Nusa Investama Di Kabupaten Sambas", bertujuan Untuk mengetahui serta memaparkan pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah sawit (tbs) antara Koperasi Produsen Berkat Mandiri Sentosa Dengan PT Agro Nusa Investama di Kabupaten Sambas. Untuk mengetahui serta memaparkan faktor penyebab pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah sawit (tbs) antara Koperasi Produsen Berkat Mandiri Sentosa Dengan PT Agro Nusa Investama di Kabupaten Sambas belum sesuai dengan perjanjian. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah sawit (tbs) antara Koperasi Berkat Mandiri Sentosa Dengan PT Wilmar di Kabupaten Sambas Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara dengan para pihak dalam perjanjian jual beli tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah sawit (tbs) antara Koperasi Produsen Berkat Mandiri Sentosa Dengan PT Agro Nusa Investama di Kabupaten Sambas dilakukan dengan membuat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tandan Buah segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor: 002/SPK-ANI Kumpai/PB-TBS/1/2024 Antara: Koperasi Produsen Berkat Mandiri Sentosa Dengan: PT. Agro Nusa Investama yang mana masing-masing pihak diwakili oleh pihak yang berwenang, namun dalam pelaksanaannya perjanjian ini dirasakan berat sebelah oleh pihak Koperasi karena dalam perjanjian sangat terlihat lebih banyak kewajiban pihak Koperasi daripada Pihak Kedua yang dalam hal ini pihak PT. Agro Nusa Investama hal ini bisa dilihat dalam beberapa Pasal dalam perjanjian antara lain Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12. Bahwa faktor penyebab pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah sawit (tbs) antara Koperasi Produsen Berkat Mandiri Sentosa Dengan PT Agro Nusa Investama di Kabupaten Sambas belum sesuai dengan perjanjian adalah terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal yaitu faktor eksternal menurut pihak penyedia dalam hal ini Koperasi menyatakan bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang dijual kepada pihak Perusahaan adalah buah dengan kualitas baik namun, jika masih terdapat buah yang berbeda adalah diluar kendali dari penyedia karena saat panen buah akan beraneka kualitas dari pohon-pohon yang berbeda serta faktor kendaraan angkut yang terkadang harus mengalami hambatan saat pengantaran menjadi terlambat sampai di tempat tujuan.sedangkan faktor internal karena terkadang Koperasi kekurangan armada untuk mengantar serta kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengantaran. Bahwa terhadap upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah sawit (tbs) antara Koperasi Berkat Mandiri Sentosa Dengan PT Wilmar di Kabupaten Sambasy ang dilakukan oleh para pihak yaitu sebagaimana ditulis dalam Pasal 13 Perjanjian Kerjasama kedua belah pihak yaitu menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah dan mufakat dan jika tidak menemukan jalan keluar maka diputuskan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Pontianak. Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Tandan Buah Segar (TBS) Abstrak The research on "Legal Analysis of the Sale and Purchase Agreement of Palm Fruit Bunches Between the Berkat Mandiri Sentosa Producer Cooperative and PT Agro Nusa Investama in Sambas Regency", aims to find out and explain the implementation of the sale and purchase agreement of palm fruit bunches between the Berkat Mandiri Sentosa Producer Cooperative and PT Agro Nusa Investama in Sambas Regency. To find out and explain the factors causing the implementation of the sale and purchase agreement of palm fruit bunches between the Berkat Mandiri Sentosa Producer Cooperative and PT Agro Nusa Investama in Sambas Regency not in accordance with the agreement. To reveal the efforts that can be made by the injured party in the implementation of the sale and purchase agreement of fresh fruit bunches between the Berkat Mandiri Sentosa Cooperative and PT Wilmar in Sambas Regency. This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be a sociological legal research by conducting interviews with the parties in the sale and purchase agreement of fresh fruit bunches of Oil Palm Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the sale and purchase agreement for oil palm fruit bunches between the Berkat Mandiri Sentosa Producer Cooperative and PT Agro Nusa Investama in Sambas Regency was carried out by making a Cooperation Agreement for the Sale and Purchase of Fresh Fruit Bunches of Oil Palm Number: 002/SPK-ANI Kumpai/PB-TBS/1/2024 Between: Berkat Mandiri Sentosa Producer Cooperative and: PT. Agro Nusa Investama, where each party is represented by an authorized party, but in its implementation this agreement is felt to be one-sided by the Cooperative because in the agreement it is very clear that the Cooperative has more obligations than the Second Party, in this case PT. Agro Nusa Investama this can be seen in several Articles in the agreement including Article 3, Article 4, Article 5, Article 6, Article 8, Article 9, Article 10 and Article 12. That the factors causing the implementation of the sale and purchase agreement of oil palm fruit bunches between the Berkat Mandiri Sentosa Producer Cooperative and PT Agro Nusa Investama in Sambas Regency not in accordance with the agreement are composed of external factors and internal factors, namely external factors according to the provider in this case the Cooperative states that the fresh oil palm fruit bunches sold to the Company are fruits of good quality, however, if there are still different fruits, it is beyond the control of the provider because when the fruit is harvested, the quality will vary from different trees and the factor of the transport vehicle which sometimes has to experience obstacles when the delivery is late to the destination. while internal factors because sometimes the Cooperative lacks a fleet to deliver and a lack of human resources to make deliveries. That the efforts that can be made by the injured party in the implementation of the sale and purchase agreement of oil palm fruit bunches between the Berkat Mandiri Sentosa Cooperative and PT Wilmar in Sambasy Regency carried out by the parties are as written in Article 13 of the Cooperation Agreement of both parties, namely resolving disputes through deliberation and consensus and if no solution is found, it is decided that it will be resolved in the Pontianak District Court Keywords: Agreement, Sale and Purchase, Fresh Fruit Bunches

Filter by Year

2018 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue