Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI J&T EXPRESS CABANG PONTIANAK SELATAN NIM. A1011211017, ELVIRA ERAWATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi J&T Express Cabang Pontianak Selatan". Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan pengiriman barang yang efisien. Namun, seringkali terjadi keterlambatan dalam pengiriman yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan merugikan hak-hak konsumen. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen menjadi isu yang penting untuk diteliti, terutama berkaitan dengan bagaimana hak-hak mereka dilindungi dalam kasus keterlambatan pengiriman. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak J&T Express Cabang Pontianak Selatan dan kuesioner yang disebarkan kepada konsumen yang mengalami keterlambatan pengiriman. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana peneliti mengolah informasi yang diperoleh untuk memahami fenomena keterlambatan pengiriman dan langkah-langkah perlindungan yang diambil oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun J&T Express telah berupaya memberikan layanan yang baik, masalah keterlambatan pengiriman tetap terjadi, terutama pada saat volume pengiriman meningkat. Banyak konsumen yang menyadari hak-hak mereka, tetapi lebih memilih penyelesaian informal dibandingkan jalur hukum formal. Selain itu, terdapat keluhan terkait kurangnya transparansi dalam komunikasi informasi status pengiriman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan dalam sistem komunikasi dan edukasi bagi konsumen untuk memperkuat perlindungan hak-hak mereka dalam menghadapi masalah keterlambatan pengiriman. Kata Kunci: Perlindungan konsumen, keterlambatan pengiriman, J&T Express. "ƒ ABSTRACT The title of this research is "Consumer Protection Against Delivery Delays by J&T Express Branch Pontianak Selatan." The background of this study is based on the increasing demand for efficient parcel delivery services. However, delays in delivery often occur, leading to customer dissatisfaction and potential violations of consumer rights. In this context, consumer protection becomes an important issue to investigate, particularly regarding how their rights are safeguarded in cases of delivery delays. The research employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical nature. Primary data is obtained through interviews with J&T Express representatives at the Pontianak Selatan branch and questionnaires distributed to consumers who have experienced delivery delays. Additionally, secondary data is gathered from literature reviews, including legal regulations and related references. The data analysis is conducted qualitatively, where the researcher processes the collected information to understand the phenomenon of delivery delays and the protective measures taken by the company. The findings indicate that, despite J&T Express' efforts to provide good service, delivery delays still occur, particularly during periods of high shipping volume. Many consumers are aware of their rights but prefer informal resolution methods rather than formal legal channels. Moreover, there are complaints regarding the lack of transparency in communication about delivery status updates. This research concludes that improvements in communication systems and consumer education are necessary to strengthen consumer rights protection in cases of delivery delays. Keywords: Consumer protection, delivery delays, J&T Express.

ANALISIS PENJATUHAN SANKSI OLEH HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk) NIM. A1011211137, SATRIA ABRAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The purpose of this study is to analyze the Judge's considerations in imposing prison sentences and job training on children as perpetrators of sexual violence in the study of decision number 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk. The author focuses the research on criminal decisions against children as perpetrators of sexual violence at the Pontianak District Court (study of decision number 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk). The research method used is empirical juridical with a qualitative approach, namely analysis based on what is obtained from interviews, observations, and literature studies. The results of the study that the author obtained were that Judges in imposing decisions on children as perpetrators of sexual violence tend not to consider the losses experienced by child victims where child victims experience trauma and also attempt suicide. Judges only focus on unlawful acts by children as perpetrators of sexual violence without considering aggravating circumstances for repeated criminal acts. Keywords: Sexual Violence, Child Victims, Judge's Considerations Abstrak Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual dalam studi putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk. Penulis memfokuskan penelitian pada putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Pontianak (studi putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis berdasarkan apa yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian yang penulis dapatkan yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual cenderung tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami anak korban dimana anak korban mengalami trauma dan juga melakukan percobaan bunuh diri. Hakim hanya berfokus kepada perbuatan melawan hukum oleh anak sebagai pelaku kekerasan seksual tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan atas perbuatan pidana berulang. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Korban Anak, Pertimbangan Hakim.

LEGALITAS PENGGUNAAN LAYANAN STREAMING NETFLIX OLEH BIOSKOP MINI MENURUT UNDANG "“ UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA NIM. A1011211259, RESTU HERDINATA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This research aims to examine the legal consequences arising from the use of digital streaming services, particularly Netflix, in the commercial operation of mini cinemas. Alongside the rapid advancement of information technology, a phenomenon has emerged wherein personal Netflix subscription accounts are utilized to screen films for public audiences as part of business activities. Such practices raise complex legal issues, especially regarding copyright infringement, license misuse, and the absence of proper broadcasting authorization from the rightful copyright holders. This study employs a normative juridical approach, focusing on qualitative analysis of the prevailing positive legal norms. It refers to Law Number 28 of 2014 on Copyright and critically examines the licensing clauses embedded within Netflix's terms of service. The data are analyzed descriptively to determine the extent to which such practices violate exclusive rights and applicable legal provisions. The findings indicate that the use of personal Netflix accounts for the public screening of content within a commercial context constitutes a violation of the licensing limitations established by the service provider. Netflix explicitly restricts its content for personal and non-commercial use only. Such actions contravene Article 9 paragraph (1) letters b and d, and may be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 113 paragraphs (3) and (4) of the Copyright Law. Legal consequences include imprisonment of up to four years and/or a fine of up to one billion rupiah, as well as civil liability in the form of compensation. Therefore, firm law enforcement efforts and increased public awareness of the importance of compliance with licensing regulations and copyright protection in the digital age are urgently needed. Keywords: Copyright, Commercial Use, Legal Status, License, Mini Cinema, Netflix ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam konsekuensi hukum dari penggunaan layanan streaming digital, khususnya Netflix, dalam praktik penyelenggaraan bioskop mini secara komersial. Seiring berkembangnya teknologi informasi, muncul fenomena di mana akun langganan pribadi Netflix dimanfaatkan untuk memutar film kepada khalayak umum sebagai bagian dari kegiatan usaha. Praktik semacam ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama dalam hal pelanggaran hak cipta, penyalahgunaan lisensi, serta ketiadaan izin penyiaran dari pemegang hak yang sah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan fokus pada analisis kualitatif terhadap berbagai ketentuan hukum positif yang berlaku. Studi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menelaah secara kritis klausul lisensi yang tercantum dalam syarat dan ketentuan penggunaan layanan Netflix. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui sejauh mana perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan akun Netflix pribadi untuk tujuan pemutaran konten dalam ruang lingkup komersial merupakan bentuk pelanggaran terhadap batasan lisensi yang ditetapkan oleh penyedia layanan. Netflix dengan jelas membatasi penggunaan kontennya hanya untuk konsumsi pribadi dan non-komersial. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan d, serta dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta. Konsekuensi hukum yang dapat dikenakan meliputi sanksi pidana berupa penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah, serta tuntutan perdata berupa ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan lisensi dan perlindungan hak cipta di era digital. Kata Kunci: Bioskop Mini, Hak Cipta, Legalitas, Lisensi, Netflix, Pemanfaatan Komersial

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI PERAIRAN KALIMANTAN BARAT OLEH PPNS PERIKANAN NIM. A1011211010, ANSHARI MAHENDRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Indonesia, as the largest archipelagic country in the world, has huge marine resource potential, including in the waters of West Kalimantan. However, the rise of unauthorized fishing threatens marine ecosystems and causes significant economic losses. Fisheries Civil Servant Investigators (PPNS) have a major role in enforcing fisheries laws in accordance with Law Number 45 of 2009. This research aims to evaluate the effectiveness of investigations carried out by Fisheries PPNS in handling cases of fishing without permits in West Kalimantan and identify the factors that influence them. This research uses empirical methods with a qualitative descriptive approach, data collection through interviews and analysis of investigative practices. The research results show that the effectiveness of investigations has increased thanks to good coordination between PPNS Fisheries with the Indonesian Navy and Polair. However, in the investigation process there are obstacles such as limited sanctions for foreign perpetrators, the limited number of investigators, and the widespread use of destructive fishing gear such as fishing bombs and trawls. Apart from that, low public legal awareness also poses a challenge in law enforcement. Even though there has been an increase in the effectiveness of investigations, this research concludes that improvements are needed in regulatory aspects, human resources, facilities, and public legal awareness to ensure sustainable fisheries management. Keywords: Fisheries PPNS, investigations, legal effectiveness, West Kalimantan Abstrak Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, termasuk di perairan Kalimantan Barat. Namun, maraknya penangkapan ikan tanpa izin mengancam ekosistem laut dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan memiliki peran utama dalam menegakkan hukum perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan dalam menangani kasus penangkapan ikan tanpa izin di Kalimantan Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan analisis terhadap praktik penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan telah meningkat berkat koordinasi yang baik antara PPNS Perikanan dengan TNI AL dan Polair. Namun, dalam proses penyidikan terdapat kendala seperti keterbatasan sanksi bagi pelaku asing, jumlah penyidik yang masih minim, serta maraknya penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom ikan dan trawl. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Meskipun terjadi peningkatan efektivitas penyidikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan dalam aspek regulasi, sumber daya manusia, fasilitas, serta kesadaran hukum masyarakat guna memastikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Kata kunci: PPNS Perikanan, penyidikan, efektivitas hukum, Kalimantan Barat.

TINJAUAN YURIDIS NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN FIDUSIA DI INDONESIA NIM. A1011211156, WULANDARI SEPTIANI KUSUMA DEWI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research aims to analyze the legal use of Non-Fungible Tokens (NFT) as an object of fiduciary guarantee in Indonesia. Along with technological developments at this time Blockchain technology presents innovations in the form of digital assets called Non-Fungible Tokens (NFT), which have unique characteristics. Non-Fungible Token (NFT) as an object of fiduciary guarantee can be associated with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and other laws and regulations. The purpose of this study is to determine and analyze whether Non-Fungible Tokens (NFT) can be used as an object of fiduciary guarantee in Indonesia by analyzing the legal basis that applies in the implementation of Non-Fungible Tokens (NFT) as an object of fiduciary guarantee. The research method used is a normative judicial research method which is descriptive in nature with a statutory and conceptual approach. This research is analyzed based on Indonesian laws and regulations and data sources come from literature study materials. The results of this study show that NFTs can be categorized as "objects" or "things" based on Article 1 paragraph 4 of Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee. This article defines what can be used as a fiduciary guarantee. With the fulfillment of several elements described in this article, it can be proven that NFTs qualify as objects that can be used as fiduciary guarantees. However, currently there is no specific legal basis that regulates Non-Fungible Tokens (NFTs) as a guarantee in Indonesia. Keywords : Non-Fungible Tokens (NFT), Fiduciary Guarantee, Blockchain, Copyright Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan Non-Fungible Token (NFT) sebagai sebuah objek jaminan fidusia di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini teknologi Blockchain menghadirkan inovasi dalam bentuk aset digital bernama Non-Fungible Token (NFT),yang mempunyai karakteristik unik. Non-Fungible Token (NFT) sebagai objek jaminan fidusia dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dapatkah Non-Fungible Token ( NFT) dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia dengan melakukan analisis terhadap dasar hukum yang berlaku dalam pelaksanaan Non-Fungible Token (NFT) sebagai objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuiridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep.Penelitian ini dianalisis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sumber data berasal dari bahan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa NFT dapat dikategorikan sebagai "objek" atau "benda" berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini mendefinisikan apa saja yang dapat dijadikan jaminan fidusia. Dengan terpenuhinya beberapa unsur-unsur yang diuraikan dalam pasal ini, dapat dibuktikan bahwa NFT memenuhi syarat sebagai objek yang dapat dijadikan jaminan fidusia. Namun,saat ini belum ada landasan hukum khusus yang mengatur Non-Fungible Token (NFT) sebagai sebuah jaminan di Indonesia. Kata Kunci : Non-Fungible Token (NFT), Jaminan Fidusia, Blockchain,Hak Cipta

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS PERBUATAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PASAL 1367 KUH PERDATA (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Ahmad Abdul Qodir Jaelani) NIM. A1011211186, FRANSISKUS XAPERIUS DEKORIS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Traffic accidents involving minors often raise legal issues, especially regarding responsibility for the losses incurred. Given that minors are not yet legally competent to be responsible for their own actions, the responsibility is transferred to parents based on the provisions of Article 1367 of the Civil Code. The formulation of the problem of this study is how is the application of Article 1367 of the Civil Code in determining parental responsibility for the actions of minors that cause losses?. This study uses a normative legal research method with library legal research conducted by examining library materials and secondary data only. This study uses a case approach and a statutory approach. In this study, three types of data were used, namely primary data, secondary data, and tertiary data. The method of data collection in this study was through literature studies, as well as secondary data collection in the form of legal materials. As well as analysis techniques are carried out by systematically searching for and compiling data obtained from the results of library or literature studies, documentation by organizing data into categories, describing them into units, synthesizing, compiling them into patterns, choosing which ones are important and which ones will be studied and making conclusions, so that they are easy to understand by yourself and others. The application of Article 1367 of the Civil Code in determining responsibility for the actions of minors that cause losses in traffic accidents confirms that minors are not yet able to carry out responsibility for their actions, so that responsibility will automatically shift in accordance with the provisions of Article 1367 of the Civil Code. And the responsibility of parents for the actions of minors that cause accidents is an obligation that must be carried out by parents for their children's actions. In the case of the accident caused by Ahmad Abdul Qodir Jaelani, Ahmad Dhani as a parent has carried out his responsibility by providing financial assistance and education costs to the victim's family. This is based on Ahmad Dhani's legal awareness and looking at the humanitarian side of the losses experienced by the victim. Keywords: Parental responsibility, minors, legal acts. Abstrak Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sering kali menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Mengingat anak di bawah umur belum cakap hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, maka tanggung jawab tersebut dialihkan kepada orang tua berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan Pasal 1367 KUH Perdata dalam menentukan tanggug jawab orang tua atas perbuatan anak di bawah umur yang menyebabkan kerugian?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder belaka. Penelitian ini mengguakan jenis pendekatan kasus dan pendekatan perundang- undangan Pada penelitian ini digunakan tiga jenis data yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, serta pengumpulan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Serta Teknik analisa dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka atau literatur, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penerapan Pasal 1367 KUH Perdata dalam menentukan tanggung jawab atas perbuatan anak dibawah umur yang menyebabkan kerugian dalam kecelakaan lalu lintas menegaskan bahwa anak yang masih di bawah umur belum mampu untuk melakukan tanggung jawab atas perbuatannya, sehingga tanggung jawab tersebut otomatis akan beralih sesuai dengan ketentuan pasal 1367 KUH Perdata. Serta Tanggung jawab orang tua atas perbuatan anak di bawah umur yang menyebabkan kecelakaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua atas perbuatan anaknya. Dalam kasus kecelakaan yang disebabkan oleh Ahmad Abdul Qodir Jaelani, Ahmaad Dhani selaku orang tua telah melakukan tanggung jawab dengan memberikan bantuan finansial dan biaya pendidikan kepada keluarga korban. Hal ini didasarkan pada kesadaran hukum Ahmad Dhani serta melihat dari sisi kemanusian atas kerugian yang dialami korban. Kata Kunci: Tanggung jawab orang tua, anak di bawah umur, perbuatan hukum.

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN (KIET FUN) PADA MASYARAKAT TIONGHOA HAKKA DI KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1011211127, VIVI CINTIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Kiet Fun is a traditional marriage ceremony in the Hakka Chinese community that is rich in symbolism and cultural values that are passed down from generation to generation reflecting the hope for life after marriage and respect for ancestors, but at this time in the implementation of the traditional marriage ceremony (kiet fun) there has been a shift that causes changes in its implementation. The formulation of the problem in this study is "What factors influence the shift of the Traditional Marriage Ceremony (Kiet Fun) in Hakka Chinese Community in Mempawah Hilir District, Mempawah Regency?". The purpose of this study is to determine the causal factors and consequences of the shift and to reveal the efforts of the Chairman of the Tri Dharma Foundation and Elders to the Hakka Chinese community towards cultural preservation. The research methodology used is empirical legal research method with descriptive analytical research nature. The shift that occurred in the implementation of the traditional marriage ceremony (kiet fun) is the replacement of wine in the offering items with soda drinks, no longer carrying out the hair combing ceremony, and violating the rules in the implementation of post-marriage (con sam caw). This shift can occur due to religious factors, educational factors and modernization factors. The consequences of violating customs can result in marriages that are not lasting, disharmonious to the difficulty of obtaining offspring. Efforts that can be made are to inform the younger generation that when carrying out a marriage using traditional ceremonies in accordance with the original provisions and explain the procedures and meaning of the ceremony. Keywords: Ceremony, Custom, KietFun, Chinese, Hakka Abstrak Kiet Fun merupakan upacara adat perkawinan dalam masyarakat Tionghoa Hakka yang kaya akan simbolisme dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun mencerminkan harapan akan kehidupan setelah perkawinan dan penghormatan terhadap leluhur, namun pada saat ini dalam pengimplementasian upacara adat perkawinan (kiet fun) telah terjadi pergeseran yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam pelaksanaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pergeseran Upacara Adat Perkawinan (Kiet Fun) pada masyarakat Tionghoa Hakka Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah?". Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan akibat dari pergeseran serta untuk mengungkapkan upaya Ketua Yayasan Tri Dharma dan Sesepuh kepada masyarakat Tionghoa Hakka terhadap pelestarian budaya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pergeseran yang terjadi pada pelaksanaan upacara adat perkawinan (kiet fun) yaitu penggantian arak dalam barang seserahan dengan minuman soda, tidak lagi melaksanakan upacara penyisiran rambut, dan melakukan pelanggaran aturan dalam pelaksanaan pasca pernikahan (con sam caw). Pergeseran ini dapat terjadi disebabkan oleh faktor agama, faktor pendidikan dan faktor modernisasi. Akibat apabila terjadi pelanggaran adat dapat mengakibatkan perkawinan yang dijalani tidak langgeng, tidak harmonis hingga pada sulit memperoleh keturunan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberitahukan kepada generasi muda agar saat melaksanakan perkawinan menggunakan upacara adat sesuai dengan ketentuan asli dan menjelaskan tentang tatacara dan makna pelaksanaan upacara adat ini terhadap kehidupan rumah tangga setelah perkawinan. Kata Kunci: Upacara, Adat, KietFun, Tionghoa, Hakka

WANPRESTASI PIHAK DISTRIBUTOR KEPADA MAIRU COFFEE ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BAHAN BAKU DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201128, KEVIN ALEXANDER
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to obtain data and information on the implementation of the goods delivery agreement between the Distributor and Mairu Coffee in Pontianak City, to reveal the factors causing the Distributor's default to Mairu Coffee for the delay in the delivery of raw materials in Pontianak City, to reveal the legal consequences of the Distributor's default to Mairu Coffee for the delay in the delivery of raw materials in Pontianak City and to reveal efforts that can be made by Mairu Coffee to the Distributor for the delay in the delivery of raw materials in Pontianak City. This study examines the Distributor's Default to Mairu Coffee for the Delay in the Delivery of Raw Materials in Pontianak City. The agreement made between the Distributor of raw materials and Mairu Coffee, which is located on Jalan M. Sohor, Gang Sederhana Number 2, Pontianak City, was made verbally because it was customary and had been going on for quite a long time, but was hampered by the delay in the delivery of goods, causing problems with the shortage of raw materials for customers. This caused problems between the Distributor and the owner of the Cafe. The results of the study show that the implementation of the goods delivery agreement between the Distributor and Mairu Coffee in Pontianak City has not been carried out as agreed because it turns out that the delivery of goods is not in accordance with what has been agreed, there are problems with delivery that is not on time and the goods delivered are not in accordance with the amount. That the factors causing the Distributor's default to Mairu Coffee for the delay in delivery of raw materials in Pontianak City are due to internal and external factors that occur where the internal causative factor is due to limited human resources so that they cannot fulfill orders on time and there are external factors, namely the goods needed come from outside so that there are weather constraints when shipping goods to West Kalimantan. That the legal consequences of the Distributor's default to Mairu Coffee for the delay in delivery of raw materials in Pontianak City will be sanctions for parties who deliberately commit acts of default based on the agreement made by the parties. That the efforts that can be made by Mairu Coffee to the Distributor for the delay in delivery of raw materials in Pontianak City are to negotiate and ask for clarity from the Distributor about the delay in delivery of goods, this is of course done through deliberation and consensus between the two parties. Suggestions for distributors are to improve logistics management and ensure the availability of raw materials to avoid delays in delivery. Keywords: Default, Delivery, Materials, Raw, Distributor ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi pelaksanaan perjanjian pengiriman barang antara Distributor kepada Mairu Coffee di Kota Pontianak, mengungkapkan faktor penyebab wanprestasi pihak Distributor kepada Mairu Coffee atas keterlambatan pengiriman bahan baku di Kota Pontianak, mengungkapkan akibat hukum wanprestasi pihak Distributor kepada Mairu Coffee atas keterlambatan pengiriman bahan baku di Kota Pontianak dan mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Mairu Coffee kepada pihak Distributor atas keterlambatan pengiriman bahan baku di Kota Pontianak. Penelitian ini mengkaji tentang Wanprestasi Pihak Distributor Kepada Mairu Coffee Atas Keterlambatan Pengiriman Bahan Baku Di Kota Pontianak. Perjanjian yang dilakukan antara Distributor bahan baku dengan pihak Mairu Coffee yang beralamat dijalan M. Sohor, Gang Sederhana Nomor 2 Kota Pontianak dilakukan dengan cara lisan dikarenakan telah terbiasa dan sudah berlangsung cukup lama, namun sempat terkendala dengan adanya keterlambatan pengiriman barang, sehingga menimbulkan permasalahan kekurangan bahan baku untuk pelanggan. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah antara Distributor dengan pemilik Caffee. Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pengiriman barang antara Distributor kepada Mairu Coffee di Kota Pontianak belum terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan karena ternyata pengiriman barang tidak sesuai dengan yang telah disepakati terdapat persoalan pengantaran yang tidak tepat waktu serta barang yang diantar tidak sesuai jumlahnya. Bahwa faktor penyebab wanprestasi pihak Distributor kepada Mairu Coffee atas keterlambatan pengiriman bahan baku di Kota Pontianak adalah dikarenakan faktor dari dalam serta dari luar yang terjadi di mana faktor penyebab dari dalam adalah karena keterbatasan sumber tenaga sehingga tidak dapat memenuhi pesanan tepat waktu serta adanya faktor dari luar yaitu barang yang diperlukan berasal dari luar sehingga terjadi kendala cuaca saat pengiriman barang ke Kalimantan Barat. Bahwa akibat hukum wanprestasi pihak Distributor kepada Mairu Coffee atas keterlambatan pengiriman bahan baku di Kota Pontianak akan adanya sanksi bagi pihak yang sengaja melakukan Tindakan wanprestasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Mairu Coffee kepada pihak Distributor atas keterlambatan pengiriman bahan baku di Kota Pontianak adalah dengan melakukan negosiasi serta meminta kejelasan pada Distributor tentang keterlambatan pengiriman barang, hal ini tentu saja dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak. Saran bagi distributor perlu meningkatkan manajemen logistik dan memastikan ketersediaan bahan baku agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman. Kata Kunci : Wanprestasi, Pengiriman, Bahan, Baku, Distributor

IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK NIM. A1011211249, GLORIA ANGGI RUMAPEA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pelaku biasanya berasal dari lingkungan terdekat korban. Pemerintah Indonesia mengeluarkan hukuman kebiri kimia untuk menanggulangi hal ini. Namun, terdapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pelaksanaan kebiri kimia, dengan alasan tidak sesuai dengan kode etik kedokteran dan kurang bukti dari efektivitas hukuman kebiri kimia. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan hukuman kebiri kimia, bagi terpidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah dijatuhi hukuman kebiri kimia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap dokter yang menolak melaksanakan eksekusi kebiri kimia dan dampaknya terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual untuk menganalisis masalah hukum penolakan dokter melaksanakan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen, mengkaji peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum analisis dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran deskriptif dan pemahaman mendalam terkait isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan dokter terhadap eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak mengarah pada hambatan pelaksanaan putusan hukum. Dokter menganggap kebiri kimia bertentangan dengan kode etik kedokteran, meskipun bertujuan untuk mencegah kejahatan berulang. Penolakan tersebut bisa dikategorikan sebagai obstrution of justice, jika memenuhi unsur Pasal 216 KUHP, yang masih membutuhkan sanksi yang jelas untuk memastikan pelaksanaan hukuman. Kesimpulan penelitian menunjukkan kendala pelaksanaan eksekusi kebiri kimia, terutama penolakan dokter karena bertentangan dengan kode etik kedokteran penolakan ini dapat dianggap sebagai obstruction of justice. Saran penelitian mencakup langkah administratif oleh jaksa, pemahaman hukum bagi dokter, serta perlunya informed consent dari terpidana untuk memastikan eksekusi kebiri kimia sesuai dengan prosedur dan hak terpidana terlindungi. Kata Kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Kebiri Kimia; Kode Etik Kedokteran. "ƒ ABSTRACT Sexual violence against children increases every year, and the perpetrators usually come from the victim's family or close environment. The Indonesian government issued a chemical castration punishment to tackle this issue. Unfortunately, there is a rejection from the Indonesian Medical Association (IDI) regarding the implementation of chemical castration, on the grounds that it is not in accordance with the medical code of ethics and lack of evidence of the effectiveness of chemical castration punishment. This results in the obstruction of the implementation of chemical castration punishment, for convicts of sexual violence against children who have been sentenced to chemical castration. The purpose of this study is to determine the legal implications of doctors who refuse to execute chemical castration and its impact on the implementation of decisions that have permanent legal force. This research uses a normative legal method with a case and conceptual approach to analyse the legal issues of doctors' refusal to execute chemical castration against perpetrators of sexual violence against children. The research data is obtained through document studies, reviewing regulations, court decisions, and legal literature. The analysis is carried out qualitatively to provide a descriptive picture and in-depth understanding of the issue. The results show that doctors' rejection of the execution of chemical castration against perpetrators of child sexual abuse leads to obstacles to the implementation of legal decisions. Doctors consider chemical castration to be against the medical code of ethics, even though it aims to prevent repeat crimes. The rejection can be categorised as obstruction of justice, if it fulfils the elements of Article 216 of the Criminal Code, which still requires clear sanctions to ensure the implementation of the sentence. The conclusion of the study shows the obstacles to the execution of chemical castration, especially the doctor's refusal because it is against the medical code of ethics, this refusal can be considered as obstruction of justice. Suggestions include administrative measures by prosecutors, legal understanding for doctors, and the need for informed consent from convicts to ensure the execution of chemical castration is in accordance with procedures and the rights of convicts are protected. Keywords: Sexual Violence Against Children; Chemical Castration; Code of Medical Ethics.

PELAKSANAAN PASAL 22 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Kecamatan Pontianak Barat) NIM. A1011211104, YULITA OLIVIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Arrangement and empowerment of street vendors (PKL) is one of the important issues in city development, including in Pontianak City. One of the efforts made by the local government in dealing with this problem is by enacting Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors. This study aims to analyze the implementation of the obligations regulated in the regional regulation, as well as solutions that can be applied in order to increase the effectiveness of the implementation of the policy through a communication approach and revision of existing regulations. This study uses a qualitative method with a case study of the implementation of the policy in the field. The results of the study show that although the regional regulation has provided clear guidelines regarding the rights and obligations of street vendors, there are several challenges in its implementation, such as the lack of socialization and sufficient understanding from street vendors and limited supporting arrangement facilities. The proposed solutions include improving communication between the government and street vendors, as well as revising several aspects of the regional regulation that are still considered ineffective. It is hoped that the results of this study can contribute to improving policies related to the arrangement and empowerment of street vendors in Pontianak City. Keywords: Street Vendors, Regional Regulations, Obligations Abstrak Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu isu ya dalam pengembangan kota, termasuk di Kota Pontianak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ini adalah dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam peraturan daerah tersebut, serta solusi yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut melalui pendekatan komunikasi dan revisi terhadap regulasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan daerah tersebut telah memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban PKL, namun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang cukup dari PKL serta terbatasnya fasilitas penataan yang mendukung. Solusi yang diusulkan antara lain melalui peningkatan komunikasi antara pemerintah dan PKL, serta revisi terhadap beberapa aspek dalam peraturan daerah yang masih dirasa kurang efektif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan kebijakan terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pontianak. Kata Kunci : PKL, Peraturan Daerah, Kewajiban

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA