Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG NIM. A1011211235, RAGIL DHEAN GANESA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Fenomena pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural ke luar negeri terus meningkat seiring dengan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri dan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri demi perbaikan ekonomi. Namun, keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi ini justru menempatkan para pekerja migran dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, bahkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kondisi ini diperburuk oleh tidak adanya perlindungan hukum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap pekerja non-prosedural, sehingga sering kali mereka luput dari pengawasan dan perlindungan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat dan telah diberikan negara kepada pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban TPPO. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji sumber hukum primer dan sekunder, serta menganalisis instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta hukum internasional seperti Konvensi ILO No. 143 dan ICMW 1990. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UU PPMI, pekerja migran non-prosedural tetap berhak atas perlindungan hukum berdasarkan prinsip non-diskriminasi dan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak asasi seluruh warga negara. Berdasarkan analisis yang dilakukan, negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban TPPO, baik yang berangkat secara prosedural maupun non-prosedural. Perlindungan yang dimaksud mencakup pencegahan, penindakan terhadap pelaku, dan pemulihan korban melalui bantuan hukum, medis, psikologis, dan reintegrasi sosial. Peran institusi seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta aparat penegak hukum sangat penting dalam memastikan pelindungan berjalan optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hukum yang progresif dan kolaboratif antara instrumen nasional dan internasional sangat diperlukan untuk menjawab kompleksitas perlindungan hukum bagi pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban perdagangan orang. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan, pemberdayaan hukum, dan pendidikan bagi calon pekerja migran agar tidak terjerumus ke dalam jalur keberangkatan ilegal yang membahayakan hak dan keselamatan mereka. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Non-Prosedural, Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusia "ƒ ABSTRACT The phenomenon of Indonesian migrant workers departing abroad through non-procedural channels continues to increase in line with limited domestic employment opportunities and strong public interest in working overseas for economic improvement. However, this unofficial migration path places workers in highly vulnerable positions, exposing them to exploitation, abuse, and even human trafficking. The situation is exacerbated by the absence of explicit legal protection in Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers for non-procedural workers, resulting in their frequent exclusion from state monitoring and protection mechanisms. This study aims to analyze the forms of legal protection that can and have been provided by the state to non-procedural Indonesian migrant workers who fall victim to human trafficking. The research uses a normative juridical method with a qualitative approach, examining primary and secondary legal sources, and analyzing both national legal instruments such as Law No. 18 of 2017 and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, as well as international instruments such as ILO Convention No. 143 and the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW). The findings reveal that although non-procedural migrant workers are not explicitly regulated under the Indonesian Migrant Worker Protection Law, they are still entitled to legal protection under the principles of non-discrimination and the constitutional obligation of the state to uphold the human rights of all citizens. Based on the analysis, the state remains obliged to provide protection to victims of human trafficking, regardless of whether their migration was procedural or non-procedural. This protection includes prevention, prosecution of perpetrators, and victim recovery through legal, medical, psychological, and social reintegration assistance. Institutions such as BP2MI, the Ministry of Foreign Affairs, and law enforcement agencies play crucial roles in ensuring the effective implementation of protection measures. The study concludes that a progressive and collaborative legal approach integrating national and international instruments is essential to address the complex legal protection needs of non-procedural migrant workers who become victims of trafficking. Furthermore, the research emphasizes the importance of enhanced supervision, legal empowerment, and education for prospective migrant workers to prevent illegal migration routes that endanger their rights and safety. Keywords: Legal Protection, Non-Procedural Migrant Workers, Human Trafficking, Human Rights

WANPRESTASI CV. ZONA MULTIMEDIA TERHADAP CV. ZANZIBAR RAYA UTAMA DALAM PERJANJIAN SEWA MEDIA REKLAME BILLBOARD DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211194, MUHAMMAD RAIHAN ARRAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perjanjian sewa sewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan ketentuan mengenai sewa sewa. Pasal 1548 KUHPerdata menjelaskan bahwa sewa adalah suatu persetujuan di mana satu pihak berkomitmen untuk memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lainnya selama jangka waktu tertentu, dengan pembayaran harga yang disepakati. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketimpangan dalam perjanjian sewa menyewa. Ketimpangan tersebut dapat berupa debitur atau penyewa yang tidak memenuhi kewajiban, terlambat dalam memenuhi kewajiban, atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis lebih lanjut mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa antara CV. Zona Multimedia dan CV. Zanzibar Raya Utama terkait sewa billboard di Kota Pontianak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field study) yang dilakukan di lokasi CV. Zona Multimedia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat wanprestasi yang terjadi antara CV. Zona Multimedia dan CV. Zanzibar Raya Utama. Kasus wanprestasi yang ditemukan antara lain keterlambatan pembayaran sewa, kerusakan pada billboard, dan pelanggaran ketentuan penggunaan billboard. Penyelesaian kasus-kasus wanprestasi ini dilakukan melalui keterlambatan pembayaran denda, serta negosiasi antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan terbaik tanpa harus melalui jalur hukum. Kata Kunci: Pejanjian, Sewa-menyewa, Wanprestasi. ABSTRACT The lease agreement is a form of contract regulated by the Civil Code (KUHPerdata), which provides provisions regarding leasing. Article 1548 of the Civil Code states that leasing is an agreement in which one party commits to providing enjoyment of a property to another party for a specified period, in exchange for a mutually agreed payment. However, in practice, imbalances often occur in lease agreements. These imbalances may include the debtor or lessee failing to fulfill obligations, being late in fulfilling obligations, or not meeting obligations as stipulated in the agreement. In this study, the researcher aims to further analyze the resolution of default (wanprestasi) in the lease agreement between CV. Zona Multimedia and CV. Zanzibar Raya Utama concerning the leasing of billboards in Pontianak City. The type of research conducted is field research carried out at the location of CV. Zona Multimedia. This study is descriptive-analytical in nature, employing an empirical legal approach. The data sources used in this research include primary and secondary data, with data collection techniques involving interviews, observations, documentation, and data analysis. Based on the results and analysis of the research, it can be concluded that instances of default have occurred between CV. Zona Multimedia and CV. Zanzibar Raya Utama. The identified cases of default include delays in rental payments, damage to the billboard, and violations of the billboard usage terms. The resolution of these default cases is achieved through the imposition of late payment penalties and negotiations between both parties to reach the best agreement without resorting to legal proceedings. Keywords: Agreement, Lease, Wanprestati

IMPLEMENTASI PENGENAAN SUKU BUNGA PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI NIM. A1012181122, JEKITAN CH. SUA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Sejak terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, maka dalam menyalurkan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Pengurus, dalam rentang suku bunga yang disetujui oleh Rapat Anggota dan suku bunga pinjaman paling tinggi 24% (dua puluh empat persen) per tahun. Namun faktanya, masih ada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak yang mengenakan suku bunga pinjaman sebesar 20% per bulan kepada anggotanya dan masyarakat, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan penyebab Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak belum mengimplementasikan pengenaan suku bunga pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak. Melalui jenis penelitian yuridis sosiologis, jenis data primer dan sekunder dan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta menggunakan metode analisis data kualitatif, serta populasi, adapun yang menjadi populasi, Kepala Dinas Koperasi, usaha mikro dan perdagangan Kota Pontianak, dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam di Kota Pontianak, kemudian sampel penelitian, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam di Kota Pontianak sebanyak 6 (enam) orang dari 6 Koperasi, maka diperoleh kesimpulan bahwa jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak yang mengenakan suku bunga pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebanyak 6 (enam) Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yaitu KSP Tumbur, KSP Simataraja, KSP Mekar Jaya, KSP Maduma, KSP Mitra Usaha, dan KSP Bina Usaha. Suku bunga pinjaman yang diberikan kepada anggota dan masyarakat sebesar 20% per bulan dengan sistem angsuran atau cicilan dibayar setiap hari dan belum termasuk biaya administrasi sebesar 10% dari pinjaman. Penyebab Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak belum mengimplementasikan pengenaan suku bunga pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dikarenakan tidak adanya pengawasan dan tindakan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) maupun Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, baik pengawasan maupun penjatuhan sanksi administratif terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak yang belum mengimplementasikan pengenaan suku bunga pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi belum pernah dilakukan. Kata Kunci : Implementasi, Suku Bunga, Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam. Abstrak Since the issuance of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives, in distributing loans, Savings and Loan Cooperatives and Savings and Loan Units of Cooperatives set loan interest rates, the amount of which is determined by the Management Meeting, within the range of interest rates approved by the Members Meeting and the highest loan interest rate is 24% (twenty four percent) per year. However, in fact, there are still Savings and Loan Cooperatives (KSP) in Pontianak City that charge a loan interest rate of 20% per month to their members and the community, so that it is not in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives. Meanwhile, the purpose of this study is to reveal the reasons why Savings and Loan Cooperatives (KSP) in Pontianak City have not implemented the imposition of loan interest rates based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives and the efforts made by the Cooperatives, Micro Enterprises and Trade Service of Pontianak City towards Savings and Loan Cooperatives (KSP) in Pontianak City that have not implemented the imposition of loan interest rates based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives. Through the type of sociological legal research, the type of primary and secondary data and the method of data collection through literature studies and interviews, and using qualitative data analysis methods, it was concluded that the number of Savings and Loan Cooperatives (KSP) in Pontianak City that charge loan interest rates that are not in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives as many as 6 (six) Savings and Loan Cooperatives (KSP), namely KSP Tumbur, KSP Simataraja, KSP Mekar Jaya, KSP Maduma, KSP Mitra Usaha, and KSP Bina Usaha. The loan interest rate given to members and the community is 20% per month with an installment system or installments paid every day and does not include an administration fee of 10% of the loan. The reason why Savings and Loan Cooperatives (KSP) in Pontianak City have not implemented the imposition of loan interest rates based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives is due to the lack of supervision and action from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia, the Regional Indonesian Cooperative Council (DEKOPINDA) and the Cooperative, Micro Business and Trade Service in the Province and Regency/City. Efforts made by the Cooperative, Micro Business and Trade Service of Pontianak City, both supervision and imposition of administrative sanctions against Savings and Loan Cooperatives (KSP) in Pontianak City that have not implemented the imposition of loan interest rates based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives have never been carried out. Keywords: Implementation, Interest Rates, Loans, Savings and Loan Cooperatives.

PERLINDUNGAN DRIVER OJEK ONLINE DALAM MENDAPATKAN ORDERAN FIKTIF PADA APLIKASI PENGANTARAN MAKANAN DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1011181113, HASBI AMBIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to explore more deeply into consumer protection, especially in the context of online motorcycle taxi drivers against fictitious orders on food delivery applications. By identifying existing problems and potential solutions, it is hoped that it can contribute to improving a fairer and more efficient system, both for consumers and service providers. The type of research used in answering the problems in the discussion of this thesis is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data as basic materials for research by conducting searches for regulations and literature related to the problems being studied. Law enforcement officers are expected to be able to follow up on reports of fictitious orders seriously and quickly, and conduct digital forensic-based investigations if possible. Socialization about rights and reporting mechanisms also needs to be provided to drivers so that they do not feel alone in facing losses. Keywords: Online motorcycle taxi, fake orders, consumer protection Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks pengemudi ojek online terhadap orderan fiktif pada aplikasi pengantaran makanan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada serta potensi solusi, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan sistem yang lebih adil dan lebih efisien, baik untuk konsumen maupun penyedia layanan. Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menindaklanjuti laporan order fiktif secara serius dan cepat, serta melakukan penyelidikan berbasis digital forensik jika memungkinkan. Sosialisasi tentang hak dan mekanisme pelaporan juga perlu diberikan kepada para driver agar mereka tidak merasa sendirian menghadapi kerugian. Kata kunci: Ojek online, Order Fikif, Perlindungan konsumen

PELAKSANAAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI JALAN DAYA NASIONAL PONTIANAK) NIM. A1011191304, MUHAMMAD FARHAN BAGUS PRASETYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Street Vendors are business actors who carry out trading activities using movable or immovable business facilities, using city infrastructure, social facilities, public facilities, land and buildings owned by the government and/or private sector that are temporary/non-permanent. Arrangement and Empowerment of Street Vendors is an effort made by the regional government through the determination of fostered locations to determine, move, organize and eliminate locations by paying attention to public interests, social, aesthetics, health, economy, security, order, environmental cleanliness and in accordance with laws and regulations so that they are able to grow and develop both the quality and quantity of their businesses. The formulation of the problem in this thesis is "How is the Implementation of Arrangement and Empowerment of Street Vendors on Jalan Daya Nasional Pontianak According to Articles 8 and 9 of Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors?" So the purpose of writing this thesis is to find out and analyze the implementation of the arrangement and empowerment of street vendors on Jalan Daya Nasional Pontianak according to Articles 8 and 9 of the Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning the arrangement and empowerment of street vendors. The research method used in this study is an empirical method. The nature of this research is descriptive analysis. The sampling method used is Probability Sampling. The author took samples from the Pontianak City Cooperatives, Micro Enterprises and Trade Service (DISKUMDAG) and Street Vendors on Jalan Daya Nasional. The results of the study show that the Implementation of Articles 8 and 9 of Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors on Jalan Daya Nasional Pontianak has not been running effectively as it should, this is due to several supporting factors such as minimal coordination between parties related to the regional regulation, the socialization provided by the relevant agencies is not evenly distributed to street vendors which causes a lack of understanding and legal awareness of street vendors regarding their rights and obligations under the regional regulation and weak law enforcement. Keywords: Arrangement, Empowerment and Street Vendors. Abstrak Pedagang Kaki Lima Adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah "Bagaimana Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di jalan Daya Nasional Pontianak Menurut Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?". Tujuan penulisan skripsi ini untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di jalan Daya Nasional Pontianak Menurut Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah Probability Sampling. Penulis mengambil sampel pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan (DISKUMDAG) Kota Pontianak dan Para Pedagang Kaki Lima di Jalan Daya Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pasal 8 Dan 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Daya Nasional Pontianak belum berjalan secara efektif sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor penunjang seperti minimnya koordinasi antara pihak yang berkaitan dengan peraturan daerah tersebut, sosialisasi yang diberikan oleh oleh instansi terkait tidak merata kepada para pedagang kaki lima yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum pedagang kaki lima terkait hak dan kewajiban mereka pada peraturan daerah tersebut serta lemahnya penegakan hukum yang diberikan. Kata Kunci: Penataan, Pemberdayaan Dan Pedagang Kaki Lima.

STUDI KOMPARATIF PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENSIONAL NIM. A1011181126, MUHAMMAD ZULFI ANSHARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pendaftaran hak tanggungan secara konvensional dilaksanakan langsung di kantor pertanahan, namun dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Elektronik, pendaftaran hak tanggungan dilaksanakan menggunakan sistem hak tanggungan elektronik (Sistem HT-el). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini mengenai perbandingan dalam proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dan konvensional. Rumusan masalah pada penelitian skripsi ini adalah "Bagaimana Perbandingan Pada Proses Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik dan Konvensional?". Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, kemudian bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah bahan hukum terkumpul, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pendaftaran hak tanggungan elektronik dan konvensional, megindentifikasi persamaan dan perbedaan, serta mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada kedua proses pendaftaran hak tanggungan. Hasil penelitian yang dicapai adalah proses pendaftaran hak tanggungan secara konvensional yang dilaksanakan di kantor pertanahan mengalami perubahan dan bertransisi kepada proses elektronik sehingga pendaftaran hak tanggungan dilaksanakan menggunakan aplikasi mitra kerja pada sistem HT-el yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kemudian komparasi yang dilaksanakan menghasilkan beberapa poin penting, yang pertama tentang persamaan dan perbedaan pada kedua proses, yaitu persamaan pada prosedur pemberian hak tanggungan (APHT), sedangkan perbedaannya adalah pada tata cara pendaftaran, peranan dan keterlibatan PPAT dan Kreditor, penyerahan dan bentuk berkas persyaratan pendaftaran hak tanggungan, jangka waku pendaftaran hak tanggungan, dan bentuk sertipikat hak tanggungan. Selanjutnya mengenai kelebihan pendaftaran hak tanggungan elektronik, yaitu kemudahan dalam proses pendaftaran, ketepatan waktu, dan minimalisir praktik pungutan liar. Sedangkan kelebihan pendaftaran hak tanggungan konvensional yaitu proses pendaftaran tidak bertahap-tahap. Yang terakhir mengenai kekurangan pendaftaran hak tanggungan elektronik yaitu sistem HT-el sering error atau website maintenance, jangka waktu koreksi berkas persyaratan, kekosongan hukum berkaitan dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan, dan peranan para pihak yang terbagi. Sedangkan kekurangan pendaftaran hak tanggungan konvensional yaitu jangka waktu pendaftaran yang lamban, tidak praktis, dan inefektif. Kata Kunci: Hak-Tanggungan, Pendaftaran, Konvensional, Elektronik, Komparasi. ABSTRACT The registration of mortgage rights (Hak Tanggungan) was carried out with conventional way directly at the land office. However, with the implementation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning concerning Integrated Electronic Mortgage Rights Services, the registration of mortgage rights is now conducted using the electronic mortgage rights system (HT-el System). The issue raised in this research concerns the comparison between the electronic and conventional processes of mortgage rights registration. The problem written in the problem formulation in this research is: "How does the registration process of mortgage rights compare between the electronic and conventional methods?" The methodology used in this study is normative juridical, with conceptual and statutory approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials. Then, the legal materials is analyzed using qualitative analysis techniques, which are then described descriptively. This study aims to explain the procedures for both conventional and electronic registration of mortgage rights, identify the similarities and differences of the both the electronic and conventional process, and identify the advantages and disadvantages of both the electronic and conventional process of the registration of mortgage rights. The results of the research indicate that the conventional process of registering mortgage rights at the land office has undergone changes and is transitioning to an electronic process. As a result, the registration of mortgage rights is now carried out using a partner application within the HT-el system provided by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning. A comparison of both processes yielded several key points. First, regarding the similarities and differences: the similarity lies in the procedure for granting mortgage rights (Deed of Granting of Mortgage Rights) while the differences include the registration procedures, the roles and involvement of Land Deed Officials (PPAT) and creditors, the submission and format of the required registration documents, the time frame for mortgage rights registration, and the format of the mortgage rights certificate. The advantages of electronic mortgage rights registration include ease of registration, time efficiency, and a reduction in illegal levies. On the other hand, the advantage of conventional mortgage rights registration is that the process does not occur in multiple stages. The disadvantages of electronic mortgage rights registration include frequent system errors or website maintenance, the time required to correct submission documents, a legal vacuum concerning Article 10 paragraph (3) of the Mortgage Rights Law, and the divided roles of the involved parties. Meanwhile, the drawbacks of conventional mortgage rights registration are the slow registration process, impracticality, and inefficiency. Keywords: Mortgage Rights, Registration, Conventional, Electronic, Comparison.

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KETIDAKHADIRAN PEMOHON DALAM MEDIASI (Studi Kasus Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk) NIM. A1011211019, NADEA FEBIZKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research aims to examine and analyze the judge"™s legal considerations in a decision that declared a lawsuit inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard) due to the Petitioner"™s absence in the mediation process, despite being represented by legal counsel. The research problem raised is whether the judge"™s consideration of the Petitioner"™s absence in mediation, although represented by legal counsel, can serve as a legal basis to declare the lawsuit inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard) under the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 on Mediation Procedures in Court. This study focuses on Decision Number 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk of the Pontianak Religious Court. The research method employed is normative juridical, using a descriptive-analytical type of research. The approaches applied include the statute approach and the case approach. Sources of legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation and court decisions, secondary legal materials such as doctrines and legal literature, and tertiary legal materials such as legal dictionaries and encyclopedias. Legal materials were collected through library research and analyzed using a descriptive-qualitative method to obtain systematic conclusions. The results show that the judge"™s legal considerations in Decision Number 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk placed greater emphasis on legal certainty in a formalistic manner, by declaring the Petitioner to be acting in bad faith for not attending mediation in person, even though the Petitioner was represented by a legitimate attorney. The judge ignored the provisions of Article 18 paragraphs (3) and (4) of PERMA Number 1 of 2016, which allow legal counsel to represent a party who is lawfully unable to attend, provided that they carry a special power of attorney granting full authority. This condition indicates that the judge did not balance the principle of legal certainty with the principles of justice and legal benefit, thereby creating legal uncertainty and procedural injustice for the Petitioner. Keyword : Legal-Considerations, Mediation, Niet Ontvankelijke Verklaard Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Pemohon tidak hadir secara langsung dalam proses mediasi, meskipun telah diwakili oleh kuasa hukumnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hukum hakim terhadap ketidakhadiran Pemohon dalam mediasi, meskipun diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Studi ini difokuskan pada Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk di Pengadilan Agama Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk lebih menekankan pada aspek kepastian hukum secara formalistik, dengan menyatakan Pemohon tidak beritikad baik karena tidak hadir langsung dalam mediasi meskipun telah diwakili kuasa hukum yang sah. Hakim mengabaikan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur bahwa kuasa hukum dapat mewakili pihak yang berhalangan hadir sepanjang membawa surat kuasa khusus dengan kewenangan penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa hakim tidak menyeimbangkan asas kepastian hukum dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan prosedural bagi Pemohon. Kata Kunci : Pertimbangan, Mediasi, Niet Ontvanlijke Verklaard

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN SUBJEK HUKUM PERDATA TERHADAP KONTRAK YANG DIBUAT DENGAN BANTUAN KECERDASAN BUATAN DI INDONESIA NIM. A1011211162, MUHAMMAD SALMAN ALFARISI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research examines the legal problem concerning the uncertainty of civil liability for contracts created with the assistance of artificial intelligence (AI) in Indonesia. As the adoption of AI in automating legal document drafting increases, issues arise regarding the validity and allocation of responsibility when errors or losses occur. The research question is: what is the form of civil liability for contracts drafted with AI assistance? This study aims to analyze the legal certainty of the legality and validity of AI-based contracts under Indonesian positive law, and to identify the forms of liability for the parties involved"”whether users, developers, or AI platform providers"”in the event of a breach of contract or tortious acts originating from the AI system. The research method employed is normative juridical, applying a statutory approach and a conceptual approach. Primary data includes relevant legislation such as the Indonesian Civil Code, the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, and the Personal Data Protection (PDP) Law. Secondary data was obtained through a literature review of books, scientific journals, and literature discussing contract law, legal tech, and AI. All collected data were analyzed qualitatively using deductive logic to draw systematic conclusions regarding the legal issues discussed. The findings indicate that AI currently only functions as a technical aid, not as an independent legal subject. The validity of contracts it generates still depends on the fulfillment of the subjective and objective requirements in Article 1320 of the Civil Code, particularly the free will and consent of the human parties involved. Civil liability for any resulting losses cannot be imposed on the AI itself but is instead transferred to the associated human legal subjects, such as the user, developer, or service provider, based on principles of product liability and tort (Article 1365 of the Civil Code). However, the absence of specific regulations on AI creates a legal vacuum, necessitating the establishment of special regulations to provide legal certainty. Keywords: civil law, contract, artificial intelligence, liability, AI regulation Abstrak Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum mengenai ketidakpastian pertanggungjawaban perdata atas kontrak yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Seiring meningkatnya adopsi AI dalam otomatisasi penyusunan dokumen hukum, timbul problematika terkait keabsahan dan alokasi tanggung jawab ketika terjadi kesalahan atau kerugian. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum perdata terhadap kontrak yang disusun dengan bantuan AI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum terkait legalitas dan keabsahan kontrak berbasis AI menurut hukum positif Indonesia, serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban para pihak"”baik pengguna, pengembang, maupun penyedia platform AI"”ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang bersumber dari sistem AI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang membahas hukum kontrak, legal tech, dan AI. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan logika deduktif untuk menarik kesimpulan yang sistematis mengenai isu hukum yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI saat ini hanya berkedudukan sebagai alat bantu teknis, bukan subjek hukum mandiri. Keabsahan kontrak yang dihasilkannya tetap bergantung pada pemenuhan syarat subjektif dan objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama adanya kehendak bebas dan kesepakatan dari para pihak manusia yang terlibat. Pertanggungjawaban hukum perdata atas kerugian yang timbul tidak dapat dibebankan kepada AI, melainkan dialihkan kepada subjek hukum manusia yang terkait, seperti pengguna, pengembang, atau penyedia layanan, berdasarkan prinsip tanggung jawab atas alat atau produk (product liability) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Namun, kekosongan regulasi spesifik mengenai AI menciptakan celah hukum, sehingga diperlukan pembentukan peraturan khusus untuk memberikan kepastian hukum. Kata Kunci: hukum perdata, kontrak, kecerdasan buatan, liabilitas, regulasi AI

PERAN KONSULER INDONESIA DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP MIGRAN PEREMPUAN DI ARAB SAUDI: PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1963 NIM. A1011181178, SITI ANNISA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Indonesian female migrant workers in Saudi Arabia face high vulnerability to various forms of violence and discrimination. This situation is exacerbated by the dominant Kafalah system, deep-rooted patriarchal culture, and limited access to adequate legal protection mechanisms. This research specifically aims to comprehensively analyze the role and effectiveness of Indonesian consular functions in Saudi Arabia in handling cases of violence experienced by female migrant workers, using the 1963 Vienna Convention on Consular Relations as the primary perspectival basis. To achieve this objective, this research employs a normative juridical research method. The main approaches utilized are the statute approach, focusing on the analysis of the 1963 Vienna Convention and relevant national laws concerning migrant worker protection, and the conceptual approach to understand key concepts such as protective diplomacy and consular functions. The research findings reveal that Indonesian consular representatives in Saudi Arabia, namely the Indonesian Embassy in Riyadh and the Indonesian Consulate General in Jeddah, have principally performed various protection functions as mandated by the 1963 Vienna Convention, such as providing shelter, legal assistance, and repatriation facilitation. Nevertheless, the implementation of these roles encounters significant obstacles. The primary identified constraints include limited human and budgetary resources at the representative offices; the absence of a crucial Mandatory Consular Notification (MCN) agreement between Indonesia and Saudi Arabia for the notification of detained Indonesian nationals; the complexity and lack of impartiality of the Saudi Arabian legal system towards female migrant workers; and the low level of legal literacy and rights awareness among the migrant workers themselves. Keywords: Consular Role, Migrant Workers, Violence, Vienna Convention, Protection Abstrak Pekerja migran perempuan Indonesia di Arab Saudi menghadapi kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kondisi ini diperburuk oleh sistem Kafalah yang dominan, budaya patriarki yang mengakar, serta terbatasnya akses terhadap mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran dan efektivitas fungsi konsuler Indonesia di Arab Saudi dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa pekerja migran perempuan, dengan menggunakan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler sebagai landasan perspektif utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang difokuskan pada analisis terhadap Konvensi Wina 1963 dan peraturan perundang-undangan nasional terkait perlindungan pekerja migran, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep-konsep kunci seperti diplomasi perlindungan dan fungsi konsuler. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perwakilan konsuler Indonesia di Arab Saudi, yaitu KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, pada dasarnya telah menjalankan berbagai fungsi perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Wina 1963, seperti penyediaan shelter, pendampingan hukum, dan fasilitasi repatriasi. Meskipun demikian, implementasi peran tersebut dihadapkan pada berbagai kendala signifikan. Kendala-kendala utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di kantor perwakilan, belum adanya perjanjian Mandatory Consular Notification (MCN) antara Indonesia dan Arab Saudi yang krusial untuk notifikasi penahanan WNI, kompleksitas dan ketidakberpihakan sistem hukum Arab Saudi terhadap pekerja migran perempuan, serta rendahnya tingkat literasi hukum dan kesadaran akan hak di kalangan pekerja migran itu sendiri. Kata Kunci: Peran Konsuler, Pekerja Migran, Kekerasan, Konvensi Wina, Perlindungan

BECARE (PERCERAIAN) ANTARA SUAMI ISTERI MENURUT MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA KOREK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011191263, ALAM PRIMA YUDISTIRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The Dayak Kanayatn Indigenous Community adheres to the provisions of customary law that apply as a guide in regulating the social life of its community, one of which is the Customary Divorce. Customary divorce in Korek Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency is still carried out until now and has been carried out from generation to generation and inherited from the ancestors of the Dayak Kanayatn tribe. At present, there have been changes in customary materials in the settlement of Dayak Kanayatn customary divorce in Korek Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency due to the development of the increasingly advanced life of its community. The formulation of the problem is "How are the Changes in Customary Materials in Divorce Settlement in the Dayak Kanayatn Community in Korek Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency?". The purpose of this study is to obtain data and information regarding changes in customary materials in the implementation of divorce, to reveal the factors that influence changes in customary materials in divorce settlement, legal consequences and legal remedies in the Dayak Kanayatn community in Korek Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency. The research method employed was an empirical study, describing the situation as it existed at the time of the study and then analyzing it to draw conclusions. The descriptive approach provided a concrete picture of the situation or phenomenon of the research object, with the aim of solving problems based on collected and apparent facts, which were then analyzed to draw conclusions. The results of the study indicate that customary material in the customary divorce settlement of the Dayak Kanayatn tribe in Korek Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency has undergone changes due to economic factors and modernization. The legal consequences for couples who divorce their partners in the Dayak Kanayatn indigenous community in Korek Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency are the imposition of customary legal sanctions, namely eight tahil (eight tahil) referred to as "eight tahil tangah bakapala siam, panarajutn jampa/banyanyi, batanyik tajo, one pig." The customary chief continues to enforce the prevailing customary provisions and preserves the customs to prevent them from disappearing or becoming extinct, and to maintain their adaptability to changing times. Keywords: Dayak Kanayatn, Customary Law, Divorce Customs. Abstrak Masyarakat Adat Dayak Kanayatn berpedoman pada ketentuan hukum adat yang berlaku sebagai panduan dalam mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakatnya salah satunya adalah Adat Perceraian. Perceraian adat di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih dilaksanakan hingga masa sekarang dan telah dilaksanakan turun temurun dan diwariskan dari nenek moyang masyarakat suku Dayak Kanayatn. Pada saat ini telah mengalami perubahan pada materi adat dalam penyelesaian perceraian adat Dayak Kanayatn di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dikarenakan perkembangan kehidupan masyarakatnya yang semakin maju. Adapun rumusan masalah "Bagaimana Perubahan Materi Adat Dalam Penyelesaian Perceraian Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya?". Adapun tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi, tata cara, akibat hukum dan upaya hukum mengenai perubahan materi adat dalam pelaksanaan perceraian pada masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Adapun jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dan kemudian menganalisa hingga menarik kesimpulan dan jenis pendekatan menggunakan pendekatan Deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara nyata mengenai sesuatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul dan tampak sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa materi adat dalam penyelesaian perceraian adat suku Dayak Kanayatn di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan moderenisasi. Akibat hukum yang diberikan kepada pasangan suami istri yang menceraikan pasangannya pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya akan dikenai sanksi hukum adat yaitu 8 Tahil disebut "Delapan tahil tangah bakapala siam, panarajutn jampa/banyanyi, batanyik tajo, babi satu ekor". Kepala Adat tetap melaksanakan ketentuan adat yang berlaku serta dapat melestarikan adat istiadat agar tidak hilang atau punah dan adat tetap bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kata Kunci: Dayak Kanayatn, Hukum Adat, Adat Perceraian.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA