Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (studi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Pontianak Barat) NIM. A1011211123, ANNISA ALFIANI AHLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have a crucial role in supporting national economic growth, creating jobs, and improving people's welfare. In facing the challenges of globalization and the ever-growing digitalization era, MSMEs are required to be able to adapt and increase their competitiveness. Therefore, support from local governments is very important in creating a conducive and sustainable business ecosystem. This study aims to analyze the role of local governments in supporting the development of MSMEs, especially in Pontianak City, through policies, provision of facilities, guidance programs, and empowerment of business actors. The main The research used a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, documentation studies, and field observations. The results of the study show that the policies that have been implemented have a positive impact on the growth and strengthening of MSME capacity, such as through training, marketing facilitation, and ease of licensing. There are still various challenges that must be faced, including limited access to capital, low digital literacy, and lack of integration between stakeholders. This study emphasizes the importance of collaboration between government, business actors, financial institutions, and the private sector in building a more inclusive and sustainability-oriented empowerment strategy. Keywords : Micro Small and Medium enterprises, Electronic System, local government Abstrak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digitalisasi yang terus berkembang, UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan UMKM, khususnya di Kota Pontianak, melalui kebijakan, penyediaan fasilitas, program bimbingan, serta pemberdayaan pelaku usaha. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diterapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan penguatan kapasitas UMKM, seperti melalui pelatihan, fasilitasi pemasaran, serta kemudahan perizinan. Masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, antara lain keterbatasan akses terhadap permodalan, rendahnya literasi digital, serta kurangnya integrasi antar-stakeholder. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam membangun strategi pemberdayaan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan. Kata kunci : Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Sistem Elektronik, Pemerintah Daerah

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM NOMOR 6/Pdt.P/2023/PN Mgg TENTANG PENCATATAN KEMATIAN YANG SUDAH LAMPAU NIM. A1012181251, FARIDZKI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Namun dalam praktiknya, masih terdapat peristiwa kematian yang tidak tercatat secara resmi akibat keterlambatan pelaporan, seperti dalam kasus kematian Antje Sinubu yang terjadi tahun 1944 namun baru diajukan pencatatannya ke pengadilan tahun 2023. Permasalahan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pencatatan kematian yang sudah lampau melebihi tenggat waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis penetapan hakim dalam perkara tersebut dan akibat hukumnya terhadap administrasi kependudukan serta kepastian hukum bagi ahli waris. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus putusan hakim Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgg. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pencatatan kematian lampau, hakim melalui Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgg menegaskan empat amar pokok: pengabulan permohonan, perintah pelaporan ke Disdukcapil, penerbitan akta kematian, dan pembebanan biaya perkara. Amar-amar tersebut bersifat konstitutif, memberikan dasar yuridis bagi pejabat pencatatan sipil dan kepastian hukum bagi ahli waris. Penetapan ini mengisi kekosongan hukum, menjamin koordinasi antara peradilan dan administrasi kependudukan, serta menjadi solusi praktis bagi pengurusan kepentingan hukum dan administratif warga negara. Kata Kunci: Pencatatan kematian, penetapan hakim, akta kematian."ƒ ABSTRACT Death registration is one of the important events in the population administration system regulated by Law No. 24 of 2013 as an amendment to Law No. 23 of 2006. However, in practice, there are still cases of deaths that are not officially recorded due to delays in reporting, such as the case of Antje Sinubu's death, which occurred in 1944 but was only submitted for registration to the court in 2023. This issue highlights a legal vacuum regarding the registration of deaths that occurred beyond the 30-day deadline as stipulated in the regulations. This research aims to analyze the legal basis for the judge's decision in the case and its legal implications for population administration and legal certainty for the heirs. The research uses a normative legal method with a statutory approach and a case study of the judge's decision No. 6/Pdt.P/2023/PN Mgg. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review. The data were analyzed using a normative analysis method with a qualitative approach. The research indicates that in cases of retroactive death registration, the judge, through Court Decree Number 6/Pdt.P/2023/PN Mgg, issued four principal rulings: the full granting of the petition, the order to report to the Civil Registry Office, the issuance of a death certificate, and the imposition of case costs. These rulings are constitutive, providing a juridical basis for civil registration officials and ensuring legal certainty for heirs. The decree addresses gaps in the law, facilitates coordination between the judiciary and administrative authorities, and constitutes a practical mechanism for safeguarding both legal and administrative interests of citizens. Keywords : Death registration, judge's decision, death certificate.

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA GORIDE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181235, YOGA FAJAR NUGRAHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Land transportation plays a crucial role in the nation's life, as it encompasses all aspects of life. Its fundamental function is to provide road transportation services, whether using motorcycles or other land vehicles, to support the development of other sectors. However, in this case, service providers claim that they are nothing more than technology companies providing applications to connect drivers with consumers. This positioning of the business entity as a party not obligated to assume full and direct responsibility for any potential risks to its customers. Based on the previous brief description, this research was conducted to examine the legal basis for online transportation service consumers, and what responsibilities the company itself has to comply with the law governing consumer legal protection, namely Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, then other supporting regulations and policies such as the Regulation of the Minister of Finance, the Regulation of the Minister of Transportation, etc. The results of this research are that PT. Go-Jek as a transportation service provider (Go-Ride) is responsible for providing compensation or insurance, if a consumer who uses its services experiences an accident resulting in death while using Go-Ride, will be given compensation of Rp. 10,000,000.00 and hospital costs of Rp. 5,000,000.00, as a form of responsibility and compensation for consumers who have experienced an accident. The implementation and realization of legal protection for consumer service users is a form of responsibility given by PT. Go-Jek is considered unfair and not in accordance with the Regulation of the Minister of Finance. Keywords : Consumer Legal Protection, Online Transportation Services Abstrak Transportasi darat memiliki peran yang sangat penting didalam kehidupan bangsa, karena semua aspek kehidupan bangsa, tidak ada yang tidak bisa disentuh oleh transportasi. Sesuai dengan fungsi dasarnya, transportasi darat diharuskan untuk menyediakan jasa transportasi jalan, baik menggunakan motor dan kendaraan darat yang lainnya, sehingga mampu mendukung perkembangan sektor "“ sektor lainnya. Namun dalam hal ini, badan usaha penyedia jasa mengaku bahwa mereka tidak lebih dari sekadar perusahaan teknologi yang menyenyedia aplikasi untuk dipergunakan dengan tujuan menghubungkan mitra (driver) dengan pengguna jasa (konsumen), sehingga badan usaha menempatkan diri sebagai pihak yang tidak wajib memberikan bertanggung jawab untuk risiko yang mungkin akan terjadi kepada konsumennya secara total dan langsung. Berdasarkan penjabaran singkat sebelumnya, maka dilakukanlah penelitian ini, untuk mengkaji tentang landasan hukum apa saja yang dimiliki oleh konsumen jasa transportasi online, kemudian tanggungjawab apa yang direalisasikan oleh pihak perusahaan itu sendiri untuk tunduk terhadap hukum yang mengatur perlindungan hukum konsumen yaitu UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian regulasi dan kebijakan pendukung lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan, Permenhub dan lain-lain Hasil dari penelitian ini adalah PT. Go-Jek sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi (Go-Ride) bertanggung jawab untuk memberikan uang santunan atau asuransi, jika konsumen pengguna jasanya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia pada saat menggunakan Go-Ride, akan diberi uang santunan sebesar Rp 10.000.000,00 dan biaya rumah sakit sebesar Rp 5.000.000,00, sebagai bentuk tanggung jawab dan ganti rugi terhadap konsumen yang telah mengalami kecelakaan. Pelaksanaan dan realisasi perlindungan hukum untuk konsumen pengguna jasa, merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Go-Jek dinilai tidak adil dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Jasa Transportasi Online

ANALISIS YURIDIS RANGKAP JABATAN DIREKTUR PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA DAN PT NUSANTARA EKSPRES KILAT NIM. A1011211278, ELVI TURSINA FIRANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Interlocking directorates by the Director of PT Shopee International Indonesia and PT Nusantara Ekspres Kilat violates Article 26 of Law No. 5 of 1999 due to indications of unfair business competition during the interlocking directorate period. According to investigation by the Indonesian Competition Commision (KPPU), Shopee has discriminately prioritized its internal delivery service, Shopee Express. It was demonstrated that this interlocking directorates act is affecting the policies of businesses, which consequently had an impact on competition within the respective market. Article 26 of Law No. 5 of 1999 does not impose an absolute prohibition on holding interlocking directorates act itself, but it mandates an analysis to determine if such roles lead to monopolistic practices and/or unfair business competition. The type of research conducted is normative juridical with descriptive analysis, using the rule of reason approach and case approach. The data was collected using technique involves literature research, then analyzed by interpreting Law No. 5 of 1999 in relation to the behavior of interlocking directorates by the director in PT Shopee International Indonesia and PT Nusantara Ekspres Kilat. There are indication that the interlocking directorates by the Director of PT Shopee International Indonesia and PT Nusantara Ekspres Kilat violates Article 26 of Law No. 5 of 1999. This interlocking directorates is to result in significant legal implications for the policies implemented on the Shopee platform. Shopee is alleged to have engaged in discriminatory practices in selecting delivery services on its platform, which constitutes a violation of Article 19 letter (d) of Law No. 5 of 1999. KPPU conducted its first hearing concerning Shopee"™s alleged breach of Law No. 5 of 1999 in May 2024. Keywords: interlocking directorates, director, Shopee platform Abstrak Jabatan rangkap yang dilakukan oleh Direktur PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat melanggar Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 karena dalam masa jabatannya terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana hasil investigasi KPPU bahwa Shopee secara diskriminatif memprioritaskan layanan pengiriman internalnya, Shopee Express. Jabatan rangkap ini terbukti memengaruhi kebijakan pelaku usaha, yang pada akhirnya kebijakan tersebut berdampak pada persaingan di pasar yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tidak secara mutlak melarang jabatan rangkap, melainkan harus menganalisis apabila jabatan rangkap tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan rule of reason dan case approach, teknik pengumpulan data berupa literature research yang kemudian data akan dianalisis dengan menginterpretasikan UU No. 5 Tahun 1999 dalam perilaku rangkap jabatan direktur di PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat. Terdapat indikasi bahwa jabatan rangkap yang dilakukan oleh Direktur PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat melanggar Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jabatan rangkap yang dilakukan oleh Direktur PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan di platform Shopee. Shopee telah melakukan praktik diskriminasi dalam pemilihan layanan pengiriman di platformnya, yang hal ini melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999. KPPU melakukan sidang perdana terhadap dugaan pelanggaran Shopee terhadap UU No. 5 Tahun 1999 pada Mei 2024. Kata Kunci: jabatan rangkap, direktur, platform Shopee

TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA KEPADA PEMILIK PENYEWAAN SEPEDA LISTRIK YANG MENGALAMI KERUSAKAN DI WATERFRONT PONTIANAK NIM. A1011181227, CAROLUS ANGGA SEPTIAN JALY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Lease is an agreement by which one party binds himself to give the other party the enjoyment of an item, during a certain time with the payment of a price which the latter party agrees to pay. Electric bicycles, two-wheeled vehicles powered by electricity, are currently found on many streets including in Pontianak City. In the practice of agreements such as the lease of electric bicycles, of course not everything goes according to what should be. Non-fulfillment of the agreement due to deliberate factors or negligence of the tenant also often occurs to the detriment of the tenant of the electric bicycle, for example damage to the electric bicycle.The method used in this research is empirical legal research method. Empirical legal research or commonly known as doctrinal research is sociological research that examines the process of the occurrence and operation of law in society. The scope of this research is related to research on legal identification and research on legal effectiveness. The data analysis used in this research is descriptive analysis. Then the purpose of this research is to obtain data and information regarding: (1) The form of responsibility of the tenant to the owner of the electric bicycle rental that is damaged. (2) What factors affect the responsibility of the renter to the owner of the electric bicycle rental that is damaged. (3) Legal consequences for the renter who is not responsible in the event of damage to the electric bicycle in the rental agreement. (4) The responsibility of the renting party to the owner of the damaged electric bicycle rental. The results and analysis of this study indicate that the Renter Party is not fully responsible in the event of damage to the electric bicycle such as making compensation to pay the cost of repairing the damage. Factors that affect the responsibility of the renter to the owner of the electric bicycle rental that is damaged at Waterfront Pontianak, namely First, the Renter Party is still a minor / child. The legal consequences if the renter party is not responsible in the event of damage to the electric bicycle are that the renter party must pay compensation such as repair costs and others, then result in the cancellation of a contract or termination of the rental agreement. The responsibility of the renter party to the owner of the damaged electric bicycle rental is first to replace the damage or pay the cost of repairing the electric bicycle. Second, civilly responsible for neglecting to fulfill obligations in the rental agreement (default). Third. compensate the owner for losses incurred, both materially and immaterially, if the damage causes operational disruption or business losses and accept the consequences of unilateral termination of the rental agreement by the owner, in accordance with applicable regulations. Keywords: Lease, Electric Bike, Responsibility. Abstrak Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Sepeda listrik, kendaraan roda dua yang digerakkan dengan listrik, saat ini banyak dijumpai di jalanan termasuk di Kota Pontianak. Dalam praktik perjanjian seperti sewa-menyewa sepeda listrik tentu tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang sebagaimana semestinya. Tidak terpenuhinya perjanjian tersebut karena faktor kesengajaan atau kelalaian penyewa juga sering terjadi sehingga merugikan pihak penyewa sepeda listrik tersebut contoh terjadi kerusakan pada sepeda listrik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau biasa juga dikenal dengan penelitian doktrinal adalah penelitian sosiologis yang mengkaji mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Cakupan penelitian ini berkaitan dengan penelitian tentang identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kemudian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai : (1) Bentuk tanggung jawab pihak penyewa kepada pemilik penyewaan sepeda listrik yang mengalami kerusakan. (2) Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi tanggung jawab pihak penyewa kepada pemilik penyewaan sepeda listrik yang mengalami kerusakan. (3) Akibat hukum bagi pihak penyewa yang tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan sepeda listrik pada perjanjian sewa menyewa. (4) Tanggung jawab pihak penyewa kepada pemilik penyewaan sepeda listrik yang mengalami kerusakan. Hasil dan analisis penelitian ini menunjukan bahwa Pihak Penyewa belum sepenuhnya bertanggung jawab jika terjadi kerusakan sepeda listrik seperti melakukan ganti rugi membayar biaya perbaikan kerusakan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi tanggung jawab pihak penyewa kepada pemilik penyewaan sepeda listrik yang mengalami kerusakan di Waterfront Pontianak yaitu Pertama, Pihak Penyewa masih di bawah umur/ anak-anak. Kedua, Keterbatasan ekonomi/ biaya untuk ganti rugi Pihak Penyewa, Ketiga, Tingkat Kerusakan.Akibat Hukum jika Pihak Penyewa tidak bertanggungjawab jika terjadi kerusakan sepeda listrik adalah Pihak Penyewa harus membayar ganti rugi seperti biaya perbaikan dan lain-lain, kemudian berakibat batalnya suatu kontrak atau pemutusan perjanjian sewa. Tanggung Jawab Pihak Penyewa kepada pemilik penyewaan sepeda listrik yang mengalami kerusakan yaitu pertama mengganti kerusakan atau membayar biaya perbaikan atas sepeda listrik tersebut. Kedua, bertanggung jawab secara perdata karena telah lalai memenuhi kewajiban dalam perjanjian sewa (wanprestasi). Keiga. memberi ganti rugi kepada pemilik atas kerugian yang timbul, baik secara materiil maupun imateriil, jika kerusakan menyebabkan gangguan operasional atau kerugian usaha dan menerima konsekuensi pemutusan perjanjian sewa secara sepihak oleh pemilik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. . Kata Kunci : Sewa-Menyewa, Sepeda Listrik, Tanggung Jawab.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK NIM. A1011211288, AFIFAH EKA NINGRUM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK Penelitian ini membahas penerapan Restorative Justice bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika di Kejaksaan Negeri Pontianak. Fokus utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis hambatan pelaksanaan Restorative Justice sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi terhadap Kejaksaan, lembaga rehabilitasi, dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah tersedia regulasi dan komitmen institusi, realisasi di lapangan masih belum optimal. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memiliki kerja sama resmi dengan pihak Kejaksaan, beban biaya rehabilitasi yang harus ditanggung secara pribadi oleh pelaku, serta perlunya pelatihan dan keberanian Jaksa, lemahnya koordinasi antar instansi dan respon masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sistem sosial yang ada belum sepenuhnya mendukung implementasi restorative justice secara menyeluruh. Dengan demikian, penerapan restorative justice terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika dinilai belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana pendukung, pembiayaan yang memadai, serta penguatan sinergi antar lembaga agar pelaksanaan Restorative Justice dapat berlangsung sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Kata Kunci : Restorative Justice, Narkotika, Rehabilitasi, Kejaksaan, Sistem Sosial. ABSTRACT IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO ADDICTS, ABUSERS, AND VICTIMS OF DRUG ABUSE AT THE PONTIANAK DISTRICT PROSECUTOR"™S OFFICE This research discusses the implementation of Restorative Justice for drug addicts, abusers, and victims of drug abuse at the Pontianak District Prosecutor"™s Office. The main focus of this research is to identify and analyze the challenges in applying Restorative Justice based on the Attorney General"™s Guideline Number 18 of 2021. The research uses a qualitative approach involving interviews and observations with prosecutors, rehabilitation centers, and related institutions. The results of the research shows that even though regulations and institutional commitments exist, the actual implementation in the field is still not optimal. Several main obstacles were found, such as the limited number of rehabilitation centers affiliated with the Prosecutor"™s Office, the rehabilitation costs that offenders must pay on their own, the need for training and courage of prosecutors, weak coordination across institutions, and lack of response from society. This situation shows that the current social system does not fully support the implementation of Restorative Justice. Therefore, the implementation of restorative justice for drug uses, addicts, and victims of drug abuse is considered not effective yet. There needs to be an improvement in supporting facilities, sufficient funding, and stronger cooperation between institutions so that the implementation of Restorative Justice can run well and follow the guideline. Keywords : Restorative Justice, Narcotics, Rehabilitation, District Prosecutor"™s Office, Social System.

ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI DIGITAL ANTARA PEMILIK APLIKASI DANA (PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE) DAN PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN APLIKASI DANA NIM. A1011181175, SISILIA NOVITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perjanjian yang dilakukan pada aplikasi Dana (Dompet Digital Indonesia) merupakan suatu perjanjian online, yang dimaksud perjanjian online adalah suatu kontrak elektronik yang sudah disepakati dan disebar luaskan melalui jaringan internet. Dimana para pihak tidak perlu saling dipertemukan karna sudah bisa dibaca di media elektronik. Bidang hukum yang terkait dalam transaksi via online maupun elektronik ini adalah hukum kontrak dan hukum perikatan. Hal ini dikarenakan kesepakatan yang ada dalam dunia bisnis termasuk bisnis lewat e-commerce merupakan kontrak bisnis. Pentingnya permasalahan hukum di bidang transaksi elektronik adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. maka terdapat beberapa permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini, yaitu: "Bagaimana Tanggungjawab Yuridis Pemilik Aplikasi Dana Terhadap Pengguna Dana Apabila Transaksi Digital Tidak Terproses Dan Menimbulkan Kerugian Bagi Pengguna Dana?". Dengan tujuan penelitian yaaitu Untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian aplikasi dana melalui media elektronik berdasarkan ketentuan hukum perdata dan undang-undang ITE dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian aplikasi dana melalui media elektronik. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian. Hasil penelitian yang di capai adalah perjanjian aplikasi dana yang berbentuk kontrak baku ditawarkan oleh pihak Dana dituliskan secara sepihak. Perjanjian aplikasi dana dianggap sah menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang ITE. Di dalam kontrak tersebut telah memuat syarat serta ketntuan yang tidak dapat dibantah. Pihak Dana hanya memberikan 2 pilihan yaitu ditolak atau diterima oleh Pengguna. Tetapi apabila kelalaian disebabkan oleh Pihak Dana maka Dana sepenuhnya akan memberikan tanggung jawab dan kepastian secara hukum dan Pihak Aplikasi Dana tidak menjamin perlindungan hukum apapun kepada konsumen/Pengguna Dana apabila kelalaian berdasarkan pribadi dan diluar Pihak Dana. Pengguna dianggap mengerti dan menyetujui bahwa Syarat dan Ketentuan ini merupakan perjanjian dalam bentuk elektronik dan tindakan Pengguna menekan tombol daftar atau tombol masuk atau menandai kotak persetujuan saat akan mengakses Dana merupakan persetujuan Pengguna untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Dana sehingga keberlakuan Syarat dan Ketentuan adalah sah dan mengikat secara hukum dan terus berlaku sepanjang penggunaan aplikasi Dana oleh Pengguna. Kata Kunci : Aplikasi Dana, Perjanjian Online, Media Elektronik ABSTRACT The agreement made on the Dana application (Indonesian Digital Wallet) is an online agreement, what is meant by an online agreement is an electronic contract that has been agreed upon and disseminated widely via the internet network. Where the parties do not need to meet each other because they can be read on electronic media. The legal fields related to online and electronic transactions are contract law and engagement law. This is because existing agreements in the business world, including business via e-commerce, are business contracts. The importance of legal issues in the field of electronic transactions, especially in providing protection for parties carrying out transactions via the internet. So there are several specific problems in this research, namely: "What is the Juridical Responsibility of Fund Application Owners towards Fund Users if Digital Transactions are Not Processed and Cause Losses for Fund Users?". The aim of the research is to find out and analyze fund application agreements via electronic media based on the provisions of civil law and ITE law and to find out and analyze legal protection for parties in fund application agreements via electronic media. The type of research used by the author is normative research methods, namely legal research that inventories, studies and examines secondary data related to research material. The research results achieved are that the fund application agreement in the form of a standard contract offered by the Fund is written unilaterally. The fund application agreement is considered valid according to Civil Law and the ITE Law. The contract contains terms and conditions that cannot be denied. The Fund only provides 2 options, namely rejected or accepted by the User. However, if the negligence is caused by the Fund, the Fund will fully provide legal responsibility and certainty and the Fund Application Party does not guarantee any legal protection to consumers/Fund Users if the negligence is based on personal and outside the Fund Party. The User is deemed to understand and agree that these Terms and Conditions are an agreement in electronic form and the User's action of pressing the register button or the login button or marking the agreement box when accessing the Fund constitutes the User's agreement to bind themselves to an agreement with the Fund so that the validity of the Terms and Conditions is valid and legally binding and continues to apply throughout the use of the Fund application by the User. Keywords: Fund Application, Online Agreement, Electronic Media

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KESEPAKATAN INVESTASI ANTARA INVESTOR DAN UMKM PADA PT. INTEGRITECH JASA MANDIRI KECAMATAN PARINDU NIM. A1012181124, MICHAEL ONO BUTUOH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Legal protection for MSMEs in partnerships with investors has actually been guaranteed in Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises. There are several important articles that explicitly regulate the principles of justice, transparency, and balance of rights and obligations in partnerships between MSMEs and external parties, including investors. Article 21 of Law Number 20 of 2008 states that in establishing partnerships, large business actors and MSMEs must base themselves on the principles of togetherness, mutual strengthening and benefit, trust, transparency, proportional sharing of benefits and risks, efficiency, justice, and sustainability. The principle of proportional sharing of benefits and risks is very important because it is the main benchmark for assessing whether an investment relationship is exploitative or fair for both parties. Furthermore, Article 26 of the Law provides a guarantee of legal protection for MSMEs against unhealthy business practices, such as the existence of unilateral clauses in contracts, disproportionate control of resources by more dominant business partners, and other forms of exploitation. Thus, the law has normatively protected MSMEs from unfair partnership practices. This research is a normative legal research. Normative legal research is a research that only processes and uses secondary data related to the problem of "Analysis of Legal Protection in Investment Agreements Between Investors and MSMEs at PT. Integritech Jasa Mandiri". So it can be concluded that the form of legal protection for parties investing in PT. Integritech Jasa Mandiri is regulated in the Law on Limited Liability Companies and MSMEs, that the party investing in PT. Integritech Jasa Mandiri is one of the stakeholders in addition to other stakeholders, namely the investing party, directors, commissioners, employees and creditors. More than that, together with the investing party. The party investing in PT. Integritech Jasa Mandiri is also a party that brings money to the company (bagholders). Therefore, it is inevitable that the party investing in PT. Integritech Jasa Mandiri to a certain extent deserves to be protected by law. Keywords: Investment, Investor, UMKM Abstrak Perlindungan hukum terhadap UMKM dalam hubungan kemitraan dengan investor sebetulnya telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Terdapat beberapa pasal penting yang secara eksplisit mengatur prinsip keadilan, transparansi, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kemitraan antara UMKM dan pihak eksternal, termasuk investor. Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam menjalin kemitraan, pelaku usaha besar dan UMKM harus mendasarkan diri pada prinsip kebersamaan, saling memperkuat dan menguntungkan, kepercayaan, transparansi, pembagian manfaat dan risiko secara proporsional, efisiensi, keadilan, dan berkelanjutan. Prinsip pembagian manfaat dan risiko secara proporsional ini sangat penting karena menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu hubungan investasi bersifat eksploitatif atau adil bagi kedua belah pihak. Lebih lanjut, Pasal 26 UU tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum kepada UMKM terhadap praktik usaha yang tidak sehat, seperti keberadaan klausul sepihak dalam kontrak, penguasaan sumber daya secara tidak proporsional oleh mitra usaha yang lebih dominan, serta bentuk eksploitasi lainnya. Dengan demikian, undang-undang secara normatif telah membentengi UMKM dari praktik-praktik kemitraan yang tidak adil. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah "Analisis Perlindungan Hukum Dalam Kesepakatan Investasi Antara Investor Dan Umkm Pada Pt. Integritech Jasa Mandiri". Maka menyimpilkan bahwa Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang berinvestasi pada PT. Integritech Jasa Mandiri diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan UMKM, bahwa Pihak yang berinvestasi pada PT. Integritech Jasa Mandiri merupakan salah satu stakeholders di samping stakeholders lainnya, yaitu pihak yang berinvestasi, direksi, komisaris, pegawai dan kreditor. Lebih dari itu, bersama-sama dengan pihak yang berinvestasi. Pihak yang berinvestasi pada PT. Integritech Jasa Mandiri juga merupakan pihak yang membawa pundi-pundi bagi perusahaan (bagholders). Karena itu, tidak boleh tidak, pihak yang berinvestasi pada PT. Integritech Jasa Mandiri sampai batas-batas tertentu patut dilindungi oleh hukum. Kata Kunci : Investasi, Investor, UMKM

TANGGUNG JAWAB SUPPLIER TERHADAP TOKO PRINCESS ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI TAS DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211180, VEREN FERIANY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Toko Princess faces the problem of non-conformity of goods in the bag sale and purchase agreement. This research aims to analyze the supplier's responsibility, factors that cause discrepancies, legal consequences for suppliers, and settlement efforts that can be made by Toko Princess. The method used is empirical legal research, which looks at the application of law in the context of society. The results show that the sale and purchase agreement between Toko Princess and the supplier is generally done orally, without formal documentation. This condition increases the risk of non-conforming goods, caused by factors such as the complexity of the supply chain, distant production locations, and variations in quality standards. Such non-conformities result in material and immaterial losses, including a decline in the reputation of Toko Princess. The legal consequences for the supplier include claims for damages and potential reputational harm that can be detrimental to long-term business relationships. Therefore, this study recommends that agreements be made in writing, including product specifications, prices, and dispute resolution mechanisms. These steps are expected to strengthen business relationships and maintain customer satisfaction. Keywords: Responsibility, Supplier, Nonconformity, Sale and Purchase Agreement ABSTRAK Toko Princess menghadapi masalah ketidaksesuaian barang dalam perjanjian jual beli tas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab supplier, faktor penyebab ketidaksesuaian, akibat hukum bagi supplier, dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Toko Princess. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang melihat penerapan hukum dalam konteks masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli antara Toko Princess dan supplier umumnya dilakukan secara lisan, tanpa dokumentasi formal. Kondisi ini meningkatkan risiko ketidaksesuaian barang, disebabkan oleh faktor seperti kompleksitas rantai pasok, lokasi produksi yang jauh, dan variasi dalam standar kualitas. Ketidaksesuaian tersebut berdampak pada kerugian materiil dan immateriil, termasuk menurunnya reputasi Toko Princess. Akibat hukum bagi supplier termasuk tuntutan ganti rugi dan potensi kerugian reputasi yang dapat merugikan hubungan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar perjanjian dilakukan secara tertulis, mencakup spesifikasi produk, harga, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bisnis dan menjaga kepuasan pelanggan. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Supplier, Ketidaksesuaian, Perjanjian Jual Beli

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERALIHAN SERTIFIKAT HAK MILIK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 29/Pdt.G/2024/PN.Ptk NIM. A1012211065, WANDA FINDRA MICHELLINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The transfer of land rights through sale and purchase without an official deed made before a Land Deed Official (PPAT) still frequently occurs in Indonesia, including in Pontianak City, and often leads to legal problems. One concrete case is Decision Number 29/PDT.G/2024/PN.PTK concerning an informal land sale between Mardiyah Marsuni and Suhardi, which was later used as the basis for an application to change the name on the land certificate at the Land Office. This study aims to analyze the legal considerations of the judge in determining the validity of a sale and purchase conducted without an authentic deed, as well as to examine its legal consequences for the parties involved. This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach, using literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, and combines a statute approach with a case approach. The results show that the transfer of land rights is valid only if carried out through a PPAT deed and registered with the Land Office in accordance with Article 37 of Government Regulation Number 24 of 1997. In this case, the plaintiff was proven to have a clear legal standing and acted in good faith, while the defendant failed to follow lawful procedures and was absent during the trial. The judge emphasized legal certainty, protection of the rightful owner, and the principle of justice. The court ultimately granted the lawsuit, declared the transfer of rights valid, and ordered the defendant to hand over the land to the plaintiff as the lawful owner. Keywords: Transfer, Certificate, Decision, Consideration Abstrak Peralihan hak atas tanah melalui mekanisme jual beli tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak, dan kerap menimbulkan permasalahan hukum. Salah satu kasus konkret adalah Putusan Nomor 29/PDT.G/2024/PN.PTK terkait jual beli bawah tangan antara Mardiyah Marsuni dan Suhardi, yang kemudian menjadi dasar permohonan balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan keabsahan jual beli tanpa akta otentik serta mengkaji akibat hukumnya bagi para pihak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah hanya sah apabila dilakukan melalui akta PPAT dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan sesuai Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997. Dalam perkara ini, penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum yang jelas serta bertindak dengan itikad baik, sedangkan tergugat tidak mengikuti prosedur sah dan absen dalam persidangan. Hakim menekankan kepastian hukum, perlindungan hak pemilik, dan asas keadilan. Putusan akhirnya mengabulkan gugatan, menyatakan peralihan hak sah, serta mewajibkan tergugat menyerahkan tanah kepada penggugat. Kata Kunci: peralihan, sertifikat, putusan, pertimbangan hukum

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA