Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN GOLDEN VISA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP INVESTASI ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI NIM. A1012191117, BIMA ADE HANDOKO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The research on "The Golden Visa Policy and Its Impact on Foreign Investment from an Economic Law Perspective" aims to identify and analyze the current Golden Visa policy in Indonesia and its impact on the foreign investment climate. This research aims to uncover the factors influencing the Golden Visa policy regarding foreign investment. This research was conducted using normative legal research, which positions law as a system of norms. The normative system in question encompasses the principles, norms, and rules of laws and regulations, court decisions, agreements, and doctrines (teachings) to address the issues raised. Based on the research and discussion, the following conclusions were obtained: The current Golden Visa policy in Indonesia influences the foreign investment climate. The Golden Visa can encourage economic diversification by reducing Indonesia's dependence on traditional sectors such as agriculture and mining. Foreign investment inflow through the Golden Visa can also be directed to new sectors such as information technology, high-tech manufacturing, and tourism, which in turn can create new jobs, encourage innovation, and increase productivity across various economic sectors. Furthermore, the Golden Visa can contribute to inclusive economic growth by ensuring that the benefits of economic growth are enjoyed by all levels of society. Foreign investment can create new jobs and increase local incomes, and the technology and knowledge transfer that often accompanies foreign investment can improve the skills of the local workforce. Several factors influence the Golden Visa policy regarding foreign investment in Indonesia, including interest rates, national income per capita, the condition of infrastructure, licensing bureaucracy, human resource quality, labor regulations and laws, and political and security stability. These factors can both support and hinder investment in a country. Keywords: Policy, Golden Visa, Foreign Investment ABSTRAK Penelitian tentang "Kebijakan Golden Visa Serta Dampaknya Terhadap Investasi Asing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi", bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Golden Visa saat ini di Indonesia mempengaruhi iklim investasi asing. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Golden Visa terkait dengan investasi asing Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) sehingga dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa Kebijakan Golden Visa saat ini di Indonesia mempengaruhi iklim Investasi Asing dimana Golden Visa dapat mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan Indonesia pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan pertambangan. Investasi asing yang masuk melalui Golden Visa juga dapat diarahkan ke sektor-sektor baru seperti teknologi informasi, manufaktur berteknologi tinggi, dan pariwisata, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi, dan meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Selain itu, Golden Visa dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusif dengan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Investasi asing dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, serta transfer teknologi dan pengetahuan yang seringkali menyertai investasi asing dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Bahwa faktor yang mempengaruhi Kebijakan Golden Visa terkait dengan Investasi Asing di Indonesia dipengaruhi oleh bebrapa faktor antara lain adalah suku bunga, Pendapatan nasional per kapita, Kondisi sarana dan prasarana, Birokrasi Perizinan, Kualitas Sumber daya Manusia, Peraturan dan undang- undang mengenai ketenagakerjaan, serta stabilitas politik dan keamanan, hal tersebut merupakan faktor yang dapat mendukung serta menghambat investasi masuk di dalam suatu wilayah negara. Kata Kunci : Kebijakan, Golden Visa, Investasi Asing

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES LELANG JAMINAN GADAI DI PT.PEGADAIAN (PERSERO) UPC SUNGAI RAYA DALAM KOTA PONTIANAK NIM. A1011211043, REVA DWI UTAMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to analyze the auction process of pawned collateral at PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam, Pontianak City, and to assess its compliance with the prevailing legal provisions, particularly in terms of transparency and public access to information. The background of the research is based on the importance of legal protection for customers and the need to evaluate auction procedures as a form of execution of rights over collateral assets. This research employs a normative and empirical juridical approach. The normative approach involves the examination of regulations related to the auction of pawned collateral, while the empirical approach is carried out through interviews with representatives of PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam and members of the community. The study is descriptive-analytical in nature, using primary data obtained from interviews and secondary data from legal literature and relevant documents. Data collection techniques include literature study, interviews, and documentation, which are then analyzed qualitatively to assess the conformity of auction practices with legal norms and principles of transparency. The research findings indicate that, in general, the auction process of pledged collateral by PT. Pegadaian has complied with the applicable legal provisions, including the Civil Code (KUHPer), OJK Regulation Number 31/POJK.05/2016, Ministry of Finance Regulation Number 122/PMK.06/2023, and SOE Ministerial Regulation PER-2/MBU/03/2023. The stages of the auction process include the identification of pledged items, internal notification, valuation and appraisal, auction announcement, auction implementation, and recording of auction results. Although the procedures are generally in accordance with regulations, discrepancies were found in practice"”particularly in the announcement stage, which has not been carried out optimally and has not reached the wider public. This contradicts the principles of transparency and public access to information, which should be fundamental in the implementation of auctions by state-owned financial institutions. Therefore, this study emphasizes the importance of improving public outreach and information disclosure at every stage of the auction process, as well as the need for stricter oversight of auction practices by PT. Pegadaian. Keyword : Auction Procedures, Pawn Guarantee, PT. Pegadaian Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelelangan jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam Kota Pontianak serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dari sisi transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap nasabah dan perlunya evaluasi terhadap prosedur lelang sebagai bentuk eksekusi hak atas barang jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan terkait pelelangan barang jaminan gadai, sedangkan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam dan masyarakat. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan data primer dari wawancara dan data sekunder dari literatur hukum dan dokumen relevan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian praktik pelelangan dengan hukum dan prinsip transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, proses pelelangan barang jaminan telah mengikuti ketentuan KUHPer, POJK Nomor 31/POJK.05/2016, PMK No.122/PMK.06/2023, dan PER-2/MBU/03/2023. Proses pelelangan dimulai dari penentuan barang lelang, pemberitahuan lelang, penilaian dan penaksiran barang, pengumuman lelang, pelaksanaan lelang, dan hasil lelang. Namun, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam p-raktiknya, terutama dalam aspek pengumuman lelang yang belum optimal disampaikan kepada masyarakat luas seperti yang terdapat di PMK No.122/PMK.06/2023. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai akses informasi dan minimnya transparansi, yang semestinya menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan lelang oleh lembaga keuangan negara. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi dan keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan lelang, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan lelang oleh PT. Pegadaian. Kata Kunci : Prosedur Lelang, Jaminan Gadai, PT. Pegadaian.

KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PRESIDEN DIJADIKAN SEBAGAI UJARAN KEBENCIAN NIM. A1011211035, FALDA OKRISTA LANTU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian terhadap Presiden, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penafsiran dalam praktik hukum. Fokus penelitian diarahkan pada persoalan ketika kritik politik yang sah kerap dianggap sebagai penghinaan atau ujaran kebencian terhadap Presiden. Untuk menganalisis persoalan tersebut digunakan pendekatan hermeneutika hukum, yakni suatu teori penafsiran yang menekankan pentingnya dialog antara teks, konteks, dan upaya kontekstualisasi, sehingga tafsir hukum tidak berhenti pada bunyi literal pasal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-interpretatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kajian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaburnya batas antara kritik dan penghinaan Presiden sering menimbulkan kriminalisasi ekspresi publik. Kritik yang substantif terhadap kebijakan negara kerap direduksi menjadi serangan personal, sebagaimana terlihat pada kasus Rocky Gerung (2023), Nanang dan Muzakir (2002), serta kasus lainnya. Faktor penyebabnya antara lain adalah multitafsir norma, bias politik, rendahnya pemahaman publik, sikap represif aparat penegak hukum, serta framing media yang mempersempit ruang interpretasi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa problematika utama atas batas kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian bukan hanya pada pasal penghinaan Presiden, tetapi pada ruang tafsir yang luas dan rawan disalahgunakan. Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Ujaran Kebencian, Penghinaan Presiden, Hermeneutika Hukum, KUHP ABSTRACT This research aims to analyze the boundaries between freedom of expression and hate speech directed at the President, as well as to identify the factors that lead to misinterpretation in legal practice. The study focuses on the issue of political criticism that is often regarded as insult or hate speech against the President. To examine this issue, the research employs the legal hermeneutics approach, a theory of interpretation that emphasizes the importance of dialogue between text, context, and efforts of contextualization, so that legal interpretation does not merely stop at the literal meaning of the provision. The research method used is normative legal research with a descriptive-interpretative character. Data were collected through a literature study using statutory, conceptual, and case approaches. The results show that the blurred line between criticism and insult to the President often leads to the criminalization of public expression. Substantive criticism of state policies is frequently reduced to personal attacks, as seen in the cases of Rocky Gerung (2023), Nanang and Muzakir (2002), and others. The contributing factors include ambiguous legal norms, political bias, low public understanding, repressive attitudes of law enforcement, and media framing that narrows the space for interpretation. The study concludes that the main problem concerning the boundary between freedom of expression and hate speech lies not only in the existence of the articles on presidential insult, but also in the broad scope of interpretation, which is prone to misuse. Keywords: Freedom of Expression, Hate Speech, Criminal Act of Insulting the President, Legal Hermeneutics, Criminal Code

KASUS KEMATIAN WAYAN MIRNA TIDAK DILAKUKAN OTOPSI TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 NIM. A1011211251, JAPA AULIA MAHAPUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study examines the absence of an autopsy in the death of Wayan Mirna Salihin from the perspective of the objectives of criminal procedure law under Law Number 8 of 1981. The case drew public attention as the prosecution relied on circumstantial evidence such as visum et repertum, CCTV footage, and expert testimony, rather than direct evidence. The research adopts a socio-legal method with a qualitative approach, using document analysis and interviews with forensic experts at Bhayangkara Hospital, Pontianak. Findings indicate that although criminal procedure law emphasizes the pursuit of material truth in a lawful, fair, and objective manner, the lack of an autopsy weakens the strength of scientific proof and risks creating an imbalance between the prosecution and the defense. The academic implication underscores the importance of autopsies as a standard procedure in unnatural death cases to uphold the due process of law. Recommendations include strengthening regulations to mandate autopsies, enhancing coordination between investigators and forensic doctors, and educating the public on the role of autopsies in maintaining the integrity of the criminal justice system. Autopsy, criminal procedure law, visum et repertum, legal proof, unnatural death. Abstrak Penelitian ini mengkaji tidak dilakukannya otopsi dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin dari perspektif tujuan hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kasus ini menarik perhatian publik karena pembuktian dilakukan tanpa alat bukti langsung, sehingga bergantung pada alat bukti tidak langsung seperti visum et repertum, rekaman CCTV, dan keterangan ahli. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan ahli forensik RS Bhayangkara Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum acara pidana menekankan pencarian kebenaran materiil secara sah, adil, dan objektif, ketiadaan otopsi mengurangi kekuatan pembuktian ilmiah serta berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara pihak penuntut dan terdakwa. Implikasi akademis dari temuan ini menyoroti pentingnya otopsi sebagai prosedur standar dalam kasus kematian tidak wajar guna mendukung due process of law. Rekomendasi penelitian meliputi penguatan regulasi yang mewajibkan otopsi, peningkatan koordinasi antara penyidik dan dokter forensik, serta edukasi publik mengenai peran otopsi dalam menjaga integritas peradilan pidana.. Kata Kunci: Otopsi, hukum acara pidana, visum et repertum, pembuktian, kematian tidak wajar.

PERLINDUNGAN HUKUM TERDADAP KREDITOR TERKAIT GAGAL BAYAR OLEH DEBITOR MELALUI PEER TO PEER FINTECH LENDING NIM. A1011161012, JUNIARTO PRAYOGO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This thesis is entitled "LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS RELATED TO DEFAULT BY DEBTORS THROUGH PEER-TO-PEER FINTECH LENDING." This thesis employs a normative research method, which examines a problem from a written legal analysis. This research aims to identify the forms of legal protection for debtors in the event of default and the efforts of Fintech Peer-to-Peer Lending providers in the event of losses suffered by creditors. This study employs a normative juridical research method, employing a statute approach and a case study approach, allowing for an in-depth examination of relevant legal provisions in accordance with the actual conditions of peer-to-peer lending platform transactions. The results of this study suggest that the implementation of Fintech Peer-to-Peer Lending still raises legal issues, such as creditor default. Therefore, providers and relevant authorities must collaborate to provide legal protection to creditors from the start of product distribution through to the end of the transaction. Both preventive and repressive measures must be implemented, and they must act more responsively to ensure the security and trust of lenders (creditors) in conducting lending transactions. However, existing regulations do not comprehensively address the practice of transferring risk to peer-to-peer lending in the event of financial losses suffered by creditors in peer-to-peer lending transactions. Keywords: Fintech, Legal Protection, Peer-to-Peer Lending, creditors. Abstrak Skripsi ini berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERDADAP KREDITOR TERKAIT GAGAL BAYAR OLEH DEBITOR MELALUI PEER TO PEER FINTECH LENDING. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normative, yang dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisa hukum tertulis, Melalui Penelitian ini dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi debitor ketika kreditor gagal bayar dan upaya penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending apabila terjadi kerugian yang dialami oleh kreditor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan studi kasus (case approach), sehingga adanya pengkajian secara mendalam melalui ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap relevan sesuai dengan kondisi kenyataan pada pelaksanaan transaksi platform peer to peer lending. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pada implementasinya penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending masih menimbulkan permasalahan di bidan hukum seperti gagal bayar kreditor, maka penyelenggara dan otoritas terkait harus saling bekerjasama untuk memberikan perlindungan hukum kepada para kreditor dari semenjak pendistribusian produk baik dari segi perlindungan hukum secara Preventif maupun Represif serta harus bertindak lebih responsif, demi menjamin keamanan serta kepercayaan para Pemberi Pembiayaan (kreditor) dalam melakukan transaksi pemberian pinjaman. Namun, regulasi yang ada belum mengatur secara komprehensif terkait praktik pengalihan risiko kepada pembiyaan peer to peer leanding apabila terjadi kerugian finansial yang dialami oleh pihak kreditor pada transaksi peer to peer lending. Kata Kunci :Fintech, Perlindungan Hukum, Peer to Peer Lending, kreditor.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISE DALAM KONTRAK PENJUALAN HAMBURGER "STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191014, MUHAMMAD NANDA HERDIYANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This research was conducted with the aim of determining the form of legal protection for franchisees in franchise agreements and to identify obstacles in providing franchise legal protection. Using a qualitative descriptive research method, the research results show that the Pontianak City Hamburger franchise agreement is guided by the Civil Code and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 42 of 2007 concerning Franchises, which have objectives for the parties. Based on Article 1338 of the Civil Code, it explains that all agreements that have been agreed upon and also designed based on statutory regulations, the agreement becomes law for the parties who agree to it. Therefore, in terms of legal protection for franchisees, if the franchisee fails to pay royalties, the sanctions in the Pontianak City Hamburger franchise agreement are contained in Article 6 paragraph (2) of the Pontianak City Hamburger Franchise Agreement, which states that if the franchisee does not pay monthly fees regularly for three consecutive months, the Pontianak City Hamburger has the right to revoke the license and brand of the Pontianak City Hamburger. A franchise agreement is an anonymous agreement, so the franchise agreement comes from article 1338 of the Civil Code, which in this article contains the principle of freedom of contract. This means that the law of the agreement contains matters contained in accordance with existing legal regulations, in accordance with good customs, and under good conditions that agree to bind the parties in accordance with the law. Keywords: Protection, Law, Franchise. ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum penerima hak waralaba dalam perjanjian franchise dan untuk mengetahui hambatan dalam memberikan perlindungan hukum franchise. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diketahui Perjanjian waralaba hamburger kota Pontianak berpedoman pada KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang memiliki tujuan bagi para pihak. Berdasarkan yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua yang telah disepakati dan juga dirancang berdasarkan dengan peraturan undang-undang maka persetujuan tersebut menjadi undang-undang untuk para pihak yang menyepakatinya. Maka dalam hal perlindungan hukum bagi franchisor apabila franchisee tidak membayarkan royalti maka kembali lagi kepada sanksi dalam perjanjian waralaba hamburger kota Pontianak yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Waralaba hamburger kota Pontianak yang mengatakan bahwa jika pihak franchisee tidak membayar biaya bulanan secara rutin selama tiga bulan berturut- turut, maka pihak hamburger kota Pontianak berhak mencabut lisensi dan merek hamburger kota Pontianak. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian tidak bernama maka perjanjian waralaba berasal dari pasal 1338 KUH Perdata yang dalam pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak. Ini berarti hukum perjanjian yang berisi hal-hal yang dimuat berdasarkan peraturan undang-undang yang ada, sesuai dengan adat istiadat yang baik, dan dengan keadaan yang baik itu disepakati mengikat para pihak layaknya undang-undang. Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Waralaba

PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN NIM. A1011201225, MUHAMMAD ROYHAN SYAHBANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Youth organizations have a strategic role in improving the quality of democracy through political education, democratization, public participation, and policy monitoring. Youth organizations in Pontianak City always strive to provide roles that are expected to have an impact on the surrounding environment. Some activities carried out by youth organizations in Pontianak City include dialogue, interactive discussions, and seminars, audiences, image actions, conveying aspirations regarding regional problems, and leadership seminars and administrator training. In the approach of Soejono Soekanto's legal effectiveness theory, it shows that the effectiveness of regulations is highly dependent on the synergy between strong regulations, structural support, and youth political awareness. The main recommendations include strengthening organizational capacity, facilitating public dialogue spaces, and legal protection for youth activists. From several activities carried out by youth organizations in Pontianak City, it shows that Pontianak City Regional Regulation Number 16 of 2020 concerning Youth Organizations has been running properly.However, the implementation of this role often faces various obstacles, both internal and external. This study analyzes the inhibiting factors for youth organizations in carrying out their democratic functions based on Pontianak City Regional Regulation Number 16 of 2020 concerning Youth Organizations. The main obstacles include limited trained human resources (HR), lack of funds or unstable funding, and lack of understanding and participation of youth. By overcoming these challenges, youth organizations can transform into agents of change that strengthen local democracy and accelerate equitable development. Keywords: Law Enforcement of Criminal Law, Management of Hospital Hazardous and Toxic Waste (B3), Environment Abstrak Organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik, demokratisasi, partisipasi publik, dan pengawasan kebijakan. Organisasi kepemudaan di Kota Pontianak selalu berusaha untuk memberikan peran-peran yang diharapkan dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Beberapa kegiatan yang dilakukan organisasi kepemudaan di Kota Pontianak diantaranya adalah dialog, diskusi interaktif, dan seminar, audiensi, aksi demonstrasi, penyampaian aspirasi terhadap permasalahan daerah, dan seminar kepemimpinan dan upgrading pengurus. Dalam pendekatan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto, menunjukan bahwa efektivitas peraturan sangat tergantung pada sinergisitas antara regulasi yang kuat, dukungan struktural, dan kesadaran politik pemuda. Rekomendasi utama mencakup penguatan kapasitas organisasi, fasilitasi ruang dialog publik, dan perlindungan hukum bagi aktivis pemuda. Dari beberapa kegiatan yang dilakukan organisasi kepemudaan di Kota Pontianak menunjukan bahwa Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan sudah berjalan dengan semestinya. Namun, implementasi peran ini sering menghadapi berbagai kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penghambat organisasi kepemudaan dalam menjalankan fungsi demokratisnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, kekurangan dana atau pendanaan yang tidak stabil, dan kurangnya pemahaman dan partisipasi pemuda. Dengan mengatasi tantangan ini, organisasi kepemudaan dapat bertransformasi menjadi agen perubahan yang memperkokoh demokrasi lokal dan mempercepat pembangunan berkeadilan. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit, Lingkungan

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN KONTRAK KERJA ONLINE ANTARA PELAKU USAHA DAN SELEBGRAM NIM. A1011211112, MUHAMMAD BAYU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The advancement of the digital era has encouraged businesses to utilize social media, including collaborating with Instagram celebrities, to promote products or services. These collaborations generally utilize online work agreements, which differ from conventional agreements, such as the use of digital platforms for document creation and signing. However, questions arise regarding the legal validity of these agreements, particularly regarding copyright protection, content liability, and transparency in the relationship between entrepreneurs and Instagram celebrities. This study analyzes the validity of online work contracts between businesses and Instagram celebrities in Pontianak based on civil law provisions, the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, and regulations related to electronic transactions. The research focuses on assessing the validity of digital contracts in current business practices and their legal implications, thus providing an in-depth understanding of the legal force of online work agreements in Indonesia. The development of digital business has driven the rise of online work contracts between businesses and Instagram celebrities, but their legal validity still requires further study. This study aims to analyze the validity of digital work contracts under Article 1320 of the Civil Code and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and identify legal risks such as issues of proof and copyright protection. The research method employed a normative-juridical and descriptive-qualitative approach, using primary data from interviews with business owners and Instagram celebrities in Pontianak, as well as secondary data in the form of legal regulations and related literature. The results are expected to provide a comprehensive understanding of the legal force of digital contracts in current business practices, while also uncovering challenges in their implementation, such as uncertainty in proving and protecting the rights of the parties. This study also analyzes the valid requirements for digital employment agreements according to Article 1320 of the Civil Code, the Manpower Law, and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, including the parties' agreement, legal capacity, clarity of the object of the work, and compliance with legal provisions. The legal consequences of failing to meet these requirements are also discussed, such as contract cancellation, administrative sanctions, or criminal prosecution. The results indicate that online employment contracts are legally valid as long as they meet formal and material requirements and use a verified electronic signature. The implications of this research provide guidance for business owners and Instagram celebrities in drafting legally secure digital contracts, while also strengthening legal certainty in electronic transactions in Indonesia. Keywords: online employment contracts, Instagram celebrities, legal validity, Electronic Information and Transactions (ITE) Law, digital business, electronic agreements Abstrak Perkembangan era digital telah mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan media sosial, termasuk berkolaborasi dengan selebgram, guna mempromosikan produk atau jasa. Kerja sama ini umumnya menggunakan perjanjian kerja online yang memiliki karakteristik berbeda dari perjanjian konvensional, seperti penggunaan platform digital dalam pembuatan dan penandatanganan dokumen. Namun, muncul pertanyaan mengenai keabsahan hukum perjanjian tersebut, terutama terkait perlindungan hak cipta, tanggung jawab konten, dan transparansi hubungan antara pengusaha dan selebgram. Penelitian ini menganalisis keabsahan kontrak kerja online antara pelaku usaha dan selebgram di Pontianak berdasarkan ketentuan hukum perdata, UU ITE, serta peraturan terkait transaksi elektronik. Fokus penelitian adalah menilai validitas kontrak digital dalam praktik bisnis saat ini serta implikasi hukumnya, sehingga memberikan pemahaman mendalam mengenai kekuatan hukum perjanjian kerja online di Indonesia. Perkembangan bisnis digital mendorong maraknya kontrak kerja online antara pelaku usaha dan selebgram, namun keabsahan hukumnya masih perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas kontrak kerja digital berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan UU ITE, serta mengidentifikasi risiko hukum seperti masalah pembuktian dan perlindungan hak cipta. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dan kualitatif deskriptif, dengan data primer dari wawancara pelaku usaha dan selebgram di Pontianak, serta data sekunder berupa regulasi hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai kekuatan hukum kontrak digital dalam praktik bisnis saat ini, sekaligus mengungkap tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakpastian pembuktian dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini juga menganalisis syarat sah perjanjian kerja digital menurut Pasal 1320 KUHPerdata, UU Ketenagakerjaan, dan UU ITE, termasuk kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, kejelasan objek pekerjaan, dan kesesuaian dengan ketentuan hukum. Dibahas pula akibat hukum jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, seperti pembatalan kontrak, sanksi administratif, atau tuntutan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak kerja online memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan formal dan material, serta menggunakan tanda tangan elektronik yang terverifikasi. Implikasi penelitian ini memberikan panduan bagi pelaku usaha dan selebgram dalam menyusun kontrak digital yang aman secara hukum, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam transaksi elektronik di Indonesia. Kata kunci: kontrak kerja online, selebgram, keabsahan hukum, UU ITE, bisnis digital, perjanjian elektronik

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA NASIONAL MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN INVESTASI HIJAU (GREEN INVESTMENT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI NIM. A1012211141, KARIN AMALIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to identify and understand green investment in the legal structure of the Indonesian economy and to understand and understand efforts to reduce national greenhouse gas emissions through the implementation of green investment policies in Indonesian laws and regulations. The focus of Green Investment development must be in line with environmental development goals such as: climate change, controlling biodiversity damage and environmental pollution, and the use of environmentally friendly and renewable energy. In this regard, the government has made various policies that align with the objectives of implementing Green Investment which are implemented in various laws and regulations such as the Investment Law, the Presidential Decree on the Investment Business Sector, and various other related regulations. The results of this study are that Green Investment has an important role in the legal structure of the Indonesian economy. Although still in the development stage, green investment is beginning to be recognized and regulated in several laws and regulations, with a focus on creating conditions conducive to green economic growth. The legal umbrella for green investment in Indonesia, especially regarding investment, is Law Number 25 of 2007 concerning Investment, which is the main legal basis for environmentally sound investment. Article 3 Paragraph (1) of this Law states that investment must be carried out with due regard to and prioritizing environmental protection and maintenance. Efforts to reduce national greenhouse gas emissions through green investment in Indonesian laws and regulations are by integrating the concept of green investment into economic policies and related regulations, such as the Investment Law and the Presidential Regulation on the General Investment Plan. This aims to attract large investments in environmentally friendly and sustainable development projects, as well as support the achievement of the 2030 NDC (Nationally Determined Contribution) targets. Keywords: Emissions, Greenhouse Gases, Green Investment ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai investasi hijau dalam strukturasi hukum ekonomi di Indonesia serta mengetahui dan memahami mengenai upaya penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui penerapan kebijakan investasi hijau dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus pengembangan Investasi Hijau harus sejalan dengan tujuan pembangunan lingkungan hidup seperti: perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi ramah lingkungan dan terbarukan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah membuat berbagai kebijakan yang sejalan dengan tujuan pelaksanaan Investasi Hijau yang diterapkan dalam berbagai peraturan perundangundangan seperti pada Undang-Undang Penanaman Modal, Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal, serta berbagai regulasi terkait lainnya. Hasil dari penelitian tersebut adalah Investasi hijau memiliki peran penting dalam strukturasi hukum ekonomi Indonesia. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, investasi hijau mulai diakui dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi hijau. Payung hukum investasi hijau di Indonesia, terutama terkait penanaman modal, ada pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum utama dalam penanaman modal berwawasan lingkungan. Pasal 3 Ayat (1) UU ini menyatakan bahwa penanaman modal harus dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup. Upaya penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui investasi hijau dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah dengan mengintegrasikan konsep investasi hijau ke dalam kebijakan ekonomi dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Ini bertujuan untuk menarik investasi besar dalam proyek pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target NDC (Nationally Determined Contribution) 2030. Kata Kunci : Emisi, Gas Rumah Kaca, Investasi Hijau

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1011181065, MILENNI FEBIAN ZULYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak menjadi isu krusial yang berdampak luas, baik secara kesehatan, sosial, maupun ketertiban umum. Sebagai zat adiktif, minuman beralkohol dapat memicu gangguan fisik dan psikis, serta meningkatkan potensi tindakan kriminalitas dan kecelakaan. Dalam konteks masyarakat urban seperti Kota Pontianak, aktivitas perdagangan yang semakin pesat turut membuka peluang maraknya penjualan minuman beralkohol, baik yang legal maupun ilegal. Untuk menanggulangi permasalahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai dasar hukum yang bertujuan menertibkan peredaran serta membatasi ruang distribusi dan konsumsi minuman tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas implementasi peraturan tersebut dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan teknik deskriptif-analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan. Penelitian ini juga menelaah proses perizinan, mekanisme pengawasan di lapangan, bentuk pelanggaran yang terjadi, serta sejauh mana peran aktif masyarakat dalam mendukung pengendalian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya belum berjalan secara maksimal. Masih banyak ditemukan pelanggaran seperti penjualan tanpa izin resmi, promosi di media sosial, serta distribusi di wilayah terlarang. Hambatan utama yang dihadapi meliputi lemahnya penegakan hukum, ketidaksinkronan antarinstansi terkait, dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha serta masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparatur pengawas, penyederhanaan prosedur perizinan, dan penguatan edukasi hukum secara berkelanjutan. Kerja sama antara pemerintah daerah, penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan menciptakan lingkungan sosial yang tertib, aman, dan sehat. Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Pengawasan, Peraturan Daerah."ƒ ABSTRACT The issue of alcoholic beverage distribution in Pontianak City is a critical concern with far-reaching impacts on public health, social stability, and public order. As an addictive substance, alcohol can trigger physical and psychological disorders, increase the risk of criminal activity and accidents, and disrupt social harmony. In an urban environment like Pontianak, the rapid growth of trade and commercial activities has opened wider opportunities for both legal and illegal alcohol sales. To address this issue, the Pontianak City Government enacted Regional Regulation Number 2 of 2023 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages, aimed at regulating distribution and minimizing the potential harm caused by uncontrolled alcohol circulation and consumption. This study aims to assess the effectiveness of the regulation"™s implementation in controlling the circulation of alcoholic beverages in Pontianak City. The research adopts an empirical juridical approach with descriptive-analytical methods. Primary data were collected through interviews with officials from the Department of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade, law enforcement officers, and alcohol business actors. Secondary data were obtained through literature reviews and document analysis. The research examines the licensing process, field-level supervision, types of violations committed, and the extent to which the public participates in supporting regulatory enforcement. The findings indicate that while the regulation provides a solid legal foundation, its practical implementation is still suboptimal. Violations such as unlicensed sales, online alcohol promotion, and distribution in prohibited areas remain prevalent. The key challenges include weak law enforcement, lack of coordination between relevant agencies, and low public and business awareness regarding legal obligations. Therefore, strategic measures must be undertaken, such as enhancing the capacity of monitoring officials, simplifying licensing procedures, and strengthening legal education on a continuous basis. Effective collaboration among local government, law enforcement, business actors, and the community is essential to build a more robust monitoring system and foster a safe, orderly, and legally compliant social environment. Keywords: Alcoholic Beverages, Supervision, Regional Regulation.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA