cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 283   284   285   286   287 
ANALISIS UPAYA MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT GANDA PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) NIM. A1012191067, DIAN KRISTIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Due to the rise in cases of dual certificates related to land ownership, the government has implemented preventive measures through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. The research questions in this paper are: 1) What are the legal consequences of dual land ownership? 2) How does the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program prevent the issuance of dual certificates at the Land Office? The research method used in this study is literature or library research supported by interviews with informants using a qualitative approach. The results indicate that 1) The legal consequences of dual land ownership do not provide legal certainty, as the purpose of land registration is to obtain a certificate as a complete means of proof. However, the emergence of dual certificates creates legal uncertainty in land registration. Furthermore, another legal consequence is the resulting loss. This means that someone hoping to obtain legal status for their land, but due to a duplicate certificate, is subsequently declared a loser in court, resulting in the certificate being declared invalid. 2) The existence of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in preventing the issuance of duplicate certificates at the Serang Banten Land Office. This program is one of the programs created to reduce land disputes, such as disputes over duplicate certificates. The role of the Complete Systematic Land Registration Program, based on reality, can reduce the occurrence of land disputes. Keywords: PTSL, Duplicate Certificates, Land Registration. ABSTRAK Maraknya kasus sertipikat ganda terkait kepemilikan hak atas tanah Pemerintah melakukan upaya pencegahan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Perumusan masalah dalam penulisan jurnal ini yaitu 1) apakah akibat hukum atas adanya kepemilikan tanah yang bersertipikat ganda? 2) bagaimana eksistensi program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) dalam mencegah terbitnya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literaur atau penelitian perpustakaan yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Akibat hukum atas adanya kepemilikan tanah yang bersertipikat ganda yaitu tidak memberika kepastian hukum, karena tujuan seseorang melakukan pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh sertifikat sebagai alat pembuktian yang sempurna. Tetapi dengan timbulnya sertifikat ganda maka menimbulkan ketidak pastian hukum dalam hal pendaftaran tanah. Selain itu akibat hukum lainnya yaitu timbulnya kerugian artinya seseorang mengharapkan untuk mendapatkan status hukum atas tanah miliknya tapi karena adanya sertifikat ganda dan kemudian dinyatakan kalah dalam persidangan dengan konsekuensi berupa sertifikat dinyatakan batal, otomatis orang tersebut mengalami kerugian.2) Eksistensi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mencegah terbitnya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Serang Banten yaitu program ini merupakan salah satu program yang diciptakan untuk mengurangi sengketa-sengketa pertanahan seperti sengketa sertipikat ganda. Peran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan kenyataan dapat mengurangi terjadinya sengketa-sengketa pertanahan. Kata Kunci: PTSL, Sertifipikat Ganda, Pendaftaran Tanah.
TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 29/Pdt.G/2022/PN Ptk NIM. A1012201036, IRFAN PARLUHUTAN HARAHAP
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK PT. Bank Mandiri Tbk Cq PT Bank Mandiri cabang Pontianak sebagai kreditor pemegang Hak Tanggungan memohon Pengadilan Negeri Pontianak untuk melakukan eksekusi lelang Hak Tanggungan terhadap Agus Sutrisno sebagai debitor pemberi Hak Tanggungan yang terhadap kreditnya telah wanprestasi. Pada studi Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2022/PN Ptk, permasalahan yang dibahas adalah apakah Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Pontianak sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan apakah akibat hukum yang timbul terhadap atas eksekusi lelang. Dalam menganalisa, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilnya, eksekusi lelang yang dilakukan oleh kreditor tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang, karena kreditor dalam menetapkan kewajiban pelunasan utang, jumlahnya terus bertambah dengan bunga dan denda sehingga melebihi nilai jaminan Hak Tanggungan milik debitor. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 UUHT, sehingga dalam Gugatan Meminta agar lelang eksekusi dinyatakan dibatalkan. Kemudian, akibat hukum yang timbul terhadap lelang eksekusi yang dibatalkan meliputi beberapa hal seperti : terhadap kepemilikan tanah, terhadap kewajiban debitor, dan terhadap pihak ketiga dalam hal ini penyelenggara lelang. Kata Kunci : Hak Tanggungan,lelang Eksekusi,Perjanjian Kredit ABSTRACT PT. Bank Mandiri Tbk Cq PT Bank Mandiri Pontianak branch as a creditor holding a Mortgage Right requested the Pontianak District Court to execute the Mortgage Right auction against Agus Sutrisno as a debtor providing the Mortgage Right whose credit has been in default. In the study of Decision Number: 29 / Pdt.G / 2022 / PN Ptk, the problem discussed is whether the Mortgage Right Auction Execution carried out by PT. Bank Mandiri Tbk Pontianak Branch is in accordance with Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land and what legal consequences arise from the auction execution. In analyzing, the author uses a normative juridical research type, using secondary data which is then analyzed qualitatively. The result, the auction execution carried out by the creditor is not in accordance with the provisions of the Law, because the creditor in determining the obligation to repay the debt, the amount continues to increase with interest and fines so that it exceeds the value of the debtor's Mortgage Right collateral. This is contrary to the provisions of Law No. 4 of 1996 UUHT, thus the lawsuit requests that the executory auction be declared null and void. Furthermore, the legal consequences of a canceled executory auction include several issues, such as: land ownership, the debtor's obligations, and third parties, in this case, the auction organizer. Keywords: Mortgage Rights, Execution Auction, Credit Agreement
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PLASTIK BAGI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012201051, AHMAD BAGIR ASSEGAF
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The use of plastic as a packaging material for food and beverages has become commonplace in society, but behind its convenience, it carries potential risks to health and the environment. This study aims to examine consumer protection against the use of plastic in food and beverage packaging in Kubu Raya Regency. The primary focus of this study is to evaluate consumer understanding of the impacts of plastic use and the effectiveness of existing regulations in protecting consumers from the dangers posed by plastic use. In this study, the author used an empirical legal research method, namely conducting field research to obtain primary data, then describing and analyzing the facts actually obtained or observed during the fieldwork, until arriving at final conclusions. Lack of Consumer Knowledge: Many consumers in Kubu Raya Regency are not fully aware of the potential dangers of plastic use to their health, such as the risk of contamination with hazardous chemicals from plastic. This demonstrates the importance of increasing consumer education and information about the impact of plastic on health and the environment. Keywords: consumer protection, plastic, food and beverage packaging, Kubu Regency, health, environment. Abstrak Penggunaan plastik sebagai bahan kemasan untuk makanan dan minuman telah menjadi hal yang umum di masyarakat, namun di balik kenyamanannya, terdapat potensi risiko bagi kesehatan dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen terhadap penggunaan plastik pada kemasan makanan dan minuman di Kabupaten Kubu Raya. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemahaman konsumen terkait dampak penggunaan plastik, serta efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi konsumen dari bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan plastik tersebut Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian dengan melakukan penelitian lapangan dalam rangka mendapatkan data primer, selanjutnya menggambarkan dan menganalisa fakta- fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir. Kurangnya Pengetahuan Konsumen Banyak konsumen di Kabupaten Kubu Raya yang belum sepenuhnya menyadari potensi bahaya penggunaan plastik terhadap kesehatan mereka, seperti risiko kontaminasi bahan kimia berbahaya dari plastik. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi dan informasi kepada konsumen tentang dampak plastik terhadap kesehatan dan lingkungan. Kata kunci: perlindungan konsumen, plastik, kemasan makanan dan minuman, Kabupaten Kubu, kesehatan, lingkungan.
KEDUDUKAN HUKUM TENAGA HONORER DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012181197, DIONISIUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama pelayanan publik. Dalam praktiknya, daerah sering kali menghadapi keterbatasan jumlah dan kualitas aparatur sipil, sehingga memerlukan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu daerah yang masih membutuhkan tenaga honorer dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan teknis. Namun, keberadaan tenaga honorer menghadapi persoalan serius terkait kepastian status hukum, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang tidak lagi mengakui istilah tenaga honorer secara formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum tenaga honorer dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Kubu Raya, serta memahami implikasi dari kebijakan nasional seperti penghapusan tenaga honorer dan transformasi menuju PPPK. Meskipun telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pengangkatan PPPK, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, seleksi yang ketat, dan ketidaksesuaian data administrasi. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Tenaga Honorer, ASN, PPPK, Kubu Raya ABSTRACT The implementation of local government is a manifestation of the principle of decentralization, which positions regional governments as the primary executors of public services. In practice, many regions face limitations in both the quantity and quality of civil servants, thereby requiring honorary personnel to meet bureaucratic demands. Kubu Raya Regency is one such region that continues to rely on honorary personnel across various sectors, including education, healthcare, and technical services. However, the legal status of honorary workers has become increasingly uncertain, particularly following the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus (ASN), which no longer formally recognizes the term "honorary personnel." This study aims to examine and analyze the legal status of honorary workers within the local government system, particularly in Kubu Raya Regency, and to explore the implications of national policies such as the elimination of honorary positions and the transition to Government Employees with Work Agreements (PPPK). Although Government Regulation Number 49 of 2018 provides a legal foundation for PPPK appointments, its implementation continues to face various challenges, including budgetary limitations, competitive selection processes, and administrative data inconsistencies. Keywords: Regional Government, Honorary Workers, Legal Status, PPPK, Civil Service Reform, Kubu Raya.
IMPLEMENTASI HUKUM KERJA SAMA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGGULANGI DRUGS TRAFFICKING DI WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA DI KALIMANTAN BARAT NIM. A1011191093, SYARIFAH FATIMAH AZZAHRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Wilayah perbatasan darat Indonesia - Malaysia di Kalimantan Barat merupakan area rawan penyelundupan narkoba akibat kondisi geografis yang kompleks dan tingginya aktivitas lintas batas. Maraknya drugs trafficking di kawasan ini telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesehatan masyarakat kedua negara. Oleh karena itu, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia menjadi sangat penting. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam mengatasi permasalahan ini, sehingga kolaborasi dalam bentuk pertukaran informasi, patroli bersama, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat diperlukan. Selain itu, kerja sama ini juga dapat mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi pengguna narkoba, dan edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-preskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan diperoleh dengan teknik wawancara, bahan pustaka, konvensi internasional, dokumen hukum, serta laporan instansi terkait. Penulis mewawancarai beberapa narasumber yaitu, ibu AKBP Sri Sulasmini, S.H., M.H. Kepala Bagian Bin Ops Ditnarkoba POLDA Kalimantan Barat, bapak AKBP Jajang S.Kom Kasubdit 2 Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat, bapak AIPDA Ryan Herman penyidik di BNNP Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum kerja sama Indonesia - Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat mencakup pertukaran intelijen, rapat tahunan, dan patroli perbatasan. Kendala utama meliputi luasnya wilayah perbatasan darat, sistem yang belum sepenuhnya berjalan, ketersediaan infrastruktur, keterbatasan sumber daya, dan modus perdagangan yang kompleks. Meski berhasil menangkap pelaku dan menyita narkotika, efektivitas kerja sama masih perlu ditingkatkan melalui harmonisasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan, peningkatan kerja sama lintas instansi, dan optimalisasi teknologi untuk memperkuat penanggulangan drugs trafficking. Rekomendasi yang disarankan antara lain pembentukan sistem database terintegrasi, pelatihan khusus bagi aparat, serta pemanfaatan teknologi modern seperti drone untuk memperluas cakupan pengawasan tanpa terbatas oleh kendala luasnya wilayah perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat. Kata Kunci: Kerja sama bilateral, drugs trafficking, perbatasan Indonesia-Malaysia, penegakan hukum. "ƒ ABSTRACT The Indonesia-Malaysia land border area in West Kalimantan is prone to drugs trafficking due to its complex geography and high level of cross-border activity. The prevalence of drug trafficking in this region poses a serious threat to the security and health of both countries. Therefore, bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia is very important. Both countries share the same interests in addressing this issue, so collaboration in the form of information exchange, joint patrols, and capacity building for law enforcement agencies is essential. Additionally, this cooperation can also include prevention efforts, rehabilitation of drug users, and public education about the dangers of drugs. The research method used is normative-prescriptive with a qualitative approach, and the data collected was obtained through interviews, literature, legal documents, international convention, and reports from relevant agencies. The author interviewed several sources, namely Mrs. AKBP Sri Sulasmini, S.H., M.H., Head of Operational Development at the West Kalimantan Regional Police Narcotics Directorate; Mr. AKBP Jajang S.Kom, Deputy Director 2 of the West Kalimantan Regional Police Narcotics Directorate; and Mr. AIPDA Ryan Herman, an investigator at the West Kalimantan National Narcotics Agency. The research findings indicate that the implementation of Indonesia-Malaysia cooperation in combating drug trafficking in the land border area of West Kalimantan includes intelligence sharing, annual meetings, and border patrols. The main obstacles include the vastness of the land border, a system that is not yet fully operational, the availability of infrastructure, limited resources, and complex trafficking methods. Although successful in apprehending perpetrators and seizing narcotics, the effectiveness of cooperation still needs to be improved through policy harmonization and the utilization of technology. The conclusion of this study emphasizes the importance of policy harmonization, enhanced inter-agency cooperation, and the optimization of technology to strengthen efforts to combat drug trafficking. Recommended measures include the establishment of an integrated database system, specialized training for law enforcement personnel, and the use of modern technology such as drones to expand surveillance coverage without being constrained by the vastness of the land border area between Indonesia and Malaysia in West Kalimantan. Keywords: Bilateral cooperation, drugs trafficking, Indonesia-Malaysia border, law enforcement.
KAJIAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI HOME CREDIT NIM. A1011211145, CANDRA AL MUHIDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In the rapidly developing era of information technology, Technology-Based Joint Funding Services have become a popular alternative for the public to obtain loans quickly and easily. However, despite offering convenience, fund recipients do not have access to electronic contracts, which can potentially cause disputes and violations of the rights of the fund recipients. This study aims to analyze the regulation of electronic contracts in Technology-Based Joint Funding Institutions in Indonesia, focusing on providing access to electronic contracts to the fund recipients as well as the legal consequences if the access related to electronic debt contracts in Technology-Based Joint Funding Services is granted. The research method used is juridical normative with a statutory and conceptual approach. The nature of this research is descriptive-analytical, which examines the applicable regulations, including the Civil Code (KUHPerdata), Law Number 1 of 2022 concerning Information and Electronic Transactions (Law No. 1 of 2024), and the Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2024. The research is analyzed qualitatively, providing a systematic and accurate description relevant to the topic of discussion. Technology-Based Joint Funding Services, abbreviated as LPBBTI, in Indonesia are regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 40/POJK.05/2024 concerning Technology-Based Joint Funding Services (POJK 40 of 2024). This regulation serves as a reference and guideline for the implementation of LPBBTI in Indonesia. Article 145, Paragraph 6, explains the obligation of the organizer to deliver electronic debt contracts. The legal consequences of not fulfilling this obligation are regulated in Article 159 of the POJK. Therefore, it is recommended for LPBBTI Home Credit to adjust its application in accordance with the POJK regulations, especially regarding providing access to electronic contracts to fund recipients. Keywords: Information Technology-Based Joint Financing Services, electronic contract, legal protection, Financial Services Authority, Financial Technology. Abstrak Dalam era teknologi informasi yang berkembang pesat, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi telah menjadi alternatif populer bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat dan mudah. Namun, meskipun menawarkan kemudahan, penerima dana tidak mendapatkan akses terhadap kontrak elektronik yang berpotensi menimbulkan sengketa dan pelanggaran hak penerima dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kontrak elektronik dalam Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia, dengan fokus pada pemberian akses kontrak elektronik kepada penerima dana serta akibat hukum apabila akses terkait kontrak elektronik utang-piutang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengkaji regulasi yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1 Tahun 2024), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang memberikan gambaran secara sistematis dan akurat dan sesuai dengna topik pembahasan. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang disingkat (LPBBTI) di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 40 Tahun 2024). Peraturan tersebut menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan LPBBTI di Indonesia. Dalam Pasal 145 Ayat 6 menjelaskan tentang kewajiban penyelenggara menyampaikan kontrak elektronik utang-piutang. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut diatur di dalam Pasal 159 POJK. Untuk itu disarankan kepada LPBBTI Home Credit agar dapat menyesuaikan aplikasinya sesuai dengan peraturan dalam POJK khususnya mengenai pemberian akses kontrak elektronik kepada penerima dana. Kata Kunci: Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, kontrak elektronik, Home Credit.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PASAR TENGAH PONTIANAK NIM. A1011211050, DAMAR WULAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to analyze the level of public legal awareness regarding the practice of buying and selling imported used clothing at Pontianak's Central Market. While a source of livelihood for the community, the used clothing trade continues despite a ban stipulated in Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022. The study used qualitative methods with a descriptive-analytical approach, through field observations, interviews with traders, buyers, and related parties, and a study of regulatory documents. The results indicate weak law enforcement, resulting in the continued prevalence of imported used clothing transactions. The main contributing factors are economic needs, high public interest in branded products at low prices, and a lack of business alternatives for traders. The study's conclusions emphasize the importance of increasing legal awareness, strengthening regulatory enforcement, and providing alternative businesses to reduce the community's dependence on this illegal trade. Keywords: legal awareness, imported used clothing, Central Market, trade Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Tengah Pontianak. Aktivitas perdagangan pakaian bekas, meski menjadi sumber penghidupan masyarakat, tetap berlangsung meskipun terdapat larangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui observasi lapangan, wawancara dengan pedagang, pembeli, dan pihak terkait, serta studi dokumen peraturan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya penegakan hukum sehingga transaksi pakaian bekas impor tetap marak terjadi. Faktor utama penyebabnya adalah kebutuhan ekonomi, tingginya minat masyarakat terhadap produk bermerek dengan harga murah, serta minimnya alternatif usaha bagi pedagang. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan sosialisasi hukum, penguatan penegakan regulasi, serta penyediaan alternatif usaha untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada perdagangan ilegal ini. Kata kunci: kesadaran hukum, pakaian bekas impor, Pasar Tengah, perdagangan
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN PEMESANAN MELALUI SHOPEE INDONESIA NIM. A1011211243, INAH PITRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research emerges in response to the increasing number of consumer complaints regarding goods that do not match expectations in terms of specifications, size, quality, or quantity. Such discrepancies are often caused by a lack of transparency or inaccurate product information provided by sellers. Consumers frequently feel disadvantaged because the received goods do not meet their expectations, and the return process is not always smooth. This situation reveals a gap in consumer protection systems within the realm of e-commerce that requires further analysis. The purpose of this study is to examine the types of disputes arising from transactions involving goods that are inconsistent with the order placed through the Shopee e-commerce platform, as well as the efforts made to resolve such disputes. This study employs an empirical juridical approach, combining empirical data gathered through interviews with consumers who have experienced disputes via Shopee. The interviews aim to obtain a concrete understanding of consumer experiences. The types of data used include primary data, obtained through interviews with individuals who encountered mismatches in their orders, as well as secondary data, which consists of primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to the research problem. The data collection technique used is interviews to obtain direct information from respondents. The collected data is analyzed by describing the interview results and field findings to provide deeper insights into the dispute resolution process concerning mismatched purchases on Shopee. The findings indicate that although e-commerce platforms like Shopee offer convenience to consumers, issues related to product discrepancies remain prevalent, leading to violations of consumer rights. The two case studies analyzed in this research show that consumers suffered losses due to negligence by business actors dispute resolution system. This is despite the fact that legal protection is normatively provided under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. Keyword: Consumer protection, Default, Fan Concert Cancellation, Refund. Abstrak Penelitian ini muncul karena adanya kecenderungan peningkatan pengaduan dari konsumen terkait barang yang tidak sesuai, baik dari segi spesifikasi, ukuran, kualitas, maupun kuantitas. Ketidaksesuaian tersebut kerap disebabkan oleh kurangnya transparansi atau ketidakakuratan informasi yang diberikan oleh penjual dalam deskripsi produk. Konsumen sering merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai ekspektasi, dan proses pengembalian barang tidak selalu berjalan mulus. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan konsumen di ranah e-commerce yang perlu dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sengketa yang timbul dari transaksi pembelian barang yang tidak sesuai dengan pesanan melalui platform e-commerce Shopee, serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan data empiris dari hasil wawancara terhadap konsumen yang pernah mengalami sengketa melalui Shopee. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih konkret mengenai pengalaman konsumeen, jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber seperti konsumen yang pernah mengalami ketidaksesuaim barang pada pemesanan, serta data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Data yang diperoleh akan dianalitis dengan menguraikan hasil wawancara dan informasi yang ditemukan dilapangan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penyelesaian sengketeta terhadap pembelian barang yang tidak sesuai dengan pemesanan melalui shopee. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi jual beli melalui platform e-commerce seperti Shopee memberikan kemudahan bagi konsumen, masih sering terjadi permasalahan terkait barang yang tidak sesuai dengan pesanan, yang berdampak pada pelanggaran hak-hak konsumen. Dalam dua studi kasus yang dianalisis, ditemukan bahwa konsumen mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha, meskipun secara normatif perlindungan hukum telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pembatalan Fan Concert, Pengembalian dana, Wanprestasi.
ANALISIS TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI BAGI KORBAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA KASUS DEEPFAKE NIM. A1011211124, ZEFANYA HANSNUYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research aims to analyze how the law, based on Article 1365 of the Civil Code concerning Unlawful Acts, can currently be applied to claim liability for damages in deepfake cases. This study is a normative legal research utilizing a statutory approach and a conceptual approach. The research findings show that the misuse of deepfake technology that causes damages fulfills all the elements of an Unlawful Act. With the fulfillment of all elements of an Unlawful Act, victims are juridically entitled to claim for damages. However, in practice, victims face obstacles such as the difficulty of identifying anonymous perpetrators and the heavy burden of proof. The Personal Data Protection Law also provides a strong legal basis for victims' rights, yet its protection mechanisms are still ineffective for deepfake victims. The current law in Indonesia is still inadequate to address the problems caused by deepfake technology. Therefore, a comprehensive legal reform is necessary to protect the rights of victims of deepfake misuse. Keywords: Deepfake, Unlawful Act, Compensation, Data Protection, Civil Law Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum yang ada pada saat ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan untuk menuntut pertanggungjawaban ganti rugi dalam kasus deepfake. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi deepfake yang menimbulkan kerugian memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum. Dengan terpenuhnya seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut maka korban secara yuridis berhak untuk menuntut ganti rugi. Namun dalam praktiknya, korban menghadapi hambatan-hambatan seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku yang anonim dan beratnya beban pembuktian. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan landasan hak yang kuat bagi korban, namun mekanisme perlindungannya masih belum efektif bagi korban deepfake. Hukum di Indonesia yang ada pada saat ini masih belum memadai untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh teknologi deepfake. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaharuan hukum yang komprehensif guna melindungi hak-hak korban akibat penyalahgunaan deepfake. Kata kunci: Deepfake, Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi, Perlindungan Data Pribadi, Hukum Perdata.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ATURAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ALAT KESEHATAN NIM. A1012211111, HILTON KUSUMA SIAHAAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study examines the juridical analysis of import tariff policies on medical devices and their implications for the fulfillment of the public"™s right to health. Medical devices play a crucial role in healthcare delivery; however, the imposition of relatively high tariffs remains a barrier to equitable access. The study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Findings show that although the legal basis for imposing tariffs is valid under Indonesian and international law, its implementation has not fully embodied principles of social justice and the constitutional right to health. Compared to ASEAN countries such as Singapore and Vietnam, which have eliminated tariffs on certain medical devices, Indonesia still applies an average 5% tariff, affecting affordability and availability. The study concludes that comprehensive policy evaluation is necessary to ensure alignment with constitutional mandates and to guarantee fair access to medical devices. Keywords: Import Tariff, Medical Devices, Customs, Right to Health, Juridical Analysi Abstrak Penelitian ini mengkaji secara yuridis kebijakan penetapan tarif bea masuk terhadap alat kesehatan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat. Alat kesehatan memiliki peran strategis dalam menunjang layanan medis, namun penerapan tarif bea masuk yang relatif tinggi masih menjadi hambatan bagi aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta perbandingan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penetapan tarif bea masuk memiliki dasar hukum yang sah dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan hak atas kesehatan. Dibandingkan negara ASEAN lain seperti Singapura dan Vietnam yang telah membebaskan tarif alat kesehatan tertentu, Indonesia masih memberlakukan tarif rata-rata 5%, yang berdampak pada harga serta ketersediaan alat kesehatan. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tarif bea masuk agar selaras dengan amanat konstitusi serta menjamin akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kata Kunci: Bea Masuk, Alat Kesehatan, Kepabeanan, Hak atas Kesehatan, Analisis Yuridis

Page 285 of 309 | Total Record : 3081

 283   284   285   286   287 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue