Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN ATRIBUT PARTAI POLITIK PADA MASA KAMPANYE LEGISLATIF TAHUN 2019 (Studi di Kota Pontianak) NIM. A1011141231, RATNA SUSANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Direct elections by the people are a means of realizing popular sovereignty, resulting in a democratic government based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, these legislative elections are fraught with various problems, such as violence and anarchy, criminal acts, and even social conflict. Essentially, elections are a means of establishing a government through non-violent means. According to data from the Pontianak City Elections Supervisory Agency (Bawaslu), during the 2019 Legislative Elections in Pontianak City, particularly during the campaign period, 76 cases were classified as criminal acts by political party members, specifically the destruction of political party attributes. Of these 76 cases, 100% were involved in the destruction of political party attributes. The mitigation measures that can be taken against perpetrators of criminal acts of vandalism of political party attributes during the 2019 legislative election campaign period include the Elections Supervisory Agency (Bawaslu) coordinating with the police to conduct further investigations into perpetrators of criminal acts of vandalism of political party attributes during the 2019 legislative election campaign period for legal processing, taking firm action against perpetrators of vandalism of political party attributes, and prosecuting them through to court. Keywords: Law Enforcement, Crime, Election. Abstrak Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif ini, tentu saja sarat dengan berbagai permasalahan seperti timbulnya tindak kekerasan dan anarki, tindak pidana bahkan konflik sosial. Pada hakikatnya Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah jalan mendirikan pemerintahan dengan cara non-kekerasan. Berdasarkan data dari Bawaslu Kota Pontianak, pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Pontianak, khususnya pada masa kampanye telah terjadi 76 (tujuh puluh enam) kasus yang dikualifisir sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh massa dari partai politik, yaitu tindak pidana perusakan atribut partai politik. Dari 76 (tujuh puluh enam) kasus perusakan atribut partai politik tersebut. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan atribut partai politik pada masa kampanye Pemilu legislatif tahun 2019 adalah Bawaslu harus melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian agar melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan atribut partai politik pada masa kampanye Pemilu Legislatif tahun 2019 untuk diproses secara hukum, memberikan tindakan yang tegas terhadap pelaku pengrusakan atribut parpol dan memproses pelakunya hingga ke sidang Pengadilan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemilu.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ROKOK ILLEGAL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201120, ACHMAD DHALTA TRINANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Illegal cigarettes are those circulating within Indonesia, whether they are domestic or imported products, including cigarettes that are not affixed with a tax stamp, cigarettes with counterfeit tax stamps, cigarettes with used tax stamps, and cigarettes with tax stamps that do not match the personalization and intended use. In this study, the author uses the Empirical Legal Research Method, which involves field research to collect primary data. The research then describes and analyzes the facts that are directly obtained or observed during the field study, ultimately leading to a final conclusion. The government and law enforcement agencies need to continuously educate the public about the dangers of illegal cigarettes, both from a health and economic perspective. More intensive campaigns regarding the importance of purchasing legal and registered cigarette products can help raise public awareness. Keywords: Illegal cigarettes, Tax stamp,Counterfeit tax stamp, Used tax stamp, Tobacco regulation Abstrak Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor, antara lain rokok yang tidak dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas dan rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan personalisasi dan peruntukannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian dengan melakukan penelitian lapangan dalam rangka mendapatkan data primer, selanjutnya menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok ilegal, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Kampanye yang lebih intensif mengenai pentingnya membeli produk rokok yang legal dan terdaftar bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Kata kunci: Rokok illegal, Pita cukai, Pita cukai Palsu, Pita cukai bekas,Regulasi rokok.

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MADURA DI DESA PUGUK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011181010, RAHMATUL HIDAYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Masyarakat adat madura yang ada di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih mematuhi hukum adat yang telah berlaku di daerah tersebut, salah satunya yaitu upacara adat perkawinan masyarakat madura yang masih dilaksanakan dan pelaksanaannya mengalami beberapa pergeseran dikarenakan keterbatasan ekonomi sehingga ada beberapa masyarakat tidak melaksanakan upacara adat perkawinan. Masalah dalam penelitian ini "Apakah upacara adat perkawinan masyarakat Madura di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat aslinya?". Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif. Data dan sumber data yang didapatkan melalui penelitian lapangan. Kemudian teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Hasil penelitian yang dicapai bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat madura di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih tetap dilaksanakan walaupun mengalami pergeseran seperti sandur yang sudah tidak dilaksanakan karena disebabkan oleh faktor ekonomi. Akibat hukum bagi pasangan yang tidak melaksanakan upacara adat perkawinan adalah mendapatkan sanksi sosial dan sanksi moral. Sanksi moral yang didapatkan bahwa mereka yang tidak melaksanakan upacara adat perkawinan tersebut dikatakan tidak beradat dan tidak mematuhi adat setempat, sedangkan sanksi sosial yaitu dikucilkan dan dibicarakan dalam masyarakat atau kelompok adat setempat. Upaya ketua adat dalam melestarikan hukum adat perkawinan adalah dengan melaksanakan secara terus menerus serta melakukan sosialisasi atau pemberian pemahaman kepada masyarakat untuk tetap terus melakukan adat istiadat yang ada sehingga tata cara dalam pelaksanaan adat perkawinan tersebut tidak dilupakan, meskipun pada saat ini masyarakatnya sudah hidup di zaman modern. Kata Kunci: Adat, Perkawinan, Masyarakat Madura. Abstract The Madurese indigenous people in Puguk Village Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency still obey the customary law that has been applied in the area, one of them is the traditional marriage ceremony og the Madurese people which is still being carried out and the implementation has undergone several shift due to ecenomic limitations so that there are some people who do not carry out traditional marriage ceremony. The problem in this study "Is the traditional marriage ceremony of the madurese people in Puguk Village Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency still carried out in accordance with the original customary provisions?". The research method that teh author uses in writing this thesis is an empirical method with a descrptive approach. Data and sourcec of data obtained throught field research. The direct communication techniques and indirect communication techniques. The results of the research achived that the implementation of the traditional marriage ceremony of the madurese people in Puguk Village Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency is still being carried out even thoght the shift is like a sandur that has not been carried out due to ecenomic factors. The legal consequences for couples who do not perform cutomary marriage ceremonies are social sanctions and moral sanctions. The moral sanctions gained that those who did not perform the customary marriage ceremony were said to be indigenous and disobedient to the lol custom, while teh the social sanction was ostracized and discussed in the local community or indegenous groups. The traditional charmain"™s effort in preserving customary law of marriage are to carry out continuous and socialize or provide understandig to the community to the continue to practice existing customs so that the implementation of customary marriage are nit forgotten, although by this time its people had lived in modern times. Keywords: Custom, Marriage, Madurese Society

ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB KARYAWAN ATAS PELANGGARAN NON DISCLOSURE AGREEMENT PADA AGENSI KREATIF NIM. A1011211033, TEGUH BAKANANTA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The rapid development of the creative industry, has brought new challenges related to the protection of trade secrets, especially in the form of digital assets. Creative agencies, as providers of branding and social media management services, inherently manage strategic information and client digital assets that have high economic value and are confidential. The existence of a Non-Disclosure Agreement (NDA) is a vital legal instrument to bind employees in maintaining the confidentiality of such information. However, the ease of disseminating digital assets through online platforms, such as sharing Google Drive links, creates vulnerabilities to employee negligence, which can lead to trade secret violations and losses for both clients and the agency itself. This research analyzes the legal responsibility of employees for NDA violations in creative agencies, focusing on a case of digital asset misuse (product cutout photos) due to employee negligence. The research method used is normative juridical with a case study approach, examining laws and regulations related to the case. Data was collected through interviews with relevant parties and analysis of the NDA document used by the agency. This study aims to identify relevant forms of legal protection and analyze the effectiveness of NDAs and efforts to handle trade secret violation cases. The research findings indicate that even though the agency has an NDA, employee negligence can still lead to digital asset trade secret violations. The case at Clico Creative Agency, which was resolved through mediation, highlights the complexity of handling trade secret violation cases involving internal negligence. Therefore, a comprehensive protection strategy is needed, not only relying on legal instruments such as NDAs. The implementation of these steps is expected to minimize the risk of violations, maintain client trust, and ensure the sustainability of creative agency businesses in the evolving digital era. Keywords: Trade Secret, Non-Disclosure Agreement (NDA), Creative Agency, Digital Assets, Employee Responsibility. Abstrak Pesatnya perkembangan industri kreatif, telah memunculkan tantangan baru terkait perlindungan rahasia dagang. Agensi kreatif, sebagai penyedia layanan branding dan manajemen media sosial, secara umum mengelola informasi strategis dan aset digital klien yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bersifat rahasia. Keberadaan Non-Disclosure Agreement menjadi instrumen hukum vital untuk mengikat karyawan dalam menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Namun, kemudahan penyebaran aset digital melalui platform daring, seperti berbagi link Google Drive, menimbulkan kerentanan terhadap kelalaian karyawan, yang dapat berujung pada pelanggaran rahasia dagang dan kerugian bagi klien serta agensi itu sendiri. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum karyawan atas pelanggaran NDA pada agensi kreatif, dengan fokus pada kasus penyalahgunaan aset digital (foto cutout produk) yang digunakan oleh brand lain tanpa izin, yang diakibatkan oleh kelalaian karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait dan analisis dokumen NDA yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun agensi telah memiliki NDA, kelalaian karyawan tetap dapat menyebabkan pelanggaran rahasia dagang. Kasus yang terjadi di Clico Creative Agency, yang diselesaikan melalui mediasi kepada karyawan, menyoroti kompleksitas penanganan kasus pelanggaran rahasia dagang. Oleh karena itu, diperlukan strategi perlindungan yang komprehensif, yang tidak hanya mengandalkan instrumen hukum seperti NDA, Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko pelanggaran, menjaga kepercayaan klien, dan memastikan keberlanjutan bisnis agensi kreatif di era digital. Kata Kunci: Rahasia Dagang, Non-Disclosure Agreement (NDA), Agensi Kreatif, Aset Digital, Tanggung Jawab Karyawan.

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) TERHADAP ANGKUTAN BARANG DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA NIM. A1011211004, VIRA FIRYAAL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research analyzes the implementation of duties and functions of the Motor Vehicle Weighing Implementation Unit (UPPKB) for freight transport in North Pontianak District. The research problems addressed are: why the implementation of freight transport weighing duties and functions through UPPKB in North Pontianak District has not been carried out in accordance with the legal mandate, and what efforts can be made to improve its implementation. The objectives of this research are to analyze the inhibiting factors and formulate strategies to enhance the effectiveness of UPPKB's duties and functions implementation. The research method employed is juridical-empirical with a qualitative prescriptive approach. This study utilizes both primary and secondary data. Data collection techniques were conducted through field observations, interviews with the UPPKB supervisory head, and questionnaire distribution to 20 freight transport drivers and 10 local community members. Data were analyzed qualitatively to compare bet ween das sollen and das sein in regulation implementation. The research findings indicate that the implementation of duties and functions of UPPKB Class I Siantan is divided into five (5) activities: (1) examination of vehicle documents and travel documents, (2) motor vehicle weighing on the platform, (3) inspection and freight loading procedures, (4) vehicle dimension inspection, and (5) examination of roadworthy technical requirements. The author identified several facts indicating that the implementation has not been optimal due to three main factors: (1) sanction application that does not comply with regulations and Standard Operating Procedures, resulting in weak deterrent effects, (2) insufficient supporting facilities such as road lighting that hinders nighttime operations, and (3) low legal awareness among drivers, where 50% of respondents never conduct weighing and 60% do not comply with load limits. Recommended improvement efforts include strengthening law enforcement in accordance with Standard Operating Procedures, developing supporting facilities, enhancing legal awareness through socialization, continuous officer training, and strengthening inter-agency cooperation. Keywords: Freight Transport, Law Enforcement, North Pontianak, UPPKB, Vehicle Weighing. Abstrak Penelitian ini menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) terhadap angkutan barang di Kecamatan Pontianak Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa pelaksanaan tugas dan fungsi penimbangan angkutan barang melalui UPPKB di Kecamatan Pontianak Utara belum berjalan sesuai mandat undang-undang dan bagaimana upaya untuk meningkatkan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPPKB. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif preskriptif. dalam penulisan ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi ke lapangan, wawancara dengan kepala pengawas UPPKB, dan penyebaran kuesioner kepada 20 supir angkutan barang serta 10 masyarakat sekitar. Data dianalisis secara kualitatif untuk membandingkan antara das sollen dan das sein dalam implementasi peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi UPPKB Kelas I Siantan terbagi dalam 5 (lima) kegiatan: (1) pemeriksaan dokumen kendaraan dan dokumen perjalanan, (2) penimbangan kendaraan bermotor pada platform, (3) pemeriksaan dan tata cara pemuatan angkutan barang, (4) pemeriksaan dimensi kendaraan, (5) pemeriksaan persyaratan teknis laik jalan. Penulis menemukan beberapa fakta bahwa pelaksanaan tersebut belum optimal karena tiga faktor utama: (1) penerapan sanksi yang belum sesuai peraturan dan Standar Operasional Prosedur, yang mengakibatkan lemahnya efek jera, (2) kekurangan fasilitas penunjang seperti penerangan jalan yang menghambat operasional malam hari, dan (3) rendahnya kesadaran hukum supir, dimana 50% responden tidak pernah melakukan penimbangan dan 60% tidak mematuhi batas muatan. Upaya peningkatan yang direkomendasikan meliputi penguatan penegakan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur, pengembangan fasilitas pendukung, peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi, pelatihan berkelanjutan petugas, dan penguatan kerjasama antar lembaga terkait. Kata kunci: Angkutan Barang, Penegakan Hukum, Penimbangan Kendaraan, Pontianak Utara, UPPKB

IMPLEMENTASI LARANGAN MEROKOK DI JALAN SEBAGAI UPAYA KESELAMATAN BERKENDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TRANSPORTASI NIM. A1012211146, ABDUL KHAIR IMADUDDIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Road safety is a crucial aspect of transportation law aimed at protecting the rights and safety of road users. One factor that can disrupt a driver's concentration is the habit of smoking while driving, which can increase the risk of accidents. This study examines the implementation of the smoking ban on the road based on Article 106 Paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) and Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 (Permenhub No. 12/2019). Both regulations emphasize the obligation for drivers to drive with full concentration and prohibit activities that may distract attention, including smoking. The findings reveal that the implementation of this ban has not been effective due to several obstacles. First, incomplete regulations"”Permenhub No. 12/2019 only applies to drivers of public motorcycles, excluding private vehicles. Second, weak law enforcement traffic police prioritize violations such as not wearing helmets or lacking a driver's license, while smoking violations are difficult to prove unless they cause accidents. Third, low public awareness"”many drivers consider smoking a personal right and fail to recognize its impact on driving safety. From the perspective of transportation law, the ban on smoking while driving aligns with the principles of caution and public safety protection. To enhance its effectiveness, strengthening regulations to cover all types of vehicles, improving law enforcement capacity, and massive public education and socialization are necessary. Through these measures, efforts to ensure road safety can be optimally achieved. Keywords: Road safety, smoking ban, transportation law, UU LLAJ, law enforcement. Abstrak Keselamatan berkendara merupakan salah satu aspek penting dalam hukum transportasi yang bertujuan melindungi hak dan keselamatan pengguna jalan. Salah satu faktor yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi adalah kebiasaan merokok saat berkendara, yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Penelitian ini menganalisis implementasi larangan merokok di jalan berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 (Permenhub No. 12/2019). Kedua regulasi ini menegaskan kewajiban pengemudi untuk berkendara dengan penuh konsentrasi serta melarang aktivitas yang dapat mengalihkan perhatian, termasuk merokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi larangan ini belum berjalan efektif karena beberapa kendala. Pertama, regulasi yang belum komprehensif Permenhub No.12/2019 hanya berlaku untuk pengemudi sepeda motor angkutan umum, tidak mencakup kendaraan pribadi. Kedua, penegakan hukum yang lemah"”aparat kepolisian lebih memprioritaskan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm atau SIM, sementara pelanggaran merokok sulit dibuktikan kecuali menyebabkan kecelakaan. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat"”banyak pengemudi menganggap merokok sebagai hak pribadi dan tidak menyadari dampaknya terhadap keselamatan berkendara. Dari perspektif hukum transportasi, larangan merokok saat berkendara sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan keselamatan publik. Untuk meningkatkan efektivitas implementasinya, diperlukan penguatan regulasi yang mencakup semua jenis kendaraan, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Dengan demikian, upaya menciptakan keselamatan berlalu lintas dapat tercapai secara optimal. Kata kunci: Keselamatan berlalu lintas, larangan merokok, hukum transportasi, UU LLAJ, penegakan hukum.

EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 PADA GAWAI DAYAK DI RUMAH RADAKNG TAHUN 2024 NIM. A1011211237, VENIATY MIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis is entitled "Effectiveness of Supervision of Alcoholic Beverage Distribution Based on Article 19 of West Kalimantan Provincial Regulation Number 3 of 2009 on Gawai Dayak at Rumah Radakng in 2024" with the formulation of the problem, namely How is the Implementation and what are the inhibiting factors in the implementation of supervision of the distribution of alcoholic beverages based on Article 19 of West Kalimantan Provincial Regulation Number 3 of 2009 at the Gawai Dayak event in 2024 at Rumah Radakng. The purpose of this study is to describe and analyze how the provisions and inhibiting factors in the supervision of the distribution of alcoholic beverages during the Gawai Dayak Week at Rumah Radakng in 2024, which refers to the provisions of Article 19 of West Kalimantan Provincial Regulation Number 3 of 2009 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages. In addition, this study also aims to identify various obstacles that reduce the effectiveness of the implementation of these regulations in the field. This study uses an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, questionnaires, and literature studies with research subjects including the Dayak Customary Council (DAD), the event organizing committee, and visitors. Also, the data analysis method of this study uses a qualitative method, through collecting the required data through interviews and questionnaires, then compiled and presented systematically to obtain clarity regarding the problems discussed in the study, so that the research results can be found and conclusions can be drawn. The results of this study indicate that the supervision carried out by the Dayak Customary Council (DAD) and the committee regarding the circulation of alcoholic beverages, especially during the 2024 Dayak Gawai Week event, has not been effective or has not run and been implemented properly, because there are still several obstacles that hinder the implementation process. Some of the obstacles faced by the Dayak Customary Council (DAD) and the committee are the excessive number of visitors, lack of supervisory personnel, parties who continue to try to sell illegally, lack of public legal awareness, and lack of strict sanctions for violators. Keywords: Supervision, Distribution, Alcoholic Beverages, Gawai Dayak. ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Efektivitas Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 Pada Gawai Dayak Di Rumah Radakng Tahun 2024" dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Pelaksanaan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 pada acara Gawai Dayak Tahun 2024 di Rumah Radakng. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana ketentuan, dan faktor penghambat dalam pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol selama berlangsungnya acara Pekan Gawai Dayak di Rumah Radakng Tahun 2024, yang mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas implementasi peraturan tersebut di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan dengan subjek penelitian meliputi Dewan Adat Dayak (DAD), panitia pelaksana acara, dan pengunjung. Serta, metode analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan wawancara dan kuesioner kemudian disusun dan disajikan secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) beserta panitia mengenai peredaran minuman beralkohol terutama pada saat acara Pekan Gawai Dayak Tahun 2024 belum efektif atau belum berjalan dan terlaksana dengan baik, dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam proses pengimplementasiannya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi Dewan Adat Dayak (DAD) beserta panitia adalah jumlah pengunjung yang terlalu banyak, kurangnya personel pengawas, pihak yang tetap berusaha menjual secara ilegal, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya sanksi tegas bagi pelanggar. Kata Kunci : Pengawasan, Peredaran, Minuman Beralkohol, Gawai Dayak.

DAMPAK PENGGABUNGAN PENAHANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN ORANG DEWASA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK NIM. A1011181047, DESTI RANIA ABNA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The Indonesian Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) explicitly mandates legal protection for Children in Conflict with the Law (CICL), particularly through the obligation to separate child detainees from adults. This principle is a direct derivation of the best interest of the child doctrine, which forms the core philosophy of the SPPA Law. However, this empirical-descriptive legal research uncovers an implementation gap concerning this norm in practice. The case study focusing on the Class IIB Sambas Detention Center (Rutan) reveals that the practice of mixing detention during the investigation stage still frequently occurs. Although the children’s and adults’ cells are physically separated, placing children within the adult detention complex leads to unavoidable interaction with adult detainees at certain times, such as during meals, prayers, or exercise. This factual condition clearly violates the protection principle and the best interest of the child principle stipulated in the SPPA Law. Empirical findings confirm that this sub-standard detention significantly generates negative psychological impacts on children. Furthermore, the situation impedes the fulfillment of children’s essential rights, as guaranteed by Article 3 of the SPPA Law. Children's rights to health facilities, psychosocial assistance, and formal education access (such as package school) are proven to be unmet adequately at the Rutan, contradicting the SPPA Law's rehabilitation goals.Based on this analysis, it is concluded that this factual mixed detention practice is counterproductive to child rehabilitation and protection efforts. Therefore, this research recommends the strict enforcement of the separation rule and the equitable distribution of special child facilities (LPKA/LPAS) as a necessary solution to optimally guarantee children's rights and development. Keywords: Child Detention, Juvenile Justice System, Impact of Detention, Best Interest of the Child, Empirical Legal Research. Abstrak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas mengamanatkan perlindungan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya melalui kewajiban pemisahan penempatan anak yang ditahan dari orang dewasa. Prinsip ini merupakan turunan langsung dari asas kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) yang menjadi filosofi utama UU SPPA. Namun, penelitian hukum yuridis empiris-deskriptif ini menemukan adanya kesenjangan implementasi norma tersebut di lapangan. Studi kasus yang berfokus pada Rutan Kelas IIB Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa praktik penggabungan penahanan pada tingkat penyidikan masih sering terjadi. Meskipun sel anak dan dewasa dipisahkan secara fisik, penempatan anak di dalam kompleks tahanan dewasa menyebabkan interaksi yang tak terhindarkan dengan tahanan dewasa pada waktu-waktu tertentu, seperti saat makan, beribadah, atau berolahraga. Kondisi faktual ini secara nyata melanggar asas perlindungan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam UU SPPA. Temuan empiris mengkonfirmasi bahwa penahanan yang tidak ideal ini secara signifikan memberikan dampak psikologis negatif terhadap anak. Lebih lanjut, situasi ini menghambat pemenuhan hak-hak esensial anak, sebagaimana dijamin oleh Pasal 3 UU SPPA. Hak anak atas fasilitas kesehatan, pendampingan psikososial, dan akses pendidikan formal (seperti sekolah paket) terbukti tidak terpenuhi secara memadai di Rutan tersebut , berlawanan dengan tujuan pembinaan UU SPPA. Berdasarkan analisis tersebut, disimpulkan bahwa praktik penggabungan penahanan ini bersifat kontraproduktif terhadap upaya rehabilitasi dan perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penegakan aturan pemisahan secara ketat dan pemerataan fasilitas khusus anak (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA dan Lembaga Penempatan Anak Sementara/LPAS) sebagai solusi mendesak untuk menjamin hak-hak dan tumbuh kembang anak secara optimal. Kata Kunci: Penahanan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Dampak Penahanan, Kepentingan Terbaik bagi Anak, Yuridis Empiris.

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA LAHAN PERTANIAN MENGGUNAKAN SISTEM BAYAR PANEN DI DUSUN YUDHA PUTRA DESA JELUTUNG KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS NIM. A1011211315, NURHAYATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract As social beings, humans constantly interact with others to fulfill their needs, not only for primary needs but also for secondary ones. To fulfill all these needs, they must establish a legal relationship through an agreement or contract, which must be accounted for. In civil law, an agreement is one of the primary sources that creates a legal relationship or obligation between parties. Such agreements can be applied in the agricultural sector. Agriculture is the backbone of the economy, especially for the country's undeniable economic growth. One area that relies heavily on the agricultural sector is Yudha Putra Hamlet, Jelutung Village, Pemangkat District, Sambas Regency, to meet daily needs. This dependence indirectly encourages the practice of leasing, especially in the use of rice fields. In practice, agricultural landowners rent their land to tenants to manage, and the rent is paid at harvest time. However, when harvest time arrives, it is possible for tenants to fail to pay the rent on the agreed date. This research aims to determine whether the implementation of agricultural land lease agreements using the harvest payment system in Yudha Putra Hamlet, Jelutung Village, Pemangkat District, Sambas Regency is being carried out according to the agreement. This research uses an empirical and descriptive analytical approach. This study will discuss the implementation of agricultural land lease agreements in Yudha Putra Hamlet, Jelutung Village, Pemangkat District, to determine the factors causing late payments, to determine the consequences for land tenants of late rental payments, and to determine the landowner's efforts to address the delays in land lease payments. The results of this study indicate that agricultural land lease agreements in Yudha Putra Hamlet, Jelutung Village, Pemangkat District, Sambas Regency have not been implemented according to the agreement. Keywords: Agreement, Lease, Harvest Payment System, Default Abstrak Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa selalu mempunyai hubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya untuk kebutuhan primer tetapi juga kebutuhan sekunder lainnya. Untuk dapat memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan, maka harus saling mengadakan hubungan hukum dengan cara mengadakan suatu perjanjian atau kontrak dan harus dipertanggungjawabkan. Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan salah satu sumber utama yang menimbulkan hubungan hukum atau perikatan antar pihak. Perjanjian tersebut bisa dilakukan pada sektor pertanian. Pertanian merupakan tulang punggung bagi perekonomian terutama untuk pertumbuhan ekonomi negara ini yang tak terbantahkan. Salah satu daerah yang sangat mengandalkan sektor pertanian adalah di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketergantungan ini secara tidak langsung mendorong terjadinya praktik penyewaan, terutama dalam penggunaan lahan sawah. Dalam praktiknya pemilik lahan pertanian menyewakan lahannya kepada penyewa lahan untuk dikelola dan hasil dari sewa tersebut dibayar saat panen tiba. Akan tetapi saat panen tiba tidak menutup kemungkinan adanya penyewa lahan yang tidak membayar hasil sewa sesuai tanggal kesepakatan. Melalui penelitian ini dapat diketahui rumusan masalah yang diambil adalah apakah pelaksanaan perjanjian sewa lahan pertanian menggunakan sistem bayar panen di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dilaksanakan sesuai perjanjian?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan perjanjian sewa lahan pertanian di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran, untuk mengetahui akibat bagi penyewa lahan dari adanya keterlambatan pembayaran hasil sewa, dan untuk mengetahui upaya dari pemilik lahan terhadap adanya keterlambatan pembayaran hasil sewa lahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian sewa lahan pertanian di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas belum dilaksanakan sesuai perjanjian. Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Menyewa, Sistem Sewa Bayar Panen, Wanprestasi

ANALISIS YURIDIS PELAYANAN DISTRIBUSI AIR BERSIH TERHADAP KONSUMEN DI PDAM TIRTA LANDAK (Studi Kasus Di Kota Ngabang Kabupaten Landak) NIM. A1011181147, GABRIEL FERNANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research was conducted at the Regional Drinking Water Company Tirta Landak, Ngabang City. This study aims to determine and analyze the quality of service and problems in the distribution of clean watin Landak Regency precisely in Ngabang City, how to fulfill the rights and obligations of PDAM Tirta Landak to consumers and vice versa in Landak Regency and sanctions if the rights and obligations of PDAM Tirta Landak to consumers in Ngabang City, Landak Regency are not fulfilled. The research was conducted using empirical legal research method, with descriptive analysis approach, structured interviews and with open system, how to obtain data by using direct interviews to informants both Perumdam Tirta Landak, PDAM Tirta Landak Recruiter, Head of Engineering PDAM Tirta Landak and PDAM Tirta Landak Water Customers directly, interviews were conducted at the PDAM Tirta Landak office, as well as water customers at their respective homes. Data collection techniques using observation techniques, namely direct observation of the object under study, interviews where researchers conduct direct questions and answers with informants in connection with the problem under study and supported by secondary data, then the results of the data are analyzed qualitatively. Empirical legal research looks at how the law works in a community environment. Empirical legal research methods can also be said to be sociological legal research. Based on the results of research and discussion, the following results are obtained: there are several problems or obstacles such as the unavailability of good raw water sources such as flooded or dry raw water sources, then if there are repairs to damaged pipes or pumps and, there are power outages that make the flow of water stopped because PDAM Tirta Landak does not have its own generator or electricity supply. The efforts made by PDAM Tirta Landak have maximized to overcome these problems but several factors from the community and nature have caused the problem to be slightly hampered. Keywords: Service, Clean Water, PDAM, Landak Regency Abstrak Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Landak Kota Ngabang. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan dan masalah dalam penyaluran air bersih di Kabupaten Landak tepatnya di Kota Ngabang, bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban PDAM Tirta Landak terhadap konsumen dan sebaliknya di Kabupaten Landak serta sanksi jika tidak terpenuhinya hak dan kewajiban PDAM Tirta Landak terhadap konsumen di Kota Ngabang Kabupaten Landak.Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan deskriptif analisis, wawancara terstruktur serta dengan sistem terbuka, cara memperoleh data dengan mengunakan wawancara langsung kepada informan baik itu Perumdam Tirta Landak, Direkrut PDAM Tirta Landak, Kepala Bagian Teknik PDAM Tirta Landak dan Pelanggan Air PDAM Tirta Landak langsung, wawancara dilakukan di kantor PDAM Tirta Landak, serta para pelanggan air dirumah masing-masing. teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder , kemudian hasil dari data tersebut dianalisa secara kualitatif. Penelitian hukum empiris melihat bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: adapun beberapa masalah atau hambatan seperti tidak tersedianya sumber air baku yang baik seperti sumber air baku banjir ataupun kering, kemudian jika ada perbaikan pipa atau pompa yang rusak dan, adanya pemadaman listrik yang membuat aliran air terhenti dikarenakan PDAM Tirta Landak tidak memiliki genset atau suplai listrik sendiri. Upaya yang dilakukan PDAM Tirta Landak sudah maksimal mengatasi masalah tersebut namun beberapa faktor dari masyarakat dan alam yang menyebabkan penanggulangan masalah tersebut sedikit terhambat. Kata Kunci : Pelayanan, Air Bersih, PDAM, Kabupaten Landak

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA