Garuda - Garba Rujukan Digital

AKIBAT HUKUM PEMBAYARAN KLAIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN NILAI YANG TERCANTUM DI DALAM POLIS ASURANSI JIWA NIM. A1012201116, APRIANDI NYIPA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Claims are a form of responsibility from the insurance company as the guarantor of the insured if they experience a disaster such as death, where the insurance money is given to the heirs who are entitled to receive it. However, in reality, the payment of life insurance claims by insurance companies to the heirs of insurance policy holders who die does not match the value stated in the life insurance policy. Case of payment of life insurance claims by PT. BCA Life Pontianak Branch regarding the heirs of insurance policy holders who did not match the value stated in the life insurance policy was experienced by DV, JD, and PN as the heirs of AN as the policy holder/insured who died. This incident of course has legal consequences for PT. BCA Life Pontianak Branch against DV, JD, and PN as the heirs of policy holder AN who died in the event that the claim payment did not match the value stated in the life insurance policy because it caused losses for DV, JD, and PN as the heirs.The problem formulation in this research is: "What are the legal consequences of paying claims that are not in accordance with the value stated in the life insurance policy on the heirs?" Meanwhile, the aim of the research is to reveal the factors that cause PT. BCA Life Pontianak Branch does not pay life insurance claims according to the value stated in the life insurance policy, legal consequences for PT. BCA Life Pontianak Branch against the heirs of the policy holder who died in the event that the payment of claims did not correspond to the value stated in the life insurance policy, and the efforts made by the heirs of the policy holder who died against PT. BCA Life Pontianak Branch in the event of claim payments that do not match the value stated in the life insurance policy. The research method used by the author is an empirical legal research method with descriptive research characteristics. Based on the research results, it was concluded that the payment of life insurance claims by PT. BCA Life Pontianak Branch against the heirs of AN as the policy holder who died apparently did not match the value stated in the life insurance policy, where PT. BCA Life Pontianak Branch only pays life insurance coverage amounting to IDR. 270,976,899.00 to DV, JD, and PN as heirs from the value stated in the life insurance policy, namely IDR 500,000,000.00. Factors causing PT. BCA Life Pontianak Branch did not pay life insurance claims according to the value stated in the life insurance policy because the life insurance sum insured from the Policy Holder, namely AN, was deducted to pay the remaining loan at PT. Bank Central Asia, Tbk, Pontianak Branch. Legal consequences for PT. BCA Life Pontianak Branch towards the heirs of a policy holder who dies in the event that the payment of a claim does not correspond to the value stated in the life insurance policy, causing losses to the heirs. Efforts made by the heirs of the policy holder who died against PT. BCA Life Pontianak Branch is holding discussions with PT. BCA Life Pontianak Branch to claim losses in the event of claim payments that do not match the value stated in the life insurance policy. If in these deliberations there is no resolution, then PT. BCA Life Pontianak Branch will carry out a settlement using mediation involving the Financial Services Authority (OJK). Keywords: Legal Consequences, Life Insurance, Claims, Policies, Inappropriate.ABSTRAK Klaim merupakan wujud pertanggungjawaban dari perusahaan asuransi sebagai penanggung terhadap tertanggung apabila mengalami suatu musibah seperti meninggal dunia, dimana uang pertanggungan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya. Namun dalam kenyataannya, pembayaran klaim asuransi jiwa oleh perusahaan asuransi terhadap ahli waris dari pemegang polis asuransi yang meninggal dunia tidak sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam polis asuransi jiwa. Kasus pembayaran klaim asuransi jiwa oleh PT. BCA Life Cabang Pontianak terhadap ahli waris dari pemegang polis asuransi yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam polis asuransi jiwa dialami oleh DV, JD, dan PN selaku ahli waris dari AN selaku pemegang polis/tertanggung yang meninggal dunia. Kejadian ini tentu saja menimbulkan akibat hukum bagi PT. BCA Life Cabang Pontianak terhadap DV, JD, dan PN selaku ahli waris dari pemegang polis AN yang meninggal dunia dalam hal pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam polis asuransi jiwa karena menimbulkan kerugian bagi DV, JD, dan PN selaku ahli waris. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Akibat Hukum Pembayaran Klaim Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Yang Tercantum Di Dalam Polis Asuransi Jiwa Terhadap Ahli Waris?". Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan PT. BCA Life Cabang Pontianak tidak melakukan pembayaran klaim asuransi jiwa sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam polis asuransi jiwa, akibat hukum bagi PT. BCA Life Cabang Pontianak terhadap ahli waris dari pemegang polis yang meninggal dunia dalam hal pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam polis asuransi jiwa, dan upaya yang dilakukan oleh ahli waris dari pemegang polis yang meninggal dunia terhadap PT. BCA Life Cabang Pontianak dalam hal pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam polis asuransi jiwa. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa pembayaran klaim asuransi jiwa oleh PT. BCA Life Cabang Pontianak terhadap ahli waris dari AN selaku pemegang polis yang meninggal dunia ternyata tidak sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam polis asuransi jiwa, dimana PT. BCA Life Cabang Pontianak hanya membayar uang pertanggungan asuransi jiwa sebesar Rp. 270.976.899,00 kepada DV, JD, dan PN selaku ahli waris dari nilai yang tercantum di dalam polis asuransi jiwa yaitu sebesar Rp. 500.000.000,00. Faktor penyebab PT. BCA Life Cabang Pontianak tidak melakukan pembayaran klaim asuransi jiwa sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam polis asuransi jiwa dikarenakan uang pertanggungan asuransi jiwa dari Pemegang Polis yaitu AN dipotong untuk pembayaran sisa pinjaman di PT. Bank Central Asia, Tbk, Cabang Pontianak. Akibat hukum bagi PT. BCA Life Cabang Pontianak terhadap ahli waris dari pemegang polis yang meninggal dunia dalam hal pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam polis asuransi jiwa adalah menimbulkan kerugian bagi ahli waris. Upaya yang dilakukan oleh ahli waris dari pemegang polis yang meninggal dunia terhadap PT. BCA Life Cabang Pontianak adalah melakukan musyawarah dengan pihak PT. BCA Life Cabang Pontianak untuk menuntut kerugian dalam hal pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam polis asuransi jiwa. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak terdapat penyelesaian, maka pihak PT. BCA Life Cabang Pontianak akan melakukan penyelesaian menggunakan jalur mediasi dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kata Kunci : Akibat Hukum, Asuransi Jiwa, Klaim, Polis, Tidak Sesuai

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TERHADAP GUGATAN PERKARA PERDATA TENTANG ARISAN YANG BERBASIS ONLINE (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR.106/Pdt.G/2017/PN.Plk) NIM. A1011181221, PUTRI DWI JULIANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In practice, agreements through electronic media have experienced various disputes because the two parties concerned have not met. As in online social gathering, the parties only agree to agreements in electronic media without meeting in person and can cause losses if the manager of the online social gathering defaults. So, in this study, we will discuss how the court's legal considerations in civil cases regarding online-based social gatherings will be discussed.The purpose of this study is to analyze the legal considerations of the court judges in accepting and granting the plaintiff's claim for part in the online-based social gathering, and analyze the judge's consideration of the online-based social gathering case decision Number 106/Pdt.G/2017/PN .plk. The legal research method used is normative, namely by examining existing library materials and prepared and presented in a prescriptive manner, namely explaining the complete picture and describing and validating it from the existing problems.The results of this study are the consideration of the panel of judges from the various evidences submitted by the Plaintiff. The Panel of Judges obtained the fact that between the Plaintiff and the Defendant there was an oral agreement on online social gathering using the Facebook media application, as regulated in Article 1320 of the Civil Code does not require that an agreement does not have to be written. Consideration of the legal panel The suitability of the applicable provisions based on the judge's legal considerations in Decision Number 106/Pdt.G/2017/PN Plk regarding default in an online social gathering agreement is in accordance with a provision that has been regulated in the Civil Code.Consideration that the morale and real losses. For morel's loss of Rp. 10,000,000,000 cannot be granted because it is not based on Articles 1370, 1371, and 1372 of the Civil Code, while the real loss of the plaintiff in the amount of Rp. 389,000,000 is compensated by the defendants. Decision of the Supreme Court Number 106/Pdt.G/2017/PN.Plk then the judge decided guilty to the defendant then the judge accepted the claim of the plaintiffs. Keyword : Juridical, Judgment, Supreme Court. Abstrak Dalam praktiknya, perjanjian melalui media elektronik mengalami berbagai perselisihan dikarenakan belum bertemunya kedua belah pihak yang bersangkutan. Seperti dalam arisan online, para pihak hanya menyetujui perjanjian dalam media elektronik saja tanpa bertemu secara langsung dan dapat menyebabkan kerugian apabila pengelola arisan online tersebut melakukan wanprestasi. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pertimbangan hukum pengadilan terhadap perkara perdata tentang arisan yang berbasis online.Yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pengadilan dalam menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dalam arisan yang berbasis online, dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap gugatan perkara arisan yang berbasis online putusan Nomor.106/Pdt.G/2017/PN.Plk. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada dan disusun serta disajikan secara preskriptif yakni menjelaskan gambaran lengkap dan mendeskripsikan serta memvalidasinya dari permasalahaan yang ada.Hasil penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dari berbagai bukti yang diajukan Penggugat Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan secara lisan arisan online yang menggunakan aplikasi media facebook, sebagimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan bahwa suatu perjanjian tidak harus tertulis. Pertimbangan majelis hukum Kesesuaian terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang wanprestasi dalam sebuah perjanjian arisan online merupakan sudah sesuai dengan sebuah ketentuan yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Pertimbangan bahwa pada kerugian moril dan rill. Untuk kerugian morel sejumlah Rp 10.000.000.000 tidak dapat dikabulkan karena tidak berdasarkan pada Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdata sedangkan kerugian rill penggugat sejumlah Rp 389.000.000 digantikan kerugiannya oleh para pihak tergugat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.Plk kemudian hakim memutuskan bersalah kepada tergugat kemudian hakim menerima gugatan para penggugat. Kata Kunci: Yuridis, Putusan, Mahkamah Agung

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA NOVEL YANG DIPUBLIKASIKAN DALAM PORTABLE DOCUMENT FORMAT (PDF) MELALUI MEDIA ONLINE NIM. A1011191098, TARISA ARLIDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractCopyright, considering that the development of legal protection for copyright for creators is still lacking, namely that there are many violations, namely duplication. Many people spend their time just reading novels via online media because they are considered more practical than novels in printed form. However, the availability of online novels is prone to providing opportunities for duplication of works which are detrimental to the creator, which will have an impact on a person's innovation and creativity in creating a work so that it can damage interests in various sectors.The method used in this research is normative juridical through literature study by examining secondary data, in the form of statutory regulations or other legal documents, and the results of research, studies and other references related to the problem. The aim of this legal research is to analyze and determine the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regarding the copying of novels in online media and to study and analyze law enforcement arising from violations of novel copyright.The results of this research are that duplication and dissemination of novels published in Portable Document Format (PDF) in online media can be said to be a copyright violation if carried out without permission from the novel author, because it violates the creator's economic rights in accordance with Article 9 of the Copyright Law Number 28 of 2014. Article 99 of the Copyright Law Number 28 of 2014 states that if piracy occurs or acts detrimental to the novel creator as the owner of the exclusive rights, he can file a claim for compensation at the Commercial Court. Then there are criminal provisions contained in Article 113 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Actors who distribute novels can be punished with a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).Keywords : Legal Protection, Copyright, Novel, Duplication, Portable Document Format (PDF)AbstrakPerlindungan hukum Hak Cipta novel diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengingat perkembangan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi pencipta masih kurang, yakni banyak terjadinya pelanggaran yaitu penggandaan. Banyak masyarakat yang menghabiskan waktu dengan sekedar membaca novel melalui media online karena dinilai lebih praktis dibandingkan dengan novel dalam bentuk cetak. Namun dengan tersedianya novel online ini rentan memberikan peluang penggandaan karya yang merugikan pihak pencipta, maka akan berdampak pada inovasi maupun kreatifitas seseorang dalam menciptakan suatu karya sehingga dapat merusak kepentingan di berbagai sektor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Tujuan dari penelitian hukum ini yakni Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap penggandaan novel di media online dan untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum yang timbul dari pelanggaran hak cipta novel. Hasil dari penelitian ini adalah Penggandaan dan penyebarluasan novel yang dipublikasikan dalam Portable Document Format (PDF) di media online dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila dilakukan tanpa adanya izin dari penulis novel, karena melanggar hak ekonomi pencipta sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan jika terjadi pembajakan atau tindakan merugikan pencipta novel selaku pemilik hak eksklusif tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Kemudian terdapat ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pelaku yang menyebarluaskan novel dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Novel, Penggandaan, Portable Document Format (PDF)

PERAN UNITED NATIONS WOMAN DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN YANG MENGALAMI KASUS KEKERASAN PADA KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI SUDAN SELATAN NIM. A1011181268, VELI NOVALIAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Penelitian ini menganalisis peran United Nations Women dalam melindungi perempuan dari kekerasan selama konflik bersenjata non-internasional di Sudan Selatan. Konflik di negara tersebut telah memicu kekerasan seksual berbasis gender yang diperburuk oleh budaya patriarki dan kondisi sosial-ekonomi yang rentan. Melalui pendekatan kasus dan hukum normatif, serta analisis deskriptif terhadap data dari CEDAW dan sumber sekunder lainnya, penelitian ini menganalisis penyebab dan bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta peran UN Women dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Sudan Selatan disebabkan oleh budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, dan rendahnya pendidikan. Bentuk kekerasan meliputi rudapaksa, penculikan, perbudakan, dan pemaksaan pernikahan. Meski Sudan Selatan telah meratifikasi CEDAW, kekerasan berbasis gender tetap meluas. UN Women berperan dalam meningkatkan kesadaran, dan mendukung kebijakan perlindungan perempuan, meskipun menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses, kondisi sosial-budaya, sumber daya yang terbatas, dan ketidakstabilan politik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan, penguatan mekanisme perlindungan hukum, dan penanganan hambatan implementasi program UN Women. Upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara di Sudan Selatan. Kata Kunci : Perlindungan Perempuan; United Nations Women; Sudan Selatan Abstrak This research analyzes the role of United Nations Women in protecting women from violence during the non-international armed conflict in South Sudan. The conflict in the country has fueled gender-based sexual violence exacerbated by a patriarchal culture and vulnerable socio-economic conditions. Through case law and normative law approaches, as well as descriptive analysis of data from CEDAW and other secondary sources, this research analyzes the causes and forms of violence against women, as well as UN Women's role in their protection and empowerment. The results show that violence against women in South Sudan is caused by patriarchal culture, economic dependence, and low education. Forms of violence include rape, abduction, slavery, and forced marriage. Although South Sudan has ratified CEDAW, gender-based violence remains widespread. UN Women plays a role in raising awareness, and supporting policies to protect women, despite facing barriers such as limited access, socio-cultural conditions, limited resources, and political instability. This research recommends strengthening women's economic empowerment, raising awareness about women's rights, strengthening legal protection mechanisms, and addressing barriers to UN Women program implementation. Collaborative efforts from various stakeholders are needed to reduce violence against women and create a safer and more equal environment in South Sudan. Keywords: United Nations Women; South Sudan; Women's Protection

INOVASI SARANA PENGADUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG MENGALAMI HAMBATAN PSIKOLOGIS MELALUI RANCANGAN APLIKASI "˜BERSUARA"™ (STUDI DI Tanjungpura Legal Review UNIVERSITAS TANJUNGPURA) NIM. A1011201298, DHIVA AULIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKFenomena kekerasan seksual kerap tersaji di media dan menimbulkan rasa prihatin. Demikian pula kekerasan seksual di lingkungan pendidikan satu persatu kasusnya terekspose lewat pemberitaan, laporan dan pengaduan. Karenanya penting bagi peneliti melakukan sebuah kajian dan atau penelitian tentang hal ini khususnya berkaitan dengan keberanian korban untuk mengadukan dan orang-orang di lingkungan korban untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual dimaksud. Penelitian yang menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris dan analisa data secara kualitatif deskriptif ini diarahkan untuk menganalisis sebab-sebab tidak diadukannya kekerasan seksual yang dialami korban dan menemukan suatu inovasi aplikatif yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri korban untuk mengadukannya.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, urgensi memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual dapat dijelaskan dengan argument kontrak social dan argumen solidaritas sosial yang menyatakan bahwa Negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana- sarana yang disediakan oleh Negara; Kedua, terdapat beberapa hal yang menyebabkan korban pelecehan seksual di lingkungan Universitas Tanjungpura tidak mengadukan pelecehan seksual yang dialaminya, dikarenankan perasaan tidak aman saat memberitahukan kepada pihak terkait, perasaan malu atas tindakan yang terjadi, mendapatkan respond yang justru menjatuhkan harga diri korban atau bahkan dipengaruhi karena kurangnya pemahaman kepada siapa kasus ini akan diadukan dan dilaporkan; Ketiga, untuk membantu dan meningkatkan kepercayaan diri para korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Tanjungpura agar berani mengadukan atau melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, dapat dilakukan melalui inovasi perancangan aplikasi "˜Bersuara"™ untuk mengatasi hambatan psikologis korban. Fungsi aplikasi "˜Bersuara"™ dirancang sebagai aplikasi yang menerima layanan aduan atas pelaposan kasus kekerasaan seksual yang akan diimbangi dengan pembantuan perbaikan psikologis korban. Kata kunci : aplikasi bersuara, Kekerasan, kekerasan seksual, korban. ABSTRACTThe phenomenon of sexual violence is often presented in the media and causes concern. Likewise, cases of sexual violence in the educational environment are exposed one by one through news, reports and complaints. Therefore, it is important for researchers to conduct a study and/or research on this matter, especially regarding the victim's courage to complain and people in the victim's environment to report incidents of sexual violence in question. His research, which uses Normative-Empirical research methods and descriptive qualitative data analysis, is directed at analyzing the reasons for not reporting sexual violence experienced by victims and finding an applicable innovation that can help increase victims' confidence in reporting it.The research results show that First, the urgency of providing protection to victims of sexual crimes can be explained by the social contract argument and social solidarity argument which states that the State must take care of its citizens in meeting their needs or if their citizens experience difficulties, through cooperation in society based on or using other means. facilities provided by the State; Second, there are several things that cause victims of sexual harassment within Tanjungpura University to not report the sexual harassment they experience, due to feelings of insecurity when informing related parties, feelings of shame over the actions that occurred, receiving responses that actually lower the victim's self-esteem or even being influenced because lack of understanding to whom the case will be complained and reported; Third, to help and increase the self-confidence of victims of sexual violence within Tanjungpura University so that they have the courage to complain or report the sexual violence they have experienced, this can be done through innovative design of the 'Speaking' application to overcome victims' psychological barriers. The function of the 'Berdalam' application is designed as an application that accepts complaints services for reporting cases of sexual violence which will be balanced with assistance in psychological improvement for victims.Keywords: Violence, sexual violence, victims, voice application

TANGGUNG JAWAB PERDATA ORANG TUA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH ANAK YANG BELUM DEWASA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012181245, MUHAMMAD BIMO ANUGERAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrackThe research conducted this time aims to find out, examine and analyze how the implementation of the provisions of article 1367 paragraph and the Civil Code and to find out what efforts can be made by victims of traffic accidents against parents of minors.Factors that cause parents to not be responsible for providing compensation due to financial limitations, parents may not be financially able to compensate accident victims for the costs associated with the accident, such as medical treatment or property damage. The costs associated with an accident, such as medical treatment or property damage, can be substantial and beyond their financial means. The legal consequence of a parent against an accident victim by a minor child is indemnity liability. A settlement attempt made by the accident victim against the parents of the minor child is an amicable agreement, this amicable agreement will regulate the rights and obligations of both parties, including the amount of compensation to be paid and the period of payment.Keywords: Responsibility, Parents, Traffic Accidents, Immature ChilAbstrack Penelitian yang dilakukan kali ini yaitu bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 1367 ayat dan KUHPerdata serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh korban kecelakaan lalu lintas terhadap orang tua anak dibawah umur.Faktor yang menyebabkan orang tua belum bertanggung jawab dalam pemberian ganti rugi karena keterbatasan finansial, orang tua mungkin tidak mampu secara finansial untuk memberikan ganti rugi kepada korban kecelakaan. Biaya yang terkait dengan kecelakaan, seperti perawatan medis atau kerusakan properti, bisa sangat besar dan melebihi kemampuan keuangan mereka. Akibat hukum orang tua terhadap korban kecelakaan oleh anak yang belum dewasa adalah tanggung jawab ganti rugi. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh korban kecelakaan terhadap orang tua anak yang belum dewasa adalah dengan perjanjian damai, perjanjian damai ini akan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan dan jangka waktu pembayaran.Kata Kunci: Tanggung jawab, Orang Tua, Kecelakaan Lalu Lintas, Anak yang Belum Dewasa

PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1011201026, DYVATYA FATHANAH SABRINA PUTRIE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Children are the nation's next generation, play an important role in the country's development and are an important asset for the country. The role of children is considered important in the Indonesian constitution. The problem in this writing is how to implement diversion at the investigation stage for children in conflict with the law in Ketapang Regency. The type of research in writing this thesis is the juridical sociological legal research method, which is a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in society. This research is descriptive analysis, meaning it aims to accurately describe the characteristics of an individual, situation, symptom or group, or to determine the distribution of a symptom and other symptoms in society. The implementation of diversion at the investigation stage for children in conflict with the law begins with the police as the diversion authority being given the responsibility to determine the policy mechanism that will be adopted in implementing diversion. The factors that cause children to encounter the law are a lack of understanding of the reasons for what they do, lack of attention from family, and social interactions. The obstacle experienced by law enforcement officers at the investigation stage in handling children's cases is the failure to find an agreement between the two parties which results in failure in the diversion process, which means that children in conflict with the law must undergo the existing legal process.Keywords: Children; Diversion; InvestigationAbstrak Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, memainkan peran penting dalam pembangunan negara dan merupakan aset penting bagi negara. Peran anak dianggap penting dalam konstitusi Indonesia. Adapun permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Ketapang. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian hukum sosiologis yuridis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari polisi selaku pemangku kewenangan diversi diberi tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversi. Adapun faktor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum karena kurangnya pemahaman tentang sebab dari apa yang mereka lakukan, kurangnya perhatian dari keluarga, dan pergaulan. Hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum di tahap penyidikan dalam menangani kasus anak adalah tidak ditemukannya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan kegagalan pada proses diversi yang berarti anak yang berhadapan dengan hukum harus menjalani proses hukum yang ada.Kata Kunci: Anak; Diversi; Penyidikan

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PADA PLATFORM SHOPEE MELALUI JUAL BELI ONLINE "PAINT BY NUMBERS" TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB NIM. A1011201091, JESSIE ANSERI DEANDRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The legal problem that occurs in this research is the losses suffered by business actors caused by arbitrary actions of consumers on online buying and selling platforms. This action creates inequality in the online buying and selling process and causes various kinds of allegations and losses.This research uses a type of empirical legal research whose data is obtained directly from the community based on reality or through direct observation. The type of data in this study uses primary data because researchers collect data directly in the field from the parties concerned using interview techniques and literature studies as supporting data sources.The problem in this study is in the form of sellers who are treated unfairly or do not get responsibility from the consumer, business actors can only adapt from regulations related to buying and selling transactions. Sanctions given to consumers in the theory of legal protection based on GCPL Law No. 8 of 1999 are not significantly explained. However, consumers have intentionally violated their obligations as consumers.The legal consequences that can arise based on the actions of irresponsible business actors, namely causing Strict Liability and causing compensation claims by business actors against consumers. These violations can be pursued through legal protection efforts in the form of payment of sanctions, mediation channels, and litigation through the courts. Keywords: Legal Protection, Business Actors, Consumers Abstrak Permasalahan hukum yang terjadi pada penelitian ini adalah kerugian yang dialami pelaku usaha yang disebabkan oleh Tindakan semena-mena konsumen pada platform jual beli online. Tindakan tersebut memunculkan ketimpangan pada proses jual beli secara online tersebut dan menimbulkan berbagai macam dugaan dan kerugian.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat berdasarkan kenyataan atau melalui observasi langsung. Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer karena peneliti mengumpulkan data secara langsung dilapangan dari pihak yang bersangkutan menggunakan Teknik wawancara dan studi kepustakaan sebagai sumber data penunjang.Permasalahan pada penelitian ini berupa penjual yang diperlakukan tidak adil ataupun tidak mendapat pertanggungjawaban dari pihak konsumen, pelaku usaha hanya dapat mengadaptasi dari peraturan peraturan yang berhubungan dengan transakasi jual beli. Sanksi yang diberikan kepada konsumen secara teori perlindungan hukum berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999 tidak dijelaskan secara signifikan. Namun demikian konsumen secara sengaja telah melanggar kewajibannya sebagai konsumen.Akibat Hukum yang dapat di timbulkan berdasarkan tindakan Pelaku Usaha yang tidak bertanggungjawab tersebut yakni Menimbulkan Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability) dan Menimbulkan Gugatan Ganti Rugi oleh Pihak Pelaku Usaha Terhadap Pihak Konsumen. Pelanggaran tersebut dapat diupayakan melalui upaya perlindungan hukum berupa pembayaran sanksi, jalur mediasi, hingga diperkarakan melalui pengadilan. Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN MESIN SPEED BOAT DI KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG NIM. A1011201006, ELLEN YOLANDA INDAH ROSSA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis study focused on criminological studies of speed boat engine theft crimes that occurred in Tempunak District, Sintang Regency. With a criminological approach, this study aims to identify the factors that influence the occurrence of these crimes.The research method involves field surveys, namely interviews with the Tempunak Police Chief of Investigation and the surrounding community and analyzing the data that has been obtained. With this approach, researchers seek to detail the causal factors, obstacles experienced by the police, and how to overcome them. Comprehensive data analysis is expected to provide an accurate picture of speed boat engine theft crimes in the region.The results of this study are expected to provide deep insight into the reasons behind the rampant theft of speed boat engines in Tempunak District. Implications of this research include policy recommendations for more effective crime prevention and response, as well as contributions to understanding criminology at the local level. This research is expected to be the basis for authorities to develop better security strategies to protect people and their property from the threat of crime. Keywords: Study, Criminology, Speed Boat Engine Theft ABSTRAKPenelitian ini difokuskan pada kajian kriminologi terhadap kejahatan pencurian mesin speed boat yang terjadi di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Dengan pendekatan kriminologi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Metode penelitian melibatkan survei lapangan yaitu wawancara dengan kanit reskrim Polsek Tempunak dan masyarakat sekitar serta menganalisis data yang sudah didapat. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk merinci faktor-faktor penyebab, hambatan yang dialami kepolisan, serta cara penanggulangannya. Analisis data yang komprehensif diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kejahatan pencurian mesin speed boat di wilayah tersebut.Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terhadap alasan di balik maraknya pencurian mesin speed boat di Kecamatan Tempunak. Implikasi dari penelitian ini mencakup rekomendasi kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif, serta kontribusi terhadap pemahaman kriminologi pada tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk mengembangkan strategi keamanan yang lebih baik guna melindungi masyarakat dan harta benda mereka dari ancaman kejahatan tersebut. Kata Kunci: Kajian, Kriminologi, Pencurian Mesin Speed Boat

UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 27 TAHUN 2021 (Studi Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas) NIM. A1011201049, SRI WAHYUNI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis, dan sosial anak. Sehingga dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak dari kekerasan seksual, berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak maka dapat dilakukan upaya preventif (pencegahan) agar kejadian yang sama tidak terus berulang dan menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban khususnya terhadap anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan deskriptif dengan bentuk penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas, dua (2) Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Sambas, yaitu Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kabupaten Sambas dan Manager Wahana Visi Indonesia (WVI) Area Program Sambas, empat (4) orang Kepala Desa di Kecamatan Pemangkat, dan sepuluh (10) orang Masyarakat di Kecamatan Pemangkat. Hasil penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak adalah karena kurangnya SDM pada instansi pemerintahan di Kabupaten untuk melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, kurangnya anggaran yang ada, kurangnya pola asuh dan pengawasan orang tua atau keluarga yang baik kepada anak dalam keluarga, dan kurangnya terjalinnya lintas sektor pada Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa. Lalu upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak ialah dengan melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai cegah kekerasan seksual pada anak, bekerja sama dengan seluruh sektor, melakukan monitoring dan pendampingan kepada masyarakat, melakukan penyebarluasan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan memberikan pemahaman dan pelatihan kepada sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Pemerintahan Desa terkait program atau kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung perlindungan anak. Kata Kunci: Upaya Pencegahan, Kekerasan Seksual, Anak ABSTRACT Child sexual abuse is an act of violence experienced by children that is directed at the reproductive organs of children's health which results in disruption of children's growth and development both physically, psychologically, and socially. So that in providing protection for children from sexual violence, based on Sambas Regent Regulation Number 27 of 2021 concerning Prevention of Sexual Violence in Children, preventive efforts can be made so that the same incident does not continue to recur and cause long-term impacts on victims, especially children. This research uses empirical research methods and descriptive approaches with the form of library research and field research, the samples in this study are the Head of the Child Protection Division of the Sambas Regency Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, two (2) Non-Governmental Organizations in Sambas Regency, namely the Chairperson of the Indonesian Family Planning Association (PKBI) Sambas Regency and the Manager of Wahana Visi Indonesia (WVI) Sambas Program Area, four (4) Village Heads in Pemangkat Subdistrict, and ten (10) people from the community in Pemangkat Subdistrict. The results of this study are that the factors that hinder the implementation of efforts to prevent sexual violence against children are due to the lack of human resources in government agencies in the Regency to carry out comprehensive socialization in all sub-districts in Sambas Regency, the lack of existing budgets, the lack of good parenting and supervision of parents or families to children in the family, and the lack of cross-sectoral cooperation in the District Government and Village Government. Then the efforts that can be made in optimizing the implementation of efforts to prevent sexual violence against children are by conducting comprehensive socialization about preventing sexual violence against children, cooperating with all sectors, monitoring and mentoring the community, disseminating communication, information and education (IEC) media, and providing understanding and training to human resources (HR) in the Village Government related to programs or activities that can be carried out in order to support child protection. Keywords: Prevention Efforts, Sexual Violence, Childre

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA