Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PENGHENTIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINGKAT PENYIDIKAN POLRES KUBU RAYA (STUDI KASUS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR: SPPP/3/V/2023) NIM. A1011211230, RAHAYU AMBARWATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK ANALISIS PENGHENTIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINGKAT PENYIDIKAN POLRES KUBU RAYA (STUDI KASUS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR: SPPP/3/V/2023) Penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara persetubuhan pada anak merupakan isu hukum yang penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak dan pelaksanaan kewenangan diskresi oleh aparat penegak hukum. Penulisan ini mengkaji legalitas penghentian penyidikan dalam kasus persetubuhan pada anak berdasarkan SP3 Nomor: SPPP/3/V/2023 oleh Polres Kubu Raya, yang dalam pelaksanaannya menggunakan alasan "batal demi hukum" dengan latar belakang pencabutan laporan, usia lanjut pelaku, serta keberadaan pelapor di luar negeri maka akan kesulitan jika di persidangan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan SP3 pada hukum acara pidana, prinsip-prinsip perlindungan anak, dan batasan diskresi penyidik. Pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual digunakan dalam metodologi hukum normatif penulisan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang terkait Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan praktik penghentian penyidikan oleh aparat penegak hukum dikaji untuk mengevaluasi data. Temuan penulisan menunjukkan bahwa penghentian penyidikan oleh SP3 melanggar proses hukum dan kepentingan terbaik anak, serta tidak memenuhi persyaratan legalitas dan proporsionalitas. Diputuskan bahwa tindakan diskresioner penyidik berada di luar kewenangannya (ultra vires) karena hubungan seksual dengan anak di bawah umur merupakan pelanggaran umum yang tidak memerlukan pencabutan laporan. Penulisan ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pengawasan atas diskresi penyidik dalam perkara kekerasan seksual pada anak serta menekankan pentingnya sistem peradilan yang berpihak pada korban. Kata Kunci: SP3, Diskresi Penyidik, Persetubuhan pada Anak, Hukum Acara Pidana, Perlindungan Anak."ƒ ABSTRACT LEGAL ANALYSIS OF INVESTIGATIONTERMINATION IN A CHILD SEXUAL INTERCOURSE CASE BY KUBU RAYA DISTRICT POLICE (A CASE STUDY OF SP3 NO. SPPP/3/V/2023) The termination of investigation (SP3) in cases of sexual intercourse with minors constitutes a significant legal issue, as it directly involves the protection of children's rights and the exercise of discretion by law enforcement authorities. This research examines the legality of the investigation termination based on SP3 Number: SPPP/3/V/2023 issued by the Kubu Raya Police Department, which was formally justified as "null and void by law," but was factually influenced by the withdrawal of the report, the perpetrator"™s advanced age, and the complainant"™s residence abroad. The study aims to assess whether the SP3 issuance aligns with the provisions of criminal procedural law, child protection principles, and the boundaries of investigative discretion. This study adopts a normative legal technique that incorporates legislative, case, and conceptual methods. The data were evaluated using legal studies of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), the Child Protection Law, and the Law on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), as well as the practice of investigation termination by law enforcement agents. The results demonstrate that the issue of the SP3 does not completely correspond with the criteria of legality and proportionality, as well as the norms of due process of law and the best interests of the child. The investigator"™s discretion is deemed to have exceeded its lawful authority (ultra vires), considering that sexual intercourse with a child is classified as a general offense that is not contingent upon the withdrawal of a complaint. This study recommends strengthening regulations and oversight of police discretion in cases of sexual violence against children and emphasizes the importance of a justice system that prioritizes victim protection. Keywords: SP3, Investigative Discretion, Child Sexual Offense, Criminal Procedure Law, Child Protection.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENUMPANG DALAM INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA NIM. A1012191143, MUHAMMAD LUQMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research examines the legal protection of passenger rights in Indonesia's aviation industry, focusing on airlines' efforts to fulfill passenger rights and the government's role in regulation and oversight. Amid the rapid growth of the aviation industry, various issues such as delays, flight cancellations, and overbooking frequently disrupt passenger comfort and interests. Based on Law Number 1 of 2009 on Aviation and several international regulations, this study analyzes the fundamental rights passengers are entitled to and the legal protections available in Indonesia. This research employs a normative juridical approach by reviewing relevant legislation and case studies to assess the effectiveness of existing regulations in practice. The findings indicate that, although there are regulations guaranteeing passenger rights, the implementation of legal protections often faces obstacles, including discrepancies between regulations and field practices, weak law enforcement, and insufficient socialization of passenger rights. This study recommends the need for more consistent law enforcement, an enhanced government role in oversight, and efforts by airlines to improve service quality as part of their responsibility toward passengers. Keywords: legal protection, passenger rights, aviation industry, aviation regulations, Indonesia Abstrak Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak penumpang dalam industri penerbangan di Indonesia, dengan fokus pada upaya pemenuhan hak penumpang oleh maskapai serta peran pemerintah dalam regulasi dan pengawasannya. Di tengah pesatnya perkembangan industri penerbangan, berbagai permasalahan seperti keterlambatan, pembatalan penerbangan, serta overbooking kerap kali mengganggu kenyamanan dan kepentingan penumpang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan beberapa regulasi internasional, penelitian ini menganalisis hak-hak dasar yang seharusnya diterima oleh penumpang serta bentuk perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dan studi kasus yang relevan untuk menilai efektivitas regulasi yang ada dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan yang menjamin hak penumpang, implementasi perlindungan hukum sering kali menghadapi kendala, termasuk ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik lapangan, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya sosialisasi hak-hak penumpang. Penelitian ini menyarankan perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten, peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan, serta upaya maskapai untuk meningkatkan kualitas layanan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap penumpang. Kata Kunci: perlindungan hukum, hak penumpang, industri penerbangan, regulasi penerbangan, Indonesia

PENERAPAN E-TILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 JUNTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 (STUDI DI KOTA PONTIANAK) NIM. A1011151222, FATUR DWI ANDIKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research entitled Application of E-Tilang Based on Law Number 22 of 2009 junto Government Regulation Number 80 of 2012 ( Study in The City of Pontianak ) the first objective is to find out data and infotmation about E-Tilang in Pontianak City. The second to reveal how the implementation of E-Tilang in Pontianak City. The third is to reveal the efforts that have been made by police in implementing the E-tilang in Pontianak City.The legal research method used in this study is the empirical juridical/sociological juridical method by collecting primary data and secondary data.The results of the research in this study is : Overcome the obstacles in the implementation of the E-Ticket system in Pontianak City, the first is to increase the number of CCTV cameras, the second is to expand the socialization of the e-ticketing ticket, the third is to reduce the cost of changing the name of the vehicle and thirdly. From 2020 to 2022 there are 215 cases of 2 wheel traffic violations and 543 cases of 4 wheel traffic violations, so there is a need for legal awareness by the public about the importance of understanding traffic violations and rate of road accident. Keywords : Implementation, E-Tilang, Traffic.ABSTRAK Penelitian yang berjudul Penerapan E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 ( Studi di Kota Pontianak ) bertujuan pertama untuk mengetahui data dan informasi tentang penerapan E-Tilang di Kota Pontianak. Kedua untuk mengungkapkan bagaimana penerapan E-Ttilang di Kota Pontianak. Ketiga untuk mengungkapkan upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menerapkan E-Tilang di Kota PontianakMetode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis empiris/yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah : Mengatasi hambatan dalam penerapan sistem E-Tilang di Kota Pontianak adalah pertama adalah dengan memperbanyak CCTV, kedua adalah dengan memperluas sosialisasi tentang E-Tilang, Ketiga adalah dengan mengurangi biaya balik nama kendaraan. Dari tahun 2020 sampai dengan 2022 terdapat 215 akasus pelanggaran lalu lintas roda 2 dan sebanyak 543 kasus pelanggaran lalu lintas roda 4, maka perlunya kesadaran hukum oleh masyarakat tentang pentingnya memahami rambu-rambu lalu lintas untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan di jalan raya.Kata Kunci : Penerapan, E-Tilang, Lalu Lintas.

PENERAPAN SANKSI ADAT MENGENAI PENABRAKAN HEWAN MASYARAKAT ADAT DAYAK BEKATIK DI KABUPTEN BENGKAYANG NIM. A1012201161, ROBBYANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Customary sanctions refer to consequences or punishments applied by a society or community based on the traditional rules and norms they adhere to. This sanction is used as a form of customary law enforcement against individuals or groups who violate the rules or norms that apply in that society. Customary sanctions play an important role in maintaining the rules and norms passed down from generation to generation in a society. Although often local in nature and lacking formal legal force, customary sanctions have a significant impact in maintaining order and harmony within a community.The problem of this research is: "How are customary sanctions implemented for animal collisions in indigenous communities?" The aim of this research is to obtain data and information about the application of customary sanctions, and to reveal how the implementation system is carried out by looking at the factors that are the main basis and what the local customary community adheres to.As for the research results achieved in this study, the application of customary law in cases of animal collisions involves a series of procedures that have been regulated based on the customs of the Bekatik Dayak community. This shows that there are existing procedures for handling cases of this kind. The collision of traditional animals is considered a serious violation of the norms and values that are highly respected by the Bekatik Dayak indigenous community. The application of customary law in this case reflects commitment and respect for the cultural heritage and values passed down from generation to generation in the Bekatik Dayak traditional community. There is a need to strengthen customary rules that emphasize the need to respect animal life and maintain ecosystem balance to create collective awareness in protecting the environment and protecting animals in indigenous communities.Key words: customary sanctions, animal collisions, Dayak Bekatik indigenous community ABSTRAKSanksi adat merujuk pada konsekuensi atau hukuman yang diterapkan oleh suatu masyarakat atau komunitas berdasarkan aturan dan norma-norma tradisional yang mereka anut. Sanksi ini digunakan sebagai bentuk penegakan hukum adat terhadap individu atau kelompok yang melanggar aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sanksi adat memainkan peran penting dalam mempertahankan aturan dan norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Meskipun sering kali bersifat lokal dan tidak memiliki kekuatan hukum formal, sanksi adat memiliki dampak yang signifikan dalam memelihara keteraturan dan harmoni dalam suatu komunitas.Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah : "Bagaimana Penerapan Sanksi Adat bagi Penabrakan hewan masyarakat adat ?" yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang penerapan sanksi adat, dan mengungkapkan bagaimana kah sistem penerapan yang dilakukan dengan memandang faktor-faktor yang menjadi landasan utama serta apa yang di anut masyarakat adat setempat.Adapun hasil penelitian yang di capai dalam penelitian ini, Penerapan hukum adat dalam kasus penabrakan hewan melibatkan serangkaian prosedur yang telah diatur berdasarkan adat istiadat masyarakat Dayak Bekatik. Hal ini menunjukkan adanya tata cara yang telah ada dalam menangani kasus semacam ini, Penabrakan hewan adat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma dan nilai-nilai yang dihormati secara tinggi oleh masyarakat adat Dayak Bekatik. Penerapan hukum adat dalam kasus ini mencerminkan komitmen dan penghormatan terhadap warisan budaya dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat adat Dayak Bekatik. Perlunya penguatan aturan adat yang menekankan perlunya menghormati kehidupan hewan dan menjaga keseimbangan ekosistem untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan dan perlindungan hewan dalam masyarakat adatKata kunci : sanksi adat, penabrakan hewan, masyarakat adat dayak bekatik

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK DESA DI DESA PAKAK KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG NIM. A1011191162, MARDIANA DESY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Dayak Village Dayak are a Dayak tribe who live in the Pakak Village area, Kayan Hilir District, Sintang Regency, West Kalimantan. Until now, people are still guided by customary law in carrying out their daily lives. At the traditional wedding ceremony of the Dayak Village Community in Pakak Village, Kayan Hilir District, Sintang Regency, there was also a shift in terms of tools and equipment. One example of a very visible shift in traditional wedding ceremonies is that as time goes by, many of the tools used in wedding ceremonies are then replaced or eliminated. Even traditional wedding ceremonies can be carried out as simply as the bride and groom can afford. However, nowadays there has been a shift in the tools and equipment used in traditional wedding ceremonies due to various factors.Based on the problem formulation, namely: "Are the Traditional Marriage Ceremonies of the Village Dayak Community in Pakak Village, Kayan Hilir District, Sintang Regency Carried Out in Accordance with Original Traditional Provisions?" So the aim of carrying out this research is to obtain data and information as well as a description of traditional marriage ceremonies, to reveal the factors causing shifts in marriage culture, to explain the legal consequences if traditional marriage ceremonies are not carried out. The method used in this research is empirical legal research. The nature of this research is descriptive research. This research wants to reveal the behavioral patterns of the Dayak Village traditional community in Pakak Village, Kayan Hilir District, Sintang Regency in carrying out traditional marriages.This research resulted in the conclusion that traditional marriage ceremonies are still carried out in Pakak Village, Kayan Hilir District, Sintang Regency. The stages carried out are first, the traditional Tanyak pintak ceremony. Second, the Bekibau traditional ceremony. Third, the Pinah Peninduk traditional ceremony. However, several aspects of this traditional ceremony have experienced shifts in the tools and equipment because they have been adapted to the times and abilities of the couple who will be holding a traditional wedding. Several factors that caused this shift were religious, economic and technological factors. The legal consequences for couples who do not enter into a traditional marriage take the form of social sanctions and moral sanctions, but it is also believed to bring misfortune to individuals, families, traditional administrators, and even the community of the same village. Efforts made to preserve this traditional marriage ceremony include continuing to carry out traditional marriages, as well as providing education to the younger generation as the next generation in the hope of maintaining customs as personal identity.Keywords: Ceremony, Custom, Marriage, Dayak, Village. Abstrak Dayak Desa merupakan suku Dayak yang berdiam di wilayah Desa Pakak Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Hingga saat ini masyarakat masih berpedoman kepada hukum adat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pada upacara adat perkawinan Masyarakat Dayak Desa di Desa Pakak Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang turut mengalami pergeseran dan hal alat dan perlengkapannya. Salah satu contoh pergeseran yang sangat tampak dalam upacara adat perkawinan adalah semakin berkembangnya zaman, alat-alat yang digunakan dalam upacara perkawinan banyak yang kemudian diganti atau ditiadakan. Bahkan upacara adat perkawinan dapat dilakukan dengan sederhana sesuai dengan kemampuan mempelai. Akan tetapi, Akan tetapi, dewasa ini terjadi pergeseran pada alat dan perlengkapan yang ada dalam upacara adat perkawinan yang disebabkan berbagai faktor.Berdasarkan rumusan masalah yakni : "Apakah Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Desa Di Desa Pakak Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Adat Aslinya?" Maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi serta gambaran upacara adat perkawinan, untuk mengungkapkan faktor penyebab pergeseran budaya perkawinan, untuk memaparkan akibat hukum apabila upacara adat perkawinan tidak dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penilitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini ingin mengungkapkan pola perilaku masyarakat adat Dayak Desa di Desa Pakak Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang dalam melangsungkan perkawinan adat.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa upacara adat perkawinan masih di laksanakan di Desa Pakak Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan yakni pertama, upacara adat Tanyak pintak. Kedua, upacara adat Bekibau. Ketiga, upacara adat Pinah Peninduk. Akan tetapi beberapa aspek dari upacara adat ini mengalami pergeseran pada alat dan perlengkapannya karena di sesuaikan dengan zaman dan kemampuan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan adat. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran ini adalah faktor agama, ekonomi dan teknologi. Adapun akibat hukum bagi pasangan yang tidak melangsungkan perkawinan adat berupa sanksi sosial dan sanksi moral, namun juga dipercaya dapat membawa kemalangan bagi individu, keluarga, pengurus adat, bahkan masyarakat satu kampung. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan upacara adat perkawinan ini adalah terus melangsungkan perkawinan adat, serta melakukan edukasi kepada generasi muda sebagai generasi penerus dengan harapan dapat mempertahankan adat istiadat sebagai identitas diri.Kata Kunci: Upacara, Adat, Perkawinan, Dayak, Desa.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP KUALITAS AIR YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012151017, AULIA ARGA MORYA DAMANIK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Water quality that is not in accordance with the standards of the Minister of Health by PDAM Kubu Raya is a violation that has been carried out for a long period of time. The violation has actually been clearly regulated in the UUPK, but the facts on the ground state that the violation is still happening today. Criminal threats in these violations are also clearly stated in the form of imprisonment and fines.This type of research is empirical juridical, which means the type of sociological legal research. Namely reviewing the applicable legal provisions and what is happening in the field or empirical facts that occur in the community, while the techniques and data collection tools in this research are through library research and interviews (Interview). For writing this thesis, the authors take a population and research samples that are related to the problems discussed, namely: 1 (one) employee of PDAM Kubu Raya, 2 (two) members of the Satreskrim Polres Kubu Raya, 1 (one) employee Kubu Raya Health Office, 1 (one) Partner of the Consumer Protection Agency, 10 (ten) consumers from PDAM Kubu Raya.The violation of PDAM Kubu Raya regarding water quality that is not in accordance with the standards of the Minister of Health has been going on since the first time PDAM Kubu Raya entered the Jl. Parit H. Muksin 2 area, namely from 2018 to 2020. In the area in 3 (three) years there were many consumers from every RT who complain about cloudy and colored water quality. And until now, there has been no complaint made by consumers to PDAM Kubu Raya regarding water quality problems that do not meet these standards. The Pontianak Consumer Protection Agency partner also admitted that there had been no complaints related to water quality problems that did not meet the standards of the Minister of Health. Efforts that can be made to enforce criminal law for these violations can be done by collaborating between consumers and the Consumer Protection Agency to provide facts on the ground related to the quality of the water to the Kubu Raya Resort Police.Keywords: Kubu Raya PDAM water quality, company violation of consumer rightsAbstrak Kualitas air yang tidak sesuai dengan standar Menteri Kesehatan oleh PDAM Kubu Raya merupakan pelanggaran yang dilakukan dengan kurun waktu yang cukup lama. Pelanggaran tersebut sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam UUPK, namun dalam fakta yang berada di lapangan menyatakan bahwa pelanggaran tersebut masih terjadi hingga saat ini. Ancaman pidana dalam pelanggaran tersebut juga sudah jelas dinyatakan dalam bentuk pidana penjara dan pidana denda.Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang artinya jenis penelitian hukum sosiologis. Yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan atau fakta-fakta empiris yang terjadi di lingkungan masyarakat, sedangkan teknik dan alat pengumpuul data dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan wawancara (Interview). Untuk penulisan skripsi ini, penulis mengambil populasi dan sampel penelitian yang memiliki keterkaitan dengan massalah-masalah yang dibahas, yaitu : 1 (satu) orang pegawai PDAM Kubu Raya, 2 (dua) orang anggota Satreskrim Polres Kubu raya, 1 (satu) orang pegawai Dinas Kesehatan Kubu Raya, 1 (satu) orang Mitra Lembaga Badan Perlindungan Konsumen, 10 (sepuluh) orang konsumen dari PDAM Kubu Raya.Pelanggaran PDAM Kubu Raya tentang kualitas air yang tidak sesuai dengan standar Menteri Kesehatan telah berlangsung sejak pertama kali PDAM Kubu Raya masuk ke wilayah Jl.Parit H. Muksin 2 yaitu dari tahun 2018 hingga 2020. Di wilayah tersebut dalam 3 (tiga) tahun terdapat banyak konsumen dari setiap RT yang mengeluh atas kualitas air yang keruh dan berwarna. Dan hingga sekarang juga belum ada upaya pengaduan yang dilakukan oleh konsumen kepada PDAM Kubu Raya terkait permasalahan kualitas air yang tidak sesuai standar tersebut. Mitra Lembaga Perlindung Konsumen Pontianak juga mengaku belum adanya aduan terkait permasalahan kualitas air yang tidak sesuai standar Menteri Kesehatan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk penegakan hukum pidana atas pelanggaran tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama antar konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen untuk memberikan fakta di lapangan terkait dengan kualitas air tersebut kepada Kepolisian Resor Kubu Raya.Kata Kunci: Kualitas Air PDAM Kubu Raya, Pelanggaran Perusahaan Terhadap Hak Konsumen

EKSISTENSI HUKU ¬M TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERKAWINAN BAWAH TANGAN DI DISDUKCAPIL SINTANG NIM. A1011201034, FITRI HARYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Underhand marriage is a marriage that is not recorded by the Office of Religious Affairs (KUA), but can be said to be religiously valid, but not legally valid in Indonesia. Families married under the status of an underhand marriage that causes the effect of the issuance of a child's birth certificate from the negligence of the parents in the process of making and the long or difficult process undertaken at the local DUKCAPIL. The problem studied in writing this thesis is "How is the legal existence of the issuance of birth certificates of children from under-aged marriages at DISDUKCAPIL Sintang?". The purpose of this research is to obtain data and information on the process of issuing birth certificates of children from underhand marriages at DISDUKCAPIL Sintang, to analyze the obstacles in the process of issuing birth certificates of children from underhand marriages at DISDUKCAPIL Sintang, and the legal existence of the issuance of birth certificates of children from underhand marriages at DUKCAPIL Sintang. This research uses empirical research methods and the nature of the research uses descriptive qualitative research, namely research that intends to conduct data examination and measurement of certain symptoms. Descriptive research aims to describe an individual, the condition of certain group symptoms or the spread of other symptoms in a particular society. Based on the results of the research, there are still people who do not register the issuance of child birth certificates at the Population and Civil Registration Office of Sintang because they are constrained by marital status that has not been registered with the Court. Because the Sintang Population and Civil Registration Office does not provide special requirements for couples who perform underhand marriages, so the Sintang Population and Civil Registration Office facilitates all the processes of issuing the letters they issue. Thus, the existence of the Sintang Population and Civil Registration Office is recognized in the process of issuing birth certificates of children from underage marriages.Keywords: Existence, Birth Certificate, Underhand Marriage, DISDUKCAPIL Abstrak Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), namun dapat dikatakan sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum di Indonesia. Keluarga yang menikah dengan status perkawinan di bawah tangan yang menyebabkan berpengaruhnya penerbitan akta kelahiran anak dari kelalaian orang tuanya dalam proses pembuatan dan lama atau susahnya proses yang dijalani di DUKCAPIL setempat. Masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini ialah "Bagaimana eksistensi hukum terhadap penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan bawah tangan di DISDUKCAPIL Sintang?". Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data dan informasi terhadap proses penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan di bawah tangan pada DISDUKCAPIL Sintang, untuk menganalisis kendala dalam proses penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan bawah tangan di DISDUKCAPIL Sintang, dan eksistensi hukum terhadap penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan bawah tangan di DUKCAPIL Sintang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan sifat penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan data dan pengukuran terhadap gejala-gejala tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu individu, kondisi gejala kelompok tertentu atau penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masih ada masyarakat yang tidak mendaftarkan penerbitan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sintang karena terkendala oleh status perkawinan yang belum di daftarkan ke Pengadilan. Karena Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sintang tidak memberikan persyaratan khusus terhadap pasangan yang melakukan perkawinan bawah tangan, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sintang mempermudah segala proses penerbitan surat-surat yang mereka terbitkan. Maka diakui keeksistensian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sintang dalam proses penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan bawah tangan. Kata Kunci: Eksistensi, Akta Kelahiran, Perkawinan Bawah Tangan, DISDUKCAPIL

PELAKSANAAN UPACARA ADAT BESAMSAM MASYARAKAT DAYAK SALAKO DI DESA BUKIT SEGOLER KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS NIM. A1011201262, ANISA OKTAVIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The Besamsam traditional ceremony is a traditional ceremony carried out by closing the village with the main aim of preventing reinforcements or anything that is considered evil from entering the village. The Besamsam traditional ceremony is a hereditary tradition passed down from generation to generation, carried out as a form of request to Jubata (God) and the spirits of the ancestors to protect their area. This research reveals a shift in the implementation of the Besamsam Traditional Ceremony in Bukit Segoler Village, Tebas District, Sambas Regency. This shift is influenced by changing factors over time. One of the shifts in the implementation of traditional besamsam ceremonies is that traditional besamsam ceremonies are no longer held once a year, and traditional sanctions equipment can be replaced with money. The formulation of the problem in this research is "Is the Besamsam Traditional Ceremony of the Salako Dayak Community in Bukit Segoler Village, Tebas District, Sambas Regency Carried Out According to Original Customs?". So the aim of carrying out this research is to obtain information and data about the description of the Besamsam traditional ceremony. The method used is an empirical research method with a descriptive approach, namely by describing and analyzing the data when this research was carried out. The form of research uses library research (Library Research) and field research (Field research) by conducting interviews and distributing questionnaires to respondents. The traditional Besamsam ceremony is still being held in Bukit Segoler Village, Tebas District, Sambas Regency. However, there has been a shift in its implementation, namely that implementation is no longer once a year or annually, and traditional sanctions equipment is valued in money. The factor that caused this shift was the changing times. The legal consequences for people who violate the rules in carrying out traditional besamsam ceremonies will receive customary sanctions in the form of returning the Besamsam materials. And the efforts made by the traditional leader are to provide understanding to the entire Bukit Segoler Village community regarding the meaning and values in the Besamsam traditional ceremony, especially to the younger generation as successors to maintain traditional traditions. Keywords: Ceremony, Custom, Besamsam, Dayak, Salako ABSTRAK Upacara adat Besamsam adalah sebuah upacara adat dilakukan dengan menutup kampung dengan tujuan utama untuk menolak bala atau segala sesuatu yang dianggap jahat agar tidak masuk ke dalam kampung. Upacara adat Besamsam adalah tradisi turun temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi, dilaksanakan sebagai bentuk permohonan kepada Jubata (Tuhan) dan roh-roh nenek moyang untuk melindungi daerah mereka. Penelitian ini mengungkapkan adanya pergeseran dalam pelaksanaan Upacara Adat Besamsam di Desa Bukit Segoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh faktor perubahan zaman. Salah satu pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat besamsam adalah upacara adat besamsam tidak lagi dilaksanakan satu tahun sekali, dan perlengkapan sanksi adat dapat diganti dengan uang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu " Apakah Upacara Adat Besamsam Masyarakat Dayak Salako Di Desa Bukit Segoler Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Dilaksanakan Sesuai Adat Aslinya?". Maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan data tentang gambaran upacara adat Besamsam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan jenis pendekatan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data saat penelitian ini dilakukan. Bentuk penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (Library Reseachr) dan penelitian lapangan (Field research) dengan cara mengadakan wawancara dan menyebarka kuesioner kepada reponden. Upacara adat Besamsam masih dilaksanakan di Desa Bukit Segoler Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Akan tetapi, terdapat pergeseran dalam pelaksanaannya yaitu pada pelaksanaan yang sudah tidak lagi satu tahun sekali atau tahunan, dan perlengkapan sanki adat yang sudah dinilai dengan uang. Faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran ini adalah faktor perubahan zaman. Akibat hukum bagi masyarakat yang melanggar aturan dalam melaksanakan upacara adat besamsam akan mendapatkan sanksi adat berupa mengembalikan bahan Besamsam. Dan upaya yang dilakukan oleh ketua adat adalah dengan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Desa Bukit Segoler mengenai makna dan nilai-nilai dalam upacara adat Besamsam terutama kepada generasi muda sebagai penerus untuk mempertahankan tradisi adat. Kata Kunci :Upacara, Adat, Besamsam, Dayak, Salako

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP DEPOT AIR MINUM ISI ULANG YANG MENYEBABKAN HEPATITIS A PADA TAHUN 2018 DI KOTA SINGKAWANG NIM. A1011201299, AMOR PANGESTU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Law Number 08 of 1999 concerning Consumer Protection is the legal basis for solving problems in Indonesia. In 2018 in Singkawang City, there was an outbreak of Hepatitis A disease at a suspected drinking water depot. The Hepatitis A Mitigation Team of the Ministry of Health and the West Kalimantan Provincial Government has reviewed the location of Singkawang in an effort to monitor and prevent the spread of hepatitis A disease in the local area, there were around 242 cases of Singkawang residents suspected of being infected with the hepatitis A virus in 2018. Hepatitis A patients spread in a number of sub-districts in the city of Singkawang. Of the 242 suspected cases, four of them tested positive for hepatitis A.This study uses a type of Empirical legal research with the approach in this study is with a qualitative approach. This means that the data taken is not from numbers, but from interviews, field notes, personal documents, and other official documentsThe results of the legal analysis show that the consumer protection of refillable drinking water depots in 2018 in Singkawang City is not fully in accordance with Government Regulation Number 58 of 2001 concerning Supervision of the Implementation of Consumer Protection which made in 2018 the emergence of Extraordinary Cases of Hepatitis A. The Singkawang City Government, the Ministry of Health and the Singkawang City Health Office, made various efforts to resolve the case, namely by calling refillable drinking water depot business actors to be given directions in accordance with Government and Ministry of Health regulations to reduce hepatitis A cases in Singkawang City.Keywords: Consumer Protection, Drinking Water Depot Abstrak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah di Indonesia. Pada 2018, wabah Hepatitis A terjadi di Kota Singkawang, diduga terkait depot air minum isi ulang. Tim Mitigasi Hepatitis A dari Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memantau penyebaran penyakit ini. Terdapat 242 kasus dugaan infeksi, dengan empat kasus terkonfirmasi positif. Kasus tersebar di sejumlah kecamatan di Singkawang.Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan data dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Analisis hukum menunjukkan bahwa perlindungan konsumen depot air minum isi ulang di Singkawang pada 2018 belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengawasan Perlindungan Konsumen. Hal ini memicu munculnya wabah Hepatitis A.Upaya penyelesaian dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang bersama Kementerian dan Dinas Kesehatan, termasuk memanggil pelaku usaha depot air minum untuk diberikan arahan sesuai peraturan guna menekan kasus Hepatitis A.Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Depot Air Minum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM PADA APLIKASI TELEGRAM NIM. A1011191043, JAMILAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT A phenomenon of film piracy through the Telegram application can cause material losses. Perpetrators of piracy can be charged under Article 9 in conjunction with Article 113 of Law Number 28 on copyright and Article 32 in conjunction with Article 48 of Law Number 19 of 2016 on information and Electronic Transactions. Therefore, the author is interested in conducting research and discussing it under the title: "legal protection for copyright holders against Film piracy on the Telegram application". So the problem in this study is how the legal arrangements regarding film piracy through the Telegram application are based on the Copyright Law Number 28 of 2014 and how the legal protection efforts made by film copyright holders against film piracy through the Telegram application? The type of research used in writing this scientific paper is normative legal research. The approach in this study is the approach to legislation that is relevant to the problem of film piracy in the Telegram application. This approach to legislation can be relevantly examined based on the case or issue being discussed by the researcher. Based on these problems, that the rule of law regarding copyright infringement is included in the complaint offense. Then repressive legal protection actions by involving related parties can be done by trying to report the perpetrator and closing access or access rights so that content that violates the copyright and/or related rights on the internet site cannot be accessed. Keywords : copyright; legal protection; movie piracy; telegram ABSTRAKSebuah fenomena pembajakan film melalui aplikasi Telegram dapat menimbulkan kerugian secara materil. Pelaku pembajakan dapat dijerat dengan Pasal 9 jo. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta dan Pasal 32 jo. Pasal 48 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dengan judul : "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Pada Aplikasi Telegram". Maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai pembajakan film melalui aplikasi Telegram yang didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 dan bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemegang hak cipta film terhadap pembajakan film melalui aplikasi Telegram ?Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan pembajakan film di aplikasi Telegram. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan ini dapat dengan relevan ditelaah berdasarkan kasus atau isu yang sedang dibahas oleh oleh peneliti.Berdasarkan permasalahan tersebut, bahwa aturan hukum mengenai pelanggaran Hak Cipta termasuk dalam delik aduan. Maka tindakan perlindungan hukum represif dengan melibatkan pihak terkait dapat dilakukan dengan upaya melaporkan pelaku dan menutup akses atau hak akses agar konten yang melanggar Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait dalam situs internet tidak dapat diakses. Kata Kunci : hak cipta; pembajakan film; perlindungan hukum; telegram

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA