Garuda - Garba Rujukan Digital

PENCURIAN HEWAN PELIHARAAN DAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN LANDAK DALAM TEORI ANOMIE NIM. A1012201107, PAULA VANNESA MAE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKHewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,sebagaimana manusia. Maka dari itu, sebagai seorang manusia seharusnya memperlakukan hewan dengan baik selayaknya manusia memperlakukan sesamanya. Hewan ternak dan hewan peliharaan sama-sama memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk dapat menambah pendapatan masyarakat yang memeliharanya, sehingga hewan ternak dan hewan peliharan memiliki potensi sebagai sasaran pencurian di Kabupaten Landak.Rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan pencurian hewan peliharaan dan hewan ternak di Kabupaten Landak?" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengethaui data dan informasi terkait hewan peliharaan dan hewan ternak di Kabupaten Landak, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan pencurian hewan peliharaan dan hewan ternak di Kabupaten Landak, dan untuk memberikan solusi atau sumbangan terkait pencurian hewan peliharaan dan hewan ternak di Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk menhetahui faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan pencurian hewan peliharaan dan hewan ternak di Kabupaten Landak. Sifat pada penelitian ini adalah deskritif analisis untuk menganalisi permasalahan terkait pencurian hewan peliharaan dan hewan ternak di Kabupaten Landak. Teknik analisis data yang gunakan pada penelitian ini adalah analisis secara kualitatif untuk mencari fakta secara mendalam karena penulis meneliti langsung faktor penyebab tindak kejahatan pencurian hewan peliharaan dan hewan ternak di Kabupaten Landak.Hasil dari penelitian yang sudah di capai adalah terjadinya tindak kejahatan pencurian hewan peliharaan dan hewan ternak di Kabupaten Landak di sebabkan oleh faktor ekonomi dan perlindungan hukum yang disebabkan karena kelesuan norma yang terjadi di Kabupaten Landak berdasarkan teori anomie. Kata Kunci: Pencurian , Hewan Peliharan, Hewan Ternak, Kejahatan, Anomie ABSTRACTAnimals are God's creations, just like humans. Therefore, a human being should treat animals as well as humans treat each other. Livestock and pets both have a high economic value to be able to increase the income of the people who keep them so livestock and pets have the potential to be targets for theft in Porcak Regency.The formulation of the problem in this study is "What factors cause the crime of theft of pets and farm animals in Landak Regency?" The purpose of this study is to find out data and information related to pets and farm animals in Landak Regency, to determine the factors that cause the crime of theft of pets and farm animals in Landak Regency, and to provide solutions or donations related to the theft of pets and farm animals in Landak Regency. This study uses empirical research methods to determine what factors cause the crime of theft of pets and livestock in the District of Landak. The nature of this study is descriptive analysis to analyze problems related to the theft of pets and livestock in the District of Landak. Data analysis techniques used in this study is a qualitative analysis to find the facts in depth because the authors examined directly the factors that cause crime theft of pets and farm animals in the District of Landak.The results of the research that has been achieved are the occurrence of crime theft of pets and farm animals in the District of Landak caused by economic factors and legal protection caused by the sluggishness of norms that occur in the District of Landak based on the theory of anomie.Keywords: Theft, Pets, Farm Animals, Crime, Anomie

IMPLEMENTASI ONE CHANNEL SYSTEM (OCS) PADA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TENTANG PENETAPAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN SEKTOR DOMESTIK: DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL NIM. A1011201109, JOSEF PARTOGI GULTOM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Malaysia is one of the most attractive countries for Indonesian migrant workers. In this case, the governments of Indonesia and Malaysia have signed a Memorandum of Understanding (MoU) on "Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Malaysia" in April 2022. The MoU stipulates that the recruitment and protection of Indonesian migrant workers in the domestic sector uses the One Channel System (OCS) which has been established by both parties. So that Indonesian migrant workers who want to work in the domestic sector must fulfill the requirements set out in the MoU. This system is useful for tracking Indonesian migrant workers in Malaysia so that they can fulfill the rights of these workers such as wages, workplaces to their health. This research uses normative juridical research methods with a descriptive nature. The type of research used is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through literature studies (library research) which are then analyzed with qualitative normative data analysis methods. In an effort to provide protection for migrant workers and help the country's economy, the One Channel System is one of the strategies of the government as outlined in the MoU on the Placement and Protection of Migrant Workers. Therefore, in an effort to provide protection for migrant workers and efforts to improve the country's economy, this MoU provides facilities and facilities provided by the government for migrant workers, if the Malaysian recruitment agency needs workers, the government then provides easy regulation for migrant workers.The establishment of a Memorandum of Understanding Indonesia and Malaysia is one of the efforts made by both countries in an effort to provide protection for migrant workers through the One Channel System, as well as the rights and responsibilities regulated by each party appointed to be involved in it. However, in its implementation, Malaysia still uses the migrant worker placement system outside the established agreement.Keywords: Memorandum of Understanding (MoU), One Channel System, Migrant Workers AbstrakMalaysia merupakan salah satu negara yang cukup menarik bagi pekerja migran indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang "Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia" pada bulan April 2022. Pada MoU tersebut menetapkan bahwa perekrutan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam sektor domestik menggunakan Sistem Satu Saluran atau One Channel System (OCS) yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Sehingga bagi pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di sektor domestik harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam MoU tersebut. Sistem ini berguna untuk melacak pekerja migran Indonesia di Malaysia sehingga dapat memenuhi hak dari pekerja tersebut seperti upah, tempat kerja hingga kesehatan mereka. Penelitian skripsi menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data normative kualitatif. Dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja migran serta membantu perkonomian negara, One Channel System merupakan salah satu strategi dari pemerintah yang dituangkan dalam MoU Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran. Maka dari itu dalam upaya memberikan perlindungan pekerja migran serta upaya untuk meningkatkan perekonomian negara pada MoU ini memberikan fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah bagi para pekerja migran, bila agensi perekrutan Malaysia membutuhkan Tenaga kerja, pemerintah kemudian memberikan kemudahan regulasi bagi para pekerja migran. Pembentukan MoU yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kedua belah negara dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja migran melalui One Channel System atau Sistem satu kanal, serta adanya hak dan tanggung jawab yang diatur dari setiap pihak yang ditunjuk untuk terlibat di dalamnya. Namun dalam pelaksaannya pihak Malaysia masih menggunakan sistem penempatan pekerja migran diluar kesepakatan yang telah ditetapkan.Kata Kunci: Memorandum of Understanding (MoU), One Channel System, Pekerja Migran

PELAKSANAAN UPACARA ADAT BEGELAK PADA MASYARAKAT DAYAK SUHAID DI DESA GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU NIM. A1011201046, VINSENSIA NANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrackThis research was conducted in Gurung Village, Seberuang District, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan, among the Dayak Suhaid Indigenous Community. The Dayak Suhaid indigenous people still highly value the existence of their customs. This existence can be seen from the Begelak traditional ceremony which is still carried out in the village. The begelak ceremony is Begelak is a ceremony of giving food or offerings to supernatural beings carried out by the Dayak Suhaid community with the aim of asking the ancestral spirits to protect humans and nature from unwanted disturbances such as natural disasters, disease and other magical disturbances.The formulation of the problem in this research is what factors cause the implementation of the Begelak traditional ceremony in the Dayak Suhaid indigenous community in Gurung Village, Seberuang District, Kapuas Hulu Regency to experience a shift. In this research the author uses an empirical legal research method with a descriptive analysis approach, namely describing and analyzing a situation as it existed at the time this research was conducted. The form of research uses library research (Library Research) and field research (Field Research) by conducting interviews and distributing questionnaires to respondents.Based on the results of the analysis, the following results were obtained that the implementation of the Begelak traditional ceremony among the Dayak Suhaid community in Gurung Village was still carried out in accordance with the original provisions but experienced a shift in the offering of offerings or sacrifices. Factors causing the shift include economic, religious and social culture. The legal consequence of not carrying out the Begelak traditional ceremony is spiritual sanctions. The spiritual sanction is crop failure and the worst is unnatural death. Efforts made by traditional functionaries to preserve the Begelak traditional ceremony include providing an understanding to the community about how important it is to carry out the Begelak traditional ceremony.Kata Kunci : Adat Begelak, Dayak Suhaid, Ceremony. Abstrak Penelitian ini dilakukan di Desa Gurung Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, pada Masyarakat Adat Dayak Suhaid. Masyarakat adat Dayak Suhaid masih sangat menghargai keberadaan adat istiadatnya. Keberadaan ini bisa dilihat dari upacara adat Begelak yang masih dilakukan di desa tersebut. Upacara begelak adalah Begelak adalah upacara pemberian makan atau sesajen kepada makhluk gaib yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Suhaid dengan tujuan meminta kepada roh leluhur untuk menjaga manusia dan alam dari gangguan yang tidak diinginkan seperti bencana alam, penyakit, dan gangguan magis lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apakah yang menyebabkan pelaksanaan upacara adat Begelak pada masyarakat adat Dayak Suhaid di Desa Gurung Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu mengalami pergeseran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menganalisa suatu keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Bentuk penelitian menggunakan penelitian kepustakaan ( Lybrary Research ) dan penelitian lapangan ( Field Research ) dengan cara melakukan wawancara dan menyebarkan angket kepada responden.Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil sebagai berikut bahwa pelaksanaan upacara adat Begelak pada masyarakat Dayak Suhaid di Desa Gurung masih dilakukan sesuai dengan ketentuan asli nya namun mengalami pergeseran dalam persembahan sesajen atau kurban persembahannya. Faktor penyebab terjadinya pergeseran antara lain adalah ekonomi,agama, dan sosial budaya. Akibat hukum tidak dilaksanakannya upacara adat Begelak adalah mendapatkan sanksi spiritual. Sanksi spiritual tersebut adalah terjadinya gagal panen dan yang terparahnya adalah terjadinya kematian yang tidak wajar. Upaya yang dilakukan fungsionaris adat untuk melestarikan upacara adat Begelak antara lain adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya pelaksanaan upacara adat Begelak. Kata Kunci : Adat Begelak, Dayak Suhaid, Upacara

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NIM. A1011191170, ERICO RAMADHAN AZRIEL AKBAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACKThis study aims to analyze the legal protection of borrowers' personal data in the context of online loans based on Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data. Online lending has become a popular choice for individuals who need access to funds quickly and easily, but often involve collecting and processing the borrower's personal data. Through a normative approach and content analysis, this study analyzes the provisions stipulated in Law Number 27 of 2022 and their implications for protecting borrowers' personal data in online loans. In this analysis, research highlights several important aspects, including the definition of personal data, obligations to protect personal data by online loan providers, and sanctions that can be imposed in the event of a violation.The results of this study indicate that Law Number 27 of 2022 provides better protection for borrowers' personal data in the context of online loans. In addition, online loan providers have an obligation to protect borrower's personal data as a form of preventive legal protection and are prohibited from using this data for inappropriate purposes because it can be subject to sanctions which are a form of repressive protection. This law can be a solution to the misuse of personal data for now.However, this research also reveals some of the challenges that are still being faced in the implementation of this law because this law is still relatively new. Some online loan providers may not fully comply with personal data protection provisions because there must be adjustments to the new law for a maximum of 2 years, and there needs to be an effective oversight mechanism to ensure compliance. In addition, the awareness and understanding of borrowers regarding the agreements made and their rights regarding personal data also need to be improved.Keywords: Legal Protection; Personal Data; Online Loan.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam konteks pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pinjaman online telah menjadi pilihan populer bagi individu yang membutuhkan akses ke dana cepat dan mudah, namun seringkali melibatkan pengumpulan dan pengolahan data pribadi peminjam. Melalui pendekatan normatif dan analisis isi, penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan implikasinya terhadap perlindungan data pribadi peminjam dalam pinjaman online. Dalam analisis ini, penelitian menyoroti beberapa aspek penting, termasuk definisi data pribadi, kewajiban perlindungan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online, serta sanksi yang dapat diberlakukan jika terjadi pelanggaran.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan perlindungan yang lebih baik bagi data pribadi peminjam dalam konteks pinjaman online. Undang-Undang ini memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai data pribadi dan mengakui hak-hak peminjam terkait privasi dan keamanan data mereka. Selain itu, penyelenggara pinjaman online memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi peminjam sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan dilarang untuk menggunakan data tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai karena dapat dikenakan sanksi yang merupakan bentuk perlindungan represif. Undang-undang ini dapat menjadi sebuah solusi untuk penyalahgunaan data pribadi untuk sekarang.Namun, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi Undang-Undang ini dikarenakan memang undang-undang ini masih tergolong baru. Beberapa penyelenggara pinjaman online mungkin belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi dikarenkan harus ada penyesuai terhadap undang-undang baru paling lama 2 tahun, dan perlu ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan. Selain itu, kesadaran dan pemahaman peminjam terhadap perjanjian yang dibuat dan mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi juga perlu ditingkatkan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Data Pribadi; Pinjaman Online.

IMPLIKASI APLIKASI BUJANG KURIR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201130, DAHLIYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Globalization, advances in science and technology and information have resulted in countries in the world appearing to be without borders. Various developments in knowledge and technology in a country will quickly spread and be easily accessed by people in other parts of the world.The government's role in encouraging the implementation of intellectual property rights in the bujang courier application in increasing economic growth in Pontianak City. To find out the role of the government in encouraging the implementation of intellectual property rights in the Bujang Courier application in increasing economic growth in Pontianak City. It is hoped that being able to ensure proper IPR protection, the "Bujang Courier" application can contribute more to the economic growth of Pontianak City. This can create new job opportunities, support small and medium enterprises (SMEs), and increase productivity in the logistics sector.Research methods are a way or path to obtain solutions to all problems. In research, it is known that there are several types of theories to apply one of the relevant methods to certain problems. This research is descriptive analytical in nature which aims to accurately describe the individual characteristics of a particular symptom, situation or group. Analytical descriptive research reveals laws and regulations related to the theories that are the object of their implementation in society.The Government's role in encouraging the implementation of Intellectual Property Rights (IPR) in the Bujang Courier Application in Pontianak City has a significant impact on local economic growth. The Bujang Kurir application, as an innovation in delivery services, creates added value and new economic opportunities. A foundation for better understanding the role of government in creating a business environment that is conducive to economic growth through optimizing intellectual property rights in Pontianak City.Keywords: HAKI, Bujang Courier Application. Abstrak Globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi mengakibatkan negara-negara di dunia seolah tanpa sekat. Berbagai perkembangan pengetahuan dan teknologi ada di suatu negara akan dengan cepat menyebar dan mudah diakses oleh orang-orang di belahan dunia yang lain.Peran pemerintah dalam mendorong penerapan hak kekayaan intelktual pada aplikasi bujang kurir dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mendorong penerapan hak kekayaan intelktual pada aplikasi bujang kurir dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak. Diharapkan mampu memastikan perlindungan HKI yang tepat, aplikasi "Bujang Kurir" dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak. Hal ini dapat menciptakan peluang pekerjaan baru, mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), dan meningkatkan produktivitas di sektor logistic.Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalam penelitian dikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode relevan terhadap permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat individu suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi objek pelaksanaannya di dalam Masyarakat.Peran Pemerintah dalam Mendorong Penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada Aplikasi Bujang Kurir di Kota Pontianak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Aplikasi Bujang Kurir, sebagai inovasi dalam layanan pengiriman, menciptakan nilai tambah dan peluang ekonomi baruLandasan untuk memahami lebih baik peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi hak kekayaan intelektual di Kota Pontianak. Kata Kunci: HAKI, Aplikasi Bujang Kurir.

PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISEE) MAKKAN CORNDOG DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011191240, HARI SURYA DINATA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract So it can be seen that the Makkan Corndog Franchise Giver is an individual or business entity who gives the right to utilize and/or use the Franchise he owns to the Franchisee. Franchises owned by the Franchisor. To avoid undesirable things, before being bound by a franchise agreement, each party involved must pay attention to each point in the franchise agreement carefully and thoroughly. Therefore, the franchise agreement is a very important part of the franchise business The approach method used in this research is empirical juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data used in this research is primary data, namely data obtained by interviews and secondary data, namely from library materials collected through library studies, which are then analyzed qualitatively. This corndog eating franchise in the city of Pontianak has 4 outlets that have been implemented, but as we know there are still franchisees who have not yet fully implemented the terms of the agreement.However, the research also found the main obstacles in implementing re-calibration, namely lack of awareness of traders and weak law enforcement. The only sanction given to traders who do not comply with the rules is in the form of a warning, which is considered to have little deterrent effect. This lack of firmness in law enforcement influences the low awareness of traders to carry out repeat checks regularly and in accordance with applicable regulations. Keywords: Agreement, Franchise, Implementation, Abstrak Maka dapat diketahui bahwa Pemberi Waralaba Makkan Corndog adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba, Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebelum terikat oleh perjanjian waralaba, setiap pihak yang terlibat harus memperhatikan setiap poin dalam perjanjian waralaba dengan hati-hati dan saksama. Oleh karena itu, perjanjian waralaba merupakan bagian yang sangat penting dalam bisnis waralaba Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder, yakni dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif Waralaba makkan corndog di kota pontianak ini memiliki 4 oulet yang sudah dilaksanakan namun sebagaimana kita tahu masih ada penerima waralaba yang masih belum melaksanakan sepenuhnya persyaratan perjanjian tersebut Kata Kunci:Perjanjian, Waralaba, Pelaksanaan,

HUKUM ADAT SARAK/PERCERAIAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK TABA DI DESA MELOBOK KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU NIM. A1011201151, NATALI LEGINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dayak Taba people are guided by customary law, one of which is the custom of divorce which is still practiced today. Divorce customs in Melobok Village, Meliau District, Sanggau Regency have undergone a shift in which these items are replaced, for example, such as white ceramic plates that are used must be plates made of pottery, but over time the plates are increasingly difficult to find, and can now be replaced with ordinary glass plates. Or the presence of a married couple who are no longer required during customary payments because it is considered that when they have prepared customary props as an effort to pay customary sanctions, they are considered to have performed their obligations. So many married couples who Divorce Do not carry out divorce customs in accordance with the provisions of customary law in force. This study aims to obtain information on customary law sarak / divorce Dayak Taba Indigenous people in the village Melobok District Meliau Sanggau Regency, to determine the factors of shifting customs sarak / divorce in the Dayak Taba people in the village Melobok District Meliau Sanggau Regency, to reveal the legal consequences for the Dayak Taba customary divorce in the village Melobok District Meliau Sanggau, to reveal the efforts made by the head of adat to the divorced party in the Dayak Taba community in Melobok Village, Meliau District, Sanggau Regency. This study uses empirical legal research methods by describing the situation at the time of research. The nature of this research is descriptive. Data analysis used is qualitative data analysis. The result of the study is that the custom of divorce in Melobok Village, Meliau District, Sanggau Regency is still enforced but with a shift. That the factors that cause divorce custom is not implemented as it should be due to the changing times. That the legal consequences of divorce according to Dayak Taba custom bring legal consequences against children and joint property. That the efforts made by customary functionaries are to socialize at the time of marriage and to consult with the husband and wife and the families of both parties who want to divorce before the divorce is decided. Keywords : Community, Dayak Taba, Divorce, Custom. Masyarakat Dayak Taba berpedoman pada hukum adat, salah satunya adalah adat perceraian yang masih dilaksanakan hingga sekarang. Adat perceraian di Desa Melobok Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Telah mengalami pergeseran di mana barang barang tersebut digantikan, misalnya seperti piring keramik putih yang digunakan haruslah piring yang terbuat dari tembikar, namun seiring berjalannya waktu piring tersebut semakin sulit ditemukan, dan sekarang dapat digantikan dengan piring kaca biasa. Atau kehadiran pasangan suami istri yang tidak lagi diwajibkan saat pembayaran adat karena dianggap ketika mereka telah menyiapkan peraga adat sebagai upaya membayar sanksi adat, mereka dianggap telah melakukan kewajibannya. Sehingga banyak pasangan suami istri yang bercerai tidak melaksanakan adat perceraian sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hukum adat sarak/perceraian masyarakat adat Dayak Taba di Desa Melobok Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, untuk mengetahui faktor terjadinya pergeseran adat sarak/perceraian pada masyarakat Dayak Taba di Desa Melobok Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi yang melakukan perceraian adat Dayak Taba di Desa Melobok Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan ketua adat kepada pihak yang bercerai pada masyarakat Dayak Taba di Desa Melobok Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan menggambarkan keadan pada waktu penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Hasil dari penelitian adalah bahwa adat perceraian di Desa Melobok Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau tetap diberlakukan tetapi dengan mengalami pergeseran. Bahwa faktor penyebab tidak dilaksanakanya adat perceraian sebagaimana mestinya dikarenakan faktor perubahan zaman. Bahwa akibat hukum dari perceraian menurut adat Dayak Taba membawa akibat hukum terhadap anak-anak dan harta bersama. Bahwa upaya yang dilakukan fungsionaris adat adalah dengan melakukan sosialisasi pada saat perkawinan dan melakukan musyawarah dengan suami istri serta keluarga dari kedua pihak yang ingin bercerai sebelum diputuskanya perceraian.Kata Kunci : Masyarakat, Dayak Taba, Perceraian, Adat.

ANALISIS KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERHADAP TANAH SECARA ANGSURAN YANG DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS NIM. A1011181219, MUHAMMAD KEMAL RAMADHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study examines the legal strength of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) for land installment payments made before a notary in the city of Pontianak. The background of this research is driven by the public's need for an installment payment mechanism for land as a solution to financial limitations, despite the fact that such practices are not explicitly regulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Based on this, the research problem is formulated as follows: What is the legal strength of the Sale and Purchase Agreement for land installments made before a notary in the city of Pontianak? This study aims to analyze the legal strength of PPJB for land installments made before a notary and examine the legal consequences of deviations in the implementation of the agreement. The methodology used is normative juridical with a case approach. The primary legal sources include primary legal materials such as the Notary Office Law, the Basic Agrarian Law, secondary legal materials such as books, journals, and literature related to various legal theories such as legal certainty, justice, and the utility of law, and tertiary legal materials such as legal dictionaries and news from trusted media. Data collection was conducted through library research, followed by qualitative analysis. This study reveals that the Sale and Purchase Agreement (PPJB) made before a notary has legal strength that is valid and binding on the parties involved, as regulated by the applicable legal provisions. However, the implementation of PPJB for land installments in Pontianak often faces procedural challenges related to non-compliance with legal provisions, such as data manipulation or inadequate verification of the legal status of the land. This may lead to legal disputes that harm the parties involved, both in terms of installment payments and the legal status of land ownership. The legal consequences of deviations in the implementation of PPJB include uncertainty regarding the status of land and the rights of the parties, which can lead to potential disputes in the future. Therefore, efforts must be made to strengthen the supervision of notarial practices and ensure that the procedures in place are properly followed.. Keywords: Installment-Based Land Sale and Purchase Agreement, Notary, Pontianak City Abstrak Penelitian ini membahas kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terhadap tanah secara angsuran yang dilakukan di hadapan notaris di Kota Pontianak. Latar belakang penelitian ini didorong oleh kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme pembayaran tanah secara angsuran sebagai solusi atas keterbatasan finansial, meskipun praktik tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dari hal tersebut, maka ditentukan sebuah rumusan masalah yakni, Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Tanah Secara Angsuran Yang Dilakukan Di Hadapan Notaris Di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum PPJB tanah secara angsuran yang dibuat di hadapan notaris serta mengkaji akibat hukum dari ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Sumber hukum utama mencakup Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Pokok Agraria, Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari Buku, Jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan berbagai teori hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari Kamus Hukum, Berita dari pers terpercaya. Tata cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, setelah dilakukan pengumpulan data maka dilakukan analisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan PPJB tanah secara angsuran di Kota Pontianak sering kali menghadapi kendala dalam hal prosedural yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum, seperti manipulasi data atau verifikasi yang tidak memadai terkait status hukum tanah. Hal ini dapat berakibat pada terjadinya sengketa hukum yang merugikan pihak-pihak terkait, baik dalam hal pembayaran angsuran maupun status kepemilikan tanah. Akibat hukum dari ketidaksesuaian pelaksanaan PPJB, antara lain adalah ketidakpastian status tanah dan hak-hak para pihak yang dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik notariat dan memastikan prosedur yang berlaku dijalankan secara tepat. Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Notaris, Kota Pontianak

PELAKSANAAN PENUNJUKAN WALI ATAS ANAK ASUH PADA PANTI ASUHAN NURUL AMAL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012201068, DINI AMALIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The research titled Implementation of Guardian Appointment for Foster Children at Panti Asuhan Nurul Amal in Sungai Kakap Subdistrict, Kubu Raya Regency" aims to explore the procedures and legal consequences related to the appointment of guardians for foster children. The study employs a empirical research method, combining primary data obtained through interviews at Panti Asuhan Nurul Amal secondary data collected from literature research and tertiary data from kamus besar Bahasa indonesia. The analysis is descriptive and qualitative. The findings reveal that the guardianship implemented by Panti Asuhan Nurul Amal lacks a court order, rendering it without legal authority as a guardian. The study sheds light on the challenges faced by foster children in terms of guardianship and emphasizes the need for proper legal procedures to safeguard their rights and well-being. This research contributes to the understanding of guardianship practices within the context of foster care institutions, highlighting the importance of legal compliance and effective supervision to ensure the best interests of the children under their care.Keywords: Foster Child, Guardianship, OrphanageAbstrak Penelitian terkait perwalian anak bertujuan untuk mengeksplorasi prosedur dan konsekuensi hukum terkait penunjukan wali bagi anak asuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggabungkan data primer yang diperoleh melalui wawancara di Panti Asuhan Nurul Amal, data sekunder dari penelitian kepustakaan dan data tersier dari kamus besar Bahasa Indonesia. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perwalian oleh Panti Asuhan Nurul Amal tidak didasarkan pada penetapan pengadilan, sehingga tidak memiliki kewenangan sebagai wali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali. Penelitian ini menggambarkan tantangan yang dihadapi anak asuh terkait perwalian dan menekankan perlunya prosedur hukum yang tepat untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman praktik perwalian dalam konteks lembaga perawatan anak asuh, dengan menyoroti pentingnya kepatuhan hukum dan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak-anak di bawah perawatan mereka. Kata Kunci: Anak Asuh, Panti Asuhan, Perwalian

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP PELAKU DILIHAT DARI SISI KEADILAN BAGI KORBAN ANAK (Studi Kasus Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN NIM. A1011201013, SABRYNA AULIA WULANDARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research discusses criminal acts of sexual intercourse committed by children facing the law in the jurisdiction of the Pontianak District Court. Because of the increasing number of cases of sexual intercourse which are not only carried out by adults on child victims, but can also be carried out by child perpetrators. The crime of sexual intercourse is also one of the legal issues that is very important to be studied in depth, because of the increasingly widespread news about sexual intercourse committed against children. Article 76 D of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection regulates sexual relations with children. The problem in this research is the study of decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Ptk in terms of the purpose of punishment in the form of Community Service and Job Training, as well as regarding the Appropriateness of Imposing Sanctions in the Form of Community Service in the Pontianak District Court Judge's Decision on Child Offenders If we look at the impact experienced by child victims. The method used in this research is Normative Juridical. The results of this research are that the judge in handing down the Pontianak Court decision did not fulfill the objectives of the sentence. As is known, according to the combined theory of punishment, the purpose of punishment, apart from being educational, also has a deterrent effect because the convict only carries out punishment in the form of Community Service for 120 (one hundred and twenty) hours within a period of 3 months and Job Training for 3 (three) months. So, according to the author, this sentence is still very light, because looking at Article 81 paragraph (1) of Republic of Indonesia Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Republic of Indonesia Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code, the maximum sentence is 15 years. So it is very possible that the perpetrator will not feel deterred by the punishment given and will repeat criminal acts, whether similar or other. In handing down a decision, the judge should also consider aspects of the losses experienced by the child victim so that the ultimate goal of punishing children in conflict with the law is that they can reflect, admit the error of their actions and provide a deterrent effect. Where minors who are the targets of the perpetrator's activities experience both physical and intangible losses, where the victim can endure prolonged trauma, where the victim's future can be affected. There needs to be a deeper study of the laws relating to children, so that the process of resolving cases against children by law can run as it should. Keywords: Judge's Considerations, Child Sexual Intercourse, Punishment For Child Perpetrators, Justice For Victims. Abstrak Penelitian ini membahas tentang tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh anak berhadapan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak. Karena semakin maraknya kasus persetubuhan yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak korban saja, melainkan juga bisa dilakukan oleh Pelaku anak. Tindak pidana persetubuhan, termasuk juga ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam, karena semakin merajalelanya berita mengenai persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Dalam pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang Persetubuhan terhadap Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kajian putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Ptk ditinjau dari sisi tujuan pemidanaan berupa Pelayanan Masyarakat dan Pelatihan Kerja, serta terkait Kesesuaian Penjatuhan Sanksi Berupa Pelayanan Masyarakat pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Kepada Pelaku Anak Jika Dilihat Dari Dampak Yang Dialami Korban Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Pontianak kurang memenuhi dari tujuan pemidanaan. Sebagaimana diketahui menurut teori gabungan pemidanaan bahwa tujuan dari pemidanaan selain bersifat mendidik juga menimbulkan efek jera karena terpidana hanya menjalankan Pemidanaan berupa Pelayanan Masyarakat selama 120 (seratus dua puluh) jam dalam kurun waktu 3 bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan. Sehingga menurut penulis hukuman ini masih sangat ringan, karena melihat dari Pasal 81 ayat (1) Undang "“ Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang "“ Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP hukuman maksimalnya adalah 15 tahun. Sehingga sangat dimungkinkan pelaku tidak merasa jera dengan hukuman yang diberikan dan akan mengulangi tindak pidana baik yang serupa ataupun yang lainnya. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim seharusnya juga mempertimbangkan aspek-aspek kerugian yang dialami oleh Anak korban agar tujuan akhir dari pemidanaan kepada Anak Berhadapan Hukum diharapkan dapat merenungkan, mengakui kesalahan atas tindakannya dan memberikan efek jera. Dimana anak di bawah umur yang menjadi sasaran kegiatan pelaku mengalami kerugian baik fisik maupun tidak berwujud, di mana korban dapat menanggung trauma yang berkepanjangan, di mana masa depan korban dapat terpengaruh. Perlu adanya upaya pengkajian lebih dalam terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan anak, agar proses penyelesaian perkara terhadap anak dengan hukum, dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Persetubuhan Anak, Pidana bagi Pelaku Anak, Keadilan bagi korban.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA