cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 290   291   292   293   294 
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI PASAL 50 AYAT (1) UU KEKUASAAN KEHAKIMAN (Studi Kasus Putusan 454/Pid.B/2024/PN Sby) NIM. A1011211223, AGIE NOVELINA SIMANJUNTAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research is motivated by the inconsistency between the facts revealed in court and the judicial decision in the case of assault resulting in death in Decision Number 454/Pid.B/2024/PN Sby. The main issue addressed is the juridical analysis of the judge"™s consideration in this case, the application of judge"™s consideration theory and the negative proof theory, as well as the conformity of the decision with Article 50 of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power. The purpose of this research is to comprehensively describe the judge"™s consideration from juridical aspects, trial facts, and relevant legal theories. This study is based on the theory of judge"™s consideration proposed by Lilik Mulyadi and the negative proof theory as regulated in Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The research method used is normative legal research with a qualitative approach, descriptive-analytical in nature, using secondary data such as legislation, doctrine, jurisprudence, and legal literature. Data collection was carried out through library research, and the data were analyzed qualitatively. The results show that the judge"™s considerations in the a quo decision did not meet the ideal standards of judicial reasoning, as they failed to comprehensively analyze the subsidiary indictment under Article 351 paragraph (3) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This study concludes that judges should be more thorough in considering juridical aspects, trial facts, doctrine, and proof theories. It is suggested that criminal procedure law reform and the improvement of judicial decision-making quality are necessary to better fulfill the sense of justice in society. Keywords: Judicial Consideration, Negative Proof Theory, Article 351 KUHP, Article 50 Judicial Power Law Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan putusan hakim dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Permasalahan pokok yang diangkat adalah bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, bagaimana penerapan teori pertimbangan hakim dan teori pembuktian negatif, serta bagaimana kesesuaian putusan dengan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan secara mendalam pertimbangan hakim, baik dari aspek yuridis, fakta persidangan, maupun teori hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan landasan teori pertimbangan hakim menurut Lilik Mulyadi serta teori pembuktian negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, serta literatur hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan a quo belum memenuhi standar pertimbangan hukum yang ideal, karena tidak menguraikan secara komprehensif dakwaan subsidiair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya hakim lebih cermat menimbang aspek yuridis, fakta, doktrin, dan teori hukum pembuktian. Saran yang diajukan adalah perlunya pembaruan hukum acara pidana serta peningkatan kualitas putusan hakim agar lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pembuktian Negatif, Tindak Pidana Penganiayaan, Pasal 50 UU Kekuasaaan Kehakiman.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN KRATOM KELUAR NEGERI ANTARA PT BERKAH DAN CV CAHAYA NIM. A1012181074, FIKRI MIFTA RIVAL YUDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Legal protection for the implementation of this cooperation agreement is based on the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code, as well as other relevant legal provisions such as the Trade Law, export-import regulations, and international provisions. Substantively, the cooperation agreement has fulfilled the essential elements of a valid agreement in accordance with Article 1320 of the Indonesian Civil Code. In this study, the author employs an empirical legal research method, which involves conducting field research to obtain primary data. The data is then used to describe and analyze actual facts observed or obtained during fieldwork, leading to final conclusions. Considering that kratom is a sensitive commodity and is not permitted in all countries, business actors must continuously update information regarding regulations in the destination country and ensure the completion of valid export documents in accordance with Indonesian government regulations. Keywords: Cooperation Agreement, Kratom, Export, Import Abstrak Perlindungan hukum terhadap implementasi perjanjian kerjasama ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, serta ketentuan hukum lainnya yang relevan seperti Undang-Undang Perdagangan, peraturan ekspor-impor, dan ketentuan internasional. Perjanjian kerjasama tersebut secara substantif telah memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian dengan melakukan penelitian lapangan dalam rangka mendapatkan data primer, selanjutnya menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir. Mengingat kratom adalah komoditas yang bersifat sensitif dan tidak semua negara memperbolehkannya, pelaku usaha harus selalu memperbarui informasi mengenai regulasi di negara tujuan, serta melengkapi dokumen ekspor yang sah sesuai peraturan pemerintah Indonesia. Kata kunci: Perjanjian Kerja sama, Kratom, Ekspor , Impor
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PONTIANAK NIM. A1011211265, TAWRA SYAHRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Banks play an important role as financial institutions that are respected and trusted by the public. Banks are responsible for collecting funds from the public in the form of savings or loans and redistributing them to support economic development. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., as one of the largest state-owned banks, provides a variety of savings and loan products. This study aims to analyze the legal resolution of non-performing loans at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pontianak Branch Office. Non-performing loans present a serious obstacle in banking activities because they can affect the stability and health of a bank. Therefore, resolution efforts must comply with legal provisions to avoid losses for both parties"”the bank and the debtor. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and empirical data obtained through interviews with bank officials related to the implementation of non-performing loan settlements. The research results show that the resolution of non-performing loans at PT Bank Rakyat Indonesia Pontianak Branch is carried out through several stages, including issuing warnings and periodic collections, as well as legal actions such as collateral execution and simplified lawsuits at the District Court. In conclusion, the legal efforts undertaken by PT BRI in resolving non-performing loans are relatively effective, although there are still challenges in implementation, such as a lack of good faith from debtors and lengthy court processes. To enhance effectiveness, there needs to be education for debtors regarding their legal obligations and improvements in the bank"™s collection system. Keywords: Non-performing loans, loan resolution, bank Abstrak Bank memiliki peran penting sebagai lembaga keuangan yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Bank bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau pinjaman dan menyalurkannya kembali untuk mendukung pembangunan ekonomi. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagai salah satu bank milik pemerintah terbesar, menyediakan berbagai produk simpan pinjam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pontianak. Permasalahan kredit macet merupakan salah satu hambatan serius dalam kegiatan perbankan karena dapat memengaruhi stabilitas dan kesehatan bank. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak merugikan kedua belah pihak, baik bank maupun debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank terkait pelaksanaan penyelesaian kredit macet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain memberikan somasi dan penagihan secara berkalas, serta upaya hukum berupa eksekusi jaminan sampai melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri. Kesimpulannya, upaya hukum yang diterapkan oleh PT. BRI dalam menyelesaikan kredit macet cukup efektif, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya itikad baik dari debitur dan lamanya proses hukum di pengadilan. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu adanya edukasi kepada debitur mengenai kewajiban hukum mereka serta perbaikan dalam sistem penagihan oleh bank. Kata Kunci: Kredit macet, penyelesaian kredit, bank
PELAKSANAAN UPACARA ADAT "PAULAK UNE DAN MANINGKIR TANGGA" PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181040, LENI TASYA NATALIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac The Batak Toba community is known for its strong traditional customs, especially in marriage ceremonies. Among these are Paulak Une and Maningkir Tangga, which are post-wedding stages rich in symbolic and social meanings. However, in the context of migration, such as in Pontianak City, the implementation of these ceremonies has shifted from their original forms in the bona pasogit (homeland). This study aims to examine the conformity of the Paulak Une and Maningkir Tangga ceremonies in Pontianak with the original customary rules, to identify the factors causing these shifts, to analyze the legal implications if the ceremonies are not carried out, and to explore the preservation efforts made by the Batak Toba Cultural Council (Majelis Adat Budaya Batak Toba / MABBT). This research applies an empirical legal method with a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and questionnaires. The results show that these ceremonies are still performed by the community but are now combined into a single day with the traditional wedding ceremony (ulaon unjuk) due to modernization, economic, and geographical factors. The inconsistency in conducting the ceremonies results in customary consequences and moral sanctions for those who do not observe them. MABBT plays an active role in cultural preservation through socialization and community assistance to ensure that Batak Toba cultural values remain alive amid changing times. Keywords: Paulak Une, Maningkir Tangga, Traditional Marriage, Customary Shift. Abstrak Masyarakat Batak Toba dikenal memiliki adat istiadat yang kuat, terutama dalam upacara perkawinan. Salah satu di antaranya ialah paulak une dan maningkir tangga, yaitu tahapan pasca-perkawinan yang sarat makna simbolik dan sosial. Namun, dalam konteks perantauan seperti di Kota Pontianak, pelaksanaan kedua upacara tersebut mengalami pergeseran dari bentuk aslinya di bona pasogit (kampung halaman). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan upacara adat paulak une dan maningkir tangga di Kota Pontianak dengan ketentuan adat aslinya, mengidentifikasi faktor penyebab pergeseran, menelaah akibat hukum jika tidak dilaksanakan, serta mengetahui upaya pelestarian yang dilakukan oleh Majelis Adat Budaya Batak Toba (MABBT). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan penyebaran angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara masih dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi digabung dalam satu hari dengan pesta adat perkawinan (ulaon unjuk) karena faktor modernisasi, ekonomi, dan geografis. Ketidaksesuaian pelaksanaan menimbulkan konsekuensi adat serta adanya sanksi moral jika tidak melaksanakan adat tersebut. MABBT berperan aktif dalam pelestarian adat melalui sosialisasi dan pendampingan agar nilai budaya Batak Toba tetap hidup di tengah perubahan zaman. Kata Kunci: Paulak Une, Maningkir Tangga, Perkawinan Adat, Pergeseran Adat
ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK OPERASIONAL TRAILER DALAM KONTEKS KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI PONTIANAK NIM. A1011211086, NOVI ALVINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Trailer operations in Pontianak play a crucial role in goods distribution and regional economic growth, yet their activities impact traffic safety and road flow. This research aims to analyze public perceptions of trailer presence, examine operational time restriction regulations based on applicable laws, and evaluate the effectiveness of supervision to minimize negative impacts of trailers on road user safety in Pontianak. The research employs juridical empirical methods with a qualitative approach. Data were collected through literature study of traffic and road transport regulations, and in-depth interviews with Pontianak City Transportation Department, trailer drivers and business owners, and road users. Data analysis was conducted descriptively and prescriptively. Research findings indicate that Pontianak residents' perceptions of trailers tend to be negative, particularly on main roads such as Jalan Imam Bonjol. The public perceives trailers as causing traffic congestion, road infrastructure damage, and safety risks on narrow roads with high population density. Trailer operational time restrictions are based on Law No. 22 of 2009, Mayor Regulation No. 48 of 2016, and Minister of Transportation Regulation No. PM 19 of 2021, which prohibit 6-wheel and above trailers from operating during 05.00-08.30 and 15.00-22.00, and 40-foot containers during 05.00-22.00. However, violations still frequently occur due to lack of legal awareness. Supervision is conducted by the Transportation Department in collaboration with joint teams of Traffic Police and Military Police, but effectiveness remains suboptimal due to limited personnel, inadequate inter-agency coordination, and low business operator compliance. The research recommends enhancing regulation socialization, strengthening supervision systems through additional personnel and technology utilization, providing supporting infrastructure such as dedicated trailer lanes, and increasing legal awareness and business operator discipline. Keywords: Trailer, Traffic, Road Safety, Heavy Vehicle Operations Abstrak Operasional trailer di Pontianak berperan penting dalam distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi daerah, namun aktivitasnya berdampak pada keselamatan lalu lintas dan kelancaran jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat terhadap kehadiran trailer, mengkaji pengaturan pembatasan jam operasional berdasarkan peraturan berlaku, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan untuk meminimalkan dampak negatif trailer terhadap keselamatan pengguna jalan di Pontianak. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas dan angkutan jalan, serta wawancara mendalam dengan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, pengemudi dan pemilik usaha trailer, serta masyarakat pengguna jalan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat Pontianak terhadap trailer cenderung negatif, terutama di jalan utama seperti Jalan Imam Bonjol. Masyarakat menilai trailer menimbulkan kemacetan, kerusakan infrastruktur, dan risiko keselamatan pada jalan sempit dengan kepadatan tinggi. Pengaturan pembatasan jam operasional trailer didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2009, Perwal No. 48 Tahun 2016, dan Permenhub No. PM 19 Tahun 2021, yang melarang trailer roda 6 ke atas beroperasi pada jam 05.00-08.30 dan 15.00-22.00, serta kontainer 40 feet pada jam 05.00-22.00. Namun, pelanggaran masih sering terjadi karena kurangnya kesadaran hukum. Pengawasan dilakukan Dinas Perhubungan bersama tim gabungan Satlantas dan TNI Provos, tetapi efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan personel, koordinasi antar instansi yang belum maksimal, dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi peraturan, penguatan sistem pengawasan melalui penambahan personel dan pemanfaatan teknologi, penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalur khusus trailer, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha. Kata Kunci: Trailer, Lalu Lintas, Keselamatan Jalan, Operasional Kendaraan Berat
KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NIM. A1011201187, ABDURRAHIM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Electronic-based sexual violence is a form of sexual crime that develops along with the rapid development of Information Technology. Although it has been regulated in Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and the information and Electronic Transactions Law, the practice of legal handling of electronic-based sexual violence cases in the field still faces the problem of inconsistency in legal norms, especially in relation to the application of restorative justice. This study aims to analyze the practice of restorative justice in the settlement of electronic-based sexual violence cases in the West Kalimantan Regional Police, as well as examine the legal factors and law enforcement officials that affect its implementation. The method used in this study is a juridical-empirical method with a qualitative approach. Primary Data were obtained through interviews with investigators of the West Kalimantan Regional Police Cyber Subdit and criminal law experts, while secondary data were obtained through literature studies on legislation, books, and scientific journals. This study uses the theory of law enforcement by Soerjono Soekanto as a knife analysis. The results showed that the application of restorative justice in the case of electronic-based sexual violence in West Kalimantan Police has not been running optimally. This is due to the inconsistency between the TPKS law which prohibits the settlement of cases outside the criminal justice process, the neutral ITE Law, and the Perpol No. 8 of 2021 that opens a restorative justice space without a firm classification regarding sexually charged cases. In addition, the understanding of law enforcement officers on the scope of electronic-based sexual violence still varies, giving rise to doubts in taking discretion. This study recommends the existence of derivative rules that classify the types of electronic-based sexual violence that can be resolved through restorative justice, in order to provide legal certainty and ensure the protection of victims. (Keywords: electronic-based sexual violence, sexual violence. restorative justice) Abstrak Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) merupakan bentuk kejahatan seksual yang berkembang seiring pesatnya teknologi informasi. Meskipun telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun pada praktik penanganan hukum terhadap kasus KSBE di lapangan masih menghadapi persoalan ketidaksinkronan norma hukum, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara KSBE di Polda Kalimantan Barat, serta menelaah faktor-faktor hukum dan aparat penegak hukum yang memengaruhi implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis - empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Subdit Siber Polda Kalimantan Barat, Akademisi, dan Praktisi Hukum. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan KSBE di Kalimantan Barat belum optimal, karena masih ada penerapan keadilan restoratif dalam kasus KSBE di Polda Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan oleh ketidaksinkronan antara UU TPKS yang melarang penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana, UU ITE yang bersifat netral, serta Perpol No. 8 Tahun 2021 yang membuka ruang keadilan restoratif tanpa klasifikasi tegas mengenai kasus-kasus bermuatan seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum terhadap ruang lingkup KSBE masih bervariasi, sehingga menimbulkan keraguan dalam mengambil diskresi. Penelitian ini merekomendasikan adanya aturan turunan yang mengklasifikasikan jenis-jenis KSBE yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, guna memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan korban. (Kata kunci: kekerasan seksual berbasis elektronik, kekerasan seksual, keadilan restoratif)
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN ROKOK NON CUKAI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181195, AQIL FADLIL NURUDDIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to examine the phenomenon of non-excise cigarette circulation in Pontianak City from a criminological perspective, by highlighting the causative factors, modus operandi, and social and economic impacts caused. Non-excise cigarettes are illegal products that do not go through the state's official taxation mechanism, thereby causing losses to state revenues and disrupting healthy business competition. Through a qualitative approach with field study methods and in-depth interviews with law enforcement officials, traders, and consumers, this study found that weak supervision, low public legal awareness, and high economic benefits are the main factors for the rampant circulation of illegal cigarettes. From a criminological point of view, the circulation of non-excise cigarettes can be categorized as a white collar crime involving economic actors and certain individuals in the distribution system. This study recommends the need for increased supervision, stricter law enforcement, and legal education to the public to suppress this illegal practice in Pontianak City. Keywords: criminology, non-excise cigarettes, economic crime, Pontianak, white collar crime Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena peredaran rokok non cukai di Kota Pontianak dari perspektif kriminologi, dengan menyoroti faktor-faktor penyebab, modus operandi, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Rokok non cukai merupakan produk ilegal yang tidak melalui mekanisme perpajakan resmi negara, sehingga menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara serta mengganggu persaingan usaha yang sehat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan wawancara mendalam terhadap aparat penegak hukum, pedagang, dan konsumen, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya keuntungan ekonomi yang tinggi menjadi faktor utama maraknya peredaran rokok ilegal. Dari sudut pandang kriminologis, peredaran rokok non cukai dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) yang melibatkan aktor-aktor ekonomi dan oknum tertentu dalam sistem distribusi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna menekan praktik ilegal ini di Kota Pontianak. Kata kunci: kriminologi, rokok non cukai, kejahatan ekonomi, Pontianak, white collar crime
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL NIM. A1012181127, MUHAMMAD ARIA WIDRAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi investor asing dalam penanaman modal asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana hak-hak investor asing dijamin oleh undang-undang tersebut serta implementasi perlindungan hukum yang berlaku dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Melalui pendekatan ini, penelitian mendalami konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, dan hak-hak investor yang termuat dalam regulasi penanaman modal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh investor asing, khususnya terkait ketidakpastian regulasi, perubahan kebijakan, serta kewajiban divestasi yang menjadi perhatian utama dalam dunia investasi asing. Kasus Karaha Bodas Company vs. PT Pertamina Indonesia digunakan sebagai studi kasus untuk menggambarkan bagaimana perubahan kebijakan pemerintah mempengaruhi stabilitas kontrak investasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU No. 25 Tahun 2007 telah memberikan kerangka hukum yang relatif kuat untuk perlindungan investor asing, namun implementasi di lapangan masih sering menghadapi tantangan terkait birokrasi dan perubahan kebijakan yang tidak menentu. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan penanaman modal di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kepastian hukum dan menarik lebih banyak investasi asing melalui perlindungan hukum yang memadai. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Investor Asing, Penanaman Modal Asing, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Kepastian Hukum, iv Abstract This research aims to analyze the legal protection for foreign investors in foreign direct investment in Indonesia based on Law Number 25 of 2007 on Investment. The primary focus of this study is to examine how the rights of foreign investors are guaranteed by this law and its implementation in practice. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. Through these approaches, the study explores the concepts of legal protection, legal certainty, and investor rights as outlined in Indonesia"™s investment regulations. Additionally, the research identifies the challenges faced by foreign investors, particularly concerning regulatory uncertainty, policy changes, and mandatory divestment, which have become key concerns in foreign investment. The case of PT Kasus Karaha Bodas Company vs. PT Pertamina Indonesia is used as a case study to illustrate how government policy changes affect the stability of investment contracts. The research concludes that although Law No. 25 of 2007 provides a relatively strong legal framework for protecting foreign investors, its implementation often faces challenges related to bureaucracy and unpredictable policy changes. Thus, the results of this study are expected to contribute to the development of investment policies in Indonesia, particularly in enhancing legal certainty and attracting more foreign investment through adequate legal protection. Keywords: Legal Protection, Foreign Investors, Foreign Direct Investment, Law No. 25 of 2007, Legal Certainty
PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT TIONGHOA TIOCHIU DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK NIM. A1012211142, HANZEN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Inheritance distribution in Indonesia follows three systems: patrilineal, matrilineal, and parental. This study examines the shift in the implementation of inheritance distribution within the Tionghoa ethnic group, specifically the Tiochiu sub-ethnic group in the city of Pontianak. The main objective of this research is to understand how the inheritance distribution among the Tionghoa Tiochiu customary community has shifted from a patrilineal system to a parental system. The findings show that there has been a shift from the patrilineal system to the parental system in the implementation of inheritance distribution in the Tionghoa Tiochiu community in Pontianak Barat District, Pontianak City. This shift has made the distribution of inheritance more equitable, as all legitimate children of the deceased now have the right to inheritance regardless of their gender. Keyword: Inheritance Distribution, Tionghoa, Tiochiu, Patrilineal System, Parental System, Customary Law, Cultural Shift Abstrak Pembagian Waris di Indonesia memiliki 3 sistem yaitu: patrilineal, matrilineal, dan parental. Penelitian ini meneliti pergeseran Pelaksanaan pembagian waris adat Tionghoa dengan sub suku Tiochiu di Kota Pontianak. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian waris masyarakat adat Tionghoa Tiochiu yang mengalami pergeseran yang awalnya sistem patrilineal menjadi sistem parental dalam pembagiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran dalam penerapan sistem patrilineal ke sistem parental di dalam pelaksanaan pembagian waris masyarakat adat Tionghoa Tiochiu di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, pergeseran dari sistem patrilineal ke sistem parental membuat pelaksanaan pembagian warisan lebih adil dikarenakan selama ahli waris adalah anak sah oleh pewaris maka bisa mendapatka haknya tanpa memandang jenis kelamin ahli waris. Kata Kunci: Pembagian Warisan, Tionghoa, Tiochiu, Sistem Patrilineal, Sistem Parental, Hukum Adat, Pergeseran Budaya
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT KLAIM BERLEBIHAN (OVERCLAIM) PELAKU USAHA SKINCARE PADA MEDIA SOSIAL TIKTOK NIM. A1011211233, TRI WAHDANIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Overclaiming in skincare product promotions on TikTok has become a detrimental phenomenon for consumers. Business actors frequently make exaggerated claims without valid scientific basis, thereby misleading consumers and potentially endangering skin health, as well as causing material and immaterial losses such as financial loss, wasted time, skin damage, and emotional disappointment. This research aims to investigate the legal protections available for consumers and the forms of business actors"™ liability regarding such overclaiming practices. This research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. Data is obtained through literature studies and is supported by interviews and observations of overclaiming practices on the TikTok platform. The research is analyzed descriptively and qualitatively to understand applicable legal provisions and their implementation in consumer protection. The findings indicate that cases of overclaiming in skincare products are in conflict with Article 4(c) and Article 7(b) of the Indonesian Consumer Protection Law (UUPK). Consumers who suffer harm should be entitled to liability from business actors in accordance with Articles 19 to 20 of the UUPK, Article 1365 of the Civil Code (KUHPer), and BPOM Regulation No. 3 of 2022. In addition, business actors who continue to violate these provisions may be subject to administrative and criminal sanctions. However, implementation in the field is still not optimal, as seen in weak supervision and low consumer awareness of their rights. Keywords: consumer protection, skincare overclaim, business liability, TikTo Abstrak Overclaim dalam promosi produk skincare di media sosial TikTok telah menjadi fenomena yang merugikan konsumen. Pelaku usaha sering kali membuat klaim berlebihan tanpa dasar ilmiah yang valid, sehingga menyesatkan konsumen dan berpotensi membahayakan kesehatan kulit serta menyebabkan kerugian materiil dan immateriil yaitu kehilangan uang, waktu yang terbuang, kerusakan kulit dan kekecewaan emosional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap praktik klaim berlebihan (overclaim) tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta didukung oleh wawancara dan observasi terhadap klaim berlebihan (overclaim) di platform TikTok. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya terhadap perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus klaim berlebihan (overclaim) pada produk skincare bertentangan dengan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UUPK. Konsumen yang menderita kerugian perlunya pertanggungjawaban dari pelaku usaha sesuai dengan Pasal 19 sampai Pasal 20 UUPK, Pasal 1365 KUHPer, dan peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022, selain itu pelaku usaha yang masih melanggar dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Namun, dalam implementasi di lapangan masih belum optimal, seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya. Kata Kunci: perlindungan konsumen, overclaim skincare, tanggung jawab pelaku usaha, TikTok.

Page 292 of 309 | Total Record : 3081

 290   291   292   293   294 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue