Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR MODIFIKASI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201160, AULIA ANDINNA YULINDRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The 1945 Constitution guarantees the survival of every citizen including persons with disabilities. In the field of transportation, people with disabilities tend to choose to buy new motor vehicles which are then modified in independent workshops with different needs or functions. Any modification to a motor vehicle that changes the construction and material requirements must be re-type tested by the Type Test Implementation Unit. Lack of understanding of technical and roadworthy requirements, public workshops recommended for modifying vehicles, and mandatory vehicle type testing are problems in the security and safety of driving on the highway.This type of research is a descriptive normative juridical research. The type of data used in this research is secondary data. Data collection techniques used through literature studies in the form of books, journals and laws and regulations and field studies with interviews. Data analysis uses a qualitative analysis method that emphasizes analysis on deductive inference and the dynamics of the relationship between events observed using scientific logic and made into conclusions.Based on the results of research and data analysis that has been carried out, the provisions of motor vehicle modification and motor vehicle type testing have not been fully enforced so that there is a discrepancy between das sollen and das sein Keywords: Persons with Disabilities, Modifications, Motor Vehicles, Type Tests Abstrak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin kelangsungan hidup setiap warga negaranya termasuk para penyandang disabilitas. Di bidang transportasi, penyandang disabilitas cenderung memilih untuk membeli kendaraan bermotor baru yang kemudian dimodifikasi di bengkel independen dengan kebutuhan atau fungsi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi pada kendaraan bermotor yang merubah syarat konstruksi dan material harus dilakukan uji tipe ulang oleh Unit Pelaksana Uji Tipe. Kurangnya pemahaman terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, bengkel umum yang direkomendasikan untuk memodifikasi kendaraan, serta wajibnya pengujian tipe kendaraan menjadi persoalan dalam keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan serta studi lapangan dengan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang lebih menekankan analisis pada penyimpulan deduktif serta dinamika keterkaitan antara peristiwa yang diamati menggunakan logika ilmiah dan dijadikan kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan bahwa ketentuan modifikasi kendaraan bermotor dan pengujian tipe kendaraan bermotor belum sepenuhnya ditegakkan sehingga terdapat ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein.Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Modifikasi, Kendaraan Bermotor, Uji Tipe

ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENIKAH DALAM MASA IDDAH NIM A1011201321, MASYITOH RAMADANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractMarriages during the iddah period generally have the potential to cause legal problems. Marriages that occur before the waiting periode ends can have an impact on the validity of the marriage. However, dispite causing legal problems, the practice of marrying prospective brides during the iddah period still occurs in Indonesia. The calculation of court settlement time is a calculation that can be legally recognized. This thesis is entitled "˜"˜ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON WOMEN WHO MARRY DURING THE IDDAH PERIOD". This research uses a normative or doctrinal legal research methods, namely legal research which examines a series of explanations based on secondary data by examining library materials or library research. This research uses descriptive data analysis to collect data with the aim of finding information. From the results of this serearch, it can be concluded that marriage to women who marry during the iddah period is an act that violates the rules based on Islamic law sourced from the Al-Qur"™an, Hadith, Ijtihad and The opinions of the Ulama, which is a haram act. It is not permissible for a woman who is in her iddah period to enter into a marriage with another man, because the calculation of the iddah period is based on tge rules contained in presidential instruction Number 1 of 1991 concerning the compilation of Islamic law. Divorce can be carried out and calculated in front of a religious court. The calculation of the iddah period after being declared before a religious court can be proven by a divorce certificate. The legal consequences of not carrying out the iddah perfectly can eliminate the legal validity of the marriage, because the provisions are mandatory. Keywords: marriage, divorce, compilation of Islamic law.AbstrakPernikahan dalam masa iddah pada umumnya berpotensi menimbulkan masalah hukum. Pernikahan yang terjadi sebelum masa tunggu berakhir dapat berakibat terhadapat sah nya pernikahan. Namun, meski menimbulkan permasalahan hukum, praktik pernikahan calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah masih terjadi Indonesia. Perhitungan waktu putusan pengadilan merupakan perhitungan yang dapat diakui secara hukum.Skripsi ini berjudul "˜"˜ Analisis Hukum Islam Terhadapat Perempuan Yang Menikah Dalam Masa Iddah"™"™, Masalah yang diteliti adalah bagaimana Analisis Hukum Islam terhadapt perempuan yang menikah dalam masa iddah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis hukum Islam dan akibat hukum perempuan menikah dalam masa iddah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doctrinal, yaitu penelitian hukum yang mengkaji serangkaian penjelasan berdasarkan data sekunder dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau library reseach. penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif analisis untuk mengumpulkan data yang bertujuan untuk menemukan informasi.Dari hasil penelitian ini dapat disimplkan bahwa pernikahan terhadap perempuan yang menikah dalam masa iddah adalah perbuatan yang melanggar aturan berdasarkan Hukum Islam bersumber dari Al-Qur"™an, Hadist, Ijtihad dan Pendapat Para Ulama merupakan perbuatan yang haram. Tidak boleh bagi seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, karena iddah hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Adapun perhitungan masa iddah adalah berdasarkan aturan yang ada didalam Intruksi Presiden No. 1Tahunn 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 percerai dapat dilakukan dan terhitung didepan sidang pengadilan agama. Perhitungan masa iddah setekah dinyatakan didepan sidang pengadilan agama dapat dibuktikan dengan adanya akta percerai. Akibat hukum tidak terlaksanya iddah dengan sempurna maka dapat menghilangkan kesahan pernikahan secara hukum, karena melanggar ketentuan yang bersifat wajib.Kata Kunci: Pernikahan Masa Iddah, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENERBANGAN WINGS AIR TERHADAP KETERLAMBATAN JADWAL DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1011201019, ALYA MALISA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractPeople really need transportation facilities to travel from one place to another. One example is that the people of Ketapang who are going to Pontianak City need public transportation. One of the transportation services that is frequently and in demand by people in Ketapang Regency is air transportation because it is known to be faster and more secure. The transportation is a plane from the airline PT. Wings Air. There is one problem that many Wings Air consumers complain about, especially in the Ketapang area, namely related to delays in flying hours. What is unpleasant for passengers is when the delay is informed suddenly and not explained in detail to the passenger, which results in the passenger having to wait a long time and there is no certainty from the airline and in the end, passengers experience huge losses because of this.This research aims to determine and analyze the form of responsibility of Wings Air aviation business actors regarding delays in Wings Air aircraft flight schedules in Ketapang Regency, to reveal the factors causing delays in Wings Air aircraft flight schedules in Ketapang Regency and to reveal efforts that can be made by consumers towards flight services in cases of delays in Wings Air aircraft flight schedules in Ketapang Regency. The legal research methods used in this research are empirical legal research methods and descriptive research.The results of this research are that the airline has not fully carried out its obligations due to delays caused by sudden technical factors so that it is not possible to distribute compensation for time constraints so it is feared that this will prolong the flight delay Keyword : Delay, Flight, PT. Wings Air Abstrak Sarana transportasi sangat dibutuhkan masyarakat untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu contohnhya yakni masyarakat Ketapang yang akan pergi ke Kota Pontianak memerlukan sarana transportasi publik .Salah satu layanan transportasi yang sering dan diminati oleh masyarakat di Kabupaten Ketapang yaitu transportasi udara karena dikenal lebih cepat dan lebih terjamin keamanannya. Transportasi tersebut yaitu pesawat dari maskapai penerbangan PT. Wings Air. Ada satu kendala yang banyak dikeluhkan oleh konsumen Wings Air terutama wilayah Ketapang, yakni terkait keterlambatan jam terbang. Hal yang kurang menyenangkan bagi pihak penumpang adalah dimana keterlambatan tersebut diinformasikan secara mendadak dan tidak dijelaskan secara detail kepada penumpang, yang mengakibatkan penumpang harus menunggu lama dan tidak adanya dari kepastian maskapai pihak penerbangan dan pada akhirnya dialami kerugian besar penumpang karena terjadinya hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha penerbangan Wings Air terhadap keterlambatan jadwal penerbangan pesawat Wings Air di Kabupaten Ketapang, mengungkapkan faktor penyebab terjadinya keterlambatan jadwal penerbangan pesawat Wings Air di Kabupaten Ketapang dan mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap jasa penerbangan dalam kasus keterlambatan jadwal penerbangan pesawat Wings Air di Kabupaten Ketapang. Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Hukum Empiris dan menggunakan Sifat Penelitian Deskriptif. Hasil Penelitian yang didapat bahwa PT Wings Air Ketapang belum sepenuhnya melaksanakan Tanggung Jawabnya dikarenakan adanya keterlambatan yang disebabkan faktor teknis yang mendadak sehingga tidak memungkinkan untuk membagikan kompensasi atas keterbatasan waktu sehingga dikhawatirkan akan memperpanjang waktu keterlambatan penerbangan tersebut dan upaya yang dilakukan oleh pihak maskapai yaitu dengan memberikan kompensasi setiba nya penumpang di tempat tujuan. Kata Kunci : Keterlambatan, Penerbangan, PT. Wings Air

ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH SEBAGAI KONSEKUENSI PILKADA SERENTAK 2024 NIM. A1011201041, JAILANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The mention of the position of regional head is a consequence of the regulations in Article 201 Paragraph (9) of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors which is the legal basis for appointing the position of regional head. This appointment is a problem that must be researched because apart from the fact that the mechanism for appointing regional head positions is less than democratic, it is also felt that the authority of regional head positions has been controlled by the central government. This research is normative juridical legal research in which data collection was carried out using a case approach, literature review and context. The data sources or legal materials that will be used as a basis to support this research come from primary and secondary data sources or legal materials which are analyzed descriptively. In this research, it was found that the mechanism for placing regional head positions did not meet the principles of democracy to implement the principles of decentralization and regional autonomy as well as the amount of control of the central government through the Minister of Home Affairs, which affected the authority of regional head positions to carry out their duties and authority as they should.The loss of social rights and democratic freedoms is also found in a number of problems caused by the policy of appointing Regional Head Officials, such as weak legitimacy, ongoing regulation of authority, and the lack of guaranteed neutrality of Regional Head Officials from political interests. To overcome this problem, this research provides two recommendations for solutions, namely increasing transparency and implementing democratic values in every mechanism for appointing Regional Head Officials and strengthening the authority related to Regional Head Officials in accordance with the principle of regional autonomy. Keywords: Appointment of Acting Regional Heads; Mechanism; Authority. ABSTRAK Adanya pengangkatan penjabat kepala daerah yang merupakan konsekuensi atas aturan dalam Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi dasar hukum pengangkatan penjabat kepala daerah. Pengangkatan tersebut menjadi suatu problematika yang memang harus diteliti karena selain dirasa mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah yang kurang demokratis ditambah lagi kewenangan yang dimiliki penjabat kepala daerah yang dirasa telah ditunggangi oleh pemerintah pusat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mana pengumpulan data dilakukan dengan cara pendekatan kasus, studi kepustakaan, dan konseptual. Adapun sumber data atau bahan hukum yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah berasal dari sumber data atau bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi untuk menyelenggarakan asas desentralisasi dan otonomi daerah serta besarnya kontrol pemerintah pusat melalui Menteri dalam negeri yang membuat terpengaruhinya kewenangan penjabat kepala daerah untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Hilangnya hak sosial dan kebebasan berdemokrasi juga ditemukan pada sejumlah permasalahan yang diakibatkan oleh kebijakan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, seperti legitimasi yang lemah, pengaturan kewenangan yang terjadi, dan belum terjaminnya netralitas Penjabat Kepala Daerah dari kepentingan politik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini memberikan dua rekomendasi penyelesaian, yaitu meningkatkan transparansi dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah serta melakukan penguatan terkait kewenangan Penjabat Kepala Daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Kata Kunci : Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah; Mekanisme; Kewenangan.

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP DATA PRIBADI DI ERA E-COMMERCE NIM. A1011211264, AFIF FADHIL FADHULLAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Transaction activities carried out in e-commerce in their implementation must be in accordance with positive legal regulations in Indonesia, specifically regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 4 Point 1 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which explains that consumers have the right to comfort, security, and safety in consuming goods or services. Article 26 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions also states that the use of any information through electronic data concerning a person's personal data must be carried out with the consent of the person concerned. Therefore, business actors in this case are required to provide comfort, security and safety to consumers in consuming goods or services through e-commerce facilities. The form of the formulation of the problem that underlies this research is as follows: "How is Consumer Protection in the E-Commerce Era an Effort to Maintain the Security of Personal Data and Online Privacy?" This research is a normative legal research. Normative legal research is research that only processes and uses secondary data related to the problem of "Consumer Protection Law in the E-Commerce Era". The nature of the research used is descriptive research, namely research that is intended to provide data that is as accurate as possible about humans, conditions, or other symptoms in order to strengthen old theories within the framework of compiling a new framework. The legal consequences of the leak of personal data of an online media user are that the perpetrator can be charged using the PDP Law Article 67 paragraph (1 and 3) with a maximum imprisonment of 5 years and a maximum fine of 5 billion rupiah, Article 67 paragraph 2 with a maximum imprisonment of 4 years and a maximum fine of 4 billion rupiah, Article 68 with a maximum imprisonment of 6 years and a maximum fine of 6 billion rupiah, and is also regulated in the ITE Law from Article 27 to Article 37, namely prohibiting all unauthorized actions that intentionally misuse various electronic information and have the potential to harm the data owner. And also the criminal provisions of the ITE Law that the perpetrator can be subject to a maximum imprisonment of 12 years and a maximum fine of 12 billion rupiah. Keywords: Personal Data, UUTE, E-Commerce Abstrak Kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan di e-commerce di dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan regulasi hukum positif di Indonesia, diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Poin 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui data elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan dengan aas persetujuan orang yang bersangkutan. Maka pelaku usaha dalam hal ini wajib memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa melalui sarana e-commerce. Adapun bentuk rumusan masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimanakah Perlindungan Konsumen Dalam Mempertahankan Keamanan Data Pribadi Di Era E-Commerce ?". Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah "Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce". Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya agar dapat memperkuat teori-teori lama didalam kerangka penyusunan kerangka baru. Akibat Hukum dari kebocoran data pribadi seseorang pengguna media online bahwa pelaku dapat dijerat dengan menggunakan UU PDP Pasal 67 ayat (1 dan 3) dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah, Pasal 67 ayat 2 dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 4 miliar rupiah, Pasal 68 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar rupiah, dan juga diatur dalam UU ITE dari Pasal 27 hingga Pasal 37 yaitu melarang segala tindakan tanpa hak yang dengan sengaja menyalahgunakan berbagai informasi elektronik dan berpotensi merugikan pemilik data. Dan juga ketentuan pidana dari UU ITE bahwa pelaku dapat dijerat pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Kata Kunci : Data Pribadi, UUTE, E-Commerce

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERWALIAN ANAK ANGKAT YANG ORANGTUANYA BERCERAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA NIM. A1012201012, MAGDA GRACE PURBA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Guardianship resulting from divorce involves the transfer of responsibility for children from both parents to one party or individual who is considered capable of caring for and protecting the child. The problem discussed in this research is the guardianship status of adopted children whose parents are divorced according to Law No. 1 of 1974 and the Civil Code. The aim of this research is to analyze the status, rights and consequences of guardianship of adopted children whose parents are divorced according to Law No. 1 of 1974 and the Civil Code. The type of research used in this research is normative with descriptive research type. The results of this research are that with a divorce that dissolves the marriage, parental authority ends and changes to guardianship. Minor children will be under the guardianship of one of their parents. The guardianship status of an adopted child when the adoptive parents divorce depends greatly on the laws in force in that country and the specific circumstances of the case. Keywords: Guardianship, Divorce, Adopted Children, Status Abstrak Perwalian yang terjadi akibat perceraian melibatkan pengalihan tanggung jawab atas anak-anak dari kedua orang tua kepada satu pihak atau individu yang dianggap mampu mengurus dan melindungi anak tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah status perwalian anak angkat yang orangtuanya bercerai menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis status, hak dan akibat perwalian anak angkat yang orangtuanya bercerai menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah Dengan adanya perceraian yang membubarkan perkawinan, kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian. Anak-anak yang masih di bawah umur akan berada di bawah perwalian salah satu dari kedua orang tuanya. Status perwalian anak angkat ketika orang tua angkatnya bercerai sangat bergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut dan kondisi spesifik dari kasus tersebut. Kata kunci: Perwalian, Perceraian, Anak Angkat, Status

ANALISIS HUKUM PRAKTEK PENGANGKUTAN PENUMPANG YANG MEMESAN MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DAN INSTAGRAM DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PLAT HITAM RUTE PONTIANAK-SINGKAWANG NIM. A1011201227, THEOPHILUS LEMUEL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractTransportation of persons for a specific purpose, or known to the public as travel, is the transportation of passengers from one place to another by means of public motor vehicles. A vehicle can be said to be a public motor vehicle if it has a permit to provide public transportation. In reality, there is still a lot of unlicensed passenger transportation using private vehicles. This is, of course, contrary to Article 173 paragraph 1 of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The purpose of this study is to determine and analyze the practice of transportation and supervision of transportation of passengers who order through Facebook and Instagram social media, using black plate vehicles on the Pontianak-Singkawang route. The method used is an empirical method with sampling technique using quota sampling. The primary data is obtained by interviewing and distributing questionnaires to business owners and/or drivers, passengers, and the transportation department. The data obtained will then be analyzed qualitatively and presented descriptively. From the results of the study, it can be seen that the use of black plate vehicles for passenger transportation is still rampant due to the ease of booking and promotion through social media, the difficulty of licensing, and the lack of raids, even though licensing is now done through Online Single Submission (OSS), but business owners are unwilling and lazy to register for various reasons. On the other hand, the supervision and enforcement by the authorities is still relatively weak, this can be seen from the lack of raids on the grounds that they are constrained by various factors and the lack of awareness of the authorities on passenger safety, this can be seen from the transportation of passengers who are not considered as a priority for the authorities in carrying out raids.Keywords: black-platet cars; inspection; passenger transportation; social media AbstrakAngkutan orang dengan tujuan tertentu atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai travel adalah pengangkutan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor umum. Suatu kendaraan dapat dikatakan sebagai kendaraan bermotor umum apabila memiliki izin untuk menyelenggarakan pengangkutan umum. Pada kenyataannya, masih banyak terjadi pengangkutan penumpang yang tidak berizin dan menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktek pengangkutan dan pengawasan terhadap pengangkutan penumpang yang memesan melalui media sosial Facebook dan Instagram dengan menggunakan mobil plat hitam rute Pontianak-Singkawang. Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan teknik pengambilan sampelnya dengan menggunakan kuota sampling. Data primernya yaitu dengan wawancara dan penyebaran angket kepada pemilik usaha dan/atau pengemudi, penumpang, dan Dinas Perhubungan. Data yang telah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penggunaan mobil plat hitam sebagai pengangkutan penumpang masih marak terjadi karena kemudahan pemesanan dan promosi melalui media sosial, sulitnya perizinan, dan minimnya razia, padahal kini perizinan dilakukan melalui Online Single Submission (OSS), namun pemilik usaha enggan dan malas mendaftarkannya dengan berbagai alasan. Disisi lain, pengawasan dan penindakan oleh aparat masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari minimnya tindakan razia dengan alasan terkendala berbagai faktor dan minimnya kesadaran petugas terhadap keselamatan penumpang hal ini dapat dilihat dari pengangkutan penumpang yang tidak masuk ke dalam prioritas petugas dalam melaksanakan razia.Kata Kunci: media sosial; mobil plat hitam; pengangkutan penumpang; pengawasan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS PENINGKATAN KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA FASILITAS UMUM JALAN DI KOTA SINGKAWANG NIM. A1012171152, RAYEN RADIANSYAH ALFAED
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Research on "Legal Protection for the Community Due to the Increase in Street Vendor Activities on Public Road Facilities in Singkawang City", aims to find out and obtain data and information about the implementation of protection for the community due to the impact of the increase in the number of street vendors on road users in Singkawang City. To reveal the factors causing not yet implemented protection for the community due to the impact of the increase in the number of street vendors on the community using the roads in Singkawang City. To reveal the efforts that can be made by the community and the Government due to the impact of the increase in the number of street vendors on road users in Singkawang City. This research was carried out using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research which functions to be able to see the law in real terms by examining how the law works in a social environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research. The research results indicate that the implementation of protection for the community from the impact of the increasing number of street vendors in Singkawang City has not been optimal. Many vendors still use the roadway, violating Regional Regulation Number 4 of 2013. The causes are the lack of legal awareness and compliance among the vendors, as well as economic factors. The government is advised to provide education, supply appropriate vending locations, and enforce sanctions against those who violate the rules. Keywords: Legal Protection; Community; Public Fasilities Abstrak Penelitian tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Peningkatan Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Fasilitas Umum Jalan Di Kota Singkawang", bertujuan Untuk mengetahui serta mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan terhadap masyarakat akibat dampak dari peningkatan jumlah pedagang kaki lima terhadap masyarakat pengguna jalan di Kota Singkawang. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan terhadap masyarakat akibat dampak dari peningkatan jumlah pedagang kaki lima terhadap masyarakat pengguna jalan di Kota Singkawang. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat serta Pemerintah akibat dampak dari peningkatan jumlah pedagang kaki lima terhadap masyarakat pengguna jalan di Kota Singkawang. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak peningkatan pedagang kaki lima di Kota Singkawang belum optimal. Banyak pedagang masih menggunakan badan jalan, melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan para pedagang, serta faktor ekonomi. Pemerintah disarankan untuk memberikan penyuluhan, menyediakan tempat berjualan yang sesuai, dan menegakkan sanksi bagi yang melanggar aturan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Masyarakat; Fasilitas Umum

IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP IMPOR BARANG MELALUI PELABUHAN DWIKORA PONTIANAK OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PONTIANAK NIM. A1012201037, WILLY WILDIAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Technically, the import process involves many interests or parties, including activities before the goods arrive, the process when the goods arrive, the customs clearance process, and the process of releasing the goods when they arrive. No matter how good the system used is, if it is not supported by clean or professional officials plus parties who try to take advantage of the weaknesses of existing regulations for personal gain, of course the system will not work well or will even be in vain. Therefore, effective supervision is needed from customs and excise officials in carrying out their duties of monitoring the movement of goods. One of the important roles carried out by the Middle Type Customs and Excise Main Supervision and Service Office (KPPBC Madya) is to supervise prohibitions and/or restrictions on exported and imported goods. Likewise, monitoring prohibitions and/or restrictions on goods imported through Pontianak's Dwikora Port is the duty and authority of the Pontianak Middle Type Customs B Customs Supervision and Services Office. However, in fact, supervision of prohibitions and/or restrictions on imported goods, especially second-hand goods (used shoes) through Dwikora Port, Pontianak, has not been implemented properly. This is proven by the ongoing import of used shoes originating from Thailand which enters through Pontianak's Dwikora Port using containers to date. In fact, used shoes imported from Thailand are sold freely in Pontianak City. The factor that causes supervision of imports of goods through the Pontianak Dwikora Port by the Pontianak Middle Type B Customs Supervision and Services Office has not been implemented properly is because the Pontianak Middle Type B Customs Supervision and Services Office has never found imported used shoes entering through the Pontianak Dwikora Port. If used imported shoes are found entering through Pontianak's Dwikora Port, Customs and Excise officers will carry out law enforcement and impose sanctions on the person or company/corporation who committed the act. Apart from that, the imported used shoes will be destroyed. Efforts that can be made by the Office of Customs Supervision and Excise Services Type Madya Customs B Pontianak so that supervision of imports of goods through Pontianak's Dwikora Port can be implemented properly is to tighten the traffic of imported goods through the port, especially imported used shoes considering that used shoes are goods that are prohibited from being imported. based on statutory regulations and coordinating with police officers from the Pontianak Sea Port Security Implementation Unit (KP3L) to assist in security when monitoring the import of goods, including used shoes imported through Dwikora Port Pontianak. Keywords: Implementation, Import, Supervision, Used Goods.ABSTRAK Secara teknis, proses importasi melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses customs clearence, hingga pada proses pengeluaran barang tiba. Sebaik apapun sistem yang digunakan apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih atau profesional ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik atau malah sia-sia. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif dari aparat bea dan cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan lau lintas barang tersebut. Salah satu peran penting yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya (KPPBC Madya) adalah melakukan pengawasan terhadap larangan dan/atau pembatasan pada barang yang diekspor dan diimpor. Begitu pula dengan pengawasan larangan dan/atau pembatasan pada barang yang diimpor melalui Pelabuhan Dwikora Pontianak menjadi tugas dan kewenangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak. Namun faktanya, pengawasan larangan dan/atau pembatasan pada barang yang diimpor, khususnya barang bekas (sepatu bekas) melalui Pelabuhan Dwikora Pontianak belum terimplementasi dengan baik. Hal ini terbukti dari masih berlangsung impor sepatu bekas yang berasal dari Thailand yang masuk melalui Pelabuhan Dwikora Pontianak menggunakan peti kemas sampai saat ini. Bahkan, sepatu bekas yang diimpor dari Thailand tersebut dijual secara bebas di Kota Pontianak. Faktor penyebab pengawasan impor barang melalui Pelabuhan Dwikora Pontianak oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak belum terimplementasi dengan baik dikarenakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak tidak pernah menemukan sepatu bekas impor yang masuk melalui Pelabuhan Dwikora Pontianak. Jika ditemukan sepatu bekas impor yang masuk melalui Pelabuhan Dwikora Pontianak, maka petugas Bea Cukai akan melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi kepada orang atau perusahan/korporasi yang melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, sepatu bekas impor tersebut akan dimusnahkan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak agar pengawasan impor barang melalui Pelabuhan Dwikora Pontianak dapat terimplementasi dengan baik adalah memperketat lalu lintas impor barang melalui pelabuhan, khususnya sepatu bekas impor mengingat sepatu bekas termasuk barang yang dilarang untuk diimpor berdasarkan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian dari Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Laut (KP3L) Pontianak untuk membantu dalam pengamanan pada saat melakukan pengawasan impor barang, termasuk sepatu bekas impor melalui Pelabuhan Dwikora Pontianak. Kata kunci: Implementasi, Pengawasan, Impor, Barang Bekas.

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. TRI PUTRA KHATULISTIWA TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN PADA PENGUSAHA PT. DUA AGUNG DISTRIK UTAMA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191023, EGI ZULFANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac PT. Dua Agung Distran Utama in this case is referred to as a service user handing over responsibility to PT. Tri Putra Khatulistiwa (as a service provider called Entrepreneur) so that goods sent through PT. Tri Putra Equator was able to get to their destination safely in good condition and on time. PT. Tri Putra Khatulistiwa, namely the workers must be able to keep the goods carried through their transportation services not damaged or delayed when they arrive at their destination. In carrying out its business PT. Tri Putra Khatulistiwa is managed by a businessman named Syahrul Raniandy and his brother and wife assisted by truck drivers and couriers as well as part of packing goods. Services provided by PT. Tri Putra Khatulistiwa is very satisfying considering that PT. Tri Putra Khatulistiwa must be able to compete with other service companies engaged in the same field, so that transportation needs can be met quickly and precisely. However, there are not a few problems faced by PT Entrepreneurs. Tri Putra Khatulistiwa, one of the problems faced is the damage to the property of PT Dua Agung Disran Utama, so that the Entrepreneur of PT. Tri Putra Khatulistiwa must compensate for losses according to the company regulations stated above.So the problem in this research is "What is the responsibility of PT. Tri Putra Khatulistiwa towards PT. Dua Agung Main District in Pontianak City?". The objective of this research is to obtain data and information, causal factors, legal consequences and legal remedies regarding the responsibilities of the Entrepreneurs of PT. Tri Putra Khatulistiwa for the damage to goods belonging to PT Dua Agung Distran Utama in Pontianak. In this study, empirical legal research methods were used, with descriptive research characteristics and qualitative data analysis.Then several conclusions can be drawn based on the research objectives. That the implementation of responsibilities between employers and service users has been fully implemented with compensation in accordance with the value of the damaged or lost goods; Factors that cause PT. Tri Putra Khatulistiwa Pontianak is fully responsible, namely only compensating 100% of the shipping cost because it is in accordance with the delivery receipt; The legal consequences of PT. Tri Putra Khatulistiwa Pontianak for damage and loss of goods belonging to service users, namely by compensating according to the regulations set by the carrier by compensating 100% of the shipping costs; and Legal remedies that can be taken by service users in order to obtain compensation from the carrier or PT. Tri Putra Khatulistiwa Pontianak regarding damage and loss of goods belonging to service users is by way of negotiation or by way of deliberation, because in order to maintain good relations with the carrier.Keywords: Default, Agreement, Transportation Abstrak Pihak PT. Dua Agung Distran Utama dalam hal ini disebut sebagai pengguna jasa menyerahkan tanggung jawab kepada PT. Tri Putra Khatulistiwa (sebagai penyedia jasa yang disebut Pengusaha) agar barang yang dikirim melalui PT. Tri Putra Khatulistiwa dapat sampai ke tujuan dengan selamat dalam keadaan baik dan tepat waktu. PT. Tri Putra Khatulistiwa yaitu para pekerjanya harus dapat menjaga agar barang yang dibawa melalui jasa angkutannya tidak mengalami kerusakan atau keterlambatan ketika sampai ditempat yang dituju. Dalam menjalankan usahanya PT. Tri Putra Khatulistiwa dikelola oleh Pengusaha yang bernama Syahrul Raniandy Beserta Saudaranya bersama istrinya dibantu oleh Driver Truk dan kurir sekaligus sebagai bagian pengepakan barang. Pelayanan yang diberikan oleh PT. Tri Putra Khatulistiwa sangat memuaskan mengingat PT. Tri Putra Khatulistiwa harus mampu bersaing dengan perusahaan jasa lain yang bergerak di bidang yang sama, agar kebutuhan Pengangkutan dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat. Namun tidak sedikit permasalahan yang dihadapi Pengusaha PT. Tri Putra Khatulistiwa, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah rusaknya barang milik PT Dua Agung Distran Utama, sehingga Pengusaha PT. Tri Putra Khatulistiwa harus mengganti kerugian sesuai dengan aturan perusahaan yang telah dikemukakan di atas. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah "Apakah PT. Tri Putra Khatulistiwa Sudah Bertanggung Jawab Terhadap PT. Dua Agung Distrik Utama Atas Kerugian Barang Kiriman Di Kota Pontianak?". Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, fator penyebab, akibat hukum dan upaya hukum tentang tanggung jawab Pengusaha PT. Tri Putra Khatulistiwa atas terjadinya kerusakan barang kiriman milik PT Dua Agung Distran Utama di kota Pontianak. Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan analisis datanya kualitatif. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian Bahwa pelaksanaan tanggung jawab antara pengusaha dan pengguna jasa sudah dilaksanakan sepenuhnya dengan ganti rugi yang sesuai dengan nilai barang yang rusak atau hilang; Faktor yang menyebabkan pengusaha PT. Tri Putra Khatulistiwa Pontianak bertanggung jawab sepenuhnya yaitu hanya mengganti rugi sebesar 100 % biaya pengiriman karena sesuai dengan resi pengiriman; Akibat hukum PT. Tri Putra Khatulistiwa Pontianak terhadap kerusakan dan hilangnya barang milik pengguna jasa yakni dengan mengganti rugi sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pengangkut dengan mengganti rugi 100% dari biaya pengiriman; dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa agar dapat memperoleh ganti rugi dari pihak pengangkut atau PT. Tri Putra Khatulistiwa Pontianak terhadap kerusakan dan hilangnya barang milik pengguna jasa adalah dengan cara negoisasi atau dengan jalan musyawarah, karena agar tetap menjalin hubungan baik dengan pihak pengangkut.Kata Kunci : Waanprestasi, Perjanjiian, Penganggkutan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA