cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 295   296   297   298   299 
PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH SECARA HUKUM ADAT MASYARAKAT ADAT DAYAK IBAN DUSUN SUNGAI SEDIK DESA SUNGAI ABAU KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU NIM. A1011191265, YUSRI RAMBA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  Land belonging to Indigenous communities is regulated in their respective Customary laws. Customary land is land belonging to a customary law community unit. The land ownership system according to customary law that can be owned by indigenous people can occur by clearing forests, inheriting land, receiving land as a gift, exchange or grant, expiry/verjaring. In the past, the determination of land boundaries was generally only based on non-permanent boundaries such as rivers, trees and other plants, agreements to determine these boundaries had generally been carried out and there was no written agreement between bordering areas.Based on the problem formulation, namely: "Can the Land Boundary Dispute Between the Dayak Iban Community in Sungai Sedik Hamlet, Sungai Abau Village, Batang Lupar District, Kapuas Hulu Regency Can Be Resolved According to Customary Law?". So the purpose of carrying out this research is to describe the resolution of land boundary disputes between land owners according to Dayak Iban customary law, to explain the factors that cause land boundary disputes between land owners, to describe the legal consequences carried out by Dayak Iban customary administrators, to explain legal efforts in the process of resolving land boundary disputes according to Dayak Iban customary law for. The method used in this research is empirical legal research. The nature of this research is descriptive research. This research aims to reveal that land boundary disputes between Dayak Iban communities in Sungai Sedik Hamlet, Sungai Abau Village, Batang Lupar District, Kapuas Hulu Regency can be resolved using customary law.This research shows that the causes of land ownership disputes within the Dayak Iban indigenous community in Sungai Sedik Hamlet are unclear land boundaries, the desire to control the land, lack of knowledge about land boundaries, and the seasonal process of clearing fields. The process of resolving the land dispute that occurred in Sungai Sedik Hamlet was resolved through customary legal channels, there were 3 stages in the resolution until the final one was the imposition of customary sanctions. The decision of the customary sanctions imposed is the Penti Pemali customary sanction where the person who is imposed with the customary sanction must pay the sanction, namely Babi Siko (one pig), Manok Dua Iko (Two chickens), Duko/Besi (Parang), Pinggai (Plate) , and Karung Kerubong Ia Ngau Duit (Closed using money). The imposition of customary sanctions is also accompanied/attended by Village Officials, in this case the Village Head and Witnesses as well as both parties to the dispute.  Keywords: Customs, Land, Disputes,Dayak   ABSTRAKTanah kepunyaan masyarakat Adat diatur dalam hukum Adat masing-masing. Tanah Adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum Adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum Adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, daluwarsa/verjaring. Dahulu penetapan batas-batas tanah umumnya hanya berpatokan pada batas yang tidak permanen seperti halnya dengan sungai, pohon-pohon,   dan tanaman lainnya, perjanjian penetapan batas tersebut umumnya telah   dilakukan dan   tidak   terdapat suatu   perjanjian tertulis antara satu wilayah yang berbatasan.Berdasarkan rumusan masalah yakni : "Apakah Sengketa Batas Tanah Antara Masyarakat Dayak Iban Di Dusun Sungai Sedik Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Dapat Diselesaikan Secara Hukum Adat?". Maka tujuan dilaksanaknnya penelitian ini adalah untuk menggambarkan penyelesaian sengketa batas tanah antara pemilik tanah secara hukum adat Dayak Iban, untuk memaparkan faktor yang meyebabkan terjadinya sengketa batas tanah antara pemilik tanah, untuk menguraikan akibat hukum yang dilakukan pengurus adat Dayak Iban, untuk menjelaskan upaya hukum dalam proses penyelesaian sengketa batas tanah secara hukum adat Dayak Iban untuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini ingin mengungkapkan Sengketa Batas Tanah Antara Masyarakat Dayak Iban Di Dusun Sungai Sedik Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Dapat Diselesaikan Secara Hukum Adat.Penelitian ini menghasilkan bahwa penyebab terjadiniya sengketa kepemilikan tanah di lingkungan masyarakat adat Dayak Iban di Dusun Sungai Sedik yaitu Batas tanah yang tidak jelas, Hasrat ingin menguasai tanah, Kurangnya pengetahuan mengenai tapal batas tanah, dan Proses musiman membuka ladang. Proses penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Dusun Sungai Sedik di selesaikan melalui jalur hukum adat, terdapat 3 tahapan dalam penyelesaiannya hingga yang terakhir penjatuhan sanksi adat. Keputusan dari sanksi adat yang dijatuhkan ialah sanksi adat Penti Pemali yang mana orang yang dijatuhkan sanksi adat harus membayar sanksi yaitu Babi Siko (Satu ekor babi), Manok Dua Iko (Dua ekor ayam), Duko/Besi (Parang), Pinggai (Piring), dan Karung Kerubong Ia Ngau Duit (Ditutup menggunakan uang). Penjatuhan sanksi adat juga di dampingi / dihadiri oleh Aparatur Desa dalam hal ini Kepala Dusun dan Saksi-Saksi serta kedua belah pihak yang bersengketa.  Kata Kunci : Adat, Tanah, Sengketa,Dayak
PELAKSANAAN PASAL 4 HURUF F PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KANTOR CAMAT TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU) NIM. A1011201261, ANONG EK RIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract     Disciplinary implementation of civilian civil servants in the Camat Tayan Hilir Office under Article 4 letter F of Government Regulation No. 94 of 2021 on the Discipline of Civil Servants. Civil State officials are Indonesian citizens who are eligible to be appointed as permanent ASN officials by being assigned to governmental posts paid under legislative regulations. In order to guarantee the service of civil servants in the proper performance of their duties and obedience to the current policy, a system that regulates the conduct and habits of civilian servants of the state is required. Article 4 letter f which means that civil servants have an obligation to enter work and observe working hours. Empirical law research or empirical jurisprudence research is a type of methodology of law research that is carried out by studying the real circumstances that occur in the middle of society's life, that is, by looking for facts that relate to the problem in a study.Qualitative research is a study that produces descriptive data on the observed oral and written words and behavior of the subjects studied. During the year 2022 there were two minor disciplinary violations committed by civil state officials and have been given oral and written sanctions under Article 4 letter f which is the obligation to enter into employment and observe the terms of working hours of civil government officials at the Camat Tayan Hilir Office. Implementation of Governor's Regulation No. 94 Year 2021 On Discipline of Civil State Officers Particularly Article 4 letters f has been enforced in the Office of CamatTayan Hiril since the regulation came into force.  Keywords: Discipline, Civil government officials, Enforcement and Sanctions  Abstrak                                   Pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil di Kantor Camat Tayan Hilir berdasarkan Pasal 4 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai ASN tetap dengan diserahkan tugas dalam jabatan pemerintahan yang digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. Untuk menjamin pelayanan pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan taat pada kebijakan yang berlakiu, dibutuhkan suatu sistem yang mengatur perilaku dan kebiasaan pegawai negeri sipil. Peraturan tentang Disiplin pegawai negeri sipil merupakan suatu pedoman bagi setiap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Pasal 4 huruf f yang memiliki makna bahwa Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk masuk kerja dan menaati jam kerja. penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, yakni dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam suatu penelitian.menggunakan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti. Selama tahun 2022 terdapat 2 pelanggaran disiplin ringan yang dilakukan pegawai negeri sipil dan telah diberikan sanksi teguran secara lisan dan teguran secara tertulis berdasarkan Pasal 4 Huruf f yaitu kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja bagi pegawai negeri sipil di Kantor Camat Tayan Hilir. pelaksanaan Peraturan Pemerinrah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terkhususnya Pasal 4 Huruf f telah terlaksana di Kantor Camat Tayan Hilir sejak peraturan tersebut diberlakukan.  Kata Kunci:  Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan dan Sanksi
KEABSAHAN WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA NIM. A1011201007, IMAS KOMALASARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis thesis is entitled "THE VALIDITY OF WILLS TO ADOPTED CHILDREN BASED ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND THE CIVIL LAW BOOK." The aim of this research is to analyze the validity and legal consequences of granting a will to an adopted child. This research uses Normative or Doctrinal Legal research methods, namely legal research on secondary data in the form of library research which is carried out by examining library materials or primary, secondary and tertiary data.From the results of this research, it can be analyzed that the validity of wills for adopted children based on the Compilation of Islamic Law and the Civil Code in Indonesia is valid and can be recognized in accordance with the rules contained in Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law for adopted children. granting a mandatory will, which must not exceed 1/3 of the inheritance and must meet the requirements of applicable Islamic law, such as being made consciously, without coercion, and by someone who has legal capacity. In the Civil Code, a will can be said to be valid if it is proven by authentic evidence such as a will (testament) and must fulfill the requirements for making a will.Keywords: Wills, Adopted Children, Compilation of Islamic Law, KUHPERAbstrakSkripsi ini berjudul "KEABSAHAN WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" Masalah yang diteliti "Bagaimana Keabsahan Wasiat Kepada anak angkat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?". Tujuan Penelitian ini yaitu menganalisis keabsahan dan akibat hukum pemberian wasiat kepada anak angkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif atau Doktrinal, yaitu suatu penelitian Hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan atau library research yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data primer, sekunder dan tersier.Dari Hasil Penelitian ini dapat dianalisis bahwa keabsahan wasiat kepada anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah hal yang absah dan dapat diakui sesuai dengan aturan yang ada didalam Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam anak angkat dengan diberikannya wasiat wajibah, yang tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta warisan serta harus memenuhi persyaratan hukum Islam yang berlaku, seperti dibuat dengan sadar, tanpa paksaan, dan oleh seseorang yang memiliki kapasitas hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat dapat dikatakan abasah apabila dibuktikan dengan adanya bukti otentik seperti surat wasiat (testamen) dan harus memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan wasiat.Kata Kunci: Wasiat, Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam, KUHPER
URGENSI KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN KOHABITASI (SAMEN LEVEN) SEBAGAI DELIK ADUAN DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NIM. A1011201244, IRINEZA OKTA CAHYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractCohabitation is regulated (samen leven) as a criminal offence in the provisions of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code has drawn pros and cons from Indonesian society. Cohabitation is an act that is not in accordance with the values that live and develop in Indonesia as a country with an eastern style. Moreover, cohabitation is considered a criminogenic act. This research aims to determine the basis for consideration of the need to criminalize cohabitation (samen leven) in the provisions of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code and the effectiveness of the application of the offence of complaints against acts of cohabitation (samen leven) in the provisions of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code.This research uses a normative juridical type of research with descriptive analysis based on legal statute approach, case approach and conceptual approach. The data collection techniques used were literature review and interview.This research shows that the act of cohabitation is a deviant and is contrary to the values and norms prevailing in society. The government's efforts to criminalise the act of cohabitation (samen leven) is a progressive step in ensuring the welfare of society and social defence through a criminal policy and criminal law policy. In criminalization efforts, it also pays attention to public perceptions of a rule because it plays an important role in measuring the quality of law that affects the welfare of society.Keywords: Criminalization, Cohabitation (Samen Leven), Complaint Delict  AbstrakDiaturnya perbuatan kohabitasi (samen leven) menjadi suatu tindak pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menuai pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Kohabitasi merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia sebagai negara dengan corak ketimuran. Selain itu, kohabitasi dianggap sebagai suatu perbuatan yang bersifat kriminogen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi perbuatan kohabitasi (samen leven) dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis deskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara.Penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan kohabitasi merupakan perbuatan yang menyimpang serta bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Upaya pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi (samen leven) merupakan suatu langkah progresif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan melindungi kehidupan masyarakat (social defence) melalui suatu kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana. Dalam upaya kriminalisasi juga memperhatikan persepsi masyarakat terhadap suatu aturan karena memegang peranan penting dalam mengukur kualitas hukum yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci: Kriminalisasi, Kohabitasi (Samen Leven), Delik Aduan.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK SESUAI DENGAN APLIKASI DALAM TRANSPORTASI ONLINE NIM. A1011181109, RESTU ZULQADIANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  As one of the supports for the country's economic growth rate, the transportation sector plays a very important role. Transportation itself is divided into two types, namely private transportation and public transportation. There are several types of public transportation in Indonesia such as motorbike taxis, buses, boats, planes, and others. In this research the author discusses online motorcycle taxis as a means of public transportation. The focus of this research is legal protection for the safety of motorbike users who are not in accordance with the application in online transportation which is linked to Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019.The aim of this research is to analyze legal protection for the safety of motorbike users in online transportation. The second aim of this research is to analyze the legal consequences for the safety of motorbike users who are not in accordance with applications in online transportation. The legal research method used is normative, namely by examining existing library materials and compiling and presenting them prescriptively, namely explaining the complete picture and describing and validating the existing problems.                             The results of this research show that there is a need for legal protection as a guarantee of constitutional rights for misuse of personal data of online transportation service users. This can be studied from Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Even though there is actually no specific legal protection to protect electronic data, there are legal regulations that can be used as guidelines to implement guarantees and protection for citizens, especially in relation to electronic personal data. Apart from that, Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 12 of 2019 concerning Protecting the Safety of Motorcycle Users Used for the Public Interest was also issued, where the presence of this regulation is intended to provide safety, security, comfort, affordability and regularity for motorbike users. Regarding the legal consequences that arise due to the misuse of personal data resulting from account switching, this results in irresponsible people being able to misuse online driver accounts to use them as a means of committing crimes. If the online transportation driver's actions are very detrimental to passengers or vice versa, then this can be categorized as an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code.  Keywords: Legal Protection, Online Transportation, Driver, Passenger, Inappropriate Identity.Abstrak  Sebagai salah satu penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi negara, sektor transportasi memegang peranan yang sangat penting. Transportasi sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu transportasi pribadi dan transportasi umum. Terdapat beberapa jenis transportasi umum di Indonesia seperti ojek, bus, kapal, pesawat, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang transportasi online sebagai alat transportasi umum. Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap keselamatan pengguna sepeda motor yang tidak sesuai dengan aplikasi dalam transportasi online yang dikaitkan dengan Permenhub Nomor 12 tahun 2019.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap keselamatan pengguna sepeda motor dalam transportasi online. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum terhadap keselamatan pengguna sepeda motor yang tidak sesuai dengan aplikasi dalam transportasi online. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada dan disusun serta disajikan secara preskriptif yakni menjelaskan gambaran lengkap dan mendeskripsikan serta memvalidasinya dari permasalahaan yang ada.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya perlindungan hukum sebagai jaminan hak konstitusional bagi penyalahgunaan data pribadi pengguna jasa transportasi online. Hal tersebut dapat dikaji dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun sebenarnya belum ada perlindungan hukum yang secara khusus untuk melindungi data-data elekteronik, namun terdapat aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman untuk mengimplementasikan jaminan dan perlindungan bagi warga Negara, terutama terkait dengan data pribadi elektronik. Selain itu, juga dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, yang mana hadirnya peraturan ini ditujukan untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan dan keteraturan terhadap pengguna sepeda motor. Terkait akibat hukum yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi yang diakibatkan adanya peralihan akun berdampak pada orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyalahgunakan akun pengemudi online untuk digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan. Jika perbuatan pengemudi transportasi online sangat merugikan pihak penumpang maupun sebaliknya, maka hal tersebut dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.  Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transportasi Online, Pengemudi, Penumpang, Identitas Tidak Sesuai.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011201118, RAHEL JENGESKU GIRSANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSkripsi ini berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Di Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitan ini adalah untuk mendapatkan, mengetahui dan menganalisis informasi serta data penyebab terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kabupaten Kubu Raya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan sifat deskriptis analitis, serta sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuisioner, dan studi kepustakaan serta dianalisis dengan metode kualitatif.Hasil penelitian ini adalah bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak berdasarkan teori sebab terjadinya kejahatan menurut Separovic adalah dikarenakan faktor personal dan faktor situasi, faktor personal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh psikologis atau permasalah psikis anak akibat kecanduan pornografi, kurangnya perhatian orang tua, serta pernah menjadi korban sebelumnya dan faktor situasi yang dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan sosial serta penemuan kecanggihan teknologi.  Kata kunci: Kriminologi, Kekerasan Seksual, AnakAbstract  This thesis is entitled Criminological Review of Sexual Violence Perpetrated by Children Against Children in Kubu Raya Regency. The aim of this research is to obtain, find out and analyze information and data on the causes of sexual violence committed by children against children in Kubu Raya Regency. The type of research used in this research is empirical with an analytical descriptive nature, and the data sources in this research are primary and secondary data sources, while the data collection techniques used are interviews, questionnaires and literature studies and analyzed using qualitative methods.The results of this research are that the factors causing sexual violence committed by children against children based on the theory of the causes of crime according to Separovic are due to personal factors and situational factors, personal factors are factors that are influenced by psychological or psychological problems of children due to pornography addiction, lack of parental attention, as well as having been a victim before and situational factors influenced by circumstances and social changes as well as the discovery of technological sophistication..Keywords: Criminology, Sexual Violence, Chil
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGECER YANG MENYALURKAN PUPUK BERSUBSIDI DI LUAR PERUNTUKANNYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 15/M-DAG/ PER/4/2013 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1011151211, ADIB SUNNI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac  Pupuk telah menjadi kebutuhan pokok bagi petani dalam produksi tanamannya. Mengingat pentingnya pupuk bagi petani guna meningkatkan produktivitas dan produksi tanamannya, maka Pemerintah mengambil kebijakan dengan membantu petani melalui pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Di samping itu, Pemerintah menyatakan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Jenis pupuk yang disubsidi oleh Pemerintah, adalah Urea, SP36, ZA, NPK dan organik dengan ruang lingkup pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, harga eceran tertinggi (HET) dan waktu pengadaan dan penyaluran. Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar tanggung jawabnya dan Pihak lain selain Produsen, Distributor, dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi. Namun dalam kenyataannya, masih ada pengecer yang melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Mengapa Pengecer Pupuk Bersubsidi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Menyalurkan Pupuk Bersubsidi Di Luar Peruntukannya Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Ketapang?". Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan pengecer di Kabupaten Ketapang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalurkan pupuk bersubsidi di   luar peruntukannya, akibat hukum bagi pengecer di Kabupaten Ketapang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalurkan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, dan upaya yang dilakukan oleh Kelompok Petani (POKTAN) terhadap pengecer di Kabupaten Ketapang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalurkan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh bahwa jumlah kasus pendistribusian atau penyaluran pupuk bersubsidi di luar peruntukannya yang dilakukan oleh pengecer di Kabupaten Ketapang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi 12 (dua belas) kasus, dimana pada tahun 2019 telah terjadi 3 (tiga) kasus, pada tahun 2020 telah terjadi 5 (lima) kasus dan pada tahun 2021 telah terjadi 4 (empat) kasus. Seluruh kasus pendistribusian atau penyaluran pupuk bersubsidi di luar peruntukannya yang dilakukan oleh pengecer di Kabupaten Ketapang adalah hasil laporan dari Kelompok Tani (POKTAN) yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pengecer. Faktor-faktor yang menyebabkan pengecer di Kabupaten Ketapang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalurkan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dikarenakan memperoleh keuntungan yang besar dan ada permintaan dari perusahaan perkebunan sawit dengan harga tinggi. Akibat hukum bagi pengecer di Kabupaten Ketapang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalurkan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya adalah dikenakan sanksi penghentian suplai pupuk bersubsidi selama 3 bulan. Upaya yang dilakukan oleh POKTAN terhadap pengecer di Kabupaten Ketapang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalurkan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya adalah melaporkan kepada Distributor dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Ketapang.Kata kunci:  Perbuatan Melawan Hukum, Pengecer, Pupuk Bersubsidi.  Abstrak  Fertilizer has become a basic need for farmers in their crop production. Considering the importance of fertilizer for farmers to increase their productivity and crop production, the Government has adopted a policy of helping farmers through the procurement and distribution of subsidized fertilizer. In addition, the Government declared subsidized fertilizer as an item under supervision. The types of fertilizer subsidized by the Government are Urea, SP36, ZA, NPK and organic with the scope of supervision covering procurement and distribution, including type, quantity, quality, marketing area, highest retail price (HET) and procurement and distribution time. Distributors and Retailers are prohibited from trading in subsidized fertilizers outside their intended use and/or outside their responsibilities and parties other than Producers, Distributors and Retailers are prohibited from trading in subsidized fertilizers. However, in reality, there are still retailers who distribute and sell subsidized fertilizers outside of their intended use.The problem formulation in this research is: "Why Fertilizer Retailers"Subsidized Committing an Unlawful Act of Distributing Subsidized Fertilizer Outside of Its Designation Based on Article 30 Paragraph (2) of Minister of Trade Regulation Number: 15/M-DAG/PER/4/2013 concerning Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizer for the Agricultural Sector in Ketapang Regency?" Meanwhile, the aim of the research is to reveal the factors that cause retailers in Ketapang Regency to commit unlawful acts by distributing subsidized fertilizer outside of its intended use, the legal consequences for retailers in Ketapang Regency who commit unlawful acts by distributing subsidized fertilizer outside of its intended use, and the efforts made carried out by the Farmers Group (POKTAN) against retailers in Ketapang Regency who committed acts against the law by distributing subsidized fertilizer outside of its intended use. The legal research method used by the author is an empirical legal research method with a descriptive research nature.Based on the research results, it was found that the number of cases of distribution or delivery of subsidized fertilizer outside its intended use was carried out by retailers in Ketapang Regency from 2019 to 2021 there have been 12 (twelve)cases, where in 2019 there were 3 (three) cases, in 2020 there were 5 (five) cases and in 2021 there were 4 (four) cases. All cases of distribution or disbursement of subsidized fertilizer outside its intended use by retailers in Ketapang Regency are the result of reports from Farmers' Groups (POKTAN) who did not receive subsidized fertilizer from retailers. The factors that cause retailers in Ketapang Regency to commit unlawful acts by distributing subsidized fertilizer beyond its intended use are because they make large profits and there is demand from oil palm plantation companies at high prices. The legal consequence for retailers in Ketapang Regency who commit unlawful acts by distributing subsidized fertilizer beyond its intended use is that they will be subject to a sanction of stopping the supply of subsidized fertilizer for 3 months. Efforts made by POKTAN against retailers in Ketapang Regency who commit unlawful acts by distributing subsidized fertilizer outside of its intended use are to report it to the Distributor and the Ketapang Regency Fertilizer and Pesticide Monitoring Commission (KP3).Keywords: Unlawful Acts, Retailers, Subsidized Fertilizer.
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM YANG MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PDT.GS/2023/PN PTK NIM. A1011201071, KRISTA FEBRINA SIMAMORA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  This thesis is entitled ANALYSIS "LEGAL CONSIDERATIONS OF THE JUDGE WHO REJECTED THE PLAINTIFF'S LAWSUIT IN RULING NUMBER 1/PDT.GS/2023/PN PTK". The problem formulation of this research is "What are the legal considerations of the judge who rejected the plaintiff's lawsuit in decision Number 1/Pdt.GS/2023/PN Ptk. And the aim of this research is to reveal the legal considerations of the judge who rejected the plaintiff's lawsuit and reveal the consequences and legal remedies for decision number 1/Pdt.GS/2023/PN Ptk. The research method carried out by the author uses the Normative Research method, which is descriptive analysis which reveals statutory regulations related to legal theories which are the object of research, namely a discussion of the reasons why the judge rejected a simple lawsuit, the legal basis for the judge's considerations in rejecting the decision of the Pontianak District Court Number 11 /Pdt.GS/2023/PN Ptk.From the research results, it can be seen that the reason the lawsuit was declared rejected in decision number 1/Pdt.GS/2023/PN Ptk was because the plaintiff, who was the defendant in civil case 5/Pdt.GS/2022/PN Ptk, had committed a breach of contract against the defendant who was the plaintiff. in case number 5/Pdt.GS/2022/PN Ptk. Failure to pay off obligations as agreed in Credit agreement Number 34/2018/SBS-KCP01/BNI FLEKSI dated  04  May  2018.  Keywords: Judge"™s considerations, simple lawsuit, unlawful act (PMH).    ABSTRAK  Skripsi ini berjudul ANALISIS "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM YANG MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PDT.GS/2023/PN PTK". Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan penggugat putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Ptk. Dan tujuan yang dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan penggugat seta mengungkapkan akibat dan upaya hukum atas putusan nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Ptk. Metode penelitian yang dilakukan penulis mengguganakan metode Penelitian Normatif berdifat deskriptif analisis yang mengungkapkan peratutan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian yaitu pembahasan mengenai alasan hakim menolak gugatan sederhana, dasar hukum pertimbanagn hakim menolak dalam putusan pengadilan negeri Pontianak Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Ptk.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa alasan gugatan dinyatakan ditolak dalam putusan nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Ptk dikarenakan Penggugat yang menjadi tergugat dalam perkara perdata 5/Pdt.GS/2022/PN Ptk, telah melakukan wanprestasi kepada tergugat yang menjadi penggugat dalam perkara nomor 5/Pdt.GS/2022/PN Ptk. Tidak melunasi kewajibanya sebagaimana yang diperjanjikan pada perjanjian Kredit Nomor 34/2018/SBS-KCP01/BNI FLEKSI tanggal 04 Mei 2018.  Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Gugatan Sederhana, Perbuatan Melawan Hukum   (PMH).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA UTSOURCING AVIATION SECURITY (AVSEC) DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA NIM. A1012181057, BARRY PRIMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  The outsourcing system imposed on workers causes problems because workers do not get legal protection and their rights. One of the rights of outsourced workers who do not receive legal protection is the absence of an increase in worker status in the career path because outsourced workers will not be appointed as permanent workers. This also happened to Aviation Security (Avsec) outsourcing workers at Pontianak Supadio Airport, where Avsec outsourcing workers at Pontianak Supadio Airport were recruited by PT. Angkasa Pura Solusi which is a subsidiary of PT. Angkasa Pura II (Persero) with a Certain Time Work Agreement (PKWT). In fact, Avsec outsourced workers at Pontianak's Supadio Airport do not get legal protection.  The formulation of the problem in this study is: "What Factors Cause Aviation Security (AVSEC) Outsourcing Workers at Pontianak Supadio Airport Not to Get Legal Protection in accordance with the Provisions of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Certain Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment ?". While the purpose of the study is to reveal the factors causing Aviation Security (Avsec) outsourcing workers at Pontianak Supadio Airport have not received legal protection in PKWT based on Government Regulation Number 35 of 2021, legal consequences for PT. Angkasa Pura Solutions and efforts that can be made by Aviation Security (Avsec) outsourcing workers at Pontianak Supadio Airport to get legal protection in PKWT based on Government Regulation Number 35 of 2021. The legal research method used by the author is an empirical legal research method with a descriptive research nature.  Based on the results of the study, it was concluded that   the factors causing AVSEC outsourced workers at Pontianak Supadio Airport have not received legal protection in PKWT to be appointed as permanent workers based on Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Certain Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment due to PT. Angkasa Pura Solusi is only an outsourcing service provider company. Meanwhile, the factor causing AVSEC outsourced workers at Pontianak Supadio Airport has not received legal protection in obtaining compensation money because the PKWT does not include compensation money after the end of the work period. Legal consequences of PT. Angkasa Pura Solutions that do not provide legal protection for AVSEC outsourcing workers at Pontianak Supadio Airport can be prosecuted and subject to compensation sanctions based on Government Regulation Number 35 of 2021. Efforts that can be made by AVSEC outsourcing workers at Pontianak Supadio Airport to obtain legal protection in PKWT based on Government Regulation Number 35 of 2021 are by non-litigation means, namely conducting consultations with the Vice President of Human Resources Development of PT. Angkasa Pura Solusi to get legal protection for their rights to be appointed as permanent workers. In addition, asking for compensation money after the end of PKWT every year that is not paid by PT. Angkasa Pura Solutions. If Vice President of Human Resources Development PT. Angkasa Pura Solusi does not want to give their rights, so AVSEC outsourcing workers at Pontianak Supadio Airport can report to the Office of Investment, Manpower and One-Stop Integrated Services Pontianak City. Meanwhile, thelitigation that can be done by AVSEC outsourced workers at Pontianak Supadio Airport to get legal protection is to file a lawsuit against the law to the Industrial Relations Court.  Keywords: Legal Protection, Workers, Outsourcing, Aviation Security, Airport.  Abstrak  Sistem outsourcing yang diberlakukan terhadap pekerja menimbulkan permasalahan karena pekerja tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya. Salah satu hak pekerja outsourcing yang tidak mendapat perlindungan hukum adalah tidak adanya peningkatan status   pekerja dalam jenjang karir karena pekerja outsourcing tidak akan diangkat sebagai pekerja tetap. Hal ini juga terjadi pada pekerja outsourcing Aviation Security (Avsec) di Bandara Supadio Pontianak, dimana pekerja outsourcing Avsec di Bandara Supadio Pontianak direkrut oleh PT. Angkasa Pura Solusi yang merupakan anak perusahaan dari PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Faktanya, pekerja outsourcing Avsec di Bandara Supadio Pontianak tidak mendapatkan perlindungan hukum.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Faktor Apa Yang Menyebabkan Pekerja Outsourcing Aviation Security (AVSEC) di Bandara Supadio Pontianak Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ?". Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan faktor penyebab pekerja outsourcing Aviation Security (Avsec) di Bandara Supadio Pontianak belum mendapatkan perlindungan hukum dalam PKWT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, akibat hukum bagi pengusaha PT. Angkasa Pura Solusi dan upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja outsourcing Aviation Security (Avsec) di Bandara Supadio Pontianak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam PKWT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab pekerja outsourcing AVSEC di Bandara Supadio Pontianak belum mendapatkan perlindungan hukum dalam PKWT untuk diangkat sebagai pekerja tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan PT. Angkasa Pura Solusi hanya sebagai perusahaan penyedia jasa outsourcing. Sedangkan faktor penyebab pekerja outsourcing AVSEC di Bandara Supadio Pontianak belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh uang kompensasi karena di dalam PKWT tidak mencantumkan adanya uang kompensasi setelah berakhirnya masa kerja. Akibat hukum bagi PT. Angkasa Pura Solusi yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing AVSEC di Bandara Supadio Pontianak adalah dapat dituntut dan dikenakan sanksi ganti kerugian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Upaya yang dapat dilakukan pekerja outsourcing AVSEC di Bandara Supadio Pontianak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam PKWT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 adalah dengan cara non litigasi yaitu melakukan musyawarah dengan Vice President of Human Resources Development PT. Angkasa Pura Solusi untuk mendapat perlindungan hukum akan hak-hak mereka agar diangkat sebagai pekerja tetap. Di samping itu, meminta uang kompensasi setelah berakhirnya PKWT setiap tahun yang tidak dibayar oleh PT. Angkasa Pura Solusi. Apabila Vice President of Human Resources Development PT. Angkasa Pura Solusi tidak mau memberikan hak-hak mereka, maka pekerja outsourcing AVSEC di Bandara Supadio Pontianak dapat melaporkan ke Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. Sedangkan upaya litigasi yang dapat dilakukan pekerja outsourcing AVSEC di Bandara Supadio Pontianak untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial.  Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Outsourcing, Aviation Security, Bandara.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PASAL 70 PERDA KOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021 TERHADAP BANGUNAN LIAR DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK NIM. A1011171090, ROBIAN AULIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab penegakan hukum pidana berdasarkan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terhadap Bangunan Liar di Pontianak Tenggara Kota Pontianak tidak berjalan dengan maksimal. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pontianak Tenggara dengan melakukan pengumpulan data para oknum Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mendirikan bangunan liar, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, Dimana penulis menguraikan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. serta menggunakan metode pengumpulan sampel dengan wawancara dan penyebaran angket/kuesioner. Hasil peneltian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana berdasarkan pasal 70 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2023 masih belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan pihak penegak yakni Sat Pol PP Kota Pontianak masih memberikan sikap toleransi kepada oknum pendiri bangunan liar tersebut serta menerapkan atas penertiban yang dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 yaitu pemberian surat perintah membongkar bertahap sampai dengan pembongkaran langsung yang dilakukan oleh Sat Pol PP Kota Pontianak.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Bangunan Liar  ABSTRACT  This research aims to find out what causes criminal law enforcement based on Article 70 of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Peace, Public Order and Community Protection against Illegal Buildings in Southeast Pontianak, Pontianak City is not running optimally. This research was carried out in the Southeast Pontianak area by collecting data on street vendors (PKL) who erected illegal buildings, as well as parties related to the title of this research. Using empirical legal research methods, the author describes research that is descriptive analysis. and using sample collection methods by interviews and distributing questionnaires. The results of the research show that enforcement of criminal law based on Article 70 of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2023 is still not being implemented optimally because the enforcers, namely the Pontianak City Satpol PP, are still providing an attitude of tolerance towards those who build illegal buildings and are implementing enforcement based on Minister of Home Affairs Regulation Number 16 of 2023, namely giving orders for gradual demolition up to direct demolition carried out by the Pontianak City Satpol PP  Keywords : Law Enforcement, Crime, Illegal Building

Page 297 of 309 | Total Record : 3081

 295   296   297   298   299 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue