Garuda - Garba Rujukan Digital

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SESAMA MARGA PARNA DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK NIM . A1011201265, MELISA MAGDALENA SITANGGANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrack This thesis is entitled "THE EFFECTS OF MARRIAGE LAW WITH BETWEEN PARNA CLANES IN THE TOBA BATAK TRADITIONAL COMMUNITY IN PONTIANAK CITY". Inter-clan marriage is amarriage that is prohibited in Batak custom, especially in Toba Batak custom, because inter-clan marriage is considered to violate local customary provisions. Inter-clan marriages are said to be marriages that still have blood or sibling ties. If an inter-clan marriage takes place, the couple will be subject to applicable customary sanctions.The problem examined in writing this thesis is "What are the legal consequences of marriage between the Parna clan in the Toba Batak Indigenous Community in Pontianak City?". The aim of this research is to determine the implementation of traditional marriagesToba Batak Indigenous People,Factors that cause marriages within the Parna clan, the legal consequences of marriages between the Parna clan, and the efforts made by King Parhata to prevent couples from marrying within the Parna clan again.In the Toba Batak Indigenous Community in Pontianak City. This research uses empirical research methods and the nature of the research uses descriptive research, namely legal research is carried outby researching library materials and going directly to the field by means of interviews.The research results obtained in this study are: 1)Implementation of Traditional MarriagesToba Batak Indigenous People actually marry by following or in accordance with customs; 2) Factors that cause marriages within the Parna clan are the love factor, the overseas factor, and the globalization factor; 3) The legal consequences of marriage between members of the Parna clan are that they are expelled from the Parna clan and are not allowed to take part in any traditional ceremonies. 4) Efforts made by King Parhata to prevent couples from marrying within the Parna clan are providing education or direction from an early age and holding seminars - socialization seminar about customs. Keywords : Marriage, Fellow, Clan, Batak, Toba AbstrakSkripsi ini berjudul "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SESAMA MARGA PARNA DALAMMASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK". Perkawinan sesama marga merupakan suatu perkawinan yang dilarang dalam adat Batak khususnya dalam adat Batak Toba, karena perkawinan sesama marga ini dianggap telah melanggar ketentuan "“ ketentuan adat setempat. Perkawinan sesama marga dikatakan sebagai perkawinan yang masih memiliki ikatan darah atau saudara. Jika perkawinan sesama marga ini dilakukan, maka pasangan tersebut akan dikenakan sanksi adat yang berlaku.Masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini ialah "Apa Akibat Hukum Perkawinan Sesama Marga Parna Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Di Kota Pontianak?". Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Adat Batak Toba, Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sesama Marga Parna, Akibat Hukum Perkawinan Sesama MargaParna, dan Upaya Yang Dilakukan Raja Parhata Agar Tidak Terjadi Lagi Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Sesama Marga Parna Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan sifat penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka serta turun langsung kelapangan dengan cara wawancara.Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini ialah : 1) Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Adat Batak Toba yang sebenarnya ialah dengan melakukan perkawinan dengan mengikuti atau sesuai dengan adat istiadat; 2) Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sesama Marga Parna ialah faktor cinta, faktor perantauan, dan faktor globalisasi; 3) Akibat Hukum Perkawinan Sesama Marga Parna ialah dibuang dari rumpun marga parna dan tidak boleh mengikuti upacara adat apapun 4) Upaya Yang Dilakukan Raja Parhata Agar Tidak Terjadi Lagi Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Sesama Marga Parna ialah memberikan edukasi atau pengarahan sejak dini danmelaksanakan seminar "“ seminar sosialisasi tentang adat istiadatKata Kunci : Perkawinan, Sesama, Marga, Batak, Toba.

ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PENCABUTAN GUGATAN DALAM GUGATAN HAK MILIK TANAH PERKARA NOMOR 37/PDT.G/2023/PN PTK NIM. A1011201113, RICHARD BOUCHER SINAGA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Revocation of the lawsuit is an inherent right of the plaintiff, its application is guided by the provisions of Article 271 Rv first paragraph, which states that the Plaintiff can withdraw the case Provided that the revocation of the case is carried out before the defendant submits an answer. In such a case, even though the parties have been present at the hearing, it is considered that the examination has not taken place as long as the defendant has not submitted an answer. In such circumstances, the law gives the plaintiff full rights to withdraw the lawsuit without the consent of the defendant This is what happened in case Number 37/Pdt.G/2023/PN PTK, where the plaintiff, Abdurrahim, has withdrawn the civil case registered in the district court with number 37/Pdt.G/2023/PN PTK. The purpose of the author conducting this research is to provide an understanding to the community about the legal consequences and legal considerations and legal basis for the revocation of the lawsuit made by the plaintiff against the defendant in a land title claim. The result of this study is that the author can explain that at the time of the defendant's summons, the defendant was never present at the trial even though the summons had been made legally and the defendant did not send his representative to appear at the trial.This thesis research method is normative with data collection techniques (literature study research and using secondary data) which includes comparison, systematics, and legal history. This study focuses on positive legal norms, the type of approach used by the author is a statutory, conceptual, and case approach. The data collection technique used by the author is by collecting secondary data including laws, books, official documents, and articles. The type of approach used is a qualitative approach in order to get clear and solid conclusions related to the problem studied by the author. The results of the research obtained by the author related to this study are legal considerations that the judge has accepted and granted the application for revocation of the lawsuit filed by the Plaintiff to withdraw the lawsuit case filed in the District Court. The legal effect of the judge's decision is to grant the petition for withdrawal of the lawsuit filed by the plaintiff to withdraw the case and charge the plaintiff and the party costs the case back to its original state as before the lawsuit was filed, so that it seems as if there had never been a dispute.Keywords: Land title, Revocation of Suit; Abstrak Pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat, penerapannya berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya Dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat Hal inilah yang terjadi dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/2023/PN PTK, dimana pihak penggugat yakni Abdurrahim, telah mencabut perkara perdata yang diregistrasi di pengadilan negeri dengan nomor 37/Pdt.G/2023/PN PTK. Tujuan Penulis melakukan penelitian ini yaitu memberikan pemahaman terhadap Masyarakat mengenai akibat hukum dan pertimbangan hukum dan dasar hukum terhadap pencabutan gugatan dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat dalam gugatan hak milik tanah. Hasil dari penelitian ini yaitu penulis dapat menjelaskan bahwa pada saat pemanggilan tergugat, tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan tergugat tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidangan.Metode penelitian skripsi ini adalah normatif dengan teknik pengumpulan data (penelitian studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder) yang meliputi perbandingan, sistematika, serta sejarah hukum. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif, jenis pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan mengumpulkan data sekunder meliputi undang-undang, buku, dokumen resmi, dan artikel. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif agar mendapatkan kesimpulan yang jelas dan padat terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis terkait penelitian ini yaitu Pertimbangan hukum bahwa hakim telah menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk mencabut perkara gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri. Akibat hukum dari putusan hakim adalah mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan penggugat untuk mencabut perkara dan membebankan biaya perkara kepada penggugat dan pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana sebelum adanya gugatan diajukan, sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi sengketa.Kata Kunci: Hak Milik Tanah, Pencabutan Gugatan;

PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PENGGUNAAN SPAYLATER MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NIM. A1012201023, SAUSAN IZDIHAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In the era of globalization, technology has become part of every community activity. Likewise, financial institutions are starting to make the transition to technology-based financial institutions. One of the advances in Fintech or Financial Technology is currently being widely adopted in the financial sector. Fintech is an innovation in the financial sector, of course this financial innovation has a touch of modern technology. Fintech is a collaboration between technological developments and financial products which aims to create more efficient financial products or create access for groups of people who do not have access to conventional finance. The method used in this research is a normative research method. The author uses the normative method, because in writing this thesis he uses library materials or secondary data, legal principles and legal theory as well as appropriate legislation and regulations related to the problems in this thesis. The purpose of this research is to determine the implementation of the Financial Services Authority's supervision of the use of SPayLater according to Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: that in supervision, the OJK supervises P2P Lending actors through three methods, namely on-site supervision, off-site supervision, and market conduct supervision. However, in this thesis the author focuses more on regulations regarding the OJK.Keyword: Supervision, SPayLater, Financial Services Authority AbstrakDalam perkembangan era globalisasi, teknologi menjadi bagian dari setiap aktivitas masyarakat. Demikian pula lembaga keuangan yang mulai melakukan transisi menuju Lembaga keuangan berbasis terknologi. Salah satu kemajuan Fintech atau Financial Technology saat ini banyak diadopsi di sektor keuangan. Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial, tentunya inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Fintech merupakan kolaborasi perkembangan teknologi dengan produk keuangan yang bertujuan untuk mencipatakan produk keuangan lebih efisien atau menciptakan akses bagi kalangan masyarakat yang belum mendapatkan akses keuangan konvensional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penulis mengambil metode normatif, karena dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan permasalahan dalam skripsi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penggunaan SPayLater Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa dalam pengawasan, OJK mengawasi pelaku P2P Lending melalui tiga metode yaitu pengawasan secara on-site, pengawasan secara off-site, dan pengawasan market conduct. Namun dalam skripsi ini penulis lebih berfokus pada peraturan mengenai OJK.Kata Kunci: Pengawasan, SpayLater, Otoritas Jasa Keuangan

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA ARISAN ONLINE TERHADAP KERUGIAN PESERTA ARISAN AKIBAT TIDAK DIBAYARKANNYA IURAN ARISAN ONLINE DI KABUPATEN SANGGAU NIM. A1012161165, EKO KRISTIAN TASLIM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac There is a popular activity carried out by the community in Sanggau District at this time, namely online-based Arisan, a forum for carrying out social activities. Arisan is an activity in collecting money or goods that have value in the eyes of the community and the amount obtained will be given to someone who gets the arisan money. Young people in Sanggau District have a very high interest in Online Arisan because it makes other activities easier. This convenience occurs because only by using social media, Online Arisan participants can make transactions without having to meet face-to-face. With the online system, the activity of arisan is easier to do with a wider reach.The formulation of the problem in this research is "What is the Responsibility of the Online Arisan Manager if There is a Loss of Arisan Participants Due to Not Paying the Online Arisan Dues?". Meanwhile, the purpose of this research is to obtain data and information about the responsibility of the Online Arisan Manager for the losses of the Online Arisan participants due to not paying the Online Arisan dues, as well as to reveal the influencing factors, the legal consequences that apply and the legal remedies taken by the participants for the losses suffered. The method in this study uses empirical legal research methods. The nature of the research used is descriptive. The data analysis in this study used qualitative analysis.The results of the research obtained are, the agreement in this Online Arisan activity, between the Online Arisan Manager and the participants is a verbal agreement that meets the legal requirements of an agreement. This Online Arisan activity has been running as agreed, but later there was a default by one of the participants which then resulted in losses for the other parties, so that the Online Arisan Manager as the organizer of the Online Arisan has an obligation to be responsible for losses arising from not paying of the Online Arisan dues by the participant, the Online Arisan Manager factor not yet responsible because the participant have not paid the agreed dues, the Online Arisan Manager has difficulty paying the arisan money to the Online Arisan participants who experience losses, the legal consequence for the Online Arisan Manager is to make a refund the Online Arisan dues that have been paid by the members, and the efforts made by the Arisan Online participants who suffered losses, namely by asking the responsibility of the Online Arisan Manager resolved amicably. Online Arisan participants can take legal action but have not decided to take legal action against the Online Online Manager.Keywords: responsibility, Online Arisan, default. Abstrak Terdapat kegiatan populer yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sanggau saat ini yaitu arisan berbasis online, sebuah wadah untuk melaksanakan kegiatan sosial. Pelaksanaan arisan tidak lagi menggunakan prinsip konvensional, melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem online melalui software/aplikasi media sosial. Kalangan usia muda di Kabupaten Sanggau memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap Arisan Online karena mempermudahkan kegiatan lainnya. Kemudahan itu terjadi karena hanya dengan menggunakan media sosial, namun anggota Arisan Online dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu tatap muka secara langsung. Dengan adanya sistem online, praktik arisan lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas.Rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana Tanggung Jawab Pengelola Arisan Online Jika Ada Kerugian Peserta Arisan Akibat Tidak Dibayarkannya Iuran Arisan Online?". Sementara tujuan penelitian dalam ini adalah untuk mendapatkan data dan infomasi tentang tanggung jawab Pengelola Arisan Online terhadap kerugian peserta arisan akibat tidak dibayarkannya iuran Arisan Online, serta mengungkapkan faktor yang mempengaruhi, akibat hukum yang berlaku dan upaya hukum yang dilakukan oleh peserta atas kerugian yang dialami. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut, perjanjian dalam kegiatan Arisan Online ini, antara Pengelola Arisan dan peserta merupakan perjanjian lisan yang memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Kegiatan Arisan Online ini telah berjalan sesuai yang telah diperjanjikan, tetapi dalam kemudian timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu peserta yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi para pihak lainnya, sehingga Pengelola Arisan Online selaku penyelenggara Arisan Online memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dibayarkannya iuran Arisan Online oleh peserta, faktor Pengelola Arisan Online belum bertanggung jawab dikarenakan peserta belum membayarkan iuran yang telah diperjanjikan, Pengelola Arisan Online kesulitan dalam membayarkan uang arisan kepada peserta Arisan Online yang mengalami kerugian, akibat hukum yang bagi Pengelola Arisan Online adalah melakukan pengembalian uang iuran Arisan Online yang telah dibayarkan oleh peserta, dan upaya yang dilakukan oleh peserta Arisan Online yang mengalami kerugian yaitu dengan meminta tanggung jawab dari Pengelola Arisan Online secara kekeluargaan. Peserta Arisan Online dapat melakukan upaya hukum tetapi belum memutuskan untuk melakukan upaya hukum terhadap Pengelola Arisan Online.Kata kunci: tanggung jawab, Arisan Online, wanprestasi.

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 77 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN LANDAK NIM. A1012191016, FRANSISKUS JERY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac With the enactment of Law Number 23 of 2006 concerning population administration, it provides for the fulfillment of administrative rights such as public services and protection with respect to population documents without any discriminatory treatment. Civil registration is the right of every citizen in the sense of the right to obtain an authentic deed from a state official. Birth and death are important population events that must be recorded and become an important part of administration for the sake of good population administration. With the issuance of Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2006 concerning Population Administration where in this case the reporting of death under the previous Law is the obligation of the family who died but in article 44 paragraph (1 ) The latest law states that this obligation is the responsibility of the RT where the citizen dies. As we know, not all RT heads are diligent or thorough in dealing with matters relating to population administration, maybe some are diligent, but most RT heads now have their own interests. As for this study, the author emphasizes that the type of research used is empirical legal research.So it can be concluded that the implementation of Article 77 Paragraph (3) of Landak Regency Regional Regulation Number 7 of 2010 concerning the Implementation of Population Administration of Landak Regency in Jelimpo District is currently not effective/maximum due to lack of socialization from agencies related to cultural factors, namely death events are considered normal and not needs to be reported to the authorized official and the essential Obstacles encountered in the Implementation of Article 77 Paragraph (3) Landak Regency Regional Regulation Number 7 of 2010 Concerning the Implementation of Population Administration for Landak Regency in Jelimpo District is implemented because some RT heads in Jelimpo District do not yet know the substance of Article 77 Paragraph (3) Landak Regency Regional Regulation Number 7 of 2010 concerning the Implementation of Population Administration for Landak Regency and the legal awareness of the community only increases when there is an interest in population events, namely the need for an inheritance certificate.Keywords: Population Administration, Death Reports, Regional Regulations AbstrakDengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa penting kependudukan yang harus di lakukan pendataan dan menjadi bagian penting dalam administrasi demi terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik. Dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam hal ini pelaporan kematian yang di Undang- undang sebelumnya menjadi kewajiban dari pihak keluarga yang meninggal namun dalam pasl 44 ayat (1) Undang-undang terbaru disebutkan bahwa kewaajiban tersebut merupakan tanggung jawab RT dimana warga tersebut meninggal dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua ketua RT yang rajin atau teliti dalam mengurus hal-hal mengenai administrasi kependudukan, mungkin ada sebagian yang rajin, tapi kebanyakan ketua RT sekarang memiliki kepentingan masing-masing.Adapun dalam penelitian ini, Penulis menegaskan bahwa, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris.Maka disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 77 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Landak di Kecamatan Jelimpo saat ini belum efektif/maksimal karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait faktor budaya yaitu peristiwa kematian dianggap hal yang biasa dan tidak perlu dilaporkan ke pejabat yang berwenang dan Hambatan esensial yang ditemui dalam Implementasi Pasal 77 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Landak di Kecamatan Jelimpo diterapkan karena sebagian ketua RT di Kecamatan Jelimpo belum mengetahui substansi Pasal 77 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Landak dan kesadaran hukum masyarakat baru meningkat ketika ada kepentingan peristiwa kependudukan yaitu adanya keperluan akta waris.Kata Kunci : Administrasi kependudukan, Laporan Kematian, Pertur Daerah

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA PERUSAHAAN DAN KOPERASI DI DESA RASAU JAYA UMUM DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM NIM. A1011201220, YOGI SETIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The conflict between PT Rajawali Jaya Perkasa and the Tanjung Jaya Abadi Producer Cooperative regarding profit-sharing for oil palm plantations from 2019 to 2023 has created tension in their relationship. Initially, they collaborated in the development of oil palm plantations with a 60:40 core plasma partnership, where the community owned the land while the company acted as the plantation manager. However, conflict arose when profit-sharing payments were not received since the distribution in 2019. Mediation efforts were made at the village, district, and even involving institutions such as the National Commission on Human Rights (KOMNAS HAM) and the Regional Government (PEMDA) of Kubu Raya Regency. Unfortunately, these efforts did not yield satisfactory results, and the community felt a lack of government support for their rights. Therefore, this research aims to explore a solution to the issue based on a sense of legal justice grounded in progressive law. This study employs a normative research method with a descriptive approach. Data collection is conducted through interviews and literature reviews of legal materials that form the basis of the collaboration between the two parties. Data analysis uses a qualitative approach, where the data is processed into narratives and arguments based on research findings. The research results indicate that the actions taken by the company towards the community demonstrate a lack of fairness in profit-sharing, coupled with prolonged government-mediated resolutions. This goes against the principles of progressive law, which should be pro-people and just. Indonesian criminal law emphasizes that in conflicts between legal certainty and justice, judges must prioritize justice. Suggestions for improving this situation include contract collaboration reforms, increased government involvement in mediation, implementation of progressive law principles, strengthening seedling plasma and farmer rights, and a holistic approach to conflict resolution. Keywords: Profit Sharing Payments, Plasma Core, Progressive Law. ABSTRAK Permasalahan antara PT Rajawali Jaya Perkasa dan Koperasi Produsen Tanjung Jaya Abadi terkait pembayaran bagi hasil perkebunan kelapa sawit dari tahun 2019 hingga 2023 telah menciptakan ketegangan dalam hubungan kedua belah pihak. Pada awalnya, keduanya menjalin kerjasama dalam pembangunan perkebunan sawit dengan pola kemitraan inti plasma 60:40, di mana masyarakat sebagai pemilik lahan sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola perkebunan. Namun, konflik muncul ketika pembayaran bagi hasil tidak diterima sejak tahun pembagian hasil pada tahun 2019, upaya mediasi telah dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga melibatkan lembaga seperti KOMNAS HAM dan PEMDA Kabupaten Kubu Raya. Sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan, masyarakat merasa tidak adanya dukungan pemerintah terhadapa apa yang menjadi hak mereka, maka dari itu penelitian ini ingin melihan penyelesaian permasalahan ini dilihat dari rasa keadilan hukum dengan berdasar pada hukum progresifPenelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang menjadi dasar hubungan kerja sama antara kedua belah pihak. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data diolah menjadi narasi dan argumentasi berdasarkan temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat menunjukkan ketidakpenuhan rasa keadilan dalam pembayaran bagi hasil, seiring dengan penyelesaian yang berlarut-larut melalui mediasi pemerintah. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum progresif yang seharusnya bersifat pro rakyat dan berkeadilan. Undang-undang pidana Indonesia menekankan bahwa dalam pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Reformasi kontrak kerjasama, peningkatan peran pemerintah dalam mediasi, implementasi prinsip hukum progresif, penguatan hukum plasma nutfah dan hak petani, serta pendekatan holistik dalam penyelesaian menjadi saran-saran untuk memperbaiki situasi ini. Kata Kunci: Pembayaran Bagi Hasil, Inti Plasma, Hukum Progresif.

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENERAPAN PRINSIP PENJUALAN PRODUK ASURANSI UNIT LINK DI INDONESIA NIM. A1011201028, NOVIA AZMILA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Insurance is a contractual agreement between an insurance company and the insured, providing financial protection with the payment of a premium. Unit Link Insurance combines protection and investment, offering flexibility in premiums, protection, investment allocation, and withdrawals. Despite the positive outlook, the lack of understanding of investments and sales transparency is causing problems. The Insurance Victims Coordinator highlighted agents' lures that do not match reality. Strict supervision is needed to protect customers from risk and improve regulation of the application of Unit Link Insurance sales principles. In writing this thesis, the author uses normative research methods with the type of Normative Juridical approach, and the research technique is carried out with direct communication techniques, namely by conducting interviews with Mrs. Fitri as the Insurance Company Representative of PT AIA Financial which is the source of data of this thesis research. This research aims to find out how the application of the principle of selling unit-linked insurance products in Indonesia and whether it is in accordance with the regulations issued by the OJK. From the results of the research that has been done, although the state of sales of unit-linked insurance products in Indonesia shows a positive trend. Unit link insurance products in Indonesia show a positive trend, but there are still obstacles. constraints. These obstacles are found in many people who do not understand this product, causing problems related to the application of sales principles. This product, causing problems related to the application of sales principles. So that it can be Insurance companies are also working hard to improve the quality of their agents and service facilities for customers and prospective customers. Agents and service facilities for customers and prospective customers so that the obstacles in the process of selling Unit Link Products can run smoothly and the in the sales transaction process of the Unit Link Product can run smoothly and in accordance with OJK regulations, so that no more customers feel disadvantaged..Keywords: Customer Protection, Unit Link Insurance, Agent, Policy Abstrak Asuransi adalah perjanjian kontrak antara perusahaan asuransi dan tertanggung, memberikan perlindungan finansial dengan pembayaran premi. Asuransi Unit Link menggabungkan proteksi dan investasi, menawarkan fleksibilitas dalam premi, perlindungan, alokasi investasi, dan penarikan dana. Meski prospek positif, kurangnya pemahaman masyarakat terkait investasi dan transparansi penjualan menyebabkan permasalahan. Koordinator Korban Asuransi menyoroti iming-iming agen yang tidak sesuai dengan kenyataan. Diperlukan pengawasan ketat untuk melindungi nasabah dari risiko dan meningkatkan regulasi penerapan prinsip penjualan Asuransi Unit Link. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis pendekatan Deskriptif-Normatif, dan teknik penelitian dilakukan dengan teknik komunikasi langsung yaitu dengan dilakukannya wawancara bersama Ibu Fitri selaku Perwakilan Perusahaan Asuransi PT AIA Financial yang menjadi sumber data dari penelitian skripsi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip penjualan produk asuransi unit link di indonesia dan apakah telah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, meski keadaan penjualan produk asuransi unit link di Indonesia menunjukkan tren positif, namun masih terdapat kendala. Kendala tersebut ialah terdapat pada banyak masyarakat kurang memahami produk ini, serta agen penjual asuransi yang terkadang juga sepenuhnya menguasai materi produk sehingga menimbulkan permasalahan terkait penerapan prinsip penjualan dalam Asuransi Unit Link. Namun kini, dapat terlihat bahwa kini Perusahaan-perusahaan Asuransi juga berupaya keras untuk meningkatkan kualitas para agen dan fasilitas layanan untuk nasabah dan calon nasabah agar kendala-kendala dalam proses transaksi penjualan Produk Unit Link tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi OJK, sehingga tidak ada lagitimbul masalah dan nasabah yang merasa dirugikan.. Kata Kunci: Perlindungan Nasabah, Asuransi Unit Link, Agen, Polis

EFEKTIVITAS PERANAN GUGUS TUGAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANGTERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011191024, DEWI HANNUM HUTAPEA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIndonesia is a nation committed to upholding the rights of its citizens within the framework of the rule of law. Fundamental rights, collectively known as Human Rights (HAM), are essential entitlements that every citizen is inherently entitled to. Unfortunately, one of these rights, often violated and challenging to detect, pertains to human trafficking. Human trafficking represents a blatant violation of HAM and constitutes a crime against humanity, as stipulated in Article 7 and Explanation of Article 9c of Law No. 26/2000 concerning Human Rights Courts. The legal entities bound by international law in the enforcement of human rights are the states themselves. Various modes of human trafficking persist, with a contemporary focus on Commercial Sexual Exploitation of Children (ESKA) cases. Recent manifestations include online prostitution and child pornography. Many children fall prey to the intricacies of modern technology, often unaware of the peril they face. One specific region where Human Trafficking Crimes occur is Pontianak City in West Kalimantan. Notably, the prevalent form of human trafficking in Pontianak is online prostitution facilitated through the Mi-Chat application. In 2020, 43 individuals, comprising 2 males and 41 females, were identified as victims, all of whom were minors. Disturbingly, this trend persisted in 2021, albeit with a slight decrease to 37 victims, consisting of 33 females and 4 males, all underage. The insidious nature of human trafficking is akin to an iceberg, concealing its perilous depth beneath the surface. The effectiveness of the Pontianak City TPPO Task Force in preventing human trafficking has not been significantly impactful, primarily due to the lack of coordination among relevant agencies. Strengthening inter-agency collaboration could unlock numerous possibilities in combatting this issue. However, in terms of victim assistance, the local government's DP2KBP3A has exhibited commendable effectiveness. This is evidenced by the successful handling of numerous cases, demonstrating a proactive and responsive approach to safeguarding the rights and well-being of the victims.Keywords: Human Trafficking; Commercial Sexual Exploitation of Children (ESKA); Human Rights (HAM). Abstrak Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi Hak setiap warga negaranya. Dari semua hak yang pada dasarnya harus didapatkan oleh setiap warga negaranya bisa disimpulkan semua hak tersebut bernama HAM (Hak Asasi Manusia). Salah satu hak asasi manusia yang sering dilanggar dan sulit dideteksi pelanggarannya adalah perdagangan orang. Perdagangan manusia merupakan melanggar HAM, termasuk kejahatan kemanusian yang dijelaskan dalam Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 9c Undang Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM berdasarkan hukum internasional adalah negara. Banyak modus-modus yang terjadi sekarang terkait kasus-kasus ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak), diantaranya yang terbaru adalah prostitusi online dan pornografi anak. Banyak anak- anak terjebak dalam kecanggihan teknologi pada zaman sekarang ini dan mereka tidak menyadari hal itu. Salah satu daerah di Kalimantan Barat yang menjadi tempat Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Kota Pontianak. Bentuk perdagangan orang yang marak terjadi akhir-akhir ini di Kota Pontianak adalah prostitusi online melalui aplikasi Mi-Chat. Pada tahun 2020, sebanyak 43 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 41 perempuan. Ironisnya, 43 orang tersebut masih di bawah umur. modus prostitusi tersebut menggunakan aplikasi Mi-Chat dan menawarkan jasa kencan dan memasang tarif dengan nominal tertentu. Pada tahun 2021 kasus mengurang menjadi 37 orang yang terdiri dari 33 perempuan dan 4 orang laki-laki yang semuanya adalah anak dibawah umur. Fenomena perdagangan orang ini layaknya fenomena gunung es, hal berbahaya yang tidak terlihat di permukaan, namun siap menjadi hal berbahaya dalam sewaktu-waktu. efektivitas tim Gugus Tugas TPPO di Kota Pontianak dalam hal mecegah terjadinya TPPO belum begitu signifikan karena kurangnya koordinasi antar lembaga yang berkaitan. Jika koordinasi sering dilakukan ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan dan bisa dicapai. Namun dalam segi penanganan terhadap korban anak ini, DP2KBP3A sudah sangat baik dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah kasus yang sudah tertangani.Kata Kunci : Perdagangan Orang; ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak); Hak Asasi Manusia.

TANGGUNG JAWAB KURIR PAKET ONLINESHOP DALAM TRANSAKSI COD TERHADAP PAKET DIRUSAK KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201247, BANGUN JAIMAN SILABAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe existence of Law Number 11 of 2008 concerning the Implementation of Information Systems and Electronic Transactions indicates that technological developments, namely the internet, have become a necessity for society. The development of internet technology has included the realm of commerce which can be accessed through online shopping applications. Online shopping makes it easier for users to shop without going to the seller's location and making payments easy and safe, such as paying at the buyer's location as the recipient of the order (Cash On Delivery). The Cash On Delivery (COD) payment method is the most popular payment method among consumers in Indonesia. However, the COD method also has problems where quite a few couriers are the target of consumer disappointment due to incompatibility of goods in the package, the complexity of returning ordered goods and so on.The problem formulation in this research is: "What are the responsibilities of onlineshop package couriers in COD (cash on delivery) transactions for packages damaged by consumers in Pontianak City?" The purpose of this research is to obtain data and information about the courier's responsibility for packages damaged by consumers, to reveal the factors that cause consumers to damage online shop packages in COD transactions, to reveal the legal consequences of consumers destroying packages and the efforts made by couriers when experiencing cases of damage. package. Meanwhile, the research method used in this research is sociological juridical.Based on the research results, it was found that JT Express couriers were responsible for providing compensation to online shop sellers of online shop packages in Cash On Delivery (COD) transactions that were damaged by consumers in the city of Pontianak. Factors that cause consumers to destroy online shop packages in Cash On Delivery (COD) transactions are the goods ordered are not suitable, delivery delays, consumers order the wrong product or size, damaged or defective products and consumers are not satisfied with the products ordered. The legal consequences in the form of sanctions for consumers who destroy onlineshop packages in Cash On Delivery (COD) transactions are that the courier will no longer provide package delivery services to consumers who destroy packages and block consumer accounts. Efforts made by couriers in the case of destroying onlineshop packages in Cash On Delivery (COD) transactions carried out by consumers are reporting acts of destroying onlineshop packages in Cash On Delivery (COD) transactions carried out by consumers at the JT Express Company, video recording incidents of package destruction as proof and repackaging and returning the online shop package to the seller which includes video evidence of the COD package being damaged by the consumer. Keywords: Responsibility, Package Damaged, Courier.ABSTRAKDengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik menandakan bahwa perkembangan tekhnologi yakni internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Perkembangan teknologi internet tersebut sudah mencakup ranah perdagangan yang dapat diakses memalui aplikasi belanja online. Dalam belanja online memudahkan pengguna dalam melakukan belanja tanpa ketempat penjual dan pembayaran yang mudah dan aman seperti pembayaran ditempat pembeli sebagai penerima pesanan (Cash On Delivery). Akan tetapi, metode COD juga memiliki permasalahan dimana tidak sedikit kurir menjadi sasaran kekecewaan oleh konsumen yang disebabkan oleh ketidaksesuaian barang dalam paket, rumitnya pengembalian barang yang dipesan dan lain sebagainya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana Tanggung Jawab Kurir Paket Onlineshop Dalam Transaksi COD (Cash On Dlivery) Terhadap Paket Yang Dirusak Oleh Konsumen Di Kota Pontianak?". Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab kurir terhadap paket dirusak oleh konsumen, untuk mengungkapkan faktor penyebab konsumen melakukan perusakan paket onlineshop dalam transaksi COD, untuk mengungkap akibat hukum konsumen melakukan perusakan paket dan upaya yang dilakukan kurir saat mengalami kasus perusakan paket. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian yang di capai bahwa kurir JT Express bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi kepada penjual onlineshop paket onlineshop dalam transaksi Cash On Delivery (COD) yang dirusak konsumen di kota Pontianak. Faktor yang menyebabkan konsumen melakukan perusakan paket onlineshop dalam transaksi Cash On Delivery (COD) adalah barang yang dipesan tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, konsumen salah memesan produk atau ukuran, produk rusak atau cacat dan konsumen tidak puas dengan produk yang dipesan. Akibat hukum berupa sanksi bagi konsumen yang melakukan perusakan paket onlineshop dalam transaksi Cash On Delivery (COD) adalah kurir tidak melayani lagi pengantaran paket kepada konsumen yang melakukan perusakan paket dan pemblokiran akun konsumen. Upaya yang dilakukan kurir dalam hal perusakan paket onlineshop dalam transaksi Cash On Delivery (COD) yang dilakukan oleh konsumen adalah melaporkan perbuatan perusakan paket onlineshop dalam transaksi Cash On Delivery (COD) yang dilakukan konsumen pada Perusahaan JT Express, melakukan rekaman video peristiwa perusakan paket sebagai bukti dan melakukan pengemasan ulang dan melakukan pengembalian paket onlineshop kepada penjual yang di sertakan video bukti peristiwa perusakan paket COD yang dilakukan oleh konsumen.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Paket Dirusak, Kurir.

TANGGUNG JAWAB KONTRAK ANTARA PELAKU USAHA COFFEE SHOP DAN PT. MISSIBU KOPI KALIMANTAN ATAS PEMBAYARAN PEMBELIAN BIJI KOPI DI PONTIANAK NIM. A1011181125, ARISTO JATI KUSUMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The development of the coffee business in Indonesia is inseparable from the presence of business actors who work on it. An example of a coffee-related business is a coffee roastery, which is a party or business that roasts coffee beans from green beans or raw coffee into roasted or ready-to-use coffee. In addition to coffee roastery, a coffee-related business is a coffee shop, which is a place that provides food and drinks, but mainly sells coffee.The purpose of this study is to analyze the contractual responsibility between coffee shop business actors and PT Missibu Kalimantan for the payment of coffee bean purchases and to find out and analyze the obstacles of coffee shop business actors in the payment of PT Missibu Kalimantan's coffee bean purchases. This research uses empirical legal research methods which are descriptive analysis.The contract agreement between the coffee shop business actors and PT Missibu Kalimantan has not been fully implemented properly, there is often one party that does not carry out its obligations in accordance with the mutually agreed contract and it is the responsibility of both parties to fulfill the contract.From the results of the research that has been carried out, it shows that PT Missibu Kopi Kalimantan has fulfilled all its obligations, but coffee shop business actors make late payments for the purchase of coffee beans mostly due to systematic problems in the coffee shop itself. PT Missibu Kopi Kalimantan will first communicate with the coffee shop business actors who make these late payments. Keywords: Business actors, PT Missibu Kalimantan, Contract Agreement, Rights and Obligations Abstrak Perkembangan bisnis kopi di Indonesia tidak terlepas dari kehadiran pelaku usaha yang menggelutinya. Contoh usaha yang berhubungan dengan kopi ialah coffee roastery, yaitu pihak atau bisnis yang menyangrai biji kopi dari green bean atau kopi mentah menjadi kopi yang sudah di sangrai atau siap digunakan. Selain coffee roastery, bisnis yang berhubungan dengan kopi ialah coffee shop, yaitu sebuah tempat yang menyediakan makanan dan minuman, namun utamanya menjual kopi.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab kontrak antara pelaku usaha coffee shop dan PT. Missibu Kalimantan atas pembayaran pembelian biji kopi dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pelaku usaha coffee shop di dalam pembayaran pembelian biji kopi PT. Missibu Kalimantan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis.Perjanjian Kontrak antara pelaku usaha coffee shop dan PT. Missibu kalimantan belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik, seringkali ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama dan sudah menjadi tanggung jawab kedua pihak untuk saling memenuhi kontrak tersebut.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa PT. Missibu Kopi Kalimantan telah memenuhi segala kewajibannya, namun pelaku usaha coffee shop melakukan keterlambatan pembayaran pembelian biji kopi sebagian besar karena masalah sistematis yang ada di coffee shop itu sendiri. PT. Missibu Kopi Kalimantan akan melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada pihak pelaku usaha coffee shop yang melakukan keterlambatan pembayaran tersebut. Kata Kunci : Pelaku usaha, PT. Missibu Kalimantan, Perjanjian Kontrak, Hak dan Kewajiban

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA