Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201065, FITRIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In order to guarantee the quality of drinking water products produced by refill drinking water depots that meet drinking water quality requirements, it is necessary to have provisions governing the existence of refill drinking water depots in an effort to provide protection to consumers of these water depots. In this research the author uses empirical research methods and is descriptive in nature, the aim of this research is to obtain data and information on water depots, factors that refill water depot entrepreneurs have not implemented the provisions as intended in Article 7 paragraph (2) paragraph (2), legal consequences for entrepreneurs who do not implement the provisions of Article 7 paragraph (2) paragraph (2), as well as the role of the Pontianak City Department of Industry, Trade, Energy and Mineral Resources in supervising or preventing business actors from not implementing Article 7 paragraph (2) Decree of the Minister of Industry and Trade Number 651/Mpp/Kep/10/2004 Concerning Technical Requirements for Drinking Water Depots and Trade. The results of this research show that water depot entrepreneurs in Pontianak City have not carried out their obligations regarding Article 7 paragraph (2) of Decree of the Minister of Industry and Trade Number 651/Mpp/Kep/10/2004 concerning Technical Requirements for Drinking Water Depots and Trade. The factor that causes Water Depot entrepreneurs not to comply with Article 7 paragraph (2) is that they do not understand the regulations, namely in accordance with Article 7 paragraph (2) paragraph (2). The legal consequences for water depot entrepreneurs who do not comply with the provisions of Article 7 paragraph (2) are taking administrative action against water depot entrepreneurs, namely verbal warnings, written warnings, temporary suspension of business activities, and revocation of business permits. The efforts of the Department of Industry, Trade, Energy and Mineral Resources of Pontianak City to supervise or prevent water depot business actors who do not implement Article 7 paragraph (2) are to carry out regular and continuous education and supervision, especially regarding Article 7 paragraph (2) Decree Minister of Industry and Trade Number 651/MPP/Kep/10/2004 concerning Technical Requirements for Drinking Water Depots and Trade, which aims to protect the public from disease or health problems. Keywords: Stock, Gallons, Depot and Water Abstrak Dalam rangka menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh depot air minum isi ulang yang memenuhi persyaratan kualitas air minum, perlu adanya ketentuan yang mengatur keberadaan depot air minum isi ulang dalam upaya memberi perlindungan kepada konsumen depot air tersebut. Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian empiris dan bersifat deskriptif, tujuan penelitin ini adalah untuk memperoleh data dan informasi depot air , faktor pengusaha depot air isi ulang belum melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ayat (2), akibat hukum bagi pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) ayat (2), serta peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Pontianak dalam mengawasi atau mencegah terhadap pelaku usaha tidak melaksanakan Pasal 7 ayat (2)Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 651/Mpp/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya. Hasil penelitian ini, pihak pengusaha depot air Di Kota Pontianak belum melakukan kewajibannya terhadap Pasal 7 ayat (2)Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 651/Mpp/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya. Faktor yang penyebab pengusaha Depot Air tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2)adalah adalah belum memahami terhadap peraturan yaitu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) ayat (2). Akibat Hukum Bagi Pengusaha Depot Air yang tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) adalah melakukan tindakan administratif bagi pengusaha depot air yaitu Teguran lisan, Teguran tertulis, Penghentian sementara kegiatan usaha, dan Pencabutan izin usaha. Upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Pontianak dalam mengawasi atau mencegah terhadap pelaku usaha depot air yang tidak melaksanakan Pasal 7 ayat (2) adalah melakukan edukasi dan pengawasan secara berkala dan berkesinambungan, khususnya terhadap Pasal 7 ayat (2)Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau gangguan kesehatan.Kata Kunci : Stok, Galon, Depot dan Air

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI SUNGAI BEMBAN KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011201014, RATY AULYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKorupsi merupakan salah satu fenomena yang telah merajalela di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Sungai Bemban, sebuah wilayah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, menjadi saksi atas maraknya kasus korupsi yang melibatkan Dana Desa. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa di Sungai Bemban. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini mencoba untuk memahami dampak korupsi tidak hanya dari perspektif finansial, tetapi juga psikologis dan sosial terhadap para korban korupsi. Penelitian ini menyoroti perspektif keadilan terhadap korban tindak pidana korupsi Dana Desa di Sungai Bemban, mereka mengalami dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa korban korupsi merasa terpinggirkan dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan, serta merasakan ketidakpastian atas masa depan mereka akibat tindakan koruptif yang merugikan mereka secara langsung. Dalam konteks ini, korban korupsi cenderung mengalami, kecemasan, dan ketidakpastian. Penelitian ini juga menemukan bahwa korban korupsi memiliki potensi besar dalam mendukung upaya pencegahan dan penindakan korupsi di wilayah mereka. Dampak negatif yang mereka alami membuat mereka lebih proaktif dalam mendukung upaya-upaya untuk memerangi korupsi dan memperjuangkan keadilan. Oleh karena itu, perlunya penekanan pada aspek keadilan dalam menangani korban korupsi menjadi penting dalam upaya memperbaiki kondisi mereka. Kata Kunci: Korupsi Dana Desa, Penegakan Pidana ABSTRACT Corruption has become a rampant phenomenon across various sectors, including in the management of Village Funds (Dana Desa) in Indonesia. Sungai Bemban, an area in the Kubu Sub-district, Kubu Raya Regency, has witnessed a proliferation of corruption cases involving Village Funds. In this context, this research aims to conduct a victimological review of corruption crimes related to Village Funds in Sungai Bemban.The research method employed involves a qualitative approach through in-depth interviews. Thus, this study seeks to understand the impact of corruption not only from a financial perspective but also from psychological and social angles on the corruption victims.This study highlights the perspective of justice towards the victims of corruption related to Village Funds in Sungai Bemban. They experience significant psychological and social impacts. The research indicates that corruption victims feel marginalized and lose trust in government institutions, experiencing uncertainty about their future due to corrupt practices directly affecting them. In this context, corruption victims tend to experience anxiety and uncertainty. The study also finds that corruption victims have great potential to support efforts to prevent and prosecute corruption in their area. The negative impacts they experience make them more proactive in supporting efforts to combat corruption and fight for justice. Therefore, emphasizing the aspect of justice in addressing corruption victims is crucial in efforts to improve their conditions.Keywords: Corruption Village Funds, Criminal Enforcement

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TERJADINYA AKSI BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA SINGKAWANG NIM. A1012201106, DIMAS PANGESTU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This research discusses the factors that cause illegal racing. Illegal racing in Singkawang City often occurs, the impact of this illegal racing causes 7 accident victims, 1 person died, disrupts traffic because illegal racing is carried out on public roads and the comfort of residents around the illegal racing location is disturbed by the noise from the exhaust so that unable to rest and sleep. The problem formulation in this research is 1) What are the factors that cause children to carry out illegal racing in Singkawang City from a criminological aspect? and 2) What are the efforts to overcome illegal racing in Singkawang City? In this research, researchers used qualitative research methods with a descriptive analysis approach. The results of this research can be concluded that the factors causing children to carry out illegal racing in Singkawang City are because of environment and family. Controlling illegal racing in Singkawang City is carried out by providing education on the dangers of illegal racing and regular raids carried out by the police.Keywords: Causal factors, Treatment, Children Abstrak Penelitian ini membahas terkait faktor penyebab terjadinya balap liar. Balap liar di Kota Singkawang sering terjadi, dampak dari balap liar tersebut menyebabkan adanya korban kecelakaan sebanyak 7 orang,meninggal dunia 1 orang, mengganggu lalu lintas karena balap liar dilakukan di jalan umum dan kenyamanan warga sekitar lokasi balap liar terganggu dengan suara bising dari knalpot sehingga tidak bisa beristirahat dan tidur. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa faktor penyebab anak melakukan aksi balap liar di Kota Singkawang ditinjau dari aspek kriminologi? dan 2) Bagaimana upaya penanggulangan aksi balap liar di Kota Singkawang ?.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan faktor penyebab anak melakukan aksi balap liar di Kota Singkawang karena lingkungan dan keluarga. Penanggulangan aksi balap liar di Kota Singkawang dilakukan dengan memberikan penyuluhan bahayanya balap liar dan razia secara rutin yang dilakukan oleh pihak kepolisian.Kata Kunci: Faktor penyebab, Penanggulangan, Anak

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERBANKAN YANG MELAKUKAN MERGER MENURUT UNDANG - UNDANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA) NIM. A1011191211, SYADIVA ABDI RAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Mergers between companies often involve complexities in human resource management, particularly regarding the rights and obligations of employees. This paper aims to explore the impact of mergers on employees and analyze the rights and obligations of the parties involved in this process. From the company's perspective, the focus will be on strategies that can be implemented to effectively engage employees during the merger process. On the employee side, a deep understanding of their rights, including the right to notification, compensation, and protection from termination, will be emphasized. The rights and obligations of labor unions or employee representatives will also be scrutinized as an integral part of safeguarding collective interests. This analysis provides a comprehensive understanding of the complex dynamics between companies and employees during mergers, along with the relevance of legal and ethical aspects in creating a balanced and sustainable work environment for all involved parties.The research method of this thesis employs the normative juridical legal research method, referring to legal norms. The research is descriptive, utilizing secondary data. The data collection technique employed is literature review, and the data collection tool used is document study. Data analysis is conducted using qualitative data analysis.Based on the results of this research, it encompasses an understanding of employee rights during the merger process, including notification, compensation, and protection against termination. While the Labor Law provides the foundation for protection, the involvement of labor unions, collective bargaining, and the application of principles of justice in practice are crucial factors in determining the extent to which employee protection can be realized. Understanding this legal framework allows companies and employees to collaboratively create a fair and sustainable work environment in facing the challenges of structural changes resulting from mergers.Keywords: Merger, Company, Employee Protection. Abstrak Merger antara perusahaan seringkali melibatkan kompleksitas dalam manajemen sumber daya manusia, terutama terkait dengan hak dan kewajiban pekerja. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak merger pada pekerja dan menganalisis hak serta kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses ini. Dari perspektif perusahaan, fokus akan diberikan pada strategi yang dapat diimplementasikan untuk melibatkan pekerja secara efektif selama proses merger. Di sisi pekerja, pemahaman mendalam tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk pemberitahuan, kompensasi, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, akan ditekankan. Hak dan kewajiban serikat pekerja atau perwakilan pekerja juga akan dicermati sebagai bagian integral dalam melindungi kepentingan kolektif. Analisis ini memberikan pemahaman komprehensif terhadap dinamika kompleks antara perusahaan dan pekerja selama merger serta relevansi aspek hukum dan etika untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskripif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Dan analisis data menggunakan analisi data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian ini mencakup pemahaman tentang hak-hak pekerja selama proses merger, termasuk pemberian pemberitahuan, kompensasi, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Sementara UU Ketenagakerjaan memberikan dasar perlindungan, tetapi keterlibatan serikat pekerja, perundingan kolektif, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam praktiknya menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana perlindungan pekerja dapat diwujudkan. Dengan memahami kerangka hukum ini, perusahaan dan pekerja dapat bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan struktural akibat merger..Kata kunci : Merger, Perusahaan, Perlindungan Pekerja.

PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG PERNAH MENJADI TERPIDANA BERDASARKAN P UTUSAN HAKIM BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak) NIM. A1012171162, AGUS SAPARUDIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTIn the provisions of Article 240 paragraph (1) letter g of Law Number 7 of 2017 concerning Elections and Article 7 paragraph (1) letter g of General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 concerning Nomination of Members of the People's Representative Council, Provincial Regional People's Representative Council, and Regency/City Regional People's Representative Council, there is a provision which states that all prospective members of the DPR, Provincial DPRD, and Regency/City DPRD must fulfill the requirement of "never being sentenced to prison based on a court decision that has obtained permanent legal force for committing a criminal offense that is threatened with a prison sentence of 5 (five) years or more, unless openly and honestly stating to the public that the person concerned is a former convict." Proof that prospective members of the DPR, Provincial DPRD and Regency/City DPRD have never been convicted based on a court decision that has permanent legal force which is punishable by imprisonment for 5 (five) years or more by attaching a Police Record Certificate (SKCK). Police records are written records maintained by the National Police regarding someone who has committed an unlawful act or violated the law or is currently in the process of being prosecuted for an act he or she has committed. In practice, the SKCK is still issued by the Police, even though the applicant is a former prisoner who has been handed down a court decision that has permanent legal force and is threatened with imprisonment for 5 (five) years or more. In fact, the SKCK states that the person concerned has never been a convict. Meanwhile, the criminal records of former convicts are only police records which are stored in the Police database and are archived only. In fact, the provisions of Article 15 paragraph (2) letter b number 2 of the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 6 of 2023 concerning the Issuance of Police Record Certificates (SKCK) clearly require that applicants have police records written down about the legal status, type and article of the criminal act committed. . This of course raises legal problems because prospective legislative members who have been convicted will be declared to have passed verification by the General Election Commission (KPU). The factor that causes the Police to issue an SKCK for legislative member candidates who have been convicted based on a judge's decision with permanent legal force in the jurisdiction of the Pontianak Police is because they want to maintain good relations with the head of the political party who is nominating a candidate for legislative member who has been a convict based on a judge's decision with permanent legal force and is not wants to hinder the opportunity for prospective legislative members to obtain an SKCK, even though the prospective legislative member who submitted the SKCK application was once a convict based on a judge's decision with permanent legal force. Efforts that can be made by the Police so that prospective legislative members who have been convicted based on a judge's decision with permanent legal force in the jurisdiction of the Pontianak Police are not issued a Police Record Certificate (SKCK), and still include the criminal record of prospective legislative members who have been convicted based on the judge's decision. has permanent legal force, without having to consider good relations with the head of the political party who is nominating legislative candidates who have previously been convicted because it has become a rule of law. Keywords : Publications, Police Record Certificates, Candidates for Legislative Members, Convicts. ABSTRAK Dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa semua bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Bukti bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Catatan Kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan. Dalam praktiknya, SKCK tetap diterbitkan oleh Kepolisian, walaupun yang mengajukan adalah mantan narapidana yang dijatuhkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Bahkan, di dalam SKCK tercantum bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana. Sedangkan catatan kriminal mantan narapidana tersebut hanya sebagai catatan kepolisian yang tersimpan di dalam database Kepolisian dan menjadi arsip saja. Padahal di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara jelas mengharuskan pemohon memiliki catatan kepolisian dituliskan status hukum, jenis dan pasal tindak pidana yang dilakukan. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah hukum karena calon anggota legislatif yang pernah sebagai terpidana akan dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Faktor penyebab Kepolisian menerbitkan SKCK terhadap calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan hakim berkekuatan hukum tetap di wilayah hukum Polresta Pontianak dikarenakan ingin menjaga hubungan baik dengan ketua partai politik yang mengusung calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan hakim berkekuatan hukum tetap dan tidak ingin menghambat kesempatan bagi calon anggota legislatif dalam memperoleh SKCK, walaupun calon anggota legislatif yang mengajukan permohonan SKCK pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian agar calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan hakim berkekuatan hukum tetap di wilayah hukum Polresta Pontianak tidak diterbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), tetap mencantumkan catatan kriminal dari calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan hakim berkekuatan hukum tetap, tanpa harus mempertimbangkan hubungan baik dengan ketua partai politik yang mengusung calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana karena sudah menjadi aturan hukum. Kata Kunci:Penerbitan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Calon Anggota Legislatif, Terpidana.

ANALISIS AKIBAT HUKUM DALAM PENARIKAN KENDARAAN MELALUI DEBT COLLECTOR TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI NIM. A1011201194, RAIZA HAIRI SATRIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The middle and lower middle class see the price of motorcycles as unaffordable if purchased with cash. The great need of the community is what encourages people's desire to own a private vehicle more quickly. That's when dealers see promising profit opportunities by selling motorcycle or car vehicles by selling them in installments or credit. This is what causes the rampant problem of arrears in vehicle installments and the occurrence of forced withdrawals by finance companies that employ debt collectors. The purpose of the author conducting this research is to provide understanding to the public regarding the consequences, protection, and legal basis for debtors who default and experience vehicle withdrawals by debt collectors. The result of this research is that the author can explain that debtors who experience forced vehicle withdrawals also have legal protection. Finance companies against debtors who default in paying off loan refunds provide warning letters. Finance companies usually use debt collector services in withdrawing vehicles because debtors do not pay off their debts for a long time. The author compiled this thesis research using normative research methods (literature study research and using secondary data) which includes comparison, systematics, and legal history. This research focuses on positive legal norms, the types of approaches used by the author are statutory, conceptual, and case approaches. The data collection technique used by the author is by collecting secondary data including laws, books, official documents, and articles. The type of approach used is a qualitative approach in order to get a clear and concise conclusion related to the problem under study. The results of the research obtained by the author of this study are the legal consequences obtained by the company if it makes a forced withdrawal on a defaulting debtor without bringing a registered fiduciary guarantee letter and a court decision, namely getting a warning letter 3 times, freezing business activities, and revoking a business license. Meanwhile, the legal protection that can be taken by debtors if they experience forced withdrawal is preventive protection (protection by the government to prevent violations) and repressive (final protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment, and additional penalties given in the event of a dispute or violation). Keyword: Debt Collector, Withdrawal, Legal Consequences, and Debtor Defaults ABSTRAK Masyarakat menengah dan menengah kebawah, melihat harga sepeda motor sulit dijangkau jika dibeli dengan uang tunai atau cash. Kebutuhan masyarakat yang besar itulah yang mendorong keinginan masyarakat untuk lebih cepat memiliki kendaraan pribadi. Pada saat itulah dealer melihat peluang keuntungan yang menjanjikan dengan penjualan kendaraan sepeda motor ataupun mobil dengan cara menjualnya dengan system mengangsur atau kredit. Hal inilah yang menyebabkan maraknya terjadi masalah penunggakan angsuran kendaraan serta terjadinya penarikan secara paksa oleh perusahaan pembiayaan yang mempekerjakan debt collector. Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai akibat, perlindungan, dan dasar hukum terhadap debitur yang wanprestasi serta mengalami penarikan kendaraan oleh debt collector. Hasil dari penelitian ini yaitu penulis dapat menjelaskan bahwa debitur yang mengalami penarikan kendaraan secara paksa juga memiliki perlindungan hukum. Perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang wanprestasi dalam melunasi pengembalian dana pinjaman memberikan surat peringatan. Perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa debt collector dalam penarikan kendaraan karena debitur tidak melunasi hutangnya dalam waktu yang lama. Penulis menyusun penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif (penelitian studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder) yang meliputi perbandingan, sistematika, serta sejarah hukum. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif, jenis pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan mengumpulkan data sekunder meliputi undang-undang, buku, dokumen resmi, dan artikel. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif agar mendapat kesimpulan yang jelas dan padat terkait permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis dari penelitian ini yaitu akibat hukum yang didapat oleh perusahaan jika melakukan penarikan paksa pada debitur wanprestasi tanpa membawa surat jaminan fidusia yang terdaftar serta putusan pengadilan yaitu mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Sedangkan perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh debitur jika mengalami penarikan paksa yaitu perlindungan preventif (perlindungan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran) dan represif (perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika terjadi sengketa atau pelanggaran). Kata Kunci: Debt Collector, Penarikan, Akibat Hukum, dan Debitur Wanprestasi

KEDUDUKAN HUKUM SEPEDA BERTENAGA LISTRIK DALAM PERATURAN PERUNDANG "“ UNDANGAN INDONESIA NIM. A1012191179, WIBIESONO ANGGITO PRIBADI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe purpose of this research is to examine the legal norms of the position of electric-powered bicycles, which until now do not have legal regulations as a mode of transportation, but have been widely used by society in various circles, including elementary and middle school-aged children, making it a problem in society, with using normative research methods that are strengthened by empirical evidence in the field.The results of this research illustrate that there is legal uncertainty in the regulation of electric-powered bicycles because vehicles as a mode of transportation are still ambiguous about whether they use the requirements for motorbikes or still use conventional bicycle regulations, so that empirical facts about regulation on highways reveal complexities and problems.The conclusion of this research is that regulations are needed regarding the use of battery-powered bicycles both at the industrial, trader and user levels so that the process of controlling and enforcing the law can run because it has a clear legal basis.Keywords, Bicycle, Transportation Mode and Settings ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah mengkaji secara norma hukum kedudukan sepeda bertenaga listrik yang sampai saat ini belum memiliki aturan hukum sebagai mode transportasi, akan tetapi sudah banyak dipergunakan oleh masyarakat diberbagai kalangan termasuk anak-anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah sehingga menjadi persoalan di masyarakat, dengan menggunakan metode penelitian normatif yang dikuatkan dengan pakta empiris di lapangan.Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa terjadi ketidakpastian hukum dalam pengaturan sepeda bertenaga listrik dikarenakan kendaraan sebagai mode transportasi ini masih ambigu apakah menggunakan persyaratan sebagai sepeda motor atau masih tetap menggunakan aturan sepeda konvensional sehingga fakta empiris pengaturan dijalan raya menemukan kerumitan dan permasalahan.Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan regulasi terkait dengan penggunaan sepeda bertenaga baterai baik di tingkat industri, pedagang dan pengguna sehingga proses penertiban dan penegakan hukum dapat berjalan karena memiliki dasar hukum yang jelasKata Kunci, Sepeda, Mode Transportasi dan Pengaturan.

AKIBAT HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH YANG BELUM BALIK NAMA DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011201233, MOHAMMAD RIZKIE HARIS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research discusses the importance of land or condominium certificates as proof of ownership and a tool to ensure property rights. In the Permata Hijau Complex, Kubu Raya District, there are cases where home buyers have not carried out the certificate name changes process. Therefore, this research aims to reveal data and information, identify the causes and legal consequences, as well as efforts for home buyers who have not carried out the certificate name changes process in the Permata Hijau Complex, Kubu Raya District.Research methods used are empirical legal research and data collection methods using library studies and field studies. In addition, the researcher conducted in-depth interviews with home buyers who have not carried out the certificate transfer process in the Permata Hijau Complex, Kubu Raya District and the National Land Agency (BPN) of Kubu Raya District. Thus, the overall results obtained will be analyzed using qualitative data analysis, which focuses on the collection and analysis of non-numerical data to reveal deeper meaning and understanding from the perspective of the research subjects. Qualitative data analysis is an important process in research that aims to understand and interpret unstructured data. The research results show that home buyers who have not transferred the name of the certificate in the Permata Hijau Complex, Kubu Raya District, due to several factors, such as trust in the seller and good faith that has not been fulfilled. As a result, buyers experience legal uncertainty. Even though it is done underhand, house sales and purchases are entitled to legal protection.Keywords: name change; buyer; house Abstrak Penelitian ini membahas tentang pentingnya sertifikat tanah atau satuan rumah susun sebagai bukti kepemilikan dan alat untuk memastikan hak atas properti tersebut. Di Komplek Permata Hijau Kabupaten Kubu Raya, terdapat kasus di mana pembeli rumah belum balik nama sertifikat. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap data dan informasi, faktor penyebab dan akibat hukum, serta upaya bagi pembeli rumah yang belum balik nama di Komplek Permata Hijau Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian hukum empiris dan cara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selain itu, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pembeli rumah yang belum balik nama di Komplek Permata Hijau Kabupaten Kubu Raya dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya. Demikian hasil keseluruhan yang didapatkan akan dianalisis data menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik untuk mengungkap makna dan pemahaman yang lebih dalam dari perspektif subjek penelitian. analisis data kualitatif merupakan proses penting dalam penelitian yang bertujuan memahami dan menginterpretasikan data yang bersifat tidak terstruktur. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli rumah yang belum balik nama di Komplek Permata Hijau Kabupaten Kubu Raya karena beberapa faktor, seperti kepercayaan kepada penjual dan itikad baik yang tidak terpenuhi. Akibatnya, pembeli mengalami ketidakpastian hukum, Meskipun dilakukan di bawah tangan, kegiatan jual beli rumah berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kata Kunci: balik nama; pembeli; rumah

PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA MENJAHIT PAKAIAN SERAGAM GURU SMA AL JIHAD KOTA PONTIANAK DENGAN PENJAHIT SUNARTI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011131225, NINING DWI PRAMESTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In the implementation of the Al-Jihad High School and Sunarti tailors made an oral agreement (in the form of speech). Both parties have rights and obligations where the Al jihad High School is obliged to pay wages and Sunarti tailor obligations to complete the stitches within the specified time periodThe research method that the author uses is the type of empirical law writing method with a descriptive approach to empirical legal research analysts that is research originating from the gap between theory and real life using hypotheses, theoretical foundation, conceptual framework, secondary data and primary data. Descriptive method is a procedure to solve the problems faced by describing the current situation based on the facts available during the study.From the results of the study it can be seen that an agreement contains rights and obligations. If one party does not carry out its obligations, the other party has the right to demand the performance of that achievement.In implementing the service agreement for sewing uniforms, the teacher experienced a default made by Sunarti's tailor over the default made by Sunarti's tailor, the school gave a verbal warning. the effort made by the school to the Sunarti tailor who defaults is in a family way where the school asks the Sunarti tailor to finish the stitching immediately. The factors causing Sunarti tailor to be late in completing the obligation are labor limitations and the efforts made by Sunarti tailor are finishing the stitches in accordance with the order.Keywords; Implementation Of Service Agreements, Defaults Abstrak Dalam pelaksanaan pihak sekolah SMA Al jihad dan penjahit Sunarti membuat perjanjian secara lisan(berupa ucapan). Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban dimana pihak SMA Al jihad berkewajiban membayar upah dan kewajiban penjahit Sunarti menyelesaikan jahitan dengan jangka waktu yang ditentukanAdapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah jenis metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analis peneliian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang mengunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkakn masalah yang di hadapi dengan mengambarkan keadaan pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebuah perjanjian mengandung hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak lain berhak untuk menutut pelaksanaan prestasi itu.Dalam pelaksanaan perjanjian jasa menjahit pakaian seragam guru mengalami wanprestasi yang dilakukan oleh penjahit Sunarti atas wanprestasi yang dilakukan penjahit Sunarti, pihak sekolah memberi teguran secara lisan. upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada penjahit Sunarti yang wanprestasi adalah dengan cara kekeluargaan dimana pihak sekolah meninta agar penjahit Sunarti segera menyelesaikan jahitan. Adapun faktor penyebab pihak penjhit Sunarti terlambat dalam menyelesaikan kewajiban adalah keterbatasan tenaga kerja dan upaya yang dilakukan penjahit Sunarti adalah menyelesaikan jahitan sesuai dengan pesanan.Kata kunci; pelaksanaan perjanjian jasa, wanprestasi

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK NIM. A1011201168, MEILANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract A child in conflict with the law may have a better chance of achieving psychological recovery through reintegration into society, which is more easily accomplished compared to when a child has already faced imprisonment. This is related to the negative stigma imposed by society, which implicitly might occur when a child has been criminally sentenced. This research employs empirical research methods. The data source for this study is derived from primary data obtained through interviews with Public Prosecutors at the State Attorney's Office in Pontianak, while secondary data is sourced from literature and relevant legal regulations. In practice, the implementation of Diversion in the State Attorney's Office in Pontianak for juvenile offenders is largely unsuccessful. The obstacles in the implementation of the Diversion process at the State Attorney's Office in Pontianak include the community's lack of understanding of the objectives and functions of Diversion for the future of the child. Keywords: Public Prosecutor"™s Office, Diversion, Juvenile Abstrak Anak yang berkonflik dengan hukum dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pemulihan secara psikologis dengan pembauran lagi di dalam masyarakat lebih mudah dilakukan dibandingkan apabila anak berhadapan dengan hukum telah dipidana penjara, hal ini terkait dengan stigma jahat oleh masyarakat yang secara implisit di mungkinkan akan terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang di dapat melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pontianak dan data sekunder berasal dari literatur kepustakaan dan peraturan Perundang-Undangan terkait. Dalam praktiknya di Kejaksaan Negeri Pontianak pengupayaan Diversi pada tindak pidana anak sebagai pelaku sebagian besar gagal diupayakan. Hambatan dalam penerapan proses Diversi pada Kejaksaan Negeri Pontianak yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dan fungsi Diversi terhadap masa depan anak. Kata Kunci: Kejaksaan, Diversi, Anak

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA