Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN PERKARA NO. 155/PDT.P/2023/ PN.JKT.PST TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA NIM. A1011181163, IHZA RIANSA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe judge's legal consideration regarding the registration of interfaith marriages according to Indonesian positive law is Article 35 letter (a) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which reads: "Marriages determined by the Court". So the District Court in Decision Number 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST decided to give permission to Joshua Evan Anthony and Stefany Wulandari to carry out registration of interfaith marriages at the Central Jakarta City Population and Civil Registration Sub-department Office by showing a copy. determination that already has permanent legal force.The method used in this research is a normative method. Normative legal research is legal research on secondary data in the form of library research which is carried out by examining library materials in the form of primary, secondary and tertiary data.The results of the analysis from this research are that the judge's considerations in granting permission to register interfaith marriages in the determination of case Number 155/PDT.P/2023/PN.JKT with the issuance of SEMA Number 2 of 2023 were addressed to the Chairman/Head of the High Court of Appeal and the Chairman /The Head of the Court of First Instance expects all Judges to comply with the rules so that the decision in case Number 155/PDT.P/2023/PN.JKT is annulled by the Supreme Court and the marriage between the two parties is declared legally invalid.Keywords: Legal Considerations, Marriage, Different ReligionsAbstrakPertimbangan hukum hakim terhadap pencatatan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia ialah Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan". Jadi Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST menetapkan dengan memberikan izin kepada Joshua Evan Anthony dan Stefany Wulandari untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat dengan menunjukkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa data primer, sekunder, dan tersier.Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah \Bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama dalam penetapan perkara Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT dengan dikeluarkanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan semua Hakim untuk tunduk pada aturan sehingga penetapan perkara Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT dibatalkan oleh Mahkamah agung dan perkawinan antara kedua pihak tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum. Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, Perkawinan, Beda Agama

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN SKINCARE SHARE IN JAR TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA ONLINE NIM. A1011191132, EVICENNIA ASRIMUTIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractTechnological developments affect international trade and e-commerce. Consumer protection is very important for Share In Jar skincare products without a distribution permit sold online to provide legal certainty. This research examines consumer protection against the circulation of Share In Jar skincare products without a distribution permit sold online, combining preventive and repressive legal approaches.The formulation of the problem that is the focus of the study is "How is consumer protection against the circulation of Share In Jar skincare without a distribution permit sold online" then, the method used in this research is through empirical juridical research, primary data in the form of interviews with consumers who have bought and used share in jar products and Pontianak Food and Drug Supervisory Center agencies, while secondary data are references related to consumer protection. Data collection and processing methods through documentation study techniques, interviews and observations. The analysis method uses qualitative descriptive analysis. The findings in this study are that supervision and law enforcement of skincare Share-in Jar products sold online without a distribution permit from BPOM still face various challenges. BPOM already has strict regulations regarding the distribution permit of cosmetic products, but its implementation in the field is still less effective. Some of the factors that cause this are 1) Limited human resources and technology to monitor all products circulating in the online market, 2) Lack of effective cooperation between BPOM and e-commerce platforms, and slow law enforcement procedures. This causes many illegal products to remain in the market during the enforcement process.Key Words: Consumer protection, Skincare Share-in Jar, e-commerce, National Agency of Drug and Food Control Abstrak Perkembangan teknologi mempengaruhi perdagangan internasional dan e-commerce. Perlindungan konsumen sangat penting terhadap produk skincare Share-in Jar tanpa izin edar yang dijual online untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terhadap peredaran produk skincare Share-in Jar tanpa izin edar yang dijual secara online, menggabungkan pendekatan hukum preventif dan represif.Rumusan masalah yang dijadikan fokus kajian yaitu "Bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran skincare Share-in Jar tanpa izin edar yang dijual secara online" lalu, metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui riset yuridis empiris, data primer berupa hasil wawancara dengan konsumen yang pernah membeli dan menggunakan produk share in jar dan instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sedangkan data sekunder berupa referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Cara pengumpulan dan pengolahan data melalui teknik studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.Temuan dalam penelitian ini adalah pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk skincare Share-in Jar yang dijual secara online tanpa izin edar dari BPOM masih menghadapi berbagai tantangan. BPOM sudah memiliki peraturan yang ketat terkait izin edar produk kosmetik, tetapi implementasinya di lapangan masih kurang efektif. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah 1) Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk memantau seluruh produk yang beredar di pasar online, 2) Kurangnya kerjasama yang efektif antara BPOM dan platform e-commerce, serta prosedur penegakan hukum yang lambat. Hal ini menyebabkan banyak produk ilegal tetap beredar di pasaran selama proses penegakan hukum berlangsung.Kata Kunci: Perlindungan konsumen, skincare Share-in Jar, e-commerce, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA BANK DAN NASABAH TERHADAP TINDAKAN PHISING DALAM SISTEM MOBILE BANKING NIM. A1012211104, ADINDA SASKIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the legal protection available to banks and customers from phishing in the mobile banking system, as well as the legal impacts arising from this crime on banks and their perpetrators. The main focus of this study is to analyze the legal steps that can be taken by banks and customers in dealing with this threat. The method used in this study is a normative approach, through a study of laws and regulations and references from relevant secondary sources. From the results of the study, it was revealed that legal protection for banks and customers against phishing in mobile banking is determined by the existence of a legal framework that regulates the relationship between banks and the state, between banks and customers, and between customers and the state. The state has an important role in determining regulations that must be obeyed by banks, while customers are required to always be vigilant when making transactions. The findings of this study aim to provide a deeper understanding of the basic concepts, theories, and principles underlying this issueKeyword: Bank: Customer; Mobile Banking; Phishing ABSTRAK Skripsi ini membahas perlindungan hukum yang tersedia bagi bank dan nasabah dari tindakan phising dalam sistem mobile banking, serta dampak hukum yang timbul akibat tindak pidana tersebut terhadap bank dan pelakunya. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh bank dan nasabah dalam menghadapi ancaman tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta referensi dari sumber-sumber sekunder yang relevan. Dari hasil penelitian, terungkap bahwa perlindungan hukum bagi bank dan nasabah terhadap tindak pidana phishing di mobile banking ditentukan oleh adanya kerangka hukum yang mengatur hubungan antara bank dan negara, antara bank dan nasabah, serta antara nasabah dan negara. Negara memiliki peran penting dalam menetapkan regulasi yang harus dipatuhi oleh bank, sementara nasabah dituntut untuk selalu waspada saat melakukan transaksi. Temuan dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar, teori, dan asas-asas yang mendasari isu ini.Kata kunci: Bank: Nasabah; Mobile Banking; Phising

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREATOR TIKTOK TERHADAP KONTEN YANG DIUNGGAH OLEH PIHAK KETIGA NIM. A1012201044, ANGELICA NOVIRA TEROSITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractTiktok is one of the popular applications, with many videos from Tiktok becoming famous.However, there are individuals who exploit this by uploading Tiktok videos without permission forpersonal gain, causing harm to the original content creators. Therefore, there is a need for copyrightprotection for Tiktok content that is disseminated without permission. This research discusses thelegal framework that can protect content owners if their content is disseminated without permission.The purpose of this study is to examine the form of copyright protection regulations for content withinthe Tiktok application and to analyze the responsibilities of Tiktok content owners whose content isdisseminated without permission from the creator. This research utilizes the normative legal researchmethod, employing various approaches such as case studies and document studies. The researchfindings indicate that the regulation of copyright protection for content within the Tiktok application isgoverned by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Tiktok Application Service Terms,which prohibit individuals from distributing and reproducing Tiktok content for commercial purposes.The responsibility for Tiktok content owners whose content is disseminated without permissionincludes sanctions for disseminators of Tiktok videos according to Article 113 paragraph 3 of theCopyright Law, and Tiktok applications can demand compensation and cessation of contentdistribution according to Article 96 paragraph (1) of the Copyright Law. Any copyright infringementrelated to Tiktok content reproduction and dissemination for commercial purposes without permissionfrom the Tiktok content owner and copyright holder can be resolved through alternative disputeresolution, arbitration, or through court proceedings in the Commercial Court. Copyright disputeresolution is regulated in Article 95 of the Copyright Law.Keywords: Content Creators, Copyright, Tiktok AbstrakTiktok merupakan salah satu aplikasi yang sedang populer dan banyak video dari aplikasitiktok yang menjadi terkenal. Namun ada orang - orang yang memanfaatkan hal tersebut dengan caramenggungah ulang video tiktok dengan tanpa izin demi kepentingan pribadi dan merugikan pihakpertama pembuat konten tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hak cipta terhadapkonten tiktok yang disebarluaskan tanpa izin. Penelitian ini membahas mengenai payung hukum yangdapat melindungi pemilik konten apabila nantinya kontennya disebarluaskan tanpa izin. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk pengaturan perlindungan Hak Cipta terhadap kontendalam aplikasi tiktok dan untuk menganalisis pertanggungjawaban terhadap pemilik konten tiktok yang kontennya disebarluaskan tanpa izin dari kreator atau pencipta. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan dengan macam studikasus dan studi dokumen. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan perlindungan hak ciptaterhadap konten dalam aplikasi tiktok diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta danKetentuan Layanan Aplikasi Tiktok yang melarang seseorang untuk mendistribusikan danmemperbanyak konten tiktok untuk tujuan komersil. Adapun pertanggungjawaban terhadap pemilikkonten tiktok yang disebarluaskan tanpa izin yaitu sanksi bagi penyebar video tiktok sesuai Pasal 113ayat 3 UU Hak Cipta dan aplikasi tiktok dapat menuntut ganti rugi dan penghentian pendistribusianterhadap konten tiktok sesuai Pasal 96 ayat (I) UU Hak Cipta. Terhadap setiap pelanggaran hak ciptaterkait konten tiktok yang diperbanyak dan disebar dengan tujuan komersil tanpa adanya izin daripemilik konten tiktok dan pemegang hak cipta konten tiktok, dapat diselesaikan melalui penyelesaiansengketa alternatif, arbitrase atau pun dapat melalui pengadilan di Pengadilan Niaga. Penyelesaiansengketa hak cipta diatur pada Pasal 95 UU Hak Cipta.Kata Kunci: Hak Cipta, Konten Kreator, Tiktok Guardianship

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KM. SINAR BANGUN TERHADAP PENUMPANG ATAS KECELAKAAN TENGGELAMNYA KAPAL DI DANAU TOBA NIM. A1011201257, MARKURIUS SAMOSIR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract MARKURIUS SAMOSIR (A1011201257) with the title "Implementation of The Ship KM. Sinar Bangun"™s Owner"™s Obligations to Sinking Victims in Lake Toba." Under the guidance of ISMAWARTATI, S.H., M.H as Supervisor I and AFRA ROKI, S.H., LL.M as Supervisor II.This research discusses the implementation of the ship KM. Sinar Bangun"™s owner"s obligations to sinking victims in Lake Toba. The purpose of this research is to find out the implementation of the ship owner's responsibility to the passengers of KM. Sinar Bangun which experienced a sinking accident on Monday, June 18, 2018 in the waters of Lake Toba, and to find out the legal factors violated by the owner of the KM. Sinar Bangun.This research type employs socio-legal juridical research with data collection techniques of document study, interviews, and questionnaire distribution. Subsequently, the collected data will be sorted or grouped according to the relevance of the research. Next, it will be analyzed or examined based on the researcher's expertise qualitatively to answer the research questions and will be presented in the research report descriptively.Based on the research findings, it is concluded that the owner's of KM. Sinar Bangun violated several legal regulations leading to the sinking of the ship. In the case of the sinking of KM. Sinar Bangun, the owner's should be responsible for the provision of maritime transportation. The owner's should be accountable for all losses experienced by passengers, both material and immaterial, yet in practice, the owner's of KM. Sinar Bangun did not fulfill their responsibility to compensate for the losses. However, in reality, it was the government that provided compensation in the form of assistance to the passengers of KM. Sinar Bangun. Keywords: KM.Sinar Bangun,Regulation"™s, Responsibility. Abstrak MARKURIUS SAMOSIR (A1011201257) dengan judul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha KM. Sinar Bangun Terhadap Penumpang Atas Tenggelamnya Kapal di Danau Toba". Di bawah bimbingan ISMAWARTATI, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I dan AFRA ROKI, S.H.,LL.M sebagai Pembimbing II.Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha KM. Sinar Bangun Terhadap Penumpang Atas Kecelakaan Tenggelamnya Kapal di Danau Toba. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap penumpang KM. Sinar Bangun yang mengalami kecelakaan tenggelam pada Senin 18 Juni 2018 di perairan Danau Toba dan untuk mengetahui peraturan hukum yang dilanggar pelaku usaha KM. Sinar Bangun.Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, wawancara dan kuesioner. Selanjutnya data yang terkumpul akan dipilah-pilah atau dikelompokkan sesuai relevansi penelitian. Selanjutnya akan dianalisis atau dikaji berdasarkan keilmuan peneliti secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian akan disajikan ke dalam laporan penelitian secara deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaku usaha KM. Sinar Bangun melanggar beberapa aturan hukum yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam. Dalam kasus tenggelamnya kapal KM. Sinar Bangun pelaku usaha haruslah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaran angkutan pelayaran. Dan pelaku usaha haruslah bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang dialami oleh penumpang baik berupa materil maupun non materil namun pada pelaksanaannya pelaku usaha KM. Sinar Bangun tidak melaksanakan tanggung jawab ganti kerugian. Pada kenyataanya pemerintah yang memberikan ganti kerugian berupa santunan kepada penumpang KM. Sinar Bangun. Kata Kunci: KM. Sinar Bangun, Peraturan, Tanggung Jawab.

WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH PADA PT. ROIS JAYA PROPERTI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012141172, HERLIS COLAUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Buying and selling houses is one of the businesses that is very much needed by the community. Research on "Buyer's Default in the House Sale and Purchase Agreement at PT. Rois Jaya Properti in Pontianak City" aims to determine the implementation of the buyer's obligations in the house sale and purchase agreement at PT. Rois Jaya Properti in Pontianak City. To determine the factors causing the buyer's obligations in the house sale and purchase agreement to not be implemented at PT. Rois Jaya Properti in Pontianak City. To determine the legal consequences of the buyer's obligations in the house sale and purchase agreement to not be implemented at PT. Rois Jaya Properti in Pontianak City. To reveal the efforts that can be made by PT. Rois Jaya Properti in Pontianak City against the buyer's default on the obligations in the house sale and purchase agreement in Pontianak City. This research was conducted using an empirical method with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was conducted in the field until the final conclusion was reached.Keywords: Default, Buyer, Agreement, House Binding ABSTRAK Jual beli rumah merupakan salah satu usaha yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian tentang "Wanprestasi Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Pada PT. Rois Jaya Properti Di Kota Pontianak"bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT. Rois Jaya Properti di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya kewajiban pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT. Rois Jaya Properti di Kota Pontianak. Untuk mengetahui akibat hukum belum dilaksanakannya kewajiban pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT. Rois Jaya Properti di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Rois Jaya Properti di Kota Pontianak terhadap wanprestasi pembeli atas kewajiban dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan kewajiban pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT. Rois Jaya Properti di Kota Pontianak belum dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan karena pembeli tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya kewajiban pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT. Rois Jaya Properti di Kota Pontianak dikarenakan keuangan pembeli mengalami persoalan akibat kondisi ekonomi yang tidak baik akibat pandemic covid 19 sehingga terdampak pada pembayaran rumah yang dibeli mengalami hambatan. Bahwa akibat hukum belum dilaksanakannya kewajiban pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT. Rois Jaya Properti di Kota Pontianak menyebabkan pembeli dapat dikatakan sebagai pihak yang telah melakukan tindakan wanprestasi dikarenakan tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Rois Jaya Properti di Kota Pontianak terhadap wanprestasi pembeli atas kewajiban dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT. Rois Jaya Properti di Kota Pontianak adalah dengan melakukan negosiasi dengan pembeli melalui musyawarah mufakat dimana pembeli diberikan kesempatan untk melunasi pembayaran yang belum dilunasi. Kata Kunci : Wanprestasi, Pembeli, Perjanjian, Pengikatan Rumah

PENERAPAN SANKSI ADAT BAGI PIHAK LAKI-LAKI YANG MENGHAMILI PEREMPUAN DILUAR PERKAWINAN DI DESA EMPACI NIM. A1012161235, FEBRI KARDO KRISTIAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This thesis is entitled "Application of Customary Sanctions for Indigenous Village Dayak Community Couples Who Are Pregnant Outside of "Butang Customary" Marriage in Empaci Village, Sintang Regency." The problem under study is the application of customary sanctions for couples from Dayak indigenous people who are pregnant outside of marriage. "Butang custom" in Empaci Village, Sintang Regency, has it been implemented?" This research uses an Empirical Method whose research comes from the gap between theory and real life using hypotheses, theoretical foundations, conceptual frameworks, secondary and primary.The Butang custom in the Dayak Village community in Empaci Village is a serious violation which is believed to bring great disaster to the family and village community where the perpetrator lives, and is a taboo act in society so it needs to be brought to a customary case by paying a customary fine according to the act committed and the object. -Objects that are considered to have magical powers to restore magical peace that was disturbed due to the Butang custom. As time goes by, this is actually being looked down upon by perpetrators of violations of Butang customs who often only pay customary fines with money because it is easier and more practical and does not respect the tradition passed down from generation to generation regarding belief in objects that have magical value.Furthermore, this research was carried out in Empaci Village by collecting data through interviews and literature study. Based on the research results, it was concluded that what caused the Butang customary sanctions not to be implemented in the village Dayak community in Empaci village, Sintang district was due to environmental factors, technology and communication, as well as the most dominant religion.Keywords, Customs, Cases, Buttons Abstrak Skripsi ini berjudul "Penerapan Sanksi Adat Bagi Pasangan Masyarakat Adat Dayak Desa Yang Hamil Di Luar Perkawinan "Adat Butang" Di Desa Empaci Kabupaten Sintang." masalah yang diteliti Penerapan Sanksi Adat Bagi Pasangan Masyarakat Adat Dayak Desa Yang Hamil Diluar Perkawinan"Adat Butang" Di Desa Empaci Kabupaten Sintang Telah Diterapkan ?". Penelitian ini menggunakan Metode Empiris yang penelitiannya berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, sekunder, dan primer. Adat butang pada masyarakat Dayak Desa di Desa Empaci merupakan pelanggaran berat yang dipercaya akan mendatangkan malapetaka yang besar bagi keluarga dan masyarakat desa dimana pelakunya tinggal, dan merupakan perbuatan tabu dimasyarakat sehingga perlu dibawa ke perkara adat dengan membayar denda adat sesuai dengan perbuatan yang dilakkan serta benda-benda yang dianggap memilki kekuatan magis untuk memulihkan ketentraman magis yang sempat terganggu akibat perbuatan adat butang tersebut. seiring perkembangan zaman justru hal ini malah diremehkan pelaku pelanggaran adat butang justru sering kali hanya membayar denda adat dengan uang saja karena lebih mudah dan praktis dan tidak menghormti tradisi turun temurun akan kepercayaan pada benda yang punya nilai magis. Selanjutnya penelitian ini dilakukan Di Desa Empaci dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Yang Menyebabkan tidak diterapkannya sanksi adat butang pada masyarakat dayak desa di desa empaci kabupaten sintang dikarenakan Faktor Lingkungan, teknologi Dan komunikasi, serta Agama Yang Paling Dominan. Kata kunci, Adat, Perkara ,Butang

WANPRESTASI PT. NINDYA KARYA (PERSERO) WILAYAH III KEPADA UNIT PENUNJANG PRODUKSI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DI WILAYAH BANDARA SUPADIO PONTIANAK NIM. A1012191079, AURELLIA SANDRA PUSPITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac PT. Nindya Karya (Persero) is a State-Owned Enterprise (BUMN) engaged in General Contractor, EPC and Investment which has five main business pillars Construction, Energy, Manufacturing, Property and Toll Road Business Entities. PT. Nindya Karya (Persero) was established on March 11, 1960. This company began its history in 1921 as the Indonesian branch of NV Nederlandsche Aannemings Maatschappij (Nedam). In 1958, the branch was nationalized by the Indonesian government. In 1960, the Ministry of Public Works and Labor changed the name of the branch to the Nindya Karya Building Company. In 1961, the government established this company as a state company (PN) and in 1973, the company's status was changed to Persero. PT. Nindya Karya (Persero) has many branch companies, one of which is in West Kalimantan, Pontianak City, which is included in area III. The lease agreement made between the Plt. Unit Head PT. Nindya Karya (Persero) with the General Manager of PT. Nindya Karya (Persero) Region III in written form.So the author draws a problem formulation as follows: "What Factors Cause PT. Nindya Karya (Persero) Region III Default to Production Support Units in a Cooperation Agreement in the Supadio Pontianak Airport Area)?. As for the objectives in this research is What Factors Causing PT. Nindya Karya (Persero) Region III Default to Production Support Units in a Cooperation Agreement in the Supadio Pontianak Airport Area)?. In this study used qualitative research methods, with the approach of "empirical legal research", with a descriptive analysis approach that was carried out qualitatively.So it can be concluded that the form of implementation of the written agreement that has been agreed upon by both parties, where one of the lessees defaults on the owner of the heavy equipment, namely the delay in payment of the remaining payment from the lessee to Plt. Unit Head PT. Nindya Karya (Persero) as the owner of heavy equipment; Factors causing the heavy equipment tenant to default on the owner of the heavy equipment accompanied by the Covid-19 situation; Legal consequences for the Manager General Manager of PT. Nindya Karya (Persero) Region III Supadio Pontianak Airport as the heavy equipment tenant, namely the Plt. Unit Head PT. Nindya Karya (Persero) as the owner of heavy equipment has suffered a loss due to the actions of the heavy equipment renter due to the late payment of the remainder of the payment from the lessee to Plt. Unit Head PT. Nindya Karya (Persero) as the owner of the heavy equipment and the lessee must compensate for the loss; and Efforts made by Plt. Unit Head PT. Nindya Karya (Persero), the owner of heavy equipment, is making efforts to resolve it by deliberation by making warnings and kinship, and not filing a lawsuit with the District Court as an effort to resolve it.Keywords: Default, Agreement, Cooperation Abstrak PT. Nindya Karya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang General Contractor, EPC dan Investment.yang memiliki lima pilar bisnis utama Kontruksi, Energi, Manufaktur, Properti dan Badan Usaha Jalan Tol. PT. Nindya Karya (Persero) berdiri sejak 11 Maret 1960. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1921 sebagai cabang Indonesia dari NV Nederlandsche Aannemings Maatschappij (Nedam). Pada tahun 1958, cabang tersebut dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1960, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga mengubah nama cabang tersebut menjadi Perusahaan Bangunan Nindya Karya. Pada tahun 1961, pemerintah menetapkan perusahaan ini sebagai sebuah perusahaan negara (PN) dan pada tahun 1973, status perusahaan ini diubah menjadi Persero. PT. Nindya Karya (Persero) memiliki banyak cabang perusahaan salah satunya di Kalimantan Barat Kota Pontianak yang masuk kedalam wilayah III.Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan antara pihak Plt. Kepala Unit PT. Nindya Karya (Persero) dengan General Manager PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah III dalam bentuk tertulis.Maka penulis menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut : "Faktor Apa Yang Menyebabkan PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah III Wanprestasi Kepada Unit Penunjang Produksi Dalam Perjanjian Kerjasama Di Wilayah Bandara Supadio Pontianak)?. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Faktor Apa Yang Menyebabkan PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah III Wanprestasi Kepada Unit Penunjang Produksi Dalam Perjanjian Kerjasama Di Wilayah Bandara Supadio Pontianak)?. Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan "penelitian hukum empiris", dengan pendekatan Deskriptif Analisis yang dilakukan secara kualitatif.Maka dapat disimpulkan bahwa Bentuk pelaksanaan perjanjian secara tertulis yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, di mana salah satu pihak penyewa wanprestasi kepada pemilik alat berat yaitu terlambatnya sisa pelunasan pembayaran dari pihak penyewa kepada Plt. Kepala Unit PT. Nindya Karya (Persero) sebagai pemilik alat berat; Faktor yang menyebabkan pihak penyewa alat berat wanprestasi kepada pemilik alat berat yang disertai situasi covid-19; Akibat hukum terhadap pihak Manager General Manager PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah III Bandara Supadio Pontianak selaku penyewa alat berat yaitu pihak Plt. Kepala Unit PT. Nindya Karya (Persero) sebagai pemilik alat berat telah mengalami kerugian atas tindakan pihak penyewa alat berat yang dikarenakan terlambatnya sisa pelunasan pembayaran dari pihak penyewa kepada Plt. Kepala Unit PT. Nindya Karya (Persero) sebagai pemilik alat berat dan penyewa harus mengganti kerugian tersebut; dan Upaya yang dilakukan oleh pihak Plt. Kepala Unit PT. Nindya Karya (Persero) pemilik alat berat adalah melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah dengan melakukan peringatan dan kekeluargaan, dan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri sebagai upaya penyelesaiannya.Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Kerjasama

EFEKTIVITAS PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201126, UTI ILLAL AZHAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis tentang keefektivitasan penanganan korban tindak pidana pencabulan di Kota Pontianak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, cara pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen, serta teknik analisis datanya menggunakan teknik kuantitatif. Hasil dari penelitian ini ialah penanganan korban tindak pidana pencabulan di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Lembaga berwenang pengawasan anak sudah mencapai efektif , namun dalam penerapannya masih terdapat kendala-kendala seperti perlunya kemauan korban untuk melanjutkan kasus, kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya dukungan koordinasi antar instansi, serta wilayah kabupaten Kota Pontianak yang luas dan sulit dijangkau menjadi kendala-kendala dalam pengimplementasian penanganan tersebut.Saran dari penulis adalah Orang tua harus lebih waspada dalam pengawasan anak agar terhindar dari tindak pidana pencabulan. Lembaga berwenang diharapkan dapat meningkatkan program kerja dalam pengawasan anak agar dapat berjalan efektif, serta perlu ditingkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan mengerti tentang pentingnya menciptakan rasa aman bagi anak. Top of FormKata Kunci: Penanganan, Pencabulan dan Efektif AbstractThe purpose of this research is to describe and analyze the effectiveness of handling victims of criminal acts of sexual abuse in Pontianak City in accordance with Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence.This research uses a type of empirical juridical research with descriptive research characteristics, data collection methods are carried out by observing, interviews and document studies, and the data analysis technique uses quantitative techniques. The results of this research are that the handling of victims of criminal acts of sexual abuse in Pontianak City carried out by the competent child supervision agency has been effective, but in its implementation there are still obstacles such as the need for the victim's willingness to continue the case, lack of public understanding, lack of support coordination between agencies , as well as the vast and difficult to reach area of the Pontianak City district, are obstacles in implementing this treatment.The author's advice is that parents must be more vigilant in supervising their children to avoid criminal acts of sexual abuse. It is hoped that authorized institutions can improve work programs in child supervision so that they can run effectively, and outreach to the community needs to be increased so that people know and understand the importance of creating a sense of security for children. Keywords: Handling, Obscenity and Effectiveness

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENIPUAN IKLAN TELEKOMUNIKASI YANG MENYESATKAN NIM. A1011201081, FERY AGUNG ALVIANSYAH TOMBENG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research discusses legal protection for consumers who are victims of misleading telecommunications advertising fraud. Business actors commit fraud against consumers through advertising which is supposed to market their products honestly, therefore the author discusses consumer protection laws whose rights have been violated by business actors and vice versa, namely business actors do not carry out their obligations in accordance with the consumer protection law have arranged it. This research uses normative legal methods and uses a qualitative approach. The aim of this research is to find out the law that regulates consumer protection against mock-up telecomunication advertising, as well as the responsibility of business actors towards consumers who experience losses caused by business actors. The legal consequences of this problem are that consumers feel aggrieved and their rights as consumers have been violated by the existence of this mock-up telecomunication advertising, whether it was done intentionally by business actors or unintentionally caused by their negligence which resulted in consumers experiencing losses. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the law governing legal protection for consumers who are victims of mock-up telecomunication advertising fraud is clearly regulated by law. It's just that here the awareness of business actors is lacking regarding the importance of being a business actor with fairness and integrity in accordance with the code of business ethics. Therefore, many things are violated by business actors, whether intentionally or unintentionally, such as consumer rights and business actors' obligations which are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Keywords: Business Actors, Consumer Protection, Consumers, Mock-up telecomunication advertisin Abstrak Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen korban penipuan iklan telekomunikasi yang menyesatkan. Pelaku Usaha melakukan penipuan terhadap konsumen melalui iklan yang seharusnya untuk memasarkan produknya dengan jujur, maka dari itu penulis membahas terkait hukum perlindungan konsumen yang haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha dan begitu juga sebaliknya yaitu pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen yang telah mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif serta menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen terhadap iklan telekomunikasi yang menyesatkan, serta pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha. Adapun akibat hukum dari masalah ini adalah konsumen merasa dirugikan dan haknya sebagai konsumen telah dilanggar dengan adanya iklan telekomunikasi yang menyesatkan ini, baik itu secara sengaja dilakukan oleh pelaku usaha maupun tidak disengaja yang disebabkan oleh kelalaiannya yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa hukum yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Penipuan Iklan Telekomunikasi Yang Menyesatkan sudah jelas diatur oleh undang-undang. Hanya saja disini kesadaran pelaku usaha yang kurang terkait pentingnya menjadi pelaku usaha yang adil dan berintegritas sesuai dengan kode etik bisnis. Maka dari itu banyak hal yang dilanggar oleh pelaku usaha baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja seperti hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Iklan Telekomunikasi Yang Menyesatkan, Konsumen, Pelaku usaha, Perlindungan Konsumen,

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA