Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL TERHADAP PENELITIAN ILMIAH KELAUTAN TANPA IZIN OLEH KAPAL RISET TIONGKOK DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA NIM. A1011201176, YUDHA ELSA SATRIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The purposes of this research are to analyze the legal review of unauthorized marine scientific research activities conducted by the Chinese research vessels Nan Feng and Hai Yang Di Zhi 10 in the Indonesian Exclusive Economic Zone based on 1982 Convention on the Law of the Sea and Indonesian national laws and to analyze the actions that Indonesia can take against the unauthorized marine scientific research in the Indonesian Exclusive Economic Zone and to resolve problems in the North Natuna Sea.The research method used by the author is normative juridical research, because the research is referring to the applicable regulations that is related to topics of the research. The type of data used in this research is secondary data that are related to the subject of the research. The data collection method used is library research using qualitative data analysis method with a prescriptive approach in order to get suggestions on what to do to solve the related problems.Based on the analysis of international maritime laws in the UNCLOS and Indonesian national laws, none of it can justify the unauthorized marine scientific research activities by Chinese research vessels. Therefore, China has violated the applicable regulations in the UNCLOS and Indonesian national laws. China also has violated Indonesia"™s jurisdiction and sovereign rights in the North Natuna Sea, which are generally regulated in the UNCLOS. Thus, the actions that Indonesia can take against such activities are including sending diplomatic notes to China, requesting the results of the research that has been conducted, and imposing sanctions to the Chinese vessels and if the disputes in the North Natuna Sea continues then Indonesia can attempt to organize Negotiation, Mediation, Arbitration, and Conciliation in order to resolve the disputes in the North Natuna Sea. Keywords: Marine Scientific Research, Exclusive Economic Zone, International Maritime Law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum penelitian ilmiah kelautan tanpa izin yang dilakukan oleh kapal riset Tiongkok Nan Feng dan Hai Yang Di Zhi 10 di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan perundang-undangan nasional, menganalisis tindakan-tindakan yang dapat dilakukan Indonesia terhadap penelitian ilmiah kelautan tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta upaya yang dapat diambil dalam menyelesaikan permasalahan di Laut Natuna Utara .Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dikarenakan penelitian yang akan dilakukan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sangat berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik pengumpulan data library research atau studi kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan ditinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan perundang-undangan nasional, dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun pasal yang dapat membenarkan aktivitas penelitian ilmiah kelautan tanpa izin oleh kapal riset Tiongkok, sehingga dapat dikatakan bahwa Tiongkok telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan perundang-undangan nasional. Tiongkok juga dapat dikatakan telah melanggar yurisdiksi dan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara yang secara umum telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan demikian, tindakan yang dapat dilakukan Indonesia terhadap aktivitas penelitian tanpa izin tersebut diantaranya adalah mengirimkan nota diplomatik kepada Tiongkok, meminta hasil penelitian yang telah dilakukan, dan menjatuhkan sanksi kepada kapal-kapal Tiongkok tersebut dan apabila permasalahan di Laut Natuna Utara masih berlanjut maka Indonesia dapat melakukan upaya seperti Negosiasi, Mediasi, Arbitrase, dan Konsiliasi. Kata Kunci: Penelitian Ilmiah Kelautan, Zona Ekonomi Eksklusif, Hukum Laut Internasional

HAMBATAN PENYIDIK POLRES KUBU RAYA DALAM MENGUNGKAP PELAKU TABRAK LARI SAAT BERKENDARA BERMOTOR NIM. A1011201128, HIZKIA ELISA PUTRI ARIMANGESTU AKIMAS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractHit and run is a collision event, where the perpetrators of the collision leaves the victims and does not surrender or run away. Many hit-and-run cases occur in areas where conditions are not crowded and have minimal lighting. The large number of hit-and-run accident cases that exist, and the perpetrators are difficult to find or identify, occurs because of the obstacles that exist in the investigation process. This of course causes huge losses for the victim who will ultimately suffer losses in the form of material and even loss of life. This is certainly a problem that must be resolved as soon as possible and prevented in the future.The problem in this research discusses what obstacles the Kubu Raya Police Investigators have in uncovering hit-and-run perpetrators in their area. The method used in this research is Empirical Juridical. The results of this research are that the obstacles experienced by Kubu Raya Police investigators in uncovering the perpetrators of the hit-and-run were mainly caused by the absence of surveillance cameras or CCTV installed at the scene of the hit-and-run accident and the absence of eyewitnesses who claimed to have seen the accident, so the Police Investigators Kubu Raya was hampered in the initial investigation process, namely identifying the perpetrator of the hit-and-run. Other factors are the lack of educational personnel at the Kubu Raya Police, the large area of Kubu Raya Regency, the time of the incident which often occurs at night, the lack of public awareness and the vehicle being still in the name of the first owner. Keywords : Hit and Run, Obstacle, Investigation AbstrakTabrak lari adalah peristiwa tabrakan, dimana pelaku penabrakan pergi meninggalkan korbannya dan tidak menyerahkan diri atau kabur. Kasus tabrak lari ini banyak terjadi di daerah-daerah dengan kondisi yang tidak ramai dan minim penerangan. Banyaknya kasus kecelakaan tabrak lari yang ada, dan pelaku yang sulit ditemukan atau diidentifikasi terjadi karena hambatan- hambatan yang ada pada proses penyidikan. Hal tersebut tentunya memberikan kerugian besar bagi pihak korban yang pada akhirnya akan mendapat kerugian berupa materiil hingga kehilangan jiwa. Hal tersebut tentunya merupakan suatu permasalahan yang harus sesegera mungkin diselesaikan dan dicegah kedepannya.Permasalahan dalam penelitian ini membahas terkait apa saja yang menjadi hambatan Penyidik Polres Kubu Raya dalam mengungkap pelaku tabrak lari di wilayahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hambatan yang dialami oleh penyidik Polres Kubu Raya dalam mengungkap pelaku tabrak lari utamanya disebabkan oleh tidak adanya kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di tempat kejadian kecelakaan tabrak lari dan tidak adanya saksi mata yang mengaku melihat kecelakaan tersebut, sehingga Penyidik Polres Kubu Raya terhambat dalam proses awal penyidikan yaitu mengidentifikasi pelaku tabrak lari. Faktor lain adalah, kurangnya personel Penydik yang ada di Polres Kubu Raya, Luasnya wilayah Kabupaten Kubu Raya, waktu kejadian yang searing kali terjadi pada malam hari, kurangnya kesadaran masyarakat dan kendaraan yang masih atas nama pemilik pertama. Kata Kunci: abstrak; hukum; jurnal; template

PERLINDUNGAN KAIN TENUN SIDAN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL KABUPATEN KAPUAS HULU NIM. A1011191202, HARMAJI RAIHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe development of works of art in each region in Indonesia is experiencing rapid progress every year. The works of art created are no longer based solely on traditional methods, but have begun to adopt new, more abstract elements. The combination of elements in this work of art creates a work of art that is contemporary and has a modern impression but still pays attention to the aesthetics of traditional culture. Nowadays, works of art have become a source of support for the economy. One of these works of art is woven cloth, including Sidan woven cloth.The method used in this research is an empirical juridical method by collecting primary data in the form of interviews. In this research, the author uses the Empirical method, which is a legal research method that is observed in the form of speech, writing, and/or behavior that can be observed from an individual, group, society, and/or a particular organization which is studied from a complete point of view, with a descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they were at the time this research was conducted.The results of the analysis from this research are that several efforts have been made by the community, the Kapuas Hulu regional government and the West Kalimantan provincial government in terms of preserving, introducing and claiming the culture of Sidan woven cloth, namely by participating in national level exhibitions and forming institutions/groups consisting of women weaving communities. However, this effort has not been able to increase the existence of Sidan woven cloth because craft exhibitions are not held every day and weaving groups also have other activities besides making woven cloth so they do not have much free time. Keywords: Protection, Woven Fabric, Intellectual Property Abstrak Perkembangan karya seni di masing-masing daerah di Indonesia kian mengalami kemajuan yang pesat setiap tahunnya. Karya seni yang diciptakan tidak lagi hanya berpatokan pada cara-cara tradisional yang berlaku, melainkan sudah mulai mengadopsi unsur-unsur baru yang lebih bersifat abstrak. Perpaduan unsur-unsur dalam karya seni tersebut menciptakan karya seni yang kontemporer dan terkesan modern namun tetap memperhatikan estetika budaya tradisionalnya. Dewasa kini, karya seni tersebut sudah menjadi penunjang perekonomian. Salah satu karya seni tersebut adalah Kain Tenun, termasuk Kain Tenun Sidan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Beberapa upaya yang dilakukan masyarakat hingga pemerintah daerah Kapuas Hulu serta pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam hal pelestarian, pengenalan dan pengklaiman budaya kain tenun Sidan adalah dengan mengikuti pameran tingkat Nasional dan membentuk lembaga/kelompok yang terdiri dari perempuan masyarakat penenun. Namun, usaha tersebut belum dapat menaikkan eksistensi kain tenun Sidan karena pameran kerajinan tidak diadakan setiap hari dan kelompok penenun juga memiliki aktivitas lain selain membuat kain tenun sehingga mereka tidak memiliki waktu luang yang cukup banyak. Kata Kunci : Perlindungan, Kain Tenun, Kekayaan Intelektual

DAMPAK PENGHAPUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA NIM. A1011211002, ANANDA BAYU SAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, kemudian untuk mengkaji bagaimana pengawasan netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 pasca penghapusan KASN. Penelitian juga berfokus pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. penelitian ini bersifat yuridis dokmatik bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian dari permasalahan yang diteliti dalam bentuk pemaparan yang terperinci. Penghapusan KASN berpotensi berdampak terhadap pengawasan netralitas ASN, seperti mengurangi efektivitas pengawasan terhadap netralitas ASN mengingat KASN selama ini berperan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan netralitas ASN dalam politik. Pasca penghapusan KASN, tugas pokok dan fungsi pengawasan netralitas ASN kini telah beralih ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasii (KEMENPANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Upaya preventif (pencegahan) dilakukan guna berfokus pada pencegahan sebelum masalah itu terjadi, dalam konteks ini tujuannya adalah mencegah pelanggaran netralitas ASN. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada ASN terkait pentingnya netralitas ASN. Upaya pengawasan terhadap ASN tentunya terus dilakukan, khususnya terkait netralitas ASN. Whistleblowing system merupakan mekanisme penyampaian pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran, tindak pidana, atau tindakan lain yang melanggaran ketentuan yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai dilingkungan unit tempat kerjanya atau wilayah lain.Kata Kunci: Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara, Pengawasan Netralitas ASN. ABSTRACT This research aims to examine the impact of the abolition of the State Civil Apparatus Commission on monitoring the neutrality of the State Civil Apparatus, then to examine how the neutrality of ASN will be monitored in the implementation of the West Kalimantan Province Regional Election in 2024 after the abolition of KASN. The research also focuses on the implementation of the 2024 West Kalimantan Province Regional Head Election. This type of research is Normative legal research. This research is of a docmatic juridical nature and aims to explain the research results of the problems studied in the form of a detailed presentation. The abolition of KASN has the potential to have an impact on monitoring ASN neutrality, such as reducing the effectiveness of monitoring ASN neutrality considering that KASN has been acting as an institution that regulates and supervises the implementation of ASN neutrality in politics. After the abolition of KASN, the main tasks and functions of monitoring the neutrality of ASN have now shifted to the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (KEMENPANRB) and the State Civil Service Agency (BKN). Preventive efforts are carried out to focus on prevention before the problem occurs, in this context the aim is to prevent violations of ASN neutrality. Preventive efforts that can be taken are by conducting outreach to ASN regarding the importance of ASN neutrality. Efforts to monitor ASN will of course continue to be carried out, especially regarding ASN neutrality. The whistleblowing system is a mechanism for submitting complaints regarding alleged violations, criminal acts, or other actions that violate applicable regulations, carried out by employees within their work unit or other areas.Keywords: Abolition of the National Civil Service Commission, Oversight of ASN Neutrality.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE DENGAN PRAKTEK JUAL BELI KOIN/CHIPS GAME ONLINE HIGGS DOMINO DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012181231, GHONIY RIZQULLAH RAFANDIKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractOnline gambling is a form of social deviation where perpetrators gamble with money or valuables as bets. Online gambling is a crime, because it is a social disease that can cause someone to become addicted, have mental health problems, reduce economic levels, increase crime, and even data theft. One form of online gambling practice that is developing and is popular with people from various circles is the slot game on the Higgs Domino Island Game application. The aim of the research is to obtain data and information regarding suspects and perpetrators/players of online gambling crimes using the practice of buying and selling Higgs Domino game coins or chips in the city of Pontianak and finding out the causal factors and efforts of related parties in tackling online gambling crimes using the practice of buying and selling game coins/chips. online higgs domino in Pontianak city. The research method uses sociological juridical legal research in the form of library research and field research. Based on the research results, it is known that the factors causing the occurrence of online gambling crimes are the practice of buying and selling Higgs Domino game coins/chips in the city of Pontianak because it is easy to interact and communicate via social media between fellow actors/players, resulting in easy transactions for buying and selling game coins/chips. Efforts by related parties in tackling online gambling crimes by the practice of buying and selling Higgs Domino game coins/chips in the city of Pontianak by conducting outreach to the public, disseminating them on social media, pamphlets and billboards, carrying out or providing literacy about the dangers of online gambling crimes, and encourage the public to report online gambling crimes involving the practice of buying and selling Higgs Domino game coins/chips. Keywords : Online Gambling Crime, Buying and Selling Higss Domino Game Coins/Chips, Pontianak CityAbstrakPerjudian online adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial dimana para pelaku melakukan pertaruhan dengan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Perjudian online merupakan suatu kejahatan, sebab menjadi penyakit masyarakat yang dapat membuat seseorang menjadi kecanduan, gangguan kesehatan mental, penurunan taraf ekonomi, peningkatan kriminalitas, hingga pencurian data. Salah satu bentuk praktek perjudian online yang berkembang dan banyak digemari masyarakat dari berbagai kalangan adalah game slot pada aplikasi Game Higgs Domino Island. Tujuan penelitian yaitu mendapatkan data dan informasi mengenai tersangka dan pelaku/pemain kejahatan judi online dengan praktek jual beli koin atau chips game higgs domino di kota Pontianak dan mengetahui faktor penyebab serta upaya pihak terkait dalam menanggulangi kejahatan perjudian online dengan praktek jual beli koin/chips game online higgs domino di kota Pontianak. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan bentuk Penelitian kepustakaan ( Library Research ) dan Penelitian lapangan (Field Research). Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian online dengan praktek jual beli koin/chips game higgs domino di kota Pontianak karena mudahnya berinteraksi dan berkomunikasi melalui media sosial antar sesama pelaku/pemain sehingga mengakibatkan mudahnya dalam bertransaksi jual beli koin/chips game tersebut. Upaya-upaya pihak terkait dalam menanggulangi kejahatan perjudian online dengan praktek jual beli koin/chips game higgs domino di kota Pontianak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyebar luaskan ke media sosial, pamphlet dan baliho, melakukan atau memberikan literasi tentang bahaya kejahatan perjudian online, dan mendorong masyarakat agar dapat melaporkan tentang adanya tindak kejahatan perjudian online dengan praktek jual beli koin/chips game higgs domino..Kata Kunci : Kejahatan Perjudian Online, Jual Beli Koin/Chips Game Higss Domino, Kota Pontianak

FAKTOR PENYEBAB BELUM DIDAFTARKANNYA ALOE VERA PONTIANAK SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS NIM. A1011141108, IDA PADHILLAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractAloe Vera is an agricultural product cultivated in West Kalimantan, particularly in the city of Pontianak. Aloe Vera from Pontianak has distinctive characteristics compared to Aloe Vera from other regions outside of West Kalimantan. Its superiority lies in the large size of its leaves, high water content, and thick flesh. Products protected by Geographical Indications (GI) are those that possess specific characteristics and qualities not found in similar products, such as Aloe Vera from Pontianak. However, to date, no efforts have been made to protect Aloe Vera as a Geographical Indication, despite its potential value as one This thesis aims to identify the factors contributing to the lack of registration of Aloe Vera as a Geographical Indication. The method used to obtain data in this research involves literature review to gather secondary data and field studies conducted through observation and interviews with informants.The results of this study indicate that Aloe Vera from Pontianak is a valuable product with the potential for Geographical Indication protection due to its distinct characteristics compared to Aloe Vera from other regions. Based on substantive requirements, Aloe Vera meets the criteria outlined in Articles 1, 3, and 6 paragraph (3) of Government Regulation No. 51 of 2007 concerning Geographical Indications. The factors contributing to the lack of registration of Aloe Vera as a Geographical Indication are primarily financial. This includes the costs associated with research necessary for compiling the requirements for Geographical Indication registration and efforts to educate the Geographical Indication Rights Holders (MPIG) through seminars. Ultimately, relevant authorities have been passive in pursuing the registration of Aloe Vera from Pontianak as a Geographical Indication due to concerns over the high expenses involved.Keyword: Registration, Geographical indication, Aloe VeraAbstrakAloe Vera adalah produk pertanian yang dibudidayakan di Kalimantan Barat khususnya dikota Pontianak. Aloe Vera Pontianak mempunyai ciri khas yang berbeda dengan Aloe Vera di daerah lain (di luar Kalimantan Barat). Keunggulannya adalah ukuran Pelepah yang besar dan memiliki kandungan air yang banyak serta daging buah yang tebal. Produk yang dilindungi Indikasi Geografis adalah produk yang memiliki ciri dan kualitas tertentu yang tidak dimilki oleh produk sejenis lainnya seperti halnya Aloe Vera Pontianak. Namun sampai saat ini belum ada yang mengupayakan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Aloe Vera padahal produk ini bernilai Indikasi Geografis atau berpotensi mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab belum didaftarkannya Aloe Vera sebagai Indikasi Geografis. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan dengan melakukan observasi serta wawancara dengan informan. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa produk Aloe Vera Pontianak merupakan produk yang bernilai dan berpotensi untuk mendapatkan perlindungsan Indikasi Geografis karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan Aloe Vera didaerah lain. Berdasarkan syarat substantive, produk Aloe vera memenuhi syarat yang tertera pada pasal 1 angka 1, pasal 3 dan pasal 6 ayat (3) yang diatur dalam PP No. 51 2007 tentang Indikasi Geografis. Faktor penyebab belum didaftarkannya Aloe Vera sebagai indikasi geografis disebabkan oleh faktor finansial, yakni untuk keperluan riset yang hasilnya akan dituangkan di buku persyaratan Indikasi Geografis, untuk upaya pemahaman Masyarakat Pemilik Indikasi Geografis (MPIG) terkait Indikasi Geografis melalui seminar-seminar, pada akhirnya berakibat dinas terkait menjadi pasif dalam mengupayakan pendaftaran Indikasi Geografis Aloe Vera Pontianak dikarenakan mengkhawatirkan biaya yang mahal Kata Kunci: Pendaftaran, Indikasi Geografis, Aloe Vera

IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK (Studi Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak) NIM. A1012201045, LEVI THOMYUSTIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac From Article 5 of the Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives, that on Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak they do not allow electric bicycle riders to ride their vehicles on the sidewalk and also on the sidewalk there is a bicycle lane which in Article 5 Regulation of the Minister of Transportation Number 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives regulates the places that have been provided and these places are bicycle lanes and sidewalks on Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak. But in reality, electric bicycles are prohibited from being ridden in these areas which are considered inadequate. To avoid violations so that people do not ride electric bicycles in this area, notice boards have been installed so that people do not violate these rules.So the author formulates the problem as follows: "How is Article 5 of the Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020 implemented regarding certain vehicles using electric motor drives?" In this research, the type of research used is normative legal research. Normative legal research is a legal research method that examines document studies using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, and can be the opinions of scholars.So the author can draw the conclusion that the supervision carried out by the authorized institutions in the field of traffic and road transportation, especially in this research, namely the Pontianak City Transportation Service and Pontianak City Traffic Police, especially on Jalan Jendral Ahmad Yani Pontianak, regarding the use of electric bicycles is still lacking because only in the form of a warning, there is no firm action from the authorized institution and the effectiveness of the legal provisions for the use of electric bicycles, especially in article 3 and article 4 of the Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives is still less effective. This happens because Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives does not regulate sanctions if electric bicycle users do not comply with the provisions. Therefore, the regional government needs to follow up regarding making more concrete regulations regarding the problem of electric bicycles in Pontianak City.Keywords: Electric bicycles, traffic, ministerial regulations Abstrak Dari Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, bahwa di jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak tidak mengizinkan pengedara sepeda listrik mengendarai kendaraan yang dikendarainya di atas trotoar dan juga di trotoar tersebut terdapat jalur sepeda yang dimana pada Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik mengatur tempat yang telah disediakan dan tempat tersebut adalah jalur sepeda dan trotoar yang ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak. Tetapi kenyataanya sepeda listrik dilarang dikendarai di area tersebut yang dianggap kurang memadai. Untuk menghindari pelanggaran agar masyarakat tidak mengendarai sepeda listrik diarea tersebut maka dipasang papan pengumuman agar masyarakat tidak melanggar aturan tersebut.Maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik?". Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dapat berupa pendapat para sarjana.Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya dalam penelitian ini adalah lembaga Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan Polisi Lalu Lintas Kota Pontianak khususnya di Jalan Jendral Ahmad Yani Pontianak terhadap penggunaan sepeda listrik masih kurang karena hanya berupa teguran tidak ada tindakan yang tegas dari lembaga yang berwenang dan efektivitas dari ketentuan hukum penggunaan sepeda listrik khususnya dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik masih kurang efektif. Hal ini terjadi karena Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik tidak mengatur sanksi apabila pengguna sepeda listrik tidak sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu pemerintah daerah perlu menindaklanjuti terkait pembuatan aturan yang lebih konkret tentang permasalahan sepeda listrik di Kota Pontianak.Kata Kunci : Sepeda Listrik, Lalu Lintas, Peraturan Menteri

TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP JAJANAN TIDAK HIGIENIS DI TAMAN TANJUNGPURA KABUPATEN KETAPANG NIM. A1012171050, QUSYAIRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Research on "Responsibility of Business Actors for Unhygienic Snacks in Tanjungpura Park, Ketapang Regency", the problem in this research is what is the responsibility of business actors towards consumers. This research aims to obtain data and information about the implementation of business actors' responsibilities towards unhygienic snacks in Tanjungpura Park, Ketapang Regency. To reveal the factors causing the failure to implement business actors' responsibilities regarding unhygienic snacks in Tanjungpura Park, Ketapang Regency. To reveal the efforts that can be made by consumers and the government regarding the responsibility of business actors towards unhygienic snacks in Tanjungpura Park, Ketapang Regency.This research was carried out using an empirical legal research method with descriptive analytical research characteristics, the data collection techniques used by the author were direct communication techniques using the interview method and indirect communication techniques through questionnaires, while the data analysis techniques used by the author were qualitative. Based on the research results, it was found that the implementation of business actors' responsibilities for unhygienic snacks in Tanjungpura Park, Ketapang Regency has not been implemented optimally because there is still food being traded to consumers in unclean location conditions, especially with regard to the cleanliness of the tools used and the fact that This is not in accordance with Article 4 paragraph 1 UUPK which states that consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods or services. Factors causing the failure to implement the responsibilities of business actors towards consumers are due to traders' negligence in trading food and not understanding the food hygiene required by consumers as well as legal awareness regarding the obligations of business actors towards consumers. Efforts that can be made by consumers and the government on the responsibility of business actors are reminding business actors to provide clean water in carrying out their business activities and providing reports to the authorities, in this case the government, to supervise the running of food buying and selling activities so that the government can provide supervision over trading activities. around Tanjungpura Park, Ketapang Regency.Keywords: Responsibility, Business Actors, Hygiene. Abstrak Penelitian tentang "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Jajanan Tidak Higienis Di Taman Tanjungpura Kabupaten Ketapang". Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap jajanan tidak higienis di Taman Tanjungpura Kabupaten Ketapang. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab pelaku usaha terhadap jajanan tidak higienis di Taman Tanjungpura Kabupaten Ketapang dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen maupun pemerintah atas tanggung jawab pelaku usaha terhadap jajanan tidak higienis di Taman Tanjungpura Kabupaten Ketapang. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian diskriptif analisis, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu teknik komunikasi langsung dengan metode wawancara dan teknik komunikasi tidak langsung melalui quisioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap jajanan tidak higienis di Taman Tanjungpura Kabupaten Ketapang belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan masih terdapat makanan yang diperdagangkan kepada konsumen kondisi lokasi yang tidak bersih, terutama berkaitan dengan alat-alat yang digunakan diragukan kebersihannya dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen disebabkan kelalaian pedagang dalam memperdagangkan makanan dan belum memahami tentang higienis makanan yang diperlukan oleh konsumen serta kesadaran hukum tentang kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dan pemerintah atas tanggung jawab pelaku usaha yaitu mengingatkan pelaku usaha untuk menyediakan air bersih dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan memberikan Laporan kepada pihak berwenang dalam hal ini pemerintah untuk mengawasi jalannya kegiatan jual beli makanan sehingga Pemerintah dapat memberikan pengawasan atas kegiatan perdagangan disekitar Taman Tanjungpura Kabupaten Ketapang.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Higienis.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KEHILANGAN BARANG DI HOTEL ( STUDI KASUS PADA HOTEL ORCHARDZ AYANI PONTIANAK ) NIM. A1012201069, CHRISTIANA FAUSTINA ANGELA TJAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The tight competition in the hotel service business makes every hotel manager strive to provide the best possible sense of security and comfort for its customers. The relationship between producers (companies that produce goods and or services) and consumers (users of goods or services) is a continuous and continuous relationship. Consumer protection is a part of the law that contains principles or rules that regulate and protect consumer interests. This is stated in Law number 8 of 1999 concerning consumer protection which contains that . The formulation of the problem in this study is how legal protection for consumers over the loss of goods in the hotel and how the manager's responsibility to consumers for the loss of consumer goods in the hotel. This research uses the Empirical Method, which is a research process whose data is directly from the field as the main data source, such as the results of interviews and observations. The research conducted is descriptive legal research analysis and uses primary data types by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and also this study manages existing data using qualitative analysis. The responsibility that can be done by the Orchardz Ayani Hotel Pontianak towards the loss of consumer goods by apologizing and compensating the customers who have been harmed by negligent employees from the company then a consensus meeting is held between customers who feel harmed.Keywords: Hotel,Consumer Protection, Responsibility ABSTRAK Ketatnya persaingan di bidang usaha jasa perhotelan membuat setiap pengelola hotel berupaya memberikan rasa aman dan nyaman sebaik-baiknya bagi para konsumennya. Hubungan antara produsen (perusahaan yang menghasilkan barang dan atau jasa) denga konsumen (pemakai barang atau jasa) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Perlindungan konsumen adalah suatu bagian dari hukum yang berisi asas atau kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas hilangnya barang di hotel dan bagaimana tanggung jawab pengelola terhadap konsumen atas hilangnya barang konsumen di hotel. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Empiris, yaitu suatu proses penelitian yang data-datanya langsung dari lapangan sebagai sumber data utama,seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Pertanggung jawaban yang dapat dilakukan oleh pihak Hotel Orchardz Ayani Pontianak terhadap kehilangan barang konsumen dengan meminta maaf dan mengganti rugi kepada pihak pelanggan yang sudah dirugikan oleh karyawan yang lalai dari pihak perusahaan kemudian diadakan musyawarah mufakat antara pelanggan yang merasa dirugikan. Kata Kunci : Hotel,Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG PENOLAKAN ITSBAT NIKAH (PENETAPAN NOMOR 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm) NIM. A1011201183, DEVIANA CANTIKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe term "itsbat nikah" refers to a concept in Islamic law relating to the confirmation or determination of the validity of a marriage that may experience certain uncertainties or obstacles. Not all requests for marriage itsbat can be accepted or granted, this usually happens if the marriage is not in accordance with the applicable rules and regulations as they should be, thus the author in this case raises and analyzes a case with the title ANALYSIS OF LEGAL CONSIDERATIONS OF RELIGIOUS COURT JUDGES REGARDING REJECTION OF ITSBAT MARRY.This research aims to analyze the legal considerations of Religious Court judges in determining case Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, and analyze the legal consequences of the Rejection of the Marriage Registration Certificate in Case Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. By using Qualitative Research Methods with Normative Research Types and Descriptive Analytical Research Characteristics. In this research the author used 3 types of approaches, namely statutory, case and conceptual, and data collection techniques by conducting (literature reviews) or literature studies.The judge in deciding case number 49/Pdt.P/2021/Mkm took into consideration that the marriage which had been carried out as stated in the case did not fulfill the pillars of marriage, especially regarding the marriage guardian as regulated in article 19 of the Compilation of Islamic Law which states that the marriage guardian In marriage, it is a pillar that must be fulfilled by the prospective bride. So it is clear that this marriage has been proven to ignore the pillars of marriage as regulated in statutory regulations and the compilation of Islamic law. Keywords : Considerations, Itsbat, Judge's ,Legal, Marriage ABSTRAK Istilah "itsbat nikah" merujuk pada sebuah konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan konfirmasi atau penetapan keabsahan suatu pernikahan yang mungkin mengalami ketidakjelasan atau kendala tertentu. Tidak semua permohonan itsbat nikah dapat di terima atau dikabulkan , hal ini biasanya terjadi apabila pernikahan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya, dengan demikian penulis dalam hal ini mengangkat dan menganalisis suatu perkara dengan judul ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGAGILAN AGAMA TENTANG PENOLAKAN ITSBAT NIKAH.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama didalam menetapkan perkara Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm , dan menganalisis Akibat Hukum terhadap Penolakan Itsbat Nikah dalam Perkara Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian Deskriptif Analitis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu Undang-Undang, Kasus dan Konseptual, dan teknik pengumpulan data dengan melakukan (literature review) atau studi kepustakaan. Hakim dalam memutus perkara nomor 49/Pdt.P/2021/Mkm dengan mempertimbangkan bahwa pernikahan yang telah terlaksana sebagaimana tercantum didalam duduk perkara tersebut tidak memenuhi rukun pernikahan yakni khususnya mengenai wali nikah sebagaimana di atur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Sehingga jelas bahwa pernikahan tersebut telah terbukti mengabaikan rukun pernikahan sebagaimana telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum islam. Kata Kunci : Hakim, Hukum, Itsbat ,Nikah, Pertimbangan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA