Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU SAMBAS DI DESA SUNGAI NYIRIH KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS NIM. A1011211218, HIFSILA BINTANG FORTUNA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Hukum kewarisan di Indonesia bersifat pluralistik, mencakup hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif Indonesia. Di Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pelaksanaan pembagian waris saat ini cenderung membagi harta secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan yang berbeda dengan pembagian menurut ketentuan hukum Islam. Fenomena pluralisme ini mendorong berlakunya dua sistem permbagian waris sekaligus memicu dominasi praktik adat dimana kini pembagian waris lebih banyak dikendalikan oleh norma adat melalui hibah semasa hidup dan mufakat keluarga. Kondisi tersebut memerlukan kajian mendalam tentang pengaruh konteks sosial-budaya terhadap perubahan pola pembagian waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan angket kepada informan, yaitu pemuka adat setempat yang disebut Labai dan anggota keluarga ahli waris. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkap pola praktik pembagian waris beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan brelakunya dua sistem pewarisan yakni Hukum Islam dan Hukum Adat dengan dominasi mekanisme adat dalam praktik pembagian waris. Pembagian harta biasanya diwujudkan lewat hibah semasa hidup dan musyawarah mufakat keluarga. Pendekatan ini dipilih karena dianggap lebih adil dan menjaga keharmonisan sosial, dimana masyarakat membagi warisan sama rata guna mencegah perselisihan internal ketika pewaris telah tiada. Dominasi sistem adat dipengaruhi oleh kekuatan tradisi turun-temurun dan memprioritaskan persatuan keluarga. Akibatnya, sengketa waris relatif jarang terjadi, karena masyarakat lebih mengutamakan musyawarah, keikhlasan, dan kerukunan keluarga dalam pembagian harta. Kata Kunci: Hukum Adat, Melayu Sambas, Waris, Mufakat, Hibah ABSTRACT Inheritance law in Indonesia is pluralistic, encompassing Islamic law, customary law, and national positive law. In Sungai Nyirih Village, Jawai District, Sambas Regency, where the majority of the population is Muslim, the current practice of inheritance distribution tends to divide assets equally between sons and daughters, which differs from the provisions of Islamic inheritance law. This phenomenon of legal pluralism has driven a shift in practice, where inheritance is increasingly governed by customary norms through lifetime gifts hibah and family consensus. Such conditions necessitate an in-depth examination of how socio-cultural contexts influence changes in inheritance distribution patterns. This study employs a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews and questionnaires with informants, namely local customary leaders known as Labai and members of heirs’ families. The data were analyzed descriptively and qualitatively, aiming to uncover the practical patterns of inheritance distribution and the factors that influence them. The findings reveal the dominance of customary mechanisms in inheritance practices. Asset distribution is typically carried out through lifetime gifts and family deliberation by consensus. This approach is preferred because it is considered fairer and better at maintaining social harmony, as families generally divide inheritance equally to prevent internal disputes after the death of the decedent. The shift toward customary systems is driven by the strength of long-standing traditions and the prioritization of family unity. As a result, inheritance disputes are relatively rare, since communities place greater emphasis on deliberation, sincerity, and family harmony in distributing assets. Keywords: Customary Law, Sambas Malaynese, Inheritence, Consensus, Hibah

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP FOREIGN TERRORIST FIGHTER DI INDONESIA NIM. A1011211011, FAISHAL NURBAGUS HARIRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Transnational terrorist groups and the actions they have carried out have become an integral part of world history over the past two centuries. These groups pose a serious threat to the international community due to the vast territories they control, their advanced weaponry and training capabilities, and their global affiliate networks that enable cross-border recruitment. Indonesia has also become part of this phenomenon, as a significant number of Indonesian citizens have joined foreign terrorist organizations and acted as foreign terrorist fighters (FTFs). Law enforcement against FTFs has become increasingly urgent each year. However, unresolved issues—such as the continued presence of former Indonesian ISIS members in Syria since 2020, the involvement of Indonesians in terrorist groups in the Philippines and Syria, and growing concerns over potential domestic terrorism following repatriation—illustrate that law enforcement efforts against FTFs remain far from optimal. This study employs a qualitative method with a juridical-sociological approach to identify the reasons behind the lack of effective law enforcement against FTFs in Indonesia and to propose an ideal and comprehensive model for improvement. The findings reveal that the main obstacles in enforcing the law against FTFs include difficulties in collecting evidence of involvement, weak post-rehabilitation monitoring, and limited early detection capabilities. These challenges are influenced by the insufficient capacity of law enforcement personnel to handle FTF-related cases, as well as inadequate facilities and infrastructure for evidence collection, rehabilitation, monitoring, and early detection. Therefore, strengthening institutional capacity and integrating cross-sectoral collaboration are essential steps toward establishing a more effective law enforcement system for foreign terrorist fighters in Indonesia. Keywords: law enforcement, foreign terrorist fighter, terrorism Abstrak Kelompok teror transnasional dan aksi-aksi yang dilancarkan telah menjadi kosakata pakem dalam menelisik sejarah dunia selama dua abad terakhir. Kelompok-kelompok ini menjadi ancaman bagi komunitas internasional karena besarnya wilayah yang dikuasai, persenjataan dan pelatihan yang mumpuni serta jaringan afiliasi global; elemen terakhir ini memungkinkan mereka untuk melakukan perekrutan anggota dari seluruh penjuru dunia. Indonesia menjadi penyumbang besar bagi upaya teror dalam skala internasional mengingat tingginya angka WNI yang bergabung dengan kelompok teror asing, menjadikan mereka sebagai foreign terrorist fighter. Urgensi penegakan hukum terhadap foreign terrorist fighter menjadi semakin serius setiap tahunnya, namun WNI eks ISIS di Suriah yang belum dijemput sejak 2020 dan keterlibatan WNI dalam kelompok teror di Filipina dan militan lain di Suriah serta ketakutan akan terorisme domestik pasca repatriasi yang masih menghantui memberikan gambaran bahwa penegakan hukum terhadap foreign terrorist fighter masih perlu evaluasi. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, penulis akan mengumpulkan dan menganalisis data primer dari informan kunci di instansi-instansi strategis serta data sekunder yang mendukung untuk menjawab mengapa penegakan hukum terhadap foreign terrorist fighter di Indonesia belum maksimal serta mengemukakan bentuk solusi yang ideal untuk model penegakan hukum terhadap foreign terrorist fighter. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah, kendala terbesar dalam penegakan hukum terhadap foreign terrorist fighter adalah pengumpulan bukti keterlibatan dalam foreign fighting yang sulit dilakukan, minimnya pengawasan pasca-rehabilitasi dan upaya deteksi dini yang masih sulit dilakukan dengan maksimal. Faktor yang mempengaruhi kendala ini adalah faktor aparat, secara umum dalam kapasitas apapun, yang belum mumpuni dalam memenuhi tugas penegakan hukum khusus untuk kasus FTF dan faktor sarana, baik dalam pengumpulan bukti, proses rehabilitasi hingga pengawasan alumni program rehabilitasi dan upaya deteksi dini, yang masih belum mumpuni dalam memfasilitasi upaya penegakan hukum terhadap FTF. Kata Kunci: penegakan hukum, foreign terrorist fighter, terorisme

PERAN JAKSA BIDANG PIDANA MILITER DALAM PENEGAKAN HUKUM PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI NIM. A1011221171, ANDI KHAIRUNNISA SULTAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Koneksitas merupakan tindak pidana yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer yang sering terkendala disharmonisasi pada penanganan hukum yang diakibatkan oleh perbedaan sistem peradilan umum dan militer, termasuk kurangnya koordinasi dalam teknis penuntutan antara jaksa dan oditur. Masalah ini menimbulkan ketidaksinkronan yuridis dan administrasi, bahkan disparitas penyelesaian kasus serupa. Untuk mengatasi tumpang tindih yurisdiksi dan memperkuat integrasi penanganan perkara koneksitas, dibentuklah Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang berfungsi melakukan koordinasi teknis penuntutan dengan Oditurat agar penegakan hukum khususnya pada tindak pidana korupsi yang melibatkan sipil dan militer, dapat berlangsung lebih efektif. Oleh karenanya dilakukannya penelitian terkait peran Jaksa Bidang Pidana Militer dalam penegakan hukum penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan jenis penelitian normatif, dan menggunakan pendekatan library research, teori yang digunakan adalah Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Jaksa Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi sangat diperlukan guna mengatasi dualisme sistem penuntutan yang melibatkan aparat sipil dan militer memerlukan koordinasi teknis penuntutan yang efektif. Penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi yang ditangani bersama antara Jaksa Bidang Pidana Militer dan Oditur menunjukkan tercapainya pelaksanaan penanganan perkara koneksitas yang optimal sehingga dapat menghindari perbedaan proses hukum penananganan perkara koneksitas. Dengan demikian penelitian ini mengungkap bahwa penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur sipil dan militer memerlukan koordinasi teknis penuntutan yang sinergis antara Jaksa Bidang Pidana Militer dan Oditur Militer guna mendukung keberlanjutan penegakan hukum pada perkara koneksitas terkhusus pada tindak pidana korupsi yang berkualitas di masa depan. Kata Kunci: Koneksitas, Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Bidang Pidana Militer, Oditur Militer ABSTRACT Connectivity is a criminal act involving civil and military law subjects that are often constrained by disharmony in legal handling caused by differences in the general and military justice systems, including lack of coordination in the prosecution technique between prosecutors (Jaksa) and prosecutors (Oditur). This problem causes juridical and administrative insynchrony, and even disparities in the resolution of similar cases. To overcome the overlap of jurisdictions and strengthen the integration of the handling of connectivity cases, a Deputy Attorney General for Military Crimes was formed whose function is to coordinate the technical prosecution with the Directorate so that law enforcement, especially in corruption crimes involving civilians and the military, can take place more effectively. Therefore, research was conducted related to the role of the Prosecutor for Military Crimes in law enforcement in handling cases related to corruption crimes. The research method used is qualitative analysis with a normative type of research, and using the library research approach, the theory used is Legal System Theory proposed by Lawrence M. Friedman. The results of the study show that the role of the Prosecutor for Military Crimes in handling cases of corruption is very necessary to overcome the dualism of the prosecution system involving civilian and military officials requires effective technical coordination of prosecution. The handling of connectivity cases of corruption crimes handled jointly between the Prosecutor for Military Crimes and the Prosecutor's Office shows the achievement of optimal connectivity case handling so as to avoid differences in the legal process of handling connectivity cases. Thus, this study reveals that the handling of corruption crime connectivity cases involving civil and military apparatus requires synergistic prosecution technical coordination between the Military Criminal Prosecutor and the Military Prosecutor to support the sustainability of law enforcement in connectivity cases, especially in quality corruption crimes in the future. Keywords: Connectivity, Corruption Crimes, Prosecutor in the Military Criminal Field, Military Prosecutor

ANALISIS HUKUM TERHADAP NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA PADA TIMNAS INDONESIA NIM. A1011211217, MUHAMMAD HAIKAL AL HAFIZ
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Analisis Hukum terhadap Naturalisasi Pemain Sepak Bola pada Tim Nasional Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya praktik naturalisasi pemain sepak bola yang dilakukan oleh PSSI guna meningkatkan prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian proses dan implementasinya dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, khususnya terkait kriteria “kepentingan negara” yang dijadikan dasar pemberian naturalisasi istimewa. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis proses naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; dan mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip kepentingan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, melalui analisis terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme naturalisasi istimewa, di mana Presiden dengan pertimbangan DPR berwenang memberikan kewarganegaraan atas dasar kepentingan negara. Namun, kriteria “kepentingan negara” dalam Pasal 20 bersifat ambigu karena tidak memiliki ukuran normatif yang jelas. Praktiknya sering kali berorientasi pada kepentingan jangka pendek untuk peningkatan prestasi tim nasional tanpa memperhatikan keberlanjutan pembangunan sepak bola nasional. Selain itu, ditemukan kasus pemain naturalisasi yang tidak memberikan kontribusi signifikan, bahkan memiliki rekam jejak hukum yang buruk, sehingga menimbulkan keraguan terhadap validitas penetapan kepentingan negara. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain sepak bola perlu standardisasi dan instrumen evaluasi yang terukur agar pelaksanaannya benar-benar sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan kepentingan nasional. Pemerintah disarankan untuk merumuskan peraturan pelaksana yang memuat indikator teknis seperti batas usia, rekam jejak profesional, kontribusi jangka panjang, serta integritas calon pemain agar kebijakan naturalisasi istimewa menjadi instrumen strategis dalam pembangunan olahraga nasional, bukan sekadar solusi pragmatis jangka pendek. Kata Kunci : Kewarganegaraan, Naturalisasi, Kepentingan Negara ABSTRACT This study is entitled Legal Analysis of the Naturalization of Football Players on the Indonesian National Team. The background of this study stems from the increasing practice of naturalizing football players by the Indonesian Football Association (PSSI) in order to improve the performance of the Indonesian national team in the international arena. However, this policy has sparked debate regarding the suitability of the process and its implementation with Article 20 of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship, particularly in relation to the criteria of national interest used as the basis for granting special naturalization. This study aims to: analyze the naturalization process of football players in Indonesia based on the provisions of Article 20 of Law Number 12 of 2006; and identify the suitability of its implementation with the principle of national interest. The research method used is normative legal research with a literature study approach, through analysis of primary, secondary, and tertiary legal sources such as legislation, legal journals, and related academic literature. The results of the study show that the naturalization of football players in Indonesia is carried out through a special naturalization mechanism, whereby the President, with the consideration of the House of Representatives, has the authority to grant citizenship based on the interests of the state. However, the criteria for “state interests” in Article 20 are ambiguous because they do not have clear normative measures. In practice, this is often oriented towards short-term interests to improve the performance of the national team without considering the sustainability of national football development. In addition, there have been cases of naturalized players who have not made a significant contribution and even have a bad legal track record, raising doubts about the validity of the determination of national interest. The conclusion of this study emphasizes that the process of naturalizing football players needs to be standardized and evaluated using measurable instruments so that its implementation is truly in line with the principles of legal certainty and national interest. The government is advised to formulate implementing regulations that include technical indicators such as age limits, professional track records, long-term contributions, and the integrity of prospective players so that the special naturalization policy becomes a strategic instrument in national sports development, not just a short-term pragmatic solution. Keywords : Citizenship, Naturalization, National Interest

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN KECAP ATAS WANPRESTASI AGEN DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI KECAP DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012221110, UMANNI NATALIE VERENSYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Kecap Atas Wanprestasi Agen Dalam Pelaksanaan Jual Beli Kecap Di Kota Pontianak”, bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi perlindungan hukum terhadap produsen kecap atas wanprestasi agen dalam pelaksanaan jual beli kecap di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab wanprestasi agen terhadap produsen kecap dalam pelaksanaan jual beli kecap di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh produsen kecap atas wanprestasi agen dalam pelaksanaan jual beli kecap di Kota Pontianak Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa perlindungan hukum terhadap produsen kecap atas wanprestasi agen dalam pelaksanaan jual beli kecap di Kota Pontianak belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan karena masih ditemukan persoalan dimana pihak agen ada yang belum membayar pembelian produk kecap yang dijual oleh produsen, sehingga hal ini menyebabkan produsen mengalami kerugian karena pembayaran belum diterima sedangkan produsen memerlukan dana untuk melakukan kegiatan operasional. Bahwa faktor penyebab wanprestasi agen terhadap produsen dalam pelaksanaan jual beli kecap di Kota Pontianak adalah disebabkan karena adanya faktor dari dalam maupun dari luar dimana agen belum melakukan pembayaran karena kesulitan keungan dan persoalan yang dialami agen sendiri sehingga terlambat untuk melakukan pembayaran kepada produsen. Selain hal tersebut faktor lain adalah dikarenakan perjanjian jual beli hanya dilakukan secara lisan membuat agen dengan gampang melupakan janji untuk melakukan pembayaran kepada produsen. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh produsen kecap dalam pelaksanaan jual beli dengan agen di Kota Pontianak adalah dengan melakukan negosiasi dan musyawarah antara para pihak secara musyawarah dan mufakat sehingga ditemukan solusi terbaik bagi para pihak agar hubungan baik tetap dapat terjalin. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Produsen, Jual Beli, Agen ABSTRACT This research, "Legal Protection for Soy Sauce Producers Due to Agent Default in the Sale and Purchase of Soy Sauce in Pontianak City," aims to obtain data and information on legal protection for soy sauce producers due to agent default in the sale and purchase of soy sauce in Pontianak City. It also aims to identify the factors causing agent default against soy sauce producers in the sale and purchase of soy sauce in Pontianak City. It also aims to identify the measures that soy sauce producers can take to address agent default in the sale and purchase of soy sauce in Pontianak City. This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analytical approach, namely legal research that aims to examine the law in a concrete sense by examining how the law works in a community environment. Therefore, the empirical legal research method can also be described as sociological legal research. Based on the research and discussion, the following conclusions were obtained: Legal protection for soy sauce producers for agent default in the sale and purchase of soy sauce in Pontianak City has not been fully implemented by the parties in accordance with the agreement. Issues still exist where some agents have not paid for the purchase of soy sauce products sold by producers, resulting in producers experiencing losses due to unpaid payments, while producers require funds for operational activities. The factors causing agent default against producers in the sale and purchase of soy sauce in Pontianak City are due to both internal and external factors. Agents have not made payments due to financial difficulties and problems experienced by the agents themselves, resulting in late payments to producers. Another factor is that sales and purchase agreements are only made verbally, making it easy for agents to forget their promises to make payments to producers. Soy sauce producers can take steps in the distribution (sale and purchase) process with agents and consumers in Pontianak City through negotiation and deliberation between the parties through deliberation and consensus to find the best solution for all parties and maintain a good relationship. Keywords: Legal Protection, Producers, Sale and Purchase, Agents

URGENSI GOOD SAMARITAN LAW DALAM MEMBERIKAN PERLIDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM MEMBANTU SITUASI KEDARURATAN MEDIS NIM. A1011221231, HERI WICAKSONO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The absence of a norm that explicitly protects lay first responders in medical emergencies creates legal uncertainty and a chilling effect that hinders public involvement in providing first aid. This study aims to analyze the urgency of establishing a Good Samaritan Law (GSL) and formulate the basic principles that need to be adopted in its design. Using a juridical-normative method with primary and secondary legal materials, this study finds that the GSL is necessary to provide good faith-based immunity, establish a reasonable care standard according to the capacity of lay first responders, and limit protection against acts of gross negligence. The results also demonstrate the importance of strengthening public education and emergency system coordination. In conclusion, the GSL is urgently needed as a legal instrument that guarantees the protection of first responders, strengthens social solidarity, and increases the effectiveness of the initial response to medical emergencies in Indonesia. Keywords: Good Samaritan Law; Medical Emergencies; First Aid Protection Abstrak Ketiadaan norma yang secara tegas melindungi penolong awam dalam keadaan darurat medis menimbulkan legal uncertainty dan chilling effect yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam pemberian pertolongan pertama. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan Good Samaritan Law (GSL) dan merumuskan prinsip dasar yang perlu diadopsi dalam perancangannya. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, penelitian ini menemukan bahwa GSL diperlukan untuk memberikan imunitas berbasis good faith, menetapkan standar reasonable care sesuai kapasitas penolong awam, serta membatasi perlindungan terhadap tindakan gross negligence. Hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya penguatan edukasi publik dan koordinasi sistem darurat. Kesimpulannya, GSL mendesak dirumuskan sebagai instrumen hukum yang menjamin perlindungan penolong, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan efektivitas respons awal kedaruratan medis di Indonesia. Kata Kunci: Good Samaritan Law, Kedaruratan Medis, Perlindungan Penolong

KEDUDUKAN HARTA WARISAN DENGAN KETIADAAN AHLI WARIS DALAM HUKUM ADAT DAYAK KANAYATN NIM. A1012221006, BONIFASIA LIGUSTINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Conceptually, inheritance in customary law is the transfer of inherited property from heir to heir. However, the absence of heirs leaves inherited assets in a situation without an "owner" or "without a master". The legal implications of the absence of heirs lie in the issue of who has the right to the inheritance. Of course, this is very complex because the provisions in Dayak Kanayatn customary law do not explicitly regulate provisions regarding the position of inheritance in the absence of heirs, whether heirs who have the closest or most distant kinship. This can happen because of the concrete nature of customary law, which regulates concrete events as well. The problem formulation in this research is "what is the position of inherited assets in the absence of heirs in the Dayak Kanayatn Customary Law?" Meanwhile, the method used in this research uses empirical research methods which are based on collecting data through observation and direct experience from the field to prove hypotheses or conjectures. This method can use a qualitative approach to test reality in the real world through concrete data that can be verified. The results of this research are expected to provide relevant information regarding concrete events and provide answers to concrete events related to cases of "unowned" inheritance. Keywords: Inheritance, Dayak Kanayatn, "unowned" property. Abstrak Secara konseptual, pewarisan dalam hukum adat adalah peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Namun ketiadaan ahli waris menjadikan harta warisan berada dalam situasi tanpa “pemilik” atau “tanpa tuan”. Implikasi hukumnya dari ketiadaan ahli waris tersebut terletak pada persoalan, siapa yang berhak atas harta warisan tersebut. Tentu ini sangat kompleks karena secara tersurat ketentuan dalam hukum adat Dayak Kanayatn tidak mengatur secara eksplisit ketentuan mengenai kedudukan harta warisan dengan ketiadaan ahli waris, baik ahli waris yang memiliki perhubungan kekeluargaan terdekat maupun terjauh. Ini dapat terjadi karena corak hukum adat yang konkret, dimana mengatur suatu peristiwa yang bersifat konkret pula. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana kedudukan harta warisan dengan ketiadaan ahli waris didalam Hukum Adat Dayak Kanayatn?” Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang didasarkan pada pengumpulan data melalui observasi dan pengalaman langsung dari lapangan untuk membuktikan hipotesis atau dugaan. Metode ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif untuk menguji realitas di dunia nyata melalui data konkret yang dapat diverifikasi. Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi yang relevan terkait peristiwa konkret dan menjadi jawaban atas peristiwa konkret berkaitan dengan kasus harta warisan “tidak bertuan”. Kata kunci : Pewarisan, Dayak Kanayatn, harta “tidak bertuan”.

WANPRESTASI PENGGARAP TERHADAP PEMILIK TANAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH GARAPAN DI DESA TOHO HILIR KECAMATAN TOHO NIM. A1012211093, ARYA RANGGA KUSUMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT A Profit Sharing Agreement is a land-related agreement where the object is not the land itself but rather anything related to the land or attached to it, such as crops, the right to work, cultivate, or plant the land, and so on. The subject of Profit Sharing on agricultural land itself falls within the scope of technical customary land law, namely a cooperation agreement related to land, but which cannot be said to have land as its object, but rather crops. The research problem formulation is: Have Cultivators and Land Guardians Fulfilled Their Obligations to Share the Proceeds from the Cultivated Land with the Landowner? The method used in this research is an empirical legal research method, with a descriptive nature. Data sources come from library research and field research. This study uses direct communication techniques with interviews as data collection tools. The research population is landowners and land cultivators. The research sample is landowners and land cultivators. The author's research uses qualitative data analysis. The results of this research are the implementation of a profit-sharing agreement on cultivated land between the land guard and the landowner in Toho Hilir Village, Toho District, which has been in place since 2011. The profit-sharing agreement was implemented on land owned by Mr. Achmad Safwan, which covers approximately 21 hectares. During the period of the profitsharing agreement, the land guard never provided any profit share to the landowner. Based on this, it can be concluded that the land guard has committed a breach of contract under the profit-sharing agreement. The reason why land guards failed to fulfill their harvestsharing agreements with landowners in Toho Hilir Village, Toho District, was because they believed they were the ones caring for the crops on the land, and therefore assumed the land's yield belonged to them and therefore did not need to be shared with the landowner. The legal consequence of the land guards' breach of contract under the harvest-sharing agreement was a warning from the landowner to provide a share of the harvest. The landowner's legal remedy against the breaching land guards was to hold amicable discussions with the land guards, but the issue was not resolved. The landowner also filed a lawsuit regarding the matter, but the issue remains unresolved. Keywords: Breach of Contract, Harvest-Sharing Agreement, Cultivated Land ABSTRAK Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana objeknya bukan tanah melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanamantanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman. Rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah Faktor Penyebab Penggarap Tanah Tidak Memenuhi Kewajibannya Untuk Membagi Hasil Dari Tanah Yang Di Garap Kepada Pemilik Tanah?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian Deskriptif. Sumber data berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik komunikasi langsung dengan alat pengumpulan data wawancara. Populasi penelitian yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah. Sampel penelitian yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah. Penelitian penulis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan antara penggarap tanah dengan pemilik tanah di Desa Toho Hilir Kecamatan Toho dilakukan sejak tahun 2011. Perjanjian bagi hasil dilakukan di tanah milik Bapak Achmad Safwan yang memiliki luas sekitar 21 hektar. Selama perjanjian bagi hasil dilakukan, penggarap tanah tidak pernah memberikan bagi hasil kepada pemilik tanah. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa penggarap tanah telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil tanah garapan. Faktor peyebab penggarap tanah tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah garapan terhadap pemilik tanah di Desa Toho Hilir Kecamatan Toho adalah karena penggarap tanah merasa bahwa dia yang merawat tanaman yang ada di tanah tersebut sehingga beranggapan bahwa hasil dari tanah tersebut adalah miliknya sehingga tidak perlu di bagi ke pemilik tanah. Akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh penggarap tanah dalam perjanjian bagi hasil tanah garapan adalah mendapatkan teguran dari pemilik tanah untuk memberikan bagi hasil dari tanah garapan. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap penggarap tanah yang melakukan wanprestasi adalah dengan melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan penggarap tanah, namun tidak tercapai penyelesaian dari masalah tersebut. Pemilik tanah juga pernah melakukan gugatan terkait masalah tersebut, tetapi permasalahan belum terselesaikan sampai saat ini.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIEKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS DI KOTA NIM. A1012211149, FARHAN JOYO KUSUMO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to analyze legal protection for children exploited as beggars in Pontianak City and to identify the contributing factors to child exploitation. This research uses a qualitative method with a socio-legal approach. Data were collected through observation and in-depth interviews with street children, as well as with officials from the Social Affairs Office, Civil Service Police Unit (Satpol PP), local Police, and the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Pontianak. The findings indicate that child exploitation as beggars occurs in the form of economic, social, and emotional exploitation. The main factors influencing this condition are poverty, low educational attainment, weak family roles, and a permissive social environment. Although legal protection has been regulated normatively, its implementation has not been optimal due to weak supervision, lack of inter-agency coordination, and low public legal awareness. The study concludes that strengthening the role of local government, improving inter-institutional collaboration, and increasing public participation are essential to prevent and address child exploitation in a sustainable manner. Keywords: Child Protection, Child Exploitation, Begging, Legal Protection. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di Kota Pontianak serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap anak- anak pengemis, serta wawancara dengan informan dari Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak sebagai pengemis masih terjadi dalam bentuk eksploitasi ekonomi, sosial, dan emosional. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya peran keluarga, serta lingkungan sosial yang permisif. Perlindungan hukum secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang- undangan, namun implementasinya belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan peran pemerintah daerah, peningkatan sinergi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi anak secara berkelanjutan. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak, Pengemis, Perlindungan Hukum

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA PITA CUKAI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011221200, PRESTY AYU WULANDARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The distribution of alcoholic beverages without excise stamps in Pontianak City remains a real problem. Enforcement actions in 2020-2024 show an increase in cases, resulting in state losses and public health risks due to illegal products. This study aims to analyze the implementation of criminal law enforcement at the investigation level by Civil Servant Investigators from the West Kalimantan Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise in coordination with Investigators from the Special Criminal Investigation Directorate of the West Kalimantan Regional Police, as well as to identify steps to optimize the prosecution of perpetrators of the distribution of alcoholic beverages without excise stamps in the city of Pontianak. This study uses a normative-empirical method with descriptive qualitative analysis through interviews, field observations, and literature studies. The results of the study show that the investigation was in accordance with the Director General of Customs and Excise Regulation Number PER-12/BC/2024, but still faced obstacles due to several factors, namely legal factors, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture, which hindered the optimization of law enforcement at the field investigation level. Keywords: Criminal Law Enforcement, Investigation, Alcoholic Beverages Without Excise Stamps, Pontianak City Abstrak Pelaku peredaran Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa pita cukai di Kota Pontianak masih menjadi persoalan nyata. Penindakan pada tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan kasus, mengakibatkan kerugian negara dan risiko kesehatan masyarakat akibat produk ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat yang berkoordinasi dengan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, serta mengidentifikasi langkah optimalisasi terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol tanpa pita cukai di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan analisis kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan penyidikan telah sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2024, namun masih dihadapkan pada kendala dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya yang menghambat optimalisasi penegakan hukum pada tingkat penyidikan di lapangan. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penyidikan, Minuman Beralkohol Tanpa Pita Cukai, Kota Pontianak

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA