Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) NIM. A1011221208, DIAN AYU LESTARI BAHARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The development of digital Platforms expands the use of copyrighted works, including songs, while increasing the potential for copyright infringement such as unauthorized use, lyric alteration, and commercialization by other parties. This action is contrary to Law Number 28 of 2014 which guarantees the moral and economic rights of creators. Based on these conditions, this study examines the legal competition of judges in the case of song copyright infringement in the Supreme Court Decision Number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. This study uses normative research methods with a legislative, case-based, conceptual, and comparative approach. With the nature of descriptive research analysis. The data used are secondary data in the form of primary legal materials such as laws and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of legal literature, journals, and expert views. Data collection techniques with literature studies and document studies. The analysis is carried out qualitatively through legal interpretation and argumentative construction based on the principles of civil law and copyright provisions. With this method, the research is directed to systematically understand the judge's legal considerations as well as the civil consequences arising from song copyright infringement. The results of the study show that the Supreme Court considered the previous ruling to be wrong in applying the law, especially regarding the violation of the moral rights and economic rights of creators. Altering lyrics, duplication, and using works without permission is proven to meet the elements of infringement according to the Copyright Law, so the determination of compensation has a strong legal basis. In addition, the consequences of civil law in the form of the obligation to pay compensation of Rp300,000,000 based on the principle of ex aequo et bono affirm the existence of financial responsibility and the restoration of copyright rights. This study confirms that copyright infringement not only harms moral rights and economic rights, but also poses concrete civil law consequences. Keywords: Copyright, Indemnity, Music, Song, Infringement. Abstract Perkembangan Platform digital memperluas pemanfaatan karya cipta, termasuk lagu, sekaligus meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta seperti penggunaan tanpa izin, pengubahan lirik, dan komersialisasi oleh pihak lain. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji pertembingan hukum hakim dalam perkara pelanggaran hak cipta lagu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan komparatif. Dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan pandangan ahli. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan konstruksi argumentasi berdasarkan asas-asas hukum perdata dan ketentuan hak cipta. Dengan metode ini, penelitian diarahkan untuk memahami secara sistematis pertimbangan hukum hakim serta konsekuensi perdata yang muncul dari pelanggaran hak cipta lagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai putusan sebelumnya keliru dalam menerapkan hukum, khususnya terkait pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta. Pengubahan lirik, penggandaan, dan penggunaan karya tanpa izin terbukti memenuhi unsur pelanggaran menurut Undang-Undang Hak Cipta, sehingga penetapan ganti rugi memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, akibat hukum perdata berupa kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp300.000.000 berdasarkan asas ex aequo et bono menegaskan adanya tanggung jawab finansial dan pemulihan hak pencipta. Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan hak moral dan hak ekonomi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum perdata yang konkret. Kata Kunci: Hak Cipta, Ganti Rugi, Musik, Lagu, Pelanggaran.

SANKSI ADAT TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN PADA SUKU ADAT DAYAK KERAMBAI DI DESA ENGKAHAN KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU NIIM. A1011221293, LUTHFIAH ZULFA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In practice, not all customary marriage plans go as planned. In some cases, marriages are canceled after the engagement stage has been completed. One of the main reasons for cancellation is a mismatch in commitment, such as the disclosure of the man's relationship with another woman or an unpreparedness to continue the relationship. This cancellation has serious consequences, as it is considered a violation of customary agreements and tarnishes the dignity of the woman's family. In the context of Dayak Kerambai customs, the cancellation of an engagement is subject to customary sanctions, both material and social. Fines can be in the form of money, customary goods, or livestock, while social sanctions include temporary ostracism or a reprimand from the customary community. This is done as a form of restoration of dignity and justice for the injured party. However, in reality, what occurs in society is that the applicable customary provisions are often violated by one of the engaged parties. This violation takes the form of one party terminating the engagement (unilateral remarriage), thus making the marriage, which should have taken place according to the intended purpose of the engagement, impossible. These values are often violated, giving rise to social conflict, violations of customary norms, and disharmony within society. Therefore, the question is: What customary sanctions are imposed on parties who unilaterally annul customary marriages in the Kerambai Dayak tribe? The purpose of this research is to obtain data and information, causal factors, legal consequences, and efforts to resolve customary sanctions for annulling marriages in the Kerambai Dayak tribe. The method used in this study is empirical legal research. This research is descriptive in nature. This study aims to reveal customary sanctions for marriage annulment among the Kerambai Dayak tribe in Engkahan Village, Sekayam District, Sanggau Regency. It is concluded that the customary provisions for annulling marriages in the Dayak Kerambai indigenous community are still being implemented but not in accordance with customary provisions. Factors causing annulling marriages in the Dayak Kerambai indigenous community include one party committing an act that violates customary law, one party establishing a relationship with a third party, one party abandoning the other party, one party doubting the other party in various matters. The legal consequences for violating the annulling marriage are imposing customary fines on the perpetrators of the violations. Efforts made by customary officials to resolve the annulling of marriages by one party are brought to a customary court or customary court so that the perpetrators of the annulling marriage are prosecuted by paying customary fines to the party who was decided. Keywords: Marriage Annulment, Customary Sanctions, Dayak Kerambai Abstrak Dalam praktiknya tidak semua rencana perkawinan adat berjalan seperti yang diharapkan. Dalam beberapa kasus, terjadi pembatalan pernikahan setelah tahap pertunangan dilaksanakan. Salah satu penyebab utama pembatalan adalah ketidaksesuaian komitmen, seperti terungkapnya hubungan pihak laki-laki dengan perempuan lain atau ketidaksiapan dalam melanjutkan hubungan. Pembatalan ini menimbulkan dampak serius, karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian adat dan mencoreng martabat keluarga perempuan. Dalam konteks adat Dayak Kerambai, pembatalan terhadap ikatan pertunangan dikenakan sanksi adat, baik berupa denda materiil maupun sanksi sosial. Denda dapat berupa uang, barang adat, atau hewan ternak, sedangkan sanksi sosial mencakup pengucilan sementara atau teguran dari komunitas adat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemulihan martabat dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Namun dalam kenyataannya yang terjadi yang timbul dalam masyarakat, ketentuan adat yang berlaku sering kali dilanggar oleh salah satu pihak yang bertunangan. Bentuk pelanggaran itu berupa pemutusan hubungan pertunangan oleh salah satu pihak (pembalan perkawinan secara sepihak), dengan demikian perkawinan yang seharusnya dilangsungkan sesuai dengan maksud dari pertunangan tidak mungkin dilaksanakan. Seringkali nilai-nilai tersebut dilanggar, sehingga memunculkan konflik sosial, pelanggaran norma adat, dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Maka permasalahanya adalah : Apa Sanksi Adat Yang Di Jatuhkan Terhadap Pihak Yang Membatalkan Perkawinan Adat Secara Sepihak Pada Suku adat Dayak Kerambai?. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya penyelesaian sanksi adat terhadap pembatalan perkawinan suku adat dayak Kerambai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini ingin mengungkapkan Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Perkawinan Pada Suku Adat Dayak Kerambai Di Desa Engkahan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Maka disimpulkan bahwa ketentuan adat batalnya perkawinan pada masyarakat adat Dayak Kerambai masih dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan adat, faktor yang menyebabkan batalnya perkawinan pada masyarakat adat Dayak Kerambai karena salah satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar adat, salah satu pihak menjalin hubungan dengan pihak ketiga, salah satu pihak meninggalkan pihak lain, salah satu pihak meragukan pihak lain dalam berbagai hal, akibat hukum bagi pelanggaran batalnya perkawinan dikenakan denda adat bagi pelaku pelanggaran dan upaya yang dilakukan fungsionaris adat dalam menyelesaikan batalnya perkawinan oleh salah satu pihak dibawa ke perkara adat atau sidang adat agar para pelaku membatalkan perkawinan dilakukan penuntutan dengan pembayaran denda adat kepada pihak yang diputuskan. Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Sanksi Adat, Dayak Kerambai

IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011221210, VIRANTY SAKINAH DEA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to analyze the implementation of the Pontianak City Regional People's Representative Council's (DPRD) legislative function in the formation of Regional Regulations for 2022–2024 and identify the inhibiting factors. The study employed an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews with the Chairperson of the DPRD's Regional Regulation Development Planning Agency (Bapemperda), the Head of the Pontianak City Regional Secretariat's Legal Division, the Head of the Legislation and Trials Division, and academics, combined with a documentary study of Propemperda data. The results indicate that the Pontianak City DPRD's legislative function is not yet functioning optimally. The main obstacles influencing this condition include the large number of draft regional regulations submitted exceeding the DPRD's deliberation capacity, resulting in limited discussion time, a lack of understanding of the substance, and inter-factional political dynamics that require lengthy deliberations. Based on the analysis using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, law enforcement factors are the most dominant factor influencing the Pontianak City DPRD's suboptimal legislative function. Keywords: Legislative Function, DPRD, Regional Regulation Formation. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Pontianak dalam pembentukan Peraturan Daerah tahun 2022–2024 mengetahui faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan Ketua Bapemperda DPRD, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pontianak, Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Persidangan serta akademisi, dan dipadukan dengan studi dokumentasi terhadap data Propemperda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPRD Kota Pontianak belum berjalan optimal. Kendala utama yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain banyaknya raperda yang diajukan melebihi kapasitas pembahasan DPRD sehingga waktu pembahasan terbatas, kurangnya pemahaman terkait substansi, serta dinamika politik antarfraksi yang memerlukan waktu panjang dalam proses pembahasan. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi belum optimalnya fungsi legislasi DPRD Kota Pontianak. Kata Kunci: Fungsi Legislasi, DPRD, Pembentukan Peraturan Daerah.

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEREDARAN APPLE WATCH PALSU PADA TOKO E-COMMERCE DI INDONESIA NIM. A1011221093, LUCKI ANANDA GULZARD
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research is motivated by the widespread circulation of counterfeit Apple Watches sold through e-commerce platforms in Indonesia, particularly Shopee. This practice is carried out using misleading strategies, such as the use of “100% original” labels, the use of official logos, and the utilization of promotional features, which ultimately cause losses to consumers. This condition illustrates a gap between the existing regulations and their implementation in the field. The purpose of this research is to analyze the implementation of legal regulations in protecting consumers against the circulation of counterfeit Apple Watches on e-commerce platforms and to examine the efforts made by consumers to defend their rights when harmed. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The data were obtained through literature studies of statutory regulations, academic literature, and documentation in the form of consumer reviews and complaints on e-commerce platforms. The results of the research show that although the legal instruments related to consumer protection in Indonesia are adequate, such as Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection covering Articles 4, 7, 8, 9, and 10; Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions covering Article 28; Government Regulation Number 80 of 2019 on Electronic Commerce covering Article 34; and Ministry of Trade Regulation Number 50 of 2020 concerning Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Electronic Commerce covering Articles 18 and 19, their implementation remains weak. Many business actors ignore these provisions by displaying fake advertisements and misleading product information, while supervision from the e-commerce platform has not been optimal. On the other hand, consumers’ efforts to defend their rights, whether through internal application mechanisms or independent efforts, still face various obstacles, such as technical limitations and minimal responsiveness from business actors. The conclusion of this research is that consumer protection in e-commerce transactions has not yet been effective, leaving consumers in a weak position. Legal awareness from business actors, as well as enhanced supervision and enforcement of regulations by e-commerce platform providers and the government, is required. Keywords: Consumer Protection, E-commerce, Fake Apple Watch Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran Apple Watch palsu yang dijual melalui platform e-commerce di Indonesia, khususnya Shopee. Praktik tersebut dilakukan dengan strategi yang menyesatkan, seperti penggunaan label “100% original”, pemakaian logo resmi, hingga pemanfaatan fitur promosi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah tersedia dengan implementasi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi regulasi hukum dalam melindungi konsumen terhadap peredaran Apple Watch palsu di e-commerce serta mengkaji upaya konsumen dalam mempertahankan haknya ketika dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumentasi berupa ulasan dan keluhan konsumen di platform e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum terkait perlindungan konsumen di Indonesia telah cukup, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi Pasal 4,7,8,9, dan 10, Undang-Undang Nomor 1Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi Pasal 28, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik meliputi pasal 34, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik meliputi Pasal 18 dan 19. Namun, implementasinya masih lemah. Banyak pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan tersebut dengan menampilkan iklan palsu dan informasi produk yang menyesatkan, sementara pengawasan dari pihak e-commerce belum optimal. Di sisi lain, upaya konsumen untuk mempertahankan haknya, baik melalui mekanisme internal aplikasi maupun upaya mandiri, masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan teknis dan minimnya respons dari pelaku usaha. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce masih belum berjalan efektif, sehingga konsumen tetap berada pada posisi lemah. Diperlukan kesadaran hukum dari pelaku usaha, serta peningkatan pengawasan dan penegakan regulasi oleh penyelenggara e-commerce dan pemerintah. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, E-commerce, Apple Watch Palsu

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PASAL 22 NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS DI KAWASAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA) NIM. A1012221058, FAIZA JASMINE ADINDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The presence of street vendors in educational areas is a common urban phenomenon that supports community economic activities but often creates problems related to public order, traffic, and environmental aesthetics. The Government of Pontianak City has enacted Regional Regulation of Pontianak City Number 11 of 2022 on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, which Article 22 regulates obligations and guidance for street vendors to achieve order and balance between economic interests and urban spatial planning. However, in practice, the implementation of this provision in the Universitas Tanjungpura area still faces various obstacles. This article aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 22 of Regional Regulation of Pontianak City Number 11 of 2022 on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in the Universitas Tanjungpura area and to identify the factors influencing it. This study employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with street vendors, Pontianak City Government officials, and relevant stakeholders within Universitas Tanjungpura, supported by a literature review of laws and relevant legal literature. The results indicate that the implementation of Article 22 of Regional Regulation of Pontianak City Number 11 of 2022 in the Universitas Tanjungpura area has not been fully effective. This is reflected in the continued presence of street vendors operating outside designated zones, suboptimal guidance and arrangement by local authorities, and low legal awareness among some street vendors. The effectiveness of the regulation is influenced by legal substance, law enforcement, facilities and infrastructure, and community factors. Therefore, strengthening supervision, consistent arrangement, and sustainable empowerment approaches are necessary to achieve effective street vendor management in educational areas. Keywords: street vendors; regional regulation; arrangement and empowerment; educational area. Abstrak Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pendidikan merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan, namun seringkali menimbulkan permasalahan ketertiban, lalu lintas, dan estetika lingkungan. Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang dalam Pasal 22 mengatur kewajiban dan pembinaan terhadap PKL guna mewujudkan ketertiban dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tata ruang kota. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut di kawasan Universitas Tanjungpura masih menghadapi berbagai kendala. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Universitas Tanjungpura serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pedagang kaki lima, aparat Pemerintah Kota Pontianak, serta pihak terkait di lingkungan Universitas Tanjungpura, dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 di kawasan Universitas Tanjungpura belum sepenuhnya efektif. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya PKL yang berjualan di luar zona yang ditetapkan, belum optimalnya pembinaan dan penataan oleh pemerintah daerah, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian PKL. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan peraturan daerah tersebut meliputi faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penataan yang konsisten, dan pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan agar tujuan penataan PKL di kawasan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Kata kunci: pedagang kaki lima; penataan dan pemberdayaan; kawasan pendidikan.

KAJIAN TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK NIM. A1012211191, WARDA AZZAHRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan belum maksimalnya keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dan mengungkapkan Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Keterlibatan perempuan dengan politik berarti membuka akses bagi perempuan untuk ikut menentukan kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan. Sebaliknya, masalah perempuan juga persoalan masyarakat, untuk nitulah perempuan wajib menentukan sikap dalam pengambilan keputusan tersebut dan melakukan kontrol atas keputusan politik itu sendiri. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Hambatan belum maksimalnya keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak disebabkan oleh berbagai faktor yang menciptakan rasa apatis. penyebab utama yang berkontribusi pada apatisme perempuan dalam politik, yaitu kondisi sosial dan budaya yang diskriminatif, tingginya biaya politik yang menjadi penghalang, serta kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterwakilan perempuan. Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak diantaranya dengan melibatkan 30% perempuan dari kepengurusan partai politik, dengan memberikan sanksi tegas bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi aturan kuota 30% keterwakilan perempuan, serta memberi sosialisasi kepada masyarakat terutama kaum wanita baik dalam bentuk pemberian seminar ataupun soialisasi langsung ke tengah masyarakat untuk menyiapkan kaum perempuan tersebut agar bisa duduk di parlemen. Kata Kunci : Keterwakilan, Perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ABSTRACT This study aims to analyze the obstacles to the suboptimal representation of women in the Pontianak City Regional People's Representative Council and reveal Efforts to Increase Women's Representation in the Pontianak City Regional People's Representative Council. Women's involvement in politics means opening access for women to participate in determining public policy. Because the problems faced by society so far are also women's problems. Conversely, women's problems are also community problems, for that reason women are obliged to determine attitudes in making these decisions and exercise control over the political decisions themselves. In this study, the author uses the Empirical method, a legal research method that is observed in the form of speech, writing, and or behavior that can be observed from an individual, group, community, and or certain organizations that are studied from a complete perspective, with a Descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they are at the time this research was conducted. Based on the results of the study, it was found that the obstacles to the suboptimal representation of women in the Pontianak City Regional People's Representative Council were caused by various factors that created a sense of apathy. The main causes contributing to women's apathy in politics are discriminatory social and cultural conditions, the high cost of political barriers, and a lack of public support and awareness of the importance of women's representation. Efforts to increase women's representation in the Pontianak City Regional Representative Council (DPRD) include involving 30% of women in political party leadership, imposing strict sanctions on political parties participating in the election that do not meet the 30% quota for women's representation, and providing outreach to the community, especially women, through seminars and direct outreach to prepare these women for parliamentary positions. Keywords: Representation, Women, Regional People's Representative Council

PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN UMKM KABUPATEN SEKADAU NIM. A1011221052, CALLISTA PUTRI VIANFIRNIE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study highlights the urgency of halal certification as a form of consumer protection as well as an effort to improve the quality of food products produced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sekadau Regency. Although business actors understand that halal labeling can increase consumer trust and enhance product competitiveness, the level of halal certification ownership remains low. This issue becomes increasingly significant with the enactment of Government Regulation Number 42 of 2024 as a derivative of Law Number 33 of 2014, which requires all circulating products to obtain halal assurance. Using an empirical method with a descriptive approach, this research collected data through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants consisted of MSME actors and related institutions, including the Ministry of Religious Affairs of West Kalimantan Province, the Cooperative and MSME Office of Sekadau Regency, and Rumah BUMN PLN Sekadau. This approach provides a comprehensive overview of the implementation of halal certification and the challenges that arise at the regional level.The findings show that the implementation of halal certification for MSME food products is still very low. Out of 1,079 culinary MSMEs, only 35 have obtained certification, while 1,044 MSMEs have not yet fulfilled this obligation. MSMEs that have been certified experience significant benefits, such as increased consumer trust, expanded market reach, and greater income opportunities. However, most face obstacles including limited understanding of procedures, administrative difficulties, and constraints related to time and resources. MSMEs without certification also fail to comply with Articles 4 and 5 of Law Number 33 of 2014 and Government Regulation 42 of 2024, which require business actors to ensure the halal status of products before distribution. Therefore, enhancing outreach, providing integrated assistance, and improving access to certification services are strategic steps to encourage MSME compliance and ensure consumer protection and product competitiveness in Sekadau Regency going forward. Keywords: Consumer Protection, Halal Certification, MSMEs Abstrak Penelitian ini menyoroti urgensi sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus upaya peningkatan kualitas produk makanan UMKM di Kabupaten Sekadau. Meskipun pelaku usaha memahami bahwa label halal mampu meningkatkan kepercayaan dan daya saing, tingkat kepemilikan sertifikasi masih rendah. Kondisi ini semakin signifikan dengan diberlakukannya PP Nomor 42 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU Nomor 33 Tahun 2014, yang mewajibkan seluruh produk yang beredar memiliki jaminan halal. Dengan menggunakan metode empiris berpendekatan deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Informan meliputi pelaku UMKM dan instansi terkait, seperti Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sekadau, serta Rumah BUMN PLN Kabupaten Sekadau. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi sertifikasi halal serta hambatan yang muncul di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan UMKM masih sangat minim. Dari total 1.079 UMKM kuliner, hanya 35 UMKM yang telah bersertifikat, sementara 1.044 UMKM belum memenuhi kewajiban tersebut. UMKM yang telah bersertifikasi merasakan manfaat signifikan, antara lain meningkatnya kepercayaan konsumen, perluasan pasar, dan bertambahnya peluang pendapatan. Namun sebagian besar menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman prosedur, kesulitan administrasi, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. UMKM yang belum tersertifikasi belum mematuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 UU Nomor 33 Tahun 2014 beserta PP 42 Tahun 2024, yang mewajibkan pelaku usaha memastikan kehalalan produk sebelum dipasarkan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, pendampingan terpadu, dan kemudahan akses layanan sertifikasi menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan UMKM serta memastikan perlindungan konsumen dan daya saing produk di Kabupaten Sekadau yang berkelanjutan ke depan. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Halal, UMKM

PELAKSANAAN KOPERASI KEPADA PIHAK PT. SINDO ARGO DALAM PERJANJIAN ANGKUTAN BUAH SAWIT DI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU NIM. A1012191246, VICTORINO AUDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract To use the palm oil fruit transportation agreement service through the Rindu Sawit Cooperative, you can go through the procedure, namely the goods belonging to the oil palm fruit carrier will be weighed to determine the costs to be incurred, for example the carrier sends goods from Sanggau Regency to Pontianak City, the tariff charged is IDR 115,000 / Ton, then the carrier must pay a certain amount of money or shipping costs as stated, then the carrier will obtain a shipping document in the form of a shipping note as proof of delivery. However, in the implementation of the palm oil fruit transportation agreement, the carrier experienced a delay in shipping goods that did not comply with the estimated time set by the Rindu Sawit Cooperative management with the carrier. The delay in shipping oil palm fruit with the agreement on the palm oil fruit transportation agreement between the Rindu Sawit Cooperative and PT. Sindo Argo has been determined that if there is a delay in shipping goods, the service provider will be responsible by reducing the shipping costs. However, in this case, the party blamed by the service user if there is a problem with the delay in shipping goods is the driver. Thus, there needs to be a resolution to the problem of delays between the users of delivery services and the management of the Rindu Sawit Cooperative until the resolution is truly completed in accordance with the agreement of both parties. The research problem is: "What Factors Caused PT. Sindo Argo's Default in the Oil Palm Seedling Sale and Purchase Agreement with the Rindu Sawit Cooperative in Pusat Damai Village, Parindu District, Sanggau Regency?" The objective of this research is to obtain data and information on the factors causing the default, the legal consequences, and legal remedies regarding the implementation of the oil palm seedling sale and purchase agreement with the Rindu Sawit Cooperative in Pusat Damai Village, Parindu District, Sanggau Regency. The author uses an empirical legal research method, and the data analysis will be qualitative. The results of the study indicate that the implementation of oil palm fruit transportation services between farmers and the Rindu Sawit Cooperative and PT. Sindo Argo has not been implemented properly because there are still parties who have not submitted payments to farmers on time due to late delivery of transportation services and factors that cause delays to PT. Sindo Argo because the transportation service experienced delays due to inadequate fleets and damaged roads to the company. The legal consequences of delays in transportation services, then the payment of oil palm fruit results also became late in payment to the Rindu Sawit Cooperative so that the farmers borrowed money from the Cooperative for daily needs and efforts that can be made by the Farmers to the Rindu Sawit Cooperative and PT. Sindo namely by providing payment warnings carried out through negotiation and deliberation by consensus. Keywords: Agreement, Transportation Services, Oil Palm Fruit, Cooperative, Default. Abstrak Untuk menggunakan jasa perjanjian angkutan buah sawit melalui Koperasi Rindu Sawit, dapat melalui prosedur yaitu barang milik pengangkut bakal buah sawit akan ditimbang untuk menentukan biaya yang akan dikeluarkan, misalnya pengangkut mengirimkan barang dari Kabupaten Sanggau menuju Kota Pontianak, tarif yang dikenakan sebesar RP 115.000/Ton, kemudian pengangkut harus membayar sejumlah uang atau biaya pengiriman sesuai dengan yang telah tertera, maka pengangkut akan memperoleh dokumen pengangkutan dalam bentuk nota pengiriman sebagai alat bukti pengiriman. Namun dalam pelaksanaan perjanjian angkutan buah sawit, pihak pengangkut mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang yang tidak sesuai dengan waktu estimasi yang ditetapkan oleh pengurus Koperasi Rindu Sawit dengan pihak pengangkut. Keterlambatan pengiriman bakal buah sawit dengan kesepakatan perjanjian angkutan buah sawit antara Koperasi Rindu Sawit dengan PT. Sindo Argo telah ditentukan apabila terjadinya keterlambatan dalam pengiriman barang, pihak penyedia jasa akan bertanggung jawab dengan mengurangi biaya pengiriman barang. Namun dalam hal ini pihak yang disalahkan oleh penguna jasa apabila terjadinya masalah keterlambatan pengiriman barang yaitu sopir. Dengan demikian perlu adanya penyelesaian terhadap masalah keterlambatan tersebut antara penguna jasa pengiriman dengan pihak pengurus Koperasi Rindu Sawit sampai penyelesaian itu benar-benar selesai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Faktor Apa Yang Menyebabkan Wanprestasi Pihak PT. Sindo Argo Dalam Perjanjian Jual Beli Bakal Sawit Kepada Pihak Koperasi Rindu Sawit Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau?. yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data dan informasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaan perjanjian jual beli bakal sawit kepada pihak Koperasi Rindu Sawit di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, analisis data yang akan digunakan adalah analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jasa angkutan buah sawit antara petani dengan Koperasi Rindu Sawit dan PT. Sindo Argo belum terlaksana dengan baik karena masih ada pihak yang belum menyerahkan pembayaran kepada petani tepat waktu karena jasa angkutan yang terlambat dalam pengantaran dan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan ke PT. Sindo Argo karena pihak jasa angkutan yang mengalami keterlambatan dikarenakan armada yang kurang memadai jalan menuju perusahaan rusak, Akibat hukum dari keterlambatan jasa angkutan, maka pembayaran hasil buah sawit juga menjadi telat pembayaran ke Koperasi Rindu Sawit sehingga pihak petani peminjaman uang ke Kopreasi untuk kebutuhan sehari-hari dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak Petani kepada Koperasi Rindu Sawit dan PT. Sindo yaitu dengan memberikan peringatan pembayaran yang dilakukan dengan cara negosiasi dan musyawarah secara mufakat. Kata Kunci: Perjanjian, Jasa Angkutan, Buah Sawit, Koperasi, Wanprestasi.

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PT. MITRA ANEKA REZEKI DALAM PEMBAYARAN UPAH KEPADA PEKERJA NIM. A1011201307, OCTAVIANUS JUAN CARLOS DEJA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to analyze the legal obligations of PT. Mitra Aneka Rezeki (MAR) regarding wage payments to workers based on the West Kalimantan Provincial Minimum Wage (UMP) of 2022 and relevant labor regulations, particularly Government Regulation No. 36 of 2021 on Wages. The main issue arises from the company’s wage system, which paid workers only IDR 500,000–600,000 per month, far below the mandated minimum wage of IDR 2,434,328. The research employed an empirical-qualitative method, combining fieldwork through interviews and documentation with a review of labor law literature. Findings indicate that PT. MAR failed to comply with its obligation to pay wages in accordance with minimum standards, resulting in significant losses for workers and constituting a violation of Articles 55 and 61 of Government Regulation No. 36/2021. The legal consequences include mandatory late-payment fines, potential lawsuits at the Industrial Relations Court, and administrative sanctions. This study underscores the importance of legal protection for workers to ensure social justice and emphasizes the necessity for companies to adhere to wage regulations as part of their legal and social responsibilities. Keywords: Wages, Company, Workers, Minimum Wage, Government Regulation No. 36/2021, Labor Law Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum PT. Mitra Aneka Rezeki (MAR) dalam pembayaran upah kepada pekerja berdasarkan ketentuan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan terkait, khususnya PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Permasalahan muncul akibat penerapan sistem pengupahan yang tidak sesuai dengan UMP/UMK, di mana pekerja hanya menerima Rp500.000–Rp600.000 per bulan, jauh di bawah ketentuan sebesar Rp2.434.328. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris-kualitatif, dengan pendekatan lapangan melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian literatur hukum ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. MAR belum melaksanakan kewajiban pembayaran upah sesuai standar minimum, sehingga menimbulkan kerugian bagi pekerja serta mencerminkan pelanggaran terhadap Pasal 55 dan Pasal 61 PP No. 36 Tahun 2021. Akibat hukum dari pelanggaran ini adalah kewajiban perusahaan membayar denda keterlambatan, potensi gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, hingga sanksi administratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja dalam rangka mewujudkan keadilan sosial serta mendorong perusahaan untuk menaati ketentuan pengupahan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan sosialnya. Kata kunci : Upah, Perusahaan, Pekerja, UMP, PP No. 36 Tahun 2021, Ketenagakerjaan

ANALISIS REGULASI DOKUMEN BAGI PEKERJA MIGRAN YANG MELALUI POS LINTAS BATAS NEGARA DI ENTIKONG NIM. A1011211310, BAYU ANDIRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Indonesian Migrant Workers or PMI are Indonesian citizens who become workers in foreign countries and still have the status of Indonesian citizens. The problem that often occurs is where the PMI passes through the Cross Border Post in a prohibited or illegal way, one of which is by penetrating the Cross Border Post without complete documents. The existence of this research aims to examine what factors affect the quantity of similar violations that are rampant, how the process of guarding at the Cross Border Post so that similar violations occur, and what are the government's efforts to overcome similar violations so that they do not occur again. This research is also useful to tighten the gap of supervision in the border area, help government officials to be able to overcome similar problems, and reduce the crime rate and violations in the area around the border area. The research is carried out using the Normative Empirical method, the research is based on related theories or literature that discusses similar events, and the research is also based on events in the place where the research is conducted. The research will discuss how the implementation of related laws in eradicating similar cases, and how to overcome the obstacles that occur in the process of implementing the law. Therefore, it is necessary a balance is needed between the performance of the delivery of the law evenly by government accompanied by a society that is open to the arrival of the Law Keywords: Law, Government, Violation Abstrak Pekerja Migran Indonesia atau PMI adalah warga negara Indonesia yang menjadi pekerja di negara asing dan masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Permasalahan yang sering terjadi adalah Dimana PMI tersebut melewati Pos Lintas Batas Negara dengan cara yang dilarang atau cara yang illegal, salah satunya adalah dengan menembus Pos Lintas Batas Negara tanpa dokumen yang lengkap. Adanya penelitian ini bertujuan untuk menelaah apa saja faktor yang mempengaruhi kuantitas pelanggaran sejenis ini marak terjadi, bagaimana proses berlangsungnya penjagaan di Pos Lintas Batas Negara sehingga pelanggaran sejenis ini banyak terjadi, serta apa saja upaya pemerintah agar dapat menanggulangi pelanggaran sejenis sehingga tidak terjadi kembali. Penelitian ini juga berguna untuk memperketat celah pengawasan yang ada di daerah perbatasan, membantu aparat pemerintahan untuk dapat menanggulangi permasalahan sejenisnya, dan mengurangi angka kriminalitas serta pelanggaran di wilayah sekitar daerah perbatasan. Penelitian dilaksanakan dengan metode Normatif Empiris, penelitian didasarkan pada teori atau literatur terkait yang membahas kejadian serupa, dan penelitian juga didasarkan pada kejadian di tempat penelitian dilakukan. Penelitian akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan Undang-Undang terkait dalam memberantas kasus serupa, dan bagaimana penanggulangan atas kerumpangan yang terjadi didalam proses pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Maka dari itu, diperlukan adanya keseimbangan antara kinerja penyampaian Undang-Undang secara merata oleh pemerintah disertai dengan Masyarakat yang membuka diri atas datangnya Undang-Undang tersebut. Kata Kunci: Pekerja Migran, Pemerintah, Pelanggaran.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA