Garuda - Garba Rujukan Digital

ASPEK HUKUM DALAM PENERBITAN OBLIGASI SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR MODAL INDONESIA NIM. A1012211103, MAXY V.T DATIKH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penerbitan obligasi sebagai instrumen investasi di pasar modal Indonesia serta menilai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada investor. Obligasi merupakan salah satu instrumen pendanaan jangka menengah dan panjang yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, baik untuk sektor swasta maupun pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penerbitan obligasi di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketentuan teknis dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum bagi investor masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap emiten, dan ketidakpatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG). Studi kasus terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan penegakan hukum dapat menimbulkan kerugian besar bagi investor dan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan transparansi informasi, serta edukasi pasar modal agar perlindungan hukum bagi investor dapat terwujud secara optimal. Kata Kunci: Obligasi, Pasar Modal, Perlindungan Hukum, Investor, OJK Abstract This study aims to analyze the legal aspects of bond issuance as an investment instrument in the Indonesian capital market and to evaluate the extent of legal protection provided to investors. Bonds serve as vital medium- and long-term financing tools for both corporations and the government. This research employs a normative juridical approach, focusing on legislation, legal doctrines, and academic references. The findings reveal that the legal framework governing bond issuance in Indonesia is primarily regulated under Law No. 8 of 1995 on Capital Market, Financial Services Authority (OJK) regulations, and technical provisions from the Indonesia Stock Exchange (IDX). However, challenges remain in its implementation, including low public financial literacy, weak regulatory supervision, and insufficient compliance with Good Corporate Governance (GCG) principles. The case of PT Waskita Karya (Persero) Tbk exemplifies how poor internal control and inadequate law enforcement can lead to significant investor and state losses. In conclusion, while the regulatory framework is comprehensive, strengthening supervision, enhancing transparency, and improving investor education are crucial to achieving effective legal protection in the Indonesian bond market. Keywords: Bonds, Capital Market, Legal Regulation, Investor, OJK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI SEKTOR EKONOMI DIGITAL (DRIVER PT. GOJEK INDONESIA) DI PONTIANAK NIM. A1012211005, MUHAMMAD FAGHIH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Algorithmic, app-based work systems tend to pressure drivers to continuously accept orders without considering safety, health, and work-life balance. Therefore, government and platform companies need to intervene to develop regulations that guarantee occupational safety standards, social protection, and reasonable workload limits. The safety and well-being of online motorcycle taxi drivers must be a top priority in developing a sustainable and equitable digital economy. Online technology-based motorcycle taxi services have successfully provided a wide variety of options and advantages compared to other modes of public transportation. The development of online motorcycle taxi services is increasing rapidly. In a short time, online-based motorcycle taxi services have successfully recruited hundreds or even thousands of workers in Indonesia to become motorcycle taxi driver partners. The online transportation service that is already well-known among the public is GOJEK, which is a technology company created by Indonesian children whose goal is to improve the welfare of workers in Indonesia. GOJEK was founded in 2010 in the city of Jakarta, initially this company only served calls via telephone like ordering a taxi, but as time went by GOJEK began to develop in 2015 which can be downloaded through the Playstore or Appstore on smartphones. In the GOJEK application, it serves GO-Food, Go-Ride, Go-Send, Go-Shop, and Go-Mart services. In the development of the Company PT. GOJEK Indonesia GOJEK services have been widely used by millions of users and have expanded in Southeast Asian countries, and currently has around 2.5 million partners in major cities in Indonesia. Online motorcycle taxis can face practical challenges, given the nature of employment relationships, which are often not formally outlined in written agreements between consumers and drivers. Furthermore, app-based service models tend to use standard terms and conditions that may not provide sufficient scope for drivers to legally protect their rights. Therefore, in addition to legal certainty through formal regulations, a swift and fair dispute resolution mechanism is also needed, for example through mediation or in-app complaint services, to optimize driver protection and respond to the dynamics of digital transactions. Keywords: Services, Motorcycle Taxi, Transportation Abstrak Sistem kerja berbasis aplikasi yang bersifat algoritmik cenderung menekan driver untuk terus menerima pesanan tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan, dan keseimbangan kerja. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi dari pemerintah dan perusahaan platform untuk menyusun regulasi yang menjamin standar keselamatan kerja, perlindungan sosial, dan batasan beban kerja yang wajar. Keselamatan dan kesejahteraan para pengemudi ojol harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkeadilan. Fasilitas jasa ojek berbasis teknologi online sukses memberikan berbagai macam pilihan serta kelebihan dibandingkan moda transportasi umum yang lain. Perkembangan fasilitas ojek online semakin meningkat pesat. Dalam waktu singkat, fasilitas ojek berbasis online sukses menjaring ratusan bahkan ribuan tenaga kerja di Indonesia untuk menjadi mitra pengemudi ojek (driver). Layanan transportasi online yang sudah dikenal dikalangan masyarakat yaitu GOJEK, dimana merupakan suatu perusahaan teknologi karya anak bangsa yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. GOJEK didirikan pada tahun 2010 di kota Jakarta, awal mulanya perusahaan ini hanya melayani panggilan lewat telepon saja seperti layaknya melakukan pemesanan taksi, namun dengan seiringnya jaman GOJEK mulai berkembang di tahun 2015 yang dapat di unduh melalui playstore maupun appstore di smartphone. Di dalam aplikasi GOJEK melayani layanan GO-Food , Go-Ride, Go-Send, Go-Shop, dan Go- Mart. Dalam perkembangan Perusahaan PT. GOJEK Indonesia layanan GOJEK sudah banyak digunakan oleh jutaan pengguna dan sudah ber-ekspansi di negara Asia Tenggara, dan saat ini mampu memiliki mitra sekitar 2,5 juta lebih di kota-kota besar Indonesia. Ojek online dapat menghadapi tantangan praktis, mengingat sifat hubungan kerja yang sering kali tidak dituangkan secara formal dalam bentuk perjanjian tertulis antara konsumen dan pengemudi. Selain itu, model layanan berbasis aplikasi cenderung menggunakan syarat dan ketentuan standar yang mungkin tidak memberikan ruang yang cukup bagi pengemudi untuk melindungi haknya secara hukum. Oleh karena itu, selain kepastian hukum dari segi aturan formal, dibutuhkan pula mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, misalnya melalui mediasi atau layanan pengaduan dalam aplikasi, agar perlindungan terhadap pengemudi dapat lebih optimal dan responsif terhadap dinamika transaksi digital. Kata Kunci : Jasa, Ojek, Transportasi

IMPLEMENTASI PERJANJIAN ANTARA PEMILIK RUMAH DAN PEMBORONG RUMAH TINGGAL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012221027, PUTRI SHOLEHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This research aims to analyze the implementation of agreements between homeowners and contractors in the construction of residential houses in Pontianak City, as well as to examine the forms of legal protection available to the parties when a breach of contract (wanprestasi) occurs. House construction through the contracting system is a common practice in the community; however, in practice, various deviations from the contract frequently arise, such as delays in project completion, work results that do not meet specifications, and disputes related to payment. These conditions indicate a gap between the contractual agreements and their actual implementation in the field. This study employs an empirical legal research method with a descriptive character. Data were collected through literature review and field research, including interviews with parties involved in contracting agreements. The analysis was conducted qualitatively to assess how the agreements are implemented and how dispute resolution mechanisms are applied when a breach of contract occurs. The findings show that the implementation of contracting agreements in Pontianak City has not fully adhered to the principles of contract law, particularly the principles of good faith and legal certainty, as there are still contractors who fail to fulfill their obligations in accordance with the contract. Legal protections available to homeowners include demanding performance of the agreement, contract termination, and claims for damages in accordance with Article 1243 of the Indonesian Civil Code. Dispute resolution is more commonly pursued through non-litigation methods such as negotiation and mediation, as these are considered faster and more efficient. This research is expected to contribute to the community, government, and construction service providers by enhancing understanding of the importance of clear and comprehensive written agreements that include dispute resolution mechanisms to prevent future losses. Keywords: Contracting Agreement, Breach of Contract, Legal Protection, Homeowners, Contractors ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian antara pemilik rumah dan pemborong dalam pembangunan rumah tinggal di Kota Pontianak, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi wanprestasi. Pembangunan rumah melalui sistem borongan merupakan praktik yang umum dilakukan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan terhadap kontrak, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan, hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi ataupun sengketa mengenai pembayaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesepakatan kontraktual dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai bagaimana perjanjian tersebut dilaksanakan serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa diterapkan ketika terjadi wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian pemborongan di Kota Pontianak belum sepenuhnya memenuhi asas-asas perjanjian, khususnya asas itikad baik dan kepastian hukum, karena masih terdapat pemborong yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak. Perlindungan hukum yang dapat ditempuh pemilik rumah meliputi penuntutan pemenuhan perikatan, pembatalan perjanjian, dan tuntutan ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa lebih banyak ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi karena dianggap lebih cepat dan efisien. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha jasa konstruksi untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perjanjian tertulis yang jelas, lengkap, dan memuat mekanisme penyelesaian sengketa guna mencegah kerugian di kemudian hari. Kata Kunci: Perjanjian Pemborongan, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Pemilik Rumah, Pemborong.

PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASION NIM. A1012211128, TIRTA SALDINATA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In resolving the dual land certificates, the National Land Agency attempted a solution through mediation in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016 concerning the Settlement of Land Cases. However, in this resolution, the Ketapang Regency Land Office failed to resolve the dual land certificates through mediation with the formulation of the problem: How is the Settlement of Disputes over Dual Land Title Certificates Through Mediation by the Ketapang Regency National Land Agency Office? In this study, the author used an empirical legal research method with a descriptive research nature, library data and field data. The research results indicate that in the process of resolving dual land certificates through non-litigation (outside the court) mediation at the Ketapang Regency Land Office, which acts as a third party (mediator) based on Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 11 of 2016 concerning the Settlement of Land Cases. In the process of resolving dual land certificate disputes, the parties reach an agreement during mediation. The Ketapang Regency Land Office then drafts a peace deed for the disputing parties before the mediator. This is then ratified in the District Court before a judge to grant the deed legal force. There is no good faith between the two parties. Therefore, in resolving dual land certificate cases through mediation at the Ketapang Regency Land Office. Keywords: Dispute Resolution, Land Rights, Certificates Abstrak Dalam menyelesaikan sertifikat tanah ganda tersebut Badan Pertanahan Nasional mengupayakan solusi penyelesaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, namun dalam penyelesaian tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang mengalami kegagalan dalam penyelesaian sertifikat tanah ganda melalui mediasi dengan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Melalui Mediasi Oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Ketapang?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, data kepustakaan dan data lapangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam proses pelaksanaan penyelesaian terhadap sertifikat tanah ganda melalui non litigasi (diluar pengadilan) dengan melakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Ketapang yang berperan sebagai pihak ketiga (mediator) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda para pihak menemukan kesepakatan dalam mediasi maka Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang membuatkan akta perdamaian kepada para pihak yang bersengketa dihadapan mediator dan disahkan di Pengadilan Negeri di hadapan hakim guna diberikannya kekuatan hukum dari akta perdamaian tersebut serta tidak ada itikad baik antar kedua belah pihak, dengan demikian dalam penyelesaian kasus sertifikat tanah ganda melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Hak Atas Tanah, Sertifikat

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NOMOR 56/Pdt.G/2025/PT PTK TENTANG ARISAN ONLINE NIM. A1012221108, EVA LESTARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Online arisan as a social phenomenon based on digital media creates a civil legal relationship grounded in electronic agreements. In practice, disputes arising from online arisan are frequently resolved through judicial mechanisms, particularly when a breach of contract occurs. One such case is reflected in the Decision of the Pontianak High Court Number 56/Pdt.G/2025/PT PTK, which primarily addresses the formal aspects of legal remedies through appeal. This research aims to analyze the legal reasoning of the High Court judges and the legal consequences of a decision declaring an appeal inadmissible (niet ontvankelijk verklaard).This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis focuses on civil procedural law provisions, particularly those governing verstek judgments and legal remedies as regulated under the Herzien Inlandsch Reglement (HIR), in conjunction with relevant legal doctrines and principles. Legal materials are analyzed qualitatively and normatively to assess the consistency and rationality of the judges’ legal reasoning.The results of this research indicate that the legal reasoning of the Pontianak High Court judges reflects a consistent application of civil procedural law and fulfills the principles of legal certainty, justice, and utility. The legal consequence of the decision is the continued validity of the first-instance judgment, which declared the defendant in breach of contract and imposed obligations to pay compensation and court costs. This decision strengthens legal protection for participants in online arisan and underscores the importance of procedural accuracy in pursuing civil legal remedies. Keywords: Online Arisan, Electronic Agreement, Judicial Legal Reasoning, Civil Procedural Law. Abstrak Arisan online sebagai fenomena sosial berbasis media digital melahirkan hubungan hukum perdata yang didasarkan pada perjanjian elektronik. Dalam praktiknya, sengketa arisan online kerap diselesaikan melalui mekanisme peradilan, khususnya ketika terjadi wanprestasi. Salah satu perkara tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 56/Pdt.G/2025/PT PTK, yang menitikberatkan pada aspek formil upaya hukum banding. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi serta akibat hukum dari putusan yang menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum acara perdata, khususnya pengaturan mengenai putusan verstek dan mekanisme upaya hukum sebagaimana diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), serta dikaitkan dengan doktrin dan asas hukum yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif untuk menilai konsistensi dan rasionalitas pertimbangan hukum hakim.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah mencerminkan penerapan hukum acara perdata secara konsisten dan memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah tetap berlakunya putusan tingkat pertama yang menyatakan adanya wanprestasi serta membebankan kewajiban pembayaran ganti kerugian dan biaya perkara kepada Tergugat. Putusan ini memperkuat kedudukan hukum peserta arisan online dan menegaskan pentingnya ketepatan prosedur dalam menempuh upaya hukum perdata. Kata Kunci: Arisan Online, Perjanjian Elektronik, Pertimbangan Hukum Hakim, Hukum Acara Perdata.

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 48/Pdt.G/2020/PN Ptk NIM. A1011201313, AZHAR SATRIA MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The concept of (PMH) or unlawful acts is a central mechanism in Indonesian civil law that protects individuals from conduct violating legal obligations, subjective rights, morality, and principles of propriety. Decision Number 48/Pdt.G/2020/PN Ptk provides a concrete illustration of PMH in practice, particularly in relation to the unlawful control and transfer of ownership of the barge Barlian 3311 and its cargo. This study examines the judge’s legal reasoning in determining whether the defendants fulfilled the elements of PMH, as well as the legal implications arising from the decision. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, this research draws on legislation, legal doctrine, and an analysis of the court decision. The findings show that the judge systematically assessed PMH elements based on doctrine, jurisprudence, and admissible evidence. The plaintiff proved lawful ownership through valid sale documentation, while the defendants failed to establish any legal basis for their actions. The court applied key principles concerning unlawful conduct, fault, damages, and causation. The decision imposes significant legal consequences, including the defendants’ obligation to surrender the vessel ownership certificate and compensate the plaintiff under restitutio in integrum. Keywords: Unlawful Acts, Judicial Reasoning, Compensation, Court Decision. Abstrak Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan mekanisme penting dalam hukum perdata Indonesia yang berfungsi melindungi individu dari tindakan yang melanggar kewajiban hukum, hak subjektif, moralitas, serta asas kepatutan. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Ptk memberikan ilustrasi konkret mengenai penerapan PMH, khususnya terkait penguasaan dan peralihan hak milik kapal tongkang Barlian 3311 beserta muatannya secara tidak sah. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur PMH oleh para tergugat serta akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini bersumber pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai unsur-unsur PMH secara sistematis berdasarkan doktrin, yurisprudensi, dan alat bukti yang sah. Penggugat berhasil membuktikan kepemilikan sah melalui dokumen jual beli, sedangkan para tergugat gagal menunjukkan dasar hukum atas tindakan mereka. Pengadilan menerapkan prinsip-prinsip penting terkait perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Putusan tersebut menimbulkan akibat hukum signifikan, termasuk kewajiban para tergugat untuk menyerahkan sertifikat kepemilikan kapal serta memberikan ganti rugi kepada Penggugat sesuai asas restitutio in integrum. Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pertimbangan Hakim, Ganti Rugi, Putusan Pengadilan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI GAMBAR DIGITAL YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NIM. A1012211113, NOVAL ALIFFO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah melahirkan karya seni gambar digital yang semakin mudah diakses, diperbanyak, dan disebarluaskan melalui internet. Kondisi ini memunculkan potensi pelanggaran hak cipta, terutama berupa penggunaan karya tanpa izin dari penciptanya, baik untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni gambar digital yang digunakan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menelaah akibat hukum yang timbul bagi para pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui kajian bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada penerapan hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta mekanisme perlindungan hukum dalam ranah perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya seni gambar digital diberikan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat ditempuh melalui pendaftaran ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kontrak lisensi, serta penerapan teknologi digital seperti watermark. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, yang memungkinkan pencipta menuntut ganti rugi serta penghentian penggunaan karya. Akibat hukum bagi pelanggar meliputi kewajiban membayar ganti rugi materiil maupun immateriil, penghentian distribusi karya, hingga kerugian reputasi. Kata Kunci: Hak Cipta, Seni Gambar Digital, Perlindungan Hukum, Hukum Perdata ABSTRACT The rapid development of digital technology has given rise to digital visual artworks that are increasingly accessible, reproducible, and distributable through the internet. This condition creates a high potential for copyright infringements, particularly in the form of unauthorized use of works by third parties, either for personal or commercial purposes. This study aims to analyze the legal protection of digital visual artworks used without permission under Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014, as well as to examine the legal consequences for the parties involved. This research employs a normative legal method with a descriptiveanalytical approach, using primary legal materials such as legislation and jurisprudence, along with secondary sources including literature, journals, and previous studies. The analysis focuses on the implementation of moral rights and economic rights of creators, as well as legal protection mechanisms within the civil law framework. The findings indicate that legal protection for digital artworks is provided in two forms: preventive and repressive. Preventive measures can be taken through copyright registration at the Directorate General of Intellectual Property, license agreements, and the use of digital technologies such as watermarking. Repressive measures include civil lawsuits based on unlawful acts or breach of contract, enabling creators to claim compensation and demand the cessation of unauthorized use. The legal consequences for infringers include obligations to pay material and immaterial damages, withdrawal of infringing works from circulation, and reputational losses. Keywords: Copyright, Digital Visual Art, Legal Protection, Civil Law.

WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANDALAN FAVORIT PERDANA PONTIANAK NIM. A1011211044, AGUNAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research examines the issue of debtor default in credit agreements at PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Andalan Favorit Perdana Pontianak. The background of the study lies in the strategic role of BPR as a financial intermediary for small communities and MSMEs in Pontianak, where the risk of late installment payments cannot be entirely avoided. The occurrence of default reflects a complex interaction between economic pressures, business instability, and the financial behaviour of borrowers, making this topic important to analyse closely.The main research problem addressed is: What factors lead to debtor default in credit agreements at PT. BPR Andalan Favorit Perdana Pontianak? An empirical legal research method with a descriptive approach was applied, focusing on how legal rules operate within real community settings. Data sources consist of legal literature on contract law, default, and banking regulations, combined with field data obtained through interviews with bank management (Director of Credit and Collection) and questionnaires distributed to ten debtors who had defaulted in repayment. Respondents were selected using a total sampling technique to ensure the data reflected real conditions. The research findings show that the level of default at PT BPR Andalan Favorit Perdana Pontianak remains relatively controlled. In 2023, there were 164 active debtors, increasing to 182 in 2024, with a total of 10 debtors recorded as defaulting. Factors identified as causing default include decreased business income (80% of respondents) and the burden of multi-financing obligations from different financial institutions (20% of respondents). The legal consequences faced by defaulting debtors range from late payment penalties to the auction of collateral if obligations remain unfulfilled. To address these situations, the bank offers settlement measures through restructuring programs, including payment relief, rescheduling of installments, and extension of repayment periods. Key Word : Debtor Default, Credit Agreement Abstrak Penelitian ini mengkaji permasalahan wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit di PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Andalan Favorit Perdana Pontianak. Latar belakang penelitian ini adalah peran vital BPR sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat kecil dan UMKM di Pontianak, di mana risiko kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban (keterlambatan pembayaran angsuran) tidak dapat dihindari. Fenomena wanprestasi ini berakar pada kompleksitas perilaku sosial, ekonomi domestik, dan budaya finansial masyarakat lokal, yang menjadikannya penting untuk diteliti lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama: Faktor apa yang menyebabkan debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit di PT. Bank Perekonomian Rakyat Andalan Favorit Perdana Pontianak?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, yang mengkaji hukum dalam kenyataan di masyarakat. Sumber data utama terdiri dari data kepustakaan (literatur hukum perjanjian, wanprestasi, dan regulasi perbankan) serta data lapangan. Data lapangan diperoleh melalui teknik komunikasi langsung berupa wawancara dengan manajemen bank (Direktur) dan teknik komunikasi tidak langsung berupa penyebaran angket kepada 10 debitur yang mengalami wanprestasi, dengan penentuan sampel menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat wanprestasi di PT. BPR Andalan Favorit Perdana Pontianak masih terkendali. Dari 164 debitur aktif pada tahun 2023 dan 182 debitur pada tahun 2024. debitur yang wanprestasi sebanyak 10 debitur. Faktor penyebab debitur wanprestasi adalah penurunan pendapatan usaha debitur (80% responden) dan beban pinjaman lain (multi pembiayaan) di lembaga keuangan berbeda (20% responden). Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi adalah dikenai denda keterlambatan hingga pelelangan jaminan. Upaya penyelesaian yang dilakukan bank adalah pemberian solusi melalui restrukturisasi, seperti keringanan pembayaran, penjadwalan ulang angsuran, atau perpanjangan pembayaran angsuran. Kata Kunci : Wanprestasi Debitur, Perjanjian Kredit,

PERLINDUNGAN PENUMPANG PADA ASURANSI KECELAKAAN BAGI PENUMPANG MOTOR AIR (KELOTOK) JURUSAN RASAU JAYA – PADANG TIKAR DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012221047, AUFAL FIKRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to analyze passenger protection in accident insurance for water motor (kelotok) passengers in Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency and analyze the efforts made by water motor (kelotok) passengers in Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency to be able to claim accident insurance. This study is very important to examine in depth the urgency of personal accident insurance regulations for river transportation passengers, by taking the case of water motor (kelotok) in Rasau Jaya, West Kalimantan. This study will not only photograph the existing problems, but also formulate strong arguments regarding the need for regulatory intervention. The goal is to encourage the creation of policies that not only protect the basic rights of passengers, but also create a safer, fairer, and more responsible transportation ecosystem for all parties involved. The results of the study indicate that Passenger protection in accident insurance for water motor (kelotok) passengers in Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency is an accident insurance issued by Jasa Raharja. It is known that the ticket price is IDR 60,000 (sixty thousand rupiah) plus IDR 4,500 (four thousand five hundred rupiah) for insurance. Passengers who have a travel ticket are automatically registered for passenger accident insurance in the event of a boat accident. To claim accident insurance, passengers on water motorboats (kelotok) in Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency, can file a claim with Jasa Raharja. To claim accident insurance after boarding a kelotok, passengers must immediately report the accident to the authorities and the insurance company, gather important documents, and file a claim by completing the form and submitting all required documents. It is important to file a claim promptly and ensure all data and documents (such as an accident certificate, medical/death certificate, and identification) are complete and align with the applicable insurance policy. For passengers who die due to an accident, heirs must report the accident to the authorities, gather documents such as a police report, death certificate, and identification, and then file a claim at the nearest insurance office. Keywords: Legal Protection, Boat Passengers, Accident Insurance ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan penumpang pada asuransi kecelakaan bagi penumpang motor air (kelotok) di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dan menganalisis upaya yang dilakukan penumpang motor air (kelotok) di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya untuk dapat mengklaim asuransi kecelakaan. Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengkaji secara mendalam urgensi regulasi asuransi kecelakaan diri bagi penumpang transportasi sungai, dengan mengambil kasus motor air (kelotok) di Rasau Jaya, Kalimantan Barat. Penelitian ini tidak hanya akan memotret masalah yang ada, tetapi juga merumuskan argumen yang kuat mengenai perlunya intervensi regulasi. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya kebijakan yang tidak hanya melindungi hak-hak dasar penumpang, tetapi juga menciptakan ekosistem transportasi yang lebih aman, adil, dan bertanggung jawab bagi seluruh pihak yang terlibat. Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa Perlindungan penumpang pada asuransi kecelakaan bagi penumpang motor air (kelotok) di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya merupakan asuransi kecelakaan yang diterbitkan dari pihak Jasa Raharja. Diketahui bahwa harga tiket yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sebagai biaya asuransi. Bagi penumpang yang memiliki tiket perjalanan maka secara otomatis terdaftar dengan asuransi kecelakaan penumpang apabila terjadi kecelakaan kapal. Upaya yang dilakukan penumpang motor air (kelotok) di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya untuk dapat mengklaim asuransi kecelakaan adalah dengan mengajukan klaim asuransi ke pihak Jasa Raharja. Untuk mengklaim asuransi kecelakaan setelah menumpang kelotok, penumpang harus segera melaporkan kecelakaan ke pihak berwenang dan perusahaan asuransi, mengumpulkan dokumen penting, serta mengajukan klaim dengan mengisi formulir dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan. Penting untuk mengajukan klaim segera dan memastikan semua data serta dokumen (seperti surat keterangan kecelakaan, surat keterangan medis/kematian, dan identitas diri) lengkap dan sesuai dengan polis asuransi yang berlaku. Bagi penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan, ahli waris perlu melaporkan kecelakaan ke pihak berwenang, mengumpulkan dokumen-dokumen seperti laporan polisi, surat keterangan kematian, dan identitas, lalu mengajukan klaim ke kantor asuransi terdekat. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penumpang Kapal, Asuransi Kecelakaan

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PROVIDER CRYPTOCURRENCY ILEGAL di INDONESIA NIM. A1011221163, MARIO CHRISTY SITUMORANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The rapid development of crypto assets (cryptocurrencies) in Indonesia not only offers alternative investment instruments but also creates opportunities for their misuse as a means of money laundering, particularly at the layering stage. The anonymous, decentralized, and cross-border nature of crypto assets poses significant challenges for law enforcement authorities in terms of detection and enforcement. Moreover, the existing legal framework governing cryptocurrencies in Indonesia remains limited and does not specifically regulate mechanisms for preventing and combating money laundering conducted through illegal cryptocurrency service providers. This study employs normative legal research with statutory and conceptual approaches, aiming to analyze efforts to combat money laundering offenses carried out through illegal cryptocurrency providers in Indonesia. The findings indicate that Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes can, in principle, address such offenses; however, its implementation remains ineffective. The main obstacles include limited technical capacity and human resources of law enforcement agencies in tracing complex cryptocurrency transactions, the proliferation of illegal crypto asset providers that fail to implement Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT) principles, as well as inadequate inter-agency coordination and international cooperation in cross-border asset tracing. Therefore, comprehensive countermeasures are required, including the strengthening of specific regulatory frameworks, enhancement of digital investigative capacities, reinforcement of inter-agency synergy, and public education to increase legal awareness regarding the risks associated with the use of crypto assets. Kata kunci: Pencucian Uang, Cryptocurrency, Ilegal, Penanggulangan Abstrak Perkembangan aset kripto (cryptocurrency) di Indonesia tidak hanya menghadirkan alternatif instrumen investasi, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, khususnya pada tahap layering. Karakteristik aset kripto yang bersifat anonim, terdesentralisasi, dan lintas batas menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum dalam melakukan deteksi dan penindakan. Di sisi lain, pengaturan hukum mengenai aset kripto di Indonesia masih terbatas dan belum secara spesifik mengatur mekanisme penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui penyedia layanan kripto ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang melalui provider cryptocurrency ilegal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara normatif dapat menjangkau kejahatan tersebut, namun implementasinya belum optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya manusia aparat penegak hukum dalam pelacakan transaksi kripto, maraknya penyelenggara aset kripto ilegal yang tidak menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), serta lemahnya koordinasi antarlembaga dan kerja sama internasional dalam penelusuran aset lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif melalui penguatan regulasi khusus, peningkatan kapasitas investigasi digital, penguatan sinergi antarlembaga, serta edukasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dalam penggunaan aset kripto. Kata kunci: Money Laundering, Cryptocurrency, Illegal, Countermeasures

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA