Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP KEHILANGAN DANA SIMPANAN DI REKENING NASABAH NIM. A1012191064, RIKO ADITYO NUGROHO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In carrying out its role as a financial agent, banks must be responsible for customers, including their personal data, so that it is not used by irresponsible parties. The problem formulation in this study is: Can Banks Be Held Accountable for the Loss of Deposit Funds in Customer Accounts? The purpose of this study is to analyze the Bank's responsibility for the loss of deposit funds in customer accounts. To reveal the legal remedies that customers can take against the Bank for the loss of deposit funds in their accounts. This study uses a normative legal research method.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the Bank's responsibility for the loss of deposit funds in customer accounts, for example, the bank immediately handles the problem if a customer reports the incident of the loss of deposit funds they experienced. However, this responsibility is limited to what the bank can do, for example, if the funds are lost by an insider or due to an error on the part of the bank itself. Whereas if the funds are lost due to customer negligence, for example, fraud, the bank will not be responsible. The legal remedy a customer can take against a bank for the loss of savings in their account is to immediately file a complaint with the nearest bank to follow up on the loss suffered by the customer. This action involves negotiating with the bank to achieve a satisfactory outcome. Keywords: Responsibility, Loss, Savings, Customer Abstrak Bank dalam menjalankan perannya sebagai agent keuangan harus bertanggungjawab terhadap nasabah termasuk data pribadinya agar tidak dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Bank Dapat Diminta Pertanggung Jawaban Atas Kehilangan Dana Simpanan Di Rekening Nasabah ?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan di rekening nasabah. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah kepada Bank atas kehilangan dana simpanan di rekening. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan di rekening nasabah pihak bank misalnya dengan segera menangani persoalan jika terjadi pelaporan oleh nasabah atas kejadiaan atas hilangnya dana simpanan yang dialaminya, namun tanggung jawab tersebut sebatas apa yang bisa dilakukan oleh pihak bank misalnya jika dana yang hilang dilakukan oleh orang dalam atau akibat kesalahan dari pihak bank sendiri sedangkan jika dana yang hilang terjadi akibat keteledoran nasabah misanya terjadi penipuan makan bank tidak akan bertanggung jawab. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah kepada Bank atas kehilangan dana simpanan di rekening adalah nasabah dengan segera melakukan upaya pengaduan kepada bank terdekat untuk dapat menindaklanjuti kerugian yang di derita oleh nasabah, dimana upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya musyawarah dengan pihak bank agar dapat diperoleh hasil yang dapat memberikan kepuasan terhadap nasabah. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kehilangan, Dana Simpanan, Nasabah

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021 PASAL 29 AYAT (1) TERHADAP PUNGUTAN PARKIR DI INDOMARET PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK NIM. A1011221182, AZZIRA REVALINA NOVIANTY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 29 paragraph (1) of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 concerning Public Order, Public Tranquility, and Community Protection, particularly regarding the prohibition of unauthorized parking management in the Indomaret area of South Pontianak. Although the regulation has been enforced, illegal parking charges are still found in practice. This research applies an empirical legal method with a qualitative approach,using interviews with relevant government agencies, Indomaret management, and the community, as well as field observations. The analysis is based on Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness, Good Governance theory, and community participation theory. The results show that Article 29 paragraph (1) is normatively effective, but not yet effective in its implementation, as parking activities are still controlled by illegal parking attendants. This ineffectiveness is caused by weak law enforcement, a lack of inter-agency coordination, and low public awareness. The study recommends strengthening inter-agency coordination, formulating more technical regulations, increasing public awareness through socialization, and imposing stricter administrative sanctions. Keywords: Legal Effectiveness, , Indomaret Parking, Illegal Parking Fees. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, khususnya terkait larangan penyelenggaraan parkir tanpa izin di kawasan Indomaret Pontianak Selatan. Meskipun regulasi telah diberlakukan, praktik pungutan parkir liar masih ditemukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan instansi terkait, pengelola Indomaret, masyarakat, serta observasi lapangan. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori Good Governance, dan teori partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 29 Ayat (1) efektif secara normatif, namun belum efektif dalam penerapannya karena masih dikuasai oleh juru parkir ilegal. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarinstansi, penyusunan regulasi teknis, sosialisasi kepada masyarakat, serta penerapan sanksi administratif yang lebih tegas. Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Parkir Indomaret, Pungutan Liar.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS PELAKU PENAMBANGAN TANPA IZIN DI KALIMANTAN BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 464/PID.SUS/2024/PT PTK) NIM. A1011221169, FIRMAN ILHAM NOOR ISLAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study analyzes the strength and assessment of evidence in the Pontianak High Court's Acquittal Decision Number 464/PID.SUS/2024/PT PTK related to the case of illegal mining. The study focuses on the application of the provisions of evidence as stipulated in Articles 183, 184, and 188 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), particularly in assessing the connection between witness testimony, expert testimony, documentary evidence, electronic evidence, clues, and the defendant's testimony.The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and court decision analysis approach. The results of the study show that the Pontianak High Court Judges assessed the evidence partially and not as a series of interrelated evidence, thereby obscuring the cumulative evidentiary strength that should have formed the judges' conviction. In fact, the evidence submitted by the Public Prosecutor as a whole showed the existence of unlicensed mining activities, the defendant's role as the controller of the activities, the absence of RKAB approval, and significant economic and environmental impacts. This study concludes that the acquittal reflects an error in the application of the law of evidence and has the potential to hinder the achievement of substantive justice in the enforcement of criminal law in the field of mining. Kata kunci: Legal Review, Acquittal, Illegal Mining, Strength of Evidence Abstrak Penelitian ini menganalisis kekuatan dan penilaian alat bukti dalam Putusan Bebas Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 464/PID.SUS/2024/PT PTK terkait perkara penambangan tanpa izin. Fokus kajian diarahkan pada penerapan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183, Pasal 184, dan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam menilai keterkaitan antara keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti elektronik, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tinggi Pontianak menilai alat bukti secara parsial dan tidak sebagai satu rangkaian pembuktian yang saling berkaitan, sehingga mengaburkan kekuatan pembuktian kumulatif yang seharusnya membentuk keyakinan hakim. Padahal, secara keseluruhan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum telah menunjukkan adanya aktivitas penambangan tanpa izin, peran terdakwa sebagai pengendali kegiatan, ketiadaan persetujuan RKAB, serta dampak ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan bebas a quo mencerminkan kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian dan berpotensi menghambat pencapaian keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di bidang pertambangan. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Putusan Bebas, Penambangan tanpa izin, Kekuatan Alat Bukti

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP KERJA PERJANJIAN ADVOKAT ANTARA FIRMA HUKUM HERAWAN UTORO DAN REKAN DENGAN KLIEN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012221079, DESTIA MELSABILA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study analyzes the implementation of attorney service agreements between the Herawan Utoro & Partners Law Firm and clients that are applied verbally in the city of Pontianak, as well as examining whether these verbal agreements are capable of providing solutions and protection for the rights of attorneys, particularly in relation to fees and the implementation of professional obligations. The purpose of this study is to identify the obstacles and factors that cause the non- use of written attorney service agreements, as well as to analyze the implementation of the rights and obligations of attorneys and clients based on the provisions of Law Number 18 of 2003 concerning Attorneys and the principles of contract law in the Civil Code. The research method used was normative-empirical legal research, combining a study of applicable legal norms and practical realities in the field. Primary data was obtained through interviews with lawyers at the Herawan Utoro & Partners Law Firm and clients, while secondary data was obtained from legislation, legal literature, and related documents. A qualitative descriptive approach was used to analyze the data with the aim of systematically describing the implementation of attorney service agreements, the rights and obligations of the parties, and the obstacles that arise due to the absence of a written agreement. The results of the study show that the application of verbal attorney service agreements at the Herawan Utoro & Partners Law Firm is based on factors such as trust, reputation, attorney professionalism, as well as considerations of time efficiency and utility in handling cases. Legally, verbal agreements remain valid and binding as long as they meet the requirements for valid agreements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, the absence of a written agreement creates weaknesses in terms of legal certainty, particularly with regard to evidence, clarity of the scope of work, and the basis for calculating attorney fees. This condition has the potential to harm attorneys if there are differences in interpretation or settlement with clients in the future. This study concludes that although verbal attorney service agreements are legally valid and based on the good faith of the parties, they do not fully provide optimal legal protection for the rights and obligations of attorneys and clients. Therefore, a written attorney service agreement is necessary to strengthen legal certainty, protect the rights of the parties, and minimize conflicts in the professional relationship between attorneys and clients. Keywords: Attorney Service Agreement, Verbal Agreement, Rights and Obligations, Attorney, Legal Certainty Abstrak Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perjanjian jasa advokat antara Firma Hukum Herawan Utoro dan Rekan dengan klien yang diterapkan secara lisan di Kota Pontianak, serta menelaah apakah perjanjian lisan tersebut mampu memberikan penyelesaian dan perlindungan terhadap hak-hak advokat, khususnya terkait honorarium dan pelaksanaan kewajiban professional. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak digunakannya perjanjian jasa advokat secara tertulis, serta menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban advokat dan klien berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan memadukan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dan kenyataan praktik di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat pada Firma Hukum Herawan Utoro dan Rekan serta pihak klien, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dengan tujuan menggambarkan secara sistematis pelaksanaan perjanjian jasa advokat, hak dan kewajiban para pihak, serta hambatan yang timbul akibat tidak adanya perjanjian tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perjanjian jasa advokat secara lisan pada Firma Hukum Herawan Utoro dan Rekan didasarkan pada faktor kepercayaan (trust), reputasi, profesionalitas advokat, serta pertimbangan efisiensi waktu dan utilitas dalam penanganan perkara. Secara yuridis, perjanjian lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun demikian, ketiadaan perjanjian tertulis menimbulkan kelemahan dalam aspek kepastian hukum, terutama terkait pembuktian, kejelasan ruang lingkup pekerjaan, serta dasar perhitungan honorarium advokat. Kondisi ini berpotensi merugikan advokat apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penyelesaian dengan klien di kemudian hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perjanjian jasa advokat secara lisan sah secara hukum dan dilandasi itikad baik para pihak, namun belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak dan kewajiban advokat maupun klien. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian jasa advokat secara tertulis sebagai bentuk penguatan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta upaya meminimalisir terjadinya konflik dalam hubungan profesional antara advokat dan klien. Kata Kunci : Perjanjian Jasa Advokat, Perjanjian Lisan, Hak Dan Kewajiban, Advokat, Kepastian Hukum

PENEGAKAN HUKUM TERKAIT LARANGAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU NO. 15/KPPU-I/2022 NIM. A1011221007, MALITA WARDIYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Healthy business competition is a basic principle in maintaining price stability and protecting the interests of consumers, especially for basic necessities. The increase in the price of packaged cooking oil during the 2021-2022 period has led to indications of alleged price fixing agreements by several business actors. The Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 15/KPPU-I/2022 is further an important reference in reviewing the application of Article 5 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. This study aims to examine the legal considerations used by KPPU in the application of Article 5 of Law No. 5 of 1999 and analyze the types of evidence used in proving alleged pricing practices. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a case approach, supported by primary, secondary, and literature studies. The results of the study show that KPPU assesses that the structure of the packaged cooking oil market is oligopolistic so that it has the potential to encourage price coordination between business actors. Proof of violations was carried out using indirect evidence in the form of price uniformity patterns, market data, and the intensity of communication between business actors, even though no written agreement was found. This decision confirms that the practice of pricing can be proven through a series of indirect evidence that is interrelated in the competition law in Indonesia. Keywords: Business Competition, Cartels, Pricing, Article 5 of Law No. 5 of 1999, KPPU. Abstrak Persaingan usaha yang sehat adalah suatu prinsip dasar dalam menjaga kestabilan harga serta melindungi kepentingan konsumen, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok. Kenaikan harga minyak goreng kemasan selama periode 2021–2022 menimbulkan indikasi dugaan perjanjian pengaturan harga oleh beberapa pelaku usaha. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2022 selanjutnya menjadi rujukan penting dalam mengkaji penerapan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh KPPU dalam penerapan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 serta menganalisis jenis alat bukti yang dimanfaat dalam pembuktian dugaan praktik penetapan harga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU menilai struktur pasar minyak goreng kemasan bersifat oligopolistik sehingga berpotensi mendorong terjadinya koordinasi harga antar pelaku usaha. Pembuktian pelanggaran dilakukan dengan menggunakan alat bukti tidak langsung berupa pola keseragaman harga, data pasar, serta intensitas komunikasi antar pelaku usaha, meskipun tidak ditemukan perjanjian tertulis. Putusan ini menegaskan bahwa praktik penetapan harga dapat dibuktikan melalui rangkaian bukti tidak langsung yang saling berkaitan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Kata Kunci: Persaingan Usaha, Kartel, Penetapan Harga, Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU.

KEWAJIBAN AYAH TERHADAP ANAK AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN YANG HAK NAFKAH TIDAK DIMINTA DAN TIDAK DITETAPKAN DALAM PUTUSAN HAKIM (PUTUSAN NOMOR 496/PDT.G/2022/PA.KTP) NIM. A1012191078, ALFIAN DARUSSALAM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In the divorce trial process between the Plaintiff and the Defendant, the Panel of Judges has made efforts to reconcile the two parties through mediation stages as regulated in the applicable laws and regulations. However, the mediation efforts did not produce results because each party remained adamant in their decision to divorce, the development of the trial, the Plaintiff changed his petitum and requested to be given custody of the two children. The Defendant did not object to the change in the request and stated his agreement to the custody request submitted by the Plaintiff. This change in petitum is an important part of the case examination process because it concerns the best interests of the child, which must be the main consideration in every decision related to child custody in divorce cases. Therefore, the formulation of the problem in this study is as follows: "What are the Father's Obligations Regarding Child Support Rights Due to Divorce in Decision Number 496 / PDT.G / 2022 / PA.KTP?". The type of research the author will use is normative research. In other words, it is research conducted on actual conditions or real situations that have occurred in society with the aim of understanding and discovering the facts and data needed to address the gap between das sollen das sein (the gap between theoretical conditions and legal factors). Therefore, it is concluded that under Indonesian law, a father's obligation to provide child support remains morally and legally obligatory, regardless of whether the child support is requested or determined by a judge's decision. This is due to the inherent obligation: The legal consequences of the obligation to provide child support are a fundamental responsibility inherent in a father's status (whether in marriage or after divorce) and are not waived simply by the absence of a request or court decision. This obligation continues until the child reaches adulthood or becomes independent. Legal sanctions: A father's obligation to provide child support if the judge's decision regarding the right to child support is not requested or determined by the judge, as the provision of child support in a divorce decision does not relieve the father of his financial responsibilities. Indonesian law prioritizes child protection, so the obligation to provide child support remains in effect and can be pursued through legal channels at any time. The purpose of this research is to analyze the father's obligations to children whose child support is not requested or determined by the judge's decision and to analyze the legal consequences for fathers who fail to provide child support if the judge's decision regarding the right to child support is not requested or determined by the judge. Keywords: Divorce, Decision, Child Support, Responsibility, Father's Obligations Abstrak Dalam proses persidangan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena masing-masing pihak tetap bersikukuh pada keputusannya untuk bercerai, pperkembangan persidangan, Penggugat mengubah petitumnya dan memohon untuk diberikan hak asuh atas kedua anak tersebut. Tergugat tidak menyatakan keberatan atas perubahan permohonan tersebut dan menyatakan persetujuannya terhadap permohonan hak asuh yang diajukan oleh Penggugat. Perubahan petitum ini menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara karena menyangkut kepentingan terbaik bagi anak, yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan yang berkaitan dengan hak asuh anak dalam perkara perceraian. Maka maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :“Bagaimanakah Kewajiban Ayah Terhadap Hak Nafkah Anak Akibat Terjadinya Perceraian Dalam Putusan Nomor 496/PDT.G/2022/PA.KTP?”. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dari adanya kesenjangan antara das sollen das sein yaitu kesenjangan antara keadaan teoritis dengan faktor hukum. Maka disimpulkan bahwa secara hukum di Indonesia, kewajiban ayah untuk menafkahi anak tetap wajib ada secara moral dan hukum, terlepas dari apakah nafkah tersebut diminta atau sudah ditetapkan dalam putusan hakim, karena Kewajiban Melekat: Akibat hukum kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab mendasar yang melekat pada status seorang ayah (baik dalam ikatan pernikahan maupun setelah bercerai) dan tidak gugur hanya karena tidak ada permintaan atau putusan pengadilan. Kewajiban ini berlangsung hingga anak menjadi dewasa atau mandiri dan Sanksi Hukum: Kewajiban ayah yang tidak memberikan nafkah jika putusan hakim mengenai hak nafkah tidak diminta dan tidak ditetapkan oleh hakim, karena nafkah dalam putusan cerai tidak membebaskan ayah dari tanggung jawab finansialnya. Hukum Indonesia memprioritaskan perlindungan anak, sehingga kewajiban nafkah tetap berlaku dan dapat dituntut melalui jalur hukum kapan saja. Dengan tujuan penelitian menganalisis kewajiban Ayah terhadap anak yang nafkahnya tidak diminta dan tidak ditetapkan dalam putusan hakim dan menganalisis Akibat Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Memberikan Nafkah Jika Putusan Hakim Mengenai Hak Nafkah Tidak Diminta Dan Tidak Ditetapkan Oleh Hakim Kata Kunci : Perceraian, Putusan, Nafkah, Tanggung Jawab, Kewajiban Ayah

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSGENDER YANG MENUNAIKAN IBADAH UMROH DENGAN MENGUBAH IDENTITASNYA NIM. A1011221215, ANNISA MUTIARA SARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan ibadah umroh yang dilakukan oleh seorang transgender yang secara biologis berjenis kelamin laki-laki namun menampilkan identitas sebagai perempuan selama menjalankan ibadah. Fenomena ini memunculkan persoalan fiqh karena identitas gender dalam ibadah berkaitan dengan ketentuan aurat, tata cara ihram, saf, dan posisi jamaah yang sudah diatur secara ketat dalam syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan meliputi Al-Qur’an, hadis, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji keabsahan ibadah transgender dan tanggung jawab hukum penyelenggara perjalanan ibadah (travel umroh) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas keagamaan dalam ibadah ditetapkan berdasarkan jenis kelamin biologis sebagaimana penciptaan Allah SWT, bukan berdasarkan perubahan penampilan, preferensi identitas gender, atau operasi kelamin. Oleh karena itu, seorang transgender dengan jenis kelamin biologis laki-laki tetap berkewajiban melaksanakan seluruh tata cara umroh sebagaimana laki-laki menurut ketentuan syariat. Perubahan identitas gender selama ibadah juga berpotensi menimbulkan fitnah dan ketidaknyamanan di tengah jamaah lain. Kata kunci : Umroh,Hukum Islam,Fiqh Ibadah. ABSTRACT This study aims to analyze the Islamic legal perspective on the performance of the Umrah pilgrimage by a transgender person who is biologically male but displays a female identity during the pilgrimage. This phenomenon raises issues of Islamic jurisprudence (fiqh) because gender identity in worship is related to the requirements for aurat (aurat), ihram (pilgrimage), rows (rows), and the position of pilgrims, which are strictly regulated by Islamic law. This research employs a normative juridical legal research method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The legal sources used include the Quran, Hadith, fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), and Law Number 8 of 2019 concerning the Organization of the Hajj and Umrah Pilgrimages. This approach is relevant to examining the legitimacy of transgender worship and the legal responsibilities of Umrah travel organizers from the perspective of Islamic law and positive law. This research employs a normative juridical legal research method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The legal sources used include the Quran, Hadith, fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), and Law Number 8 of 2019 concerning the Organization of the Hajj and Umrah Pilgrimages. This approach is relevant to examining the legitimacy of transgender worship and the legal responsibilities of Umrah travel organizers from the perspective of Islamic law and positive law. Kata kunci: Umrah, Islamic Law, Islamic Jurispruden

TANGGUNG JAWAB HUKUM BENGKEL “SAHABAT MOTOR’’ DI SINGKAWANG TERHADAP KONSUMEN ATAS KELALAIAN DALAM JASA SERVIS MOTOR NIM. A1011221011, SU CHING
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini tentang “Tanggung Jawab Hukum Bengkel “Sahabat Motor’’ Di Singkawang Terhadap Konsumen Atas Kelalaian Dalam Jasa Servis Motor’’. Dengan pesatnya pertumbuhan industri otomotif di Indonesia seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor telah mendorong tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan jasa perbaikan kendaraan. Di sisi lain, masih banyak bengkel motor, khususnya bengkel non-resmi, yang tidak memberikan layanan secara profesional, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat kelalaian dalam pemberian jasa perbaikan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah kelalaian dalam perbaikan motor yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam beberapa kali perbaikan dan tidak kunjung membaik dan tidak ditemukannya solusi dalam penyelesaian yang berakhir pelaku usaha dianggap tidak melakukan iktikad baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian lapangan berupa observasi, serta wawancara terhadap pelaku usaha, mekanik, dan konsumen di Bengkel Sahabat Motor Singkawang dan beberapa bengkel lainnya yang menjadi perbandingan dengan bengkel tempat penelitian penulis. Bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan perbaikan ulang, potongan harga, atau penggantian suku cadang, namun dilakukan tanpa prosedur tertulis dan seringkali bersifat diskriminatif antara konsumen lama dan baru, bahkan ada bengkel yang menolak komplain atau tidak memberikan garansi sama sekali. Apabila dikorelasikan dengan UU Perlindungan Konsumen, jelas tidak sesuai dengan standar yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (a), (d), (h) dan Pasal 7 huruf (a), (c), (f), (g). Tidak di laksanakan dengan baik Pasal 1248 mengenai Hukum Perjanjian dalam KUHPerdata. Hak dan kewajiban yang masih tidak terpenuhi dengan kata lain yaitu dinyatakan wanprestasi. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan secara kekeluargaan masih menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha dan konsumen di Wilayah Singkawang Timur, yaitu dengan melalui musyawarah atau negosiasi dengan pelaku usaha karena dianggap lebih cepat, sederhana, dan tidak memerlukan biaya besar. Katakunci : Tanggung Jawab Hukum, Upaya Hukum ABSTRACT This research focuses on “The Legal Responsibility of the ‘Sahabat Motor’ Workshop in Singkawang Toward Consumers for Negligence in Motorcycle Repair Services.” The rapid growth of the automotive industry in Indonesia, along with the increasing number of motorcycle owners, has heightened the public’s need for vehicle repair services. However, many workshops—particularly non-authorized ones—still fail to provide services professionally, resulting in consumer losses due to negligence in performing repair work. One of the significant cases observed in this study involves repeated repair attempts by the workshop that failed to improve the motorcycle’s condition, coupled with the absence of an adequate solution, leading to the perception that the business actor did not exercise good faith. This study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature study and field research, including observations and interviews with business owners, mechanics, and consumers at Sahabat Motor Singkawang as well as several other workshops used as comparison points. The forms of responsibility applied by the business actors include re-repair, price reductions, or replacement of spare parts. However, these measures are carried out without written procedures and are often discriminatory between long-time and new customers. Some workshops even reject complaints or do not provide warranties at all. When correlated with the Consumer Protection Law, these practices clearly do not comply with the standards stipulated in Article 4 letters (a), (d), and (h) and Article 7 letters (a), (c), (f), and (g). In addition, Article 1248 of the Civil Code concerning liability in contract law is not properly implemented. The rights and obligations that should be fulfilled remain unaccomplished, which indicates the presence of wanprestasi (breach of contract). Problem resolution through familial or amicable settlement remains the primary preference among business actors and consumers in the East Singkawang area, typically conducted through deliberation or negotiation with the business owner, as it is perceived to be quicker, simpler, and more cost-efficient. Keywords: Legal Responsibility, Legal Effort

ASET DIGITAL TOKO ONLINE SHOPEE SEBAGAI HARTA WARISAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA NIM. A1011221119, NATHAN ROIHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The development of digital technology has created digital assets with real economic value, particularly within e-commerce platforms such as Shopee, where digital assets include store accounts, financial balances, store reputation, and customer databases. This study aims to analyse the legal position of these digital assets as objects and as part of inheritance under Indonesian civil law. The research employs a normative juridical method with a descriptive- analytical approach, using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials analysed qualitatively. The findings show that Shopee’s digital assets conceptually fulfil the elements of property under Indonesian civil law, namely having economic value, being controllable, and being transferable to a certain extent. Store accounts and financial balances most clearly satisfy these criteria, while immaterial assets such as reputation and goodwill are accessory because their value depends on control over the main account. Customer databases, however, are not owned by sellers but by the platform and are protected under Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, thus they cannot be inherited. From an inheritance law perspective, digital assets that meet the characteristics of property may form part of the estate based on the principle of le mort saisit le vif. In practice, however, inheritance of digital assets faces obstacles due to the absence of specific regulation, platform Terms of Service, and data protection constraints, leading to legal uncertainty and potential disputes. Keywords: Civil Law; Digital Assets; Inheritance; Property Rights; Shopee Abstrak Perkembangan teknologi digital telah menciptakan aset digital dengan nilai ekonomi yang nyata, terutama dalam platform e-commerce seperti Shopee, di mana aset digital meliputi akun toko, saldo keuangan, reputasi toko, dan basis data pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum aset digital tersebut sebagai objek dan sebagai bagian dari warisan berdasarkan hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital Shopee secara konseptual memenuhi unsur-unsur kekayaan menurut hukum perdata Indonesia, yaitu memiliki nilai ekonomi, dapat dikendalikan, dan dapat dialihkan hingga batas tertentu. Akun toko dan saldo keuangan paling jelas memenuhi kriteria ini, sementara aset tak berwujud seperti reputasi dan goodwill bersifat tambahan karena nilainya bergantung pada pengendalian atas akun utama. Database pelanggan, bagaimanapun, tidak dimiliki oleh penjual tetapi oleh platform dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga tidak dapat diwariskan. Dari perspektif hukum waris, aset digital yang memenuhi karakteristik properti dapat menjadi bagian dari harta warisan berdasarkan prinsip “le mort saisit le vif”. Namun, dalam praktiknya, pewarisan aset digital menghadapi hambatan akibat ketidakhadiran regulasi khusus, syarat dan ketentuan platform, serta batasan perlindungan data, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa. Kata kunci: Aset Digital; Harta Warisan; Hukum Perdata; Hak Kebendaan; Shopee

KAJIAN TERHADAP PERWALIAN ANAK TUNGGAL MUMAYYIZ YANG DITINGGAL WAFAT OLEH KEDUA ORANG TUANYA BERDASARKAN HUKUM ISLAM NIM. A1011191329, MUTHI’AH CHINTYA NURDIASARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perwalian adalah wewenang hukum yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili dan mengurus kepentingan anak yang belum dewasa yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, kedudukan wali sangatlah penting bagi anak dibawah umur yang membutuhkan peran orang dewasa pada tumbuh kembangnya, maka pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan penetapan perwalian terhadap anak tunggal mumayyiz yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya berdasarkan Hukum Islam. Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan perwalian bagi anak tunggal mumayyiz menurut Hukum Islam dan apa akibat hukum dari penetapan wali terhadap anak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada seperti mempelajari Al-Qur’an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku seperti jurnal dan hasil penelitian terdahulu, perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, perwalian bagi anak tunggal mumayyiz yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya dapat ditetapkan oleh pengadilan agama jika tidak ada wasiat atau penunjukan wali sebelumnya baik secara lisan maupun tertulis dan wali yang dipilih diutamakan dari keluarga terdekat yang memenuhi syarat. Penetapan wali menimbulkan kewajiban bagi wali untuk memelihara, mendidik, dan mengelola harta anak dengan itikad baik sesuai prinsip Hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Kata Kunci: anak mumayyiz, hukum islam, pengadilan agama, perlindungan anak, perwalian. ABSTRACT Guardianship is the legal authority given to someone to represent and manage the interests of a minor child whose parents have passed away. The position of guardian is very important for minors who need the role of an adult in their growth and development. Therefore, this study aims to analyze the position and determination of guardianship for mumayyiz single children whose parents have passed away based on Islamic law. The main issues in this study are the provisions of guardianship for mumayyiz children according to Islamic law and the legal consequences of appointing a guardian for these children. The research method used is normative research by examining existing literature such as the Qur'an, Hadith, Compilation of Islamic Law (KHI), books such as journals and previous research results, legislation, and writings relevant to the issue being studied. Based on the results of the study, guardianship for an only child who has lost both parents can be determined by a religious court if there is no will or prior appointment of a guardian, either verbally or in writing, and the guardian chosen should preferably be from the immediate family who meets the requirements. The appointment of a guardian imposes an obligation on the guardian to care for, educate, and manage the child's property in good faith in accordance with the principles of Islamic law and applicable regulations. Keywords: child protection, guardianship, islamic law, mumayyiz child, religious court.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA