Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTIMBANGAN JAKSA DALAM TUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 159/Pid.Sus/2023/PN/Skw
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Kemajuan teknologi digital di era globalisasi telah mempermudah komunikasi, tetapi juga menciptakan kemungkinan penyalahgunaan teknologi, seperti eksploitasi keuangan dan seksual anak melalui aplikasi komunikasi online seperti MiChat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana serta mengevaluasi proporsionalitas tuntutan dan putusan pengadilan dalam kasus eksploitasi anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis sosiologis dengan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kejahatan dilakukan melalui serangkaian perilaku terorganisir yang memanfaatkan kerentanan anak dengan menggunakan aplikasi MiChat sebagai sarana untuk memperoleh pelanggan, sehingga pelaku dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda. Secara normatif, tuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, jika ditinjau dari perspektif keadilan dengan mempertimbangkan beratnya pelanggaran, pengulangan perbuatan, serta dampak fisik, psikologis, dan sosial terhadap korban, tuntutan tersebut dinilai belum sepenuhnya proporsional. Oleh karena itu, masih terdapat ruang evaluasi terkait keseimbangan antara beratnya akibat yang ditimbulkan dengan tuntutan pidana yang diajukan. Kata Kunci: Eksploitasi anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, aplikasi MiChat, perlindungan anak, tuntutan pidana, proporsionalitas. ABSTRAK The advancement of digital technology in the era of globalization has facilitated communication, but it has also created opportunities for misuse, including the economic and sexual exploitation of children through online communication applications such as MiChat. This study aims to analyze the considerations of the Public Prosecutor in determining criminal charges and to evaluate the proportionality of the charges and court decisions in cases of child exploitation. This research employs a socio-juridical legal approach using statutory and case approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results show that the criminal acts were carried out through a series of organized actions that exploited the vulnerability of a child by using the MiChat application as a means to obtain clients, resulting in a prosecution of 2 (two) years and 6 (six) months of imprisonment along with a fine. Normatively, the charges are in accordance with the applicable legal provisions. However, from a justice perspective, considering the severity of the offense, the repetition of the conduct, and the physical, psychological, and social impact on the victim, the charges are considered not fully proportional. Therefore, there remains room for evaluation regarding the balance between the severity of the consequences and the imposed criminal charges. Keywords: Child exploitation, economic and sexual exploitation, MiChat application, child protection, criminal charges, proportionality.

WANPRESTASI PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA JASA TENAGA KERJA OUTSOURCHING TERHADAP PT RIDHO PRATAMA MANDIRI DI KOTA PONTIANAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Praktik alih daya dalam instansi pemerintah digunakan sebagai upaya efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul permasalahan, salah satunya berupa keterlambatan pembayaran jasa oleh pengguna jasa kepada penyedia alih daya. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan wanprestasi dan berdampak pada kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi penyedia alih daya dan pekerja. Penelitian ini membahas tentang faktor wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya kepada PT Ridho Pratama Mandiri sebagai penyedia alih daya dalam perjanjian kerja sama jasa alih daya dengan bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya wanprestasi keterlambatan pembayaran serta implikasi hukumnya berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara terhadap pihak pengguna jasa, penyedia alih daya, serta pekerja alih daya, dan didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang- undangan, perjanjian alih daya, serta literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis hukum perdata, serta dikaitkan dengan teori wanprestasi, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya wanprestasi keterlambatan pembayaran disebabkan oleh faktor administratif dan pengelolaan anggaran daerah, seperti keterlambatan pencairan anggaran dan proses birokrasi keuangan. Akibat hukum dari keterlamabatan oleh pengguna jasa adalah tetap adanya kewajiban untuk memenuhi pembayaran terhadap penyedia alih daya. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Ridho Pratama Mandiri adalah dengan penagihan rutin dan pengiriman somasi formal yang mengutamakan musyawarah sebelum menempuh jalur hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa pengguna jasa tetap bertanggung jawab secara hukum atas keterlambatan pembayaran yang berdampak pada penyedia alih daya dan pekerja, khususnya dalam pemenuhan hak normatif pekerja. Oleh karena itu, disarankan agar perjanjian alih daya memuat klausul pembayaran dan sanksi yang lebih tegas serta diperlukan peningkatan pengelolaan anggaran dan pengawasan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kata Kunci: Alih Daya, Keterlambatan Pembayaran, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Hukum Perdata. ABSTRACT Outsourcing in government agencies is used as a means of improving the efficiency of public service delivery. However, in practice, problems often arise, one of which is the late payment of services by service users to outsourcing providers. This problem has the potential to cause default and impact legal certainty and legal protection for outsourcing providers and workers. This study discusses the occurrence of late payments by the Kubu Raya Regency Education and Culture Office to PT Ridho Pratama Mandiri as an outsourcing provider, examining why default on late payments occurred in the outsourcing agreement with the aim of analyzing the factors causing default on late payments and their legal implications based on the agreement and applicable laws and regulations. The approach used in this study is an empirical legal research method, whereby data is obtained through field research using interviews with service users, outsourcing providers, and outsourced workers, supported by a literature review of laws and regulations, outsourcing agreements, and relevant legal literature. The data obtained was analyzed qualitatively using civil law analysis and linked to the theory of default, the theory of legal protection, and the theory of legal certainty. The results of the study show that late payments are caused by administrative factors and regional budget management, such as delays in budget disbursement and financial bureaucratic processes. These delays are classified as default in the form of failure to fulfill obligations on time. This study confirms that service users remain legally responsible for late payments, which have an impact on outsourcing providers and workers, particularly in terms of fulfilling the normative rights of workers. Therefore, it is recommended that outsourcing agreements include more stringent payment and penalty clauses, and that budget management and supervision be improved to ensure legal certainty and legal protection for all parties. Keywords: Outsourcing, Late Payment, Default, Legal Protection, Civil Law.

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR PADA KANTOR PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This research, "A Legal Analysis of the Implementation of the Office Stationery Procurement Agreement at the Kubu Raya Regency Government Office," aims to obtain data and information on the implementation of the office stationery procurement agreement at the Kubu Raya Regency Government Office. It also aims to uncover the factors causing the office stationery procurement agreement to not be properly implemented at the Kubu Raya Regency Government Office. It also aims to identify the remedies available to parties affected by the office stationery procurement agreement at the Kubu Raya Regency Government Office. This research was conducted using empirical legal research, a legal research method that aims to examine the law in a concrete sense by examining how it operates within a community. Therefore, the empirical legal research method can also be considered sociological legal research. Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the agreement for the procurement of office stationery at the Kubu Raya Regency Government Office with CV Riski Garda Usaha/Rizky Shop (Photo Copy) has not been implemented properly because there are still problems related to the delivery of stationery that does not match the order, causing dissatisfaction from the ordering party such as the brand of goods that is not the same as the order or the number of goods that does not match the order, for example, asking for 5 that arrives less or the number is reversed between pens and paper. That the factors causing the implementation of cooperation in ordering office stationery at the Kubu Raya Regency Government Office with CV Riski Garda Usaha/Rizky Shop (Photo Copy) has not been implemented properly because the agreement made verbally sometimes causes problems of forgetting due to records that are not stored properly and assumes that the ordering party will understand mistakes made by the provider, another factor is the delay in delivering goods that have been needed by the orderer so that the orderer sometimes has to pick up the ordered goods himself. The efforts made by the parties to implement the stationery ordering agreement between the Kubu Raya Regency Government Office and CV Riski Garda Usaha/Rizky Shop (Photocopy) are always undertaken through deliberation and negotiation to achieve a mutually acceptable solution that will not result in losses for either party. As agreed by both parties, any disputes will be resolved through deliberation. However, if a deadlock is reached, a lawsuit will be filed with the local district court, in this case the Pontianak District Court Keywords: Implementation, Procurement of Goods, Office Stationery ABSTRAK Penelitian tentang “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi pelaksanaan perjanjian pengadaan alat tulis kantor di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya perjanjian pengadaan alat tulis kantor di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana mestinya. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian pengadaan alat tulis kantor di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian pengadaan alat tulis Kantor pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan CV Riski Garda Usaha/ Toko Rizky Shop (Foto Copy) belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat persoalan berkaitan dengan diserahkannya alat tulis yang tidak sesuai dengan pesanan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pemesan seperti merek barang yang tidak sama dengan pemesanan maupun jumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan misalnya minta 5 yang datang kurang atau jumlah terbalik antara pulpen dan kertas. Bahwa faktor penyebab pelaksanaan kerjasama pemesanan alat tulis Kantor pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan CV Riski Garda Usaha/ Toko Rizky Shop (Foto Copy) belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan perjanjian yang dilakukan secara lisan terkadang menimbulkan persoalan lupa akibat catatan yang tidak tersimpan rapid an menganggap bahwa pihak pemesan akan memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyedia, faktor lain adalah keterlambatan menyerahkan barang yang sudah diperlukan oleh pemesan sehingga pemesan terkadang harus mengambil sendiri barang pesanan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan para pihak pelaksanaan kerjasama pemesanan alat tulis antara Kantor pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan CV Riski Garda Usaha/ Toko Rizky Shop (Foto Copy) selalu diupayakan melalui jalan musyawarah dengan melakukan negosasi antara para pihak agar diperoleh jalan keluar yang baik yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak- pihak manapun. Sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak jika terjadi sengketa akan diselesaikan dengan cara musyawarah namun jika menemui jalan buntu akan dilakukan gugatan pada pengadilan negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengadaan Barang, Alat Tulis Kantor

ANALISIS YURIDIS TERHADAP REGULASI E-COMMERCE DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN BUKU BAJAKAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis efektivitas regulasi e-commerce dalam mencegah dan menanggulangi penjualan buku bajakan, serta mengidentifikasi kelemahan substantif dan tantangan dalam implementasi regulasi tersebut. Penelitian ini menguji kesenjangan antara hukum dalam teks (law in books) dan hukum dalam praktik (law in action) terkait perlindungan Hak Cipta di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen hukum terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, serta berbagai peraturan pelaksananya. Analisis data difokuskan pada evaluasi konsistensi, implementasi, dan kelemahan regulasi yang ada, dengan dukungan data sekunder dari jurnal, artikel, dan studi kasus aktual seperti kasus pembajakan buku milik Devina Hermawan dan Rintik Sendu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap, implementasi regulasi e-commerce belum optimal. Regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan penjualan buku bajakan masih tersebar dalam beberapa aturan berbeda sehingga menyulitkan dalam proses penegakan, bersifat reaktif, dan lebih mengandalkan mekanisme notice and takedown yang terbukti lambat dan rumit. Platform e-commerce belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban verifikasi proaktif dan pengawasan aktif terhadap produk yang dijual. Selain itu, koordinasi antarlembaga terkait masih lemah, teknologi pendeteksian buku bajakan belum maksimal, serta kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi bahwa efektivitas regulasi e-commerce dalam menanggulangi penjualan buku bajakan sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan peran pengawasan platform, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. (Kata kunci: Buku Bajakan, E-commerce, Hak Cipta, Implementasi, Perlindungan Hukum, Regulasi) Abstract This study aims to analyze, from a juridical perspective, the effectiveness of e-commerce regulations in preventing and combating the sale of pirated books, as well as to identify substantive weaknesses and challenges in the implementation of these regulations. The study examines the gap between the law in books and the law in practice regarding copyright protection in the digital realm. The research method used is normative juridical with a qualitative approach. Data collection was carried out through literature review and legal document studies on primary legal materials such as Law No. 28 of 2014 on Copyright, Law No. 7 of 2014 on Trade, and Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (ITE), along with various implementing regulations. Data analysis focused on evaluating the consistency, implementation, and weaknesses of existing regulations, supported by secondary data from journals, articles, and actual case studies, such as the book piracy cases involving Devina Hermawan and Rintik Sendu. Research findings indicate that although Indonesia has a relatively comprehensive legal framework, the implementation of e-commerce regulations remains suboptimal. Regulations related to combating the sale of pirated books are still scattered across various different rules, making enforcement difficult; they are reactive in nature and rely heavily on notice-and-takedown mechanisms, which have proven to be slow and cumbersome. E-commerce platforms have not fully implemented their obligations for proactive verification and active monitoring of products sold. Additionally, coordination among relevant agencies remains weak, technology for detecting pirated books is not yet fully utilized, and public legal awareness remains low. The conclusion of this study underscores that the effectiveness of e-commerce regulations in combating the sale of pirated books is highly dependent on regulatory harmonization, consistent law enforcement, an enhanced supervisory role for platforms, and improved public legal literacy. (Keywords: Copyright, E-commerce, Implementation, Legal Protection, Pirated Books, Regulation)

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERDASARKAN PASAL 42 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK)
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan DAS, termasuk perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta sanksi administratif bagi pelanggaran yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat pemerintah daerah, penegak hukum, serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DAS. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi dalam Perda tersebut belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, dan minimnya koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan sanksi dalam peraturan dengan praktik di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan efektivitas penerapan sanksi melalui sosialisasi yang lebih intensif, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan harmonisasi regulasi. Dengan demikian, pengelolaan DAS di Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Kata Kunci : Sanksi Administratif, Peraturan Daerah, Daerah Aliran Sungai Terpadu, Penegakan Hukum, Kota Pontianak. ABSTRACT The purpose of this research is to analyse the implementation of sanction towards Local Regulation No. 02 of 2018 in West Kalimantan concerning about how to manage Watershed of River Basin (WRB). This regulation was made to regulate any aspects for managing Watershed of River Basin, including planning, executing, organizing, community participating, and administrative sanction for those who voilate the regulation. The research method used in this research is empirical legal research with qualitative approach obtained from literature studies and interviewing with Local Governments, Enforcement of The Law, and the participated community that contribute to manage Watershed of River Basin. This analysis was done to evaluate the effectiveness of implementating sanction and the adversity of it. The result of this research shows that the implementation was not fully optimal. There are some influenced factor consist of lack of socialization to community, the limitation of Enforcement of The Law resources, and lack of communication among related agencies. On the other hand, there are some incompatibilities among the terms of the regulation applied on community. The conclusion is to increase effectiveness of regulation sanction thru intensive socialization, strengthen the Enforcement of The Law and harmonize the regulation with every related social instrumental. Therefore, the management of WRB in West Kalimantan will hopefully improve and be sutainable. Keyword : Administrative sanctions, Regional Regulation, integrated river basin, law enforcement, Pontianak City.

KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara normatif dirumuskan sebagai hubungan kontraktual yang menempatkan para pihak dalam kedudukan yang setara. Namun, dalam praktik pelaksanaannya muncul persoalan mengenai realisasi asas kesetaraan para pihak, khususnya dalam pengaturan dan pemenuhan hak serta kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum BPJS Kesehatan dan rumah sakit dalam PKS serta menilai pengaturan hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari asas kesetaraan dalam hukum perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa regulasi terkait JKN dan naskah PKS, sedangkan bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum perjanjian dan asas kesetaraan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap konstruksi norma dan substansi klausul perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan dan rumah sakit terikat dalam perikatan timbal balik yang menempatkan para pihak sebagai kreditur dan debitur secara bergantian. Dalam tahap pelayanan, Rumah Sakit berkedudukan sebagai kreditur atas pembayaran klaim dan BPJS sebagai debitur. Sebaliknya, dalam tahap verifikasi klaim, BPJS menjadi kreditur yang berhak menuntut kelengkapan dokumen, sedangkan Rumah Sakit sebagai debitur. Keduanya merupakan subjek hukum berbentuk badan hukum publik. Secara tekstual, Perjanjian Kerja Sama menunjukkan pertukaran hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Namun berdasarkan asas kesetaraan pada proporsionalitas kewajiban, distribusi kewenangan, akses terhadap pemenuhan hak, dan pembagian risiko, terdapat kecenderungan ketidakseimbangan karena kewenangan pengendalian lebih dominan berada pada BPJS. Akibatnya, hubungan kontraktual yang secara formal tampak koordinatif berubah menjadi relasi asimetris, di mana BPJS tidak hanya bertindak sebagai mitra kontrak, tetapi sekaligus sebagai pengatur dan pengawas pelaksanaan kontrak, sehingga kedudukan rumah sakit berada pada posisi subordinat dalam pelaksanaan perikatan tersebut. Dengan demikian, asas kesetaraan terpenuhi secara formal, tetapi belum sepenuhnya secara substantif. Kata kunci: Kedudukan Hukum, Perjanjian Kerja Sama, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, Asas Kesetaraan. ABSTRACT The Cooperation Agreement (Perjanjian Kerja Sama/PKS) between BPJS Kesehatan and hospitals in the implementation of the National Health Insurance Program (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) is normatively formulated as a contractual relationship that places the parties in an equal legal position. However, in its practical implementation, issues arise concerning the realization of the principle of equality of the parties, particularly in the regulation and fulfillment of their respective rights and obligations. This study aims to analyze the legal position of BPJS Kesehatan and hospitals within the PKS and to assess the regulation of the parties’ rights and obligations from the perspective of the principle of equality in contract law. This research is a normative legal study employing statutory and conceptual approaches. The primary legal materials consist of regulations related to the JKN program and the PKS document, while the secondary legal materials include doctrines of contract law and the principle of equality. The analysis is conducted qualitatively by examining the normative construction and the substantive clauses of the agreement. The findings indicate that BPJS Kesehatan and hospitals are bound in a reciprocal contractual relationship in which the parties alternately assume the positions of creditor and debtor. In the service provision stage, the hospital acts as the creditor with respect to claim payments, while BPJS Kesehatan functions as the debtor. Conversely, in the claim verification stage, BPJS Kesehatan becomes the creditor entitled to demand the completeness of documents, whereas the hospital assumes the position of debtor. Both parties are legal subjects in the form of public legal entities. Textually, the Cooperation Agreement reflects a reciprocal exchange of rights and obligations. Nevertheless, when assessed under the principle of equality particularly in terms of proportionality of obligations, distribution of authority, access to the fulfillment of rights, and allocation of risk there is an indication of imbalance due to the predominance of controlling authority vested in BPJS Kesehatan. Consequently, the contractual relationship, which formally appears coordinative, tends to evolve into an asymmetric relationship in which BPJS Kesehatan not only acts as a contractual partner but also as regulator and supervisor of the contract’s implementation, placing hospitals in a subordinate position in the performance of the obligation. Therefore, the principle of equality is formally fulfilled, but not fully realized in substantive terms. Keywords: Legal Position, Cooperation Agreement, BPJS Kesehatan, Hospital, Principle Of Equality, Contract Law.

KAJIAN TERHADAP KEABSAHAN SURAT PERNYATAAN BERSAMA DALAM KASUS PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini membahas keabsahan Surat Pernyataan Bersama (SPB) dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah SPB yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum, memenuhi unsur subjektif dan objektif perjanjian, serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka dari literatur hukum terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada keabsahan Surat Pernyataan Bersama (SPB) dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPB memenuhi unsur syarat sah perjanjian. objek perjanjian dan prestasi hukum hanya bersifat moral dan deklaratif, sehingga tidak mengikat secara hukum dan tidak dapat menjadi dasar tuntutan di pengadilan. Ketiadaan objek yang jelas dan prestasi hukum yang konkret membuat dokumen tersebut tidak memberikan perlindungan hukum maksimal bagi korban, meskipun para pihak memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah secara damai. Kata Kunci: Surat Pernyataan Bersama (SPB), Syarat Sah Perjanjian, Perlindungan Anak. ABSTRACT This study examines the validity of Joint Statements (SPB) in cases of sexual intercourse involving minors based on the requirements for a valid agreement under the Civil Code. This study aims to analyze whether the SPB drafted by the parties has legal force, meets the subjective and objective elements of the agreement, and is legally accountable. The research method used is a normative-juridical approach, utilizing a statutory approach and a literature review of relevant legal literature. emphasizing the study of laws and regulations, legal doctrine, and legal literature relevant to the problem under study. This approach was chosen because the focus of the study is the validity of Joint Statements (SPB) in cases of sexual intercourse involving minors based on the requirements for a valid agreement under the Civil Code. The results indicate that SPBs that do not meet the elements of the object of the agreement and legal performance are only moral and declaratory in nature, therefore they are not legally binding and cannot be used as the basis for a lawsuit. The absence of clear objects and concrete legal achievements means that the document does not provide maximum legal protection for victims, even though the parties have good intentions to resolve the problem peacefully. change it into English besttt, without changing the meaning. Keywords: Joint Statement Letter (SPB), valid conditions for agreement legal performance, protection for children.

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAPTERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL DI KALANGAN COSPLAY DIKOTA PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF PRESIPITASI KORBAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji terjadinya pelecehan seksual di kalangan cosplayer di Kota Pontianak dalam perspektif viktimologi dengan menggunakan Teori Presipitasi Korban sebagai pisau analisis utama. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kasus pelecehan seksual di ruang publik serta ditemukannya pengalaman cosplayer yang mengalami catcalling, komentar seksual, tatapan bernuansa cabul, hingga sentuhan fisik tanpa persetujuan saat mengikuti event. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi terhadap cosplayer, panitia, dan pengunjung event. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan terjadi akibat interaksi kompleks antara faktor situasional seperti keramaian (crowded public space) dan lemahnya pengawasan, faktor kultural berupa objektifikasi tubuh dan normalisasi candaan seksual, serta faktor struktural seperti minimnya mekanisme pengaduan dan literasi hukum. Dalam perspektif Teori Presipitasi Korban, representasi visual dan posisi cosplayer di ruang publik dapat meningkatkan kerentanan viktimisasi, namun tidak pernah menjadi pembenaran atas tindakan pelaku karena tanggung jawab pidana tetap melekat pada pelaku. Dampak yang dialami korban meliputi trauma psikologis, rasa takut, penurunan kepercayaan diri, pembatasan partisipasi dalam komunitas, serta potensi terjadinya viktimisasi sekunder melalui praktik victim blaming. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan event, penyusunan kode etik, edukasi mengenai consent, serta pendekatan perlindungan korban guna menciptakan ruang cosplay yang aman dan berkeadilan. Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Cosplayer, Viktimologi, Presipitasi Korban. ABSTRACT This study examines the occurrence of sexual harassment among cosplayers in Pontianak City from a victimological perspective, using Victim Precipitation Theory as the primary analytical framework. The research is grounded in the increasing prevalence of sexual harassment in public spaces and findings that cosplayers have experienced catcalling, sexually explicit comments, leering, and non-consensual physical contact during events. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach, utilizing observation, interviews, questionnaires, and field documentation involving cosplayers, event organizers, and visitors. The findings indicate that harassment arises from a complex interaction of situational factors such as crowded public spaces and weak supervision, cultural factors including body objectification and the normalization of sexual jokes, and structural factors such as the lack of reporting mechanisms and limited legal literacy. From the perspective of Victim Precipitation Theory, visual representation and the presence of cosplayers in public spaces may increase vulnerability to victimization; however, these factors never justify the perpetrator’s actions, as criminal responsibility remains solely with the offender. The impacts experienced by victims include psychological trauma, fear, decreased self-confidence, reduced participation in community activities, and the risk of secondary victimization through victim-blaming practices. This study recommends strengthening event supervision systems, establishing clear codes of conduct, promoting consent education, and adopting a victim-centered protection approach to create a safer and more equitable environment within the cosplay community. Keywords: Sexual Harassment, Cosplayers, Victimology, Victim Precipitation.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA MAKANAN DALAM PENCANTUMAN LOGO HALAL PALSU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas pencantuman logo halal palsu sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Pencantuman logo halal yang tidak sah tidak hanya melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Bidang Jaminan Produk Halal, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen secara materiil dan immateriil. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha serta bagaimana mekanisme ganti kerugian yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan perlindungan konsumen dan prinsip pertanggungjawaban hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pencantuman logo halal palsu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Bidang Jaminan Produk Halal. Tanggung jawab tersebut mencakup pemberian ganti rugi secara materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, serta memungkinkan tuntutan kerugian immateriil berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata. Selain itu, prinsip strict liability memberikan dasar perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen tanpa harus membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha. Dengan demikian, penegakan tanggung jawab hukum terhadap pencantuman logo halal palsu menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Label Halal, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha ABSTRACT This research aims to analyze the legal responsibility of business actors for the use of fake halal labels as a form of unlawful act from the perspective of consumer protection law in Indonesia. The use of unauthorized halal logos not only violates the provisions of Government Regulation Number 42 of 2024 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector, but also has the potential to cause both material and immaterial losses to consumers. The main issue examined in this research concerns the form of legal liability imposed on business actors as well as the mechanism of compensation that can be provided to consumers who suffer losses. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of statutory regulations, books, and academic journals relevant to consumer protection and the principles of legal liability. The analysis is conducted qualitatively to examine the conformity between existing legal provisions and the practice of using fake halal labels occurring in society. The results of this study indicate that business actors may be held liable under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 42 of 2024 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector. Such liability includes material compensation as regulated in Article 19 of the Consumer Protection Law, as well as the possibility of claiming immaterial damages based on the principle of unlawful acts under the Civil Code. Furthermore, the principle of strict liability provides stronger legal protection for consumers without requiring proof of fault on the part of business actors. Therefore, the enforcement of legal responsibility for the misuse of halal labels is essential to ensure legal certainty and effective consumer protection. Keywords: Unlawful Act, Halal Label, Consumer Protection, Business Actor Liability.

UPAYA HUKUM PEMBELI TERHADAP PENJUAL BELUM MENGURUS BALIK NAMA TANAH DI JALAN WONODADI 2 KABUPATEN KUBU RAYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perjanjian jual beli tanah kavling yang terjadi Di Jalan Wonodadi 2 Kabupaten Kuburaya. Perjanjian jual beli tanah kavling tersebut dibuat secara lisan Dengan kata lain perjanjian antara para pihak tersebut dimaksudkan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah pembeli melunasi sisa pembayaran harga tanah yang telah disepakati, penjual berjanji untuk mensertifikatkan tanah kavling tersebut dan Setelah kewajiban si pembeli untuk melunasi angsuran tanah kavling, pembeli menagih janji kepada penjual untuk memberikan sertifikatnya. Akan tetapi penjual belum juga mengurus sertifikat yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian tersebut. Hal ini menimbulkan sengketa atau perselisihan antara kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual. Seharusnya penjual memenuhi janji setelah pembeli melunasi angsuran tanah kavlingnya maka tanah tersebut sudah disertifikatkan. Adapun metode penelitian yang di pergunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan serta penulis mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang ada kemudian pelaksanaannya dilapangan atau menelusuri kenyataan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bahwa pihak Pemilik Tanah dan pihak Pembeli telah melakukan perjanjian Jual Beli tanah Kavling, serta telah mengatur hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.salah satu kewajiban pihak Pemilik tanah adalah menyerahkan sertifikat tanah yang menjadi hak dari Pihak Pembeli sesuai dengan perjanjian, namun pada kenyataannya pihak pemilik tanah di anggap telah melakukan kelalaian, yaitu tidak menyerahkan sertifikat tanah kepada pembeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kata Kunci : Jual beli tanah, Surat Kepemilikan Tanah, Tanah Kavling ABSTRACT Land plot sale and purchase agreement that occurred on Jalan Wonodadi 2, Kuburaya Regency. The land plot sale and purchase agreement was made verbally. In other words, the agreement between the parties was intended as an agreement between both parties. After the buyer paid off the remaining payment of the agreed land price, the seller promised to certify the land plot and After the buyer's obligation to pay off the land plot installments, the buyer demanded the seller's promise to provide the certificate. However, the seller has not yet processed the certificate that has been agreed upon in accordance with the agreement. This caused a commotion or commotion between the two parties, namely the buyer and the seller. The seller should have fulfilled the promise after the buyer paid off the land plot installments, the land has been certified. The research method used by the author in this study is empirical research, which describes and analyzes the problems. The author attempts to answer the problems raised in this study by examining existing laws and regulations, then their implementation in the field or by exploring the legal reality that exists within society. The Landowner and the Purchaser have entered into a Land Plot Sale and Purchase Agreement, which regulates the rights and obligations of both parties, as outlined in the agreement. One of the obligations of the Landowner is to hand over the land certificate that belongs to the Purchaser in accordance with the agreement. However, in reality, the Landowner is deemed to have committed negligence by failing to hand over the land certificate to the Purchaser in accordance with the agreement agreed upon by both parties. Keywords: Land Sale and Purchase, Land Ownership Certificate, Land Plot

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA