Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM KASASI DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP KEPADA FERDY SAMBO NIM. A1011211244, FORTUNATA ANGELI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini membahas pertimbangan hukum hakim kasasi dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Ferdy Sambo, kasus ini menjadi perhatian publik karena pembunuhan berencana dilakukan seorang atasan Polri terhadap ajudannya. Penelitian berfokus pada pertimbangan hakim kasasi dalam menjatuhkan vonis terhadap Ferdy Sambo pada tingkat kasasi, karena pada tingkat peradilan sebelumnya dijatuhkan vonis hukuman mati hingga hakim kasasi memutuskan menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup. Penelitian menyoroti implikasi dan tanggapan masyarakat terhadap adanya putusan ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dengan sifat analitis deskriptif, tinjauan literatur untuk mengidentifikasi fakta hukum yang terkaitan, menganalisis keputusan Mahkamah Agung dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap Ferdy Sambo. Hakim mempertimbangkan fakta – fakta dalam persidangan dan mengarah pada pembaruan hukum pidana nasional yang mengurangi penggunaan hukuman mati sebagai norma utama. Keputusan ini menimbulkan implikasi hukum terhadap peradilan pidana di Indonesia, terdapat perubahan orientasi penegakan hukum pidana yang semula bersifat pembalasan menuju pendekatan korektif dan distributif, menjamin asas kepastian hukum dan keadilan substantif serta menjadi yurisprudensi perkara sejenis dimasa depan. Terdapat perpecahan pendapat atas putusan ini sebagai masyarakat mendukung perubahan vonis, tidak sedikit yang bertolak belakang dengan keputusan tersebut. Keputusan ini menekankan kemanusiaan, proporsionalitas, dan moralitas dalam hukuman. Kata Kunci : Ferdy Sambo, pembunuhan berencana, kasasi, penjara seumur hidup, pertimbangan hakim, penalaran hukum, hukum pidana Indonesia. ABSTRACT This research discusses the legal considerations of the cassation judge in sentencing Ferdy Sambo to life imprisonment. This case attracted public attention because it involved the premeditated murder of a police aide by his superior. The research focuses on the considerations of the cassation judge in sentencing Ferdy Sambo at the cassation level, because at the previous level of court, the death penalty was imposed until the cassation judge decided to impose a life imprisonment sentence. The research highlights the implications and public response to this verdict. This research uses a qualitative normative method with descriptive analytical characteristics, a literature review to identify relevant legal facts, and an analysis of the Supreme Court's decision and relevant literature. The results of the research show that there were various legal considerations that formed the basis for sentencing Ferdy Sambo to life imprisonment. The judges considered the facts of the trial and pointed to a reform of national criminal law that reduced the use of the death penalty as the main norm. This decision has legal implications for criminal justice in Indonesia, with a shift in the orientation of criminal law enforcement from retribution to a corrective and distributive approach, ensuring the principles of legal certainty and substantive justice, and setting a precedent for similar cases in the future. There are divided opinions on this verdict, with some members of the public supporting the change in sentence and others opposing the decision. This decision emphasizes humanity, proportionality, and morality in punishment. Keywords : Ferdy Sambo, premeditated murder, cassation, life imprisonment, judge's consideration, legal reasoning, Indonesian criminal law

STUDI KASUS PERUBAHAN PERILAKU ANAK DISABILITAS INTELEKTUAL DARI KORBAN MENJADI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI NIM. A1011221009, SITI NURHASANAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini membahas perubahan perilaku anak penyandang disabilitas intelektual yang mengalami peralihan peran dari korban kekerasan seksual menjadi pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus di Kota Pontianak yang menunjukkan kerentanan anak penyandang disabilitas intelektual, tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku dalam tindak kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan perilaku tersebut serta menjelaskan perbuatan anak dari perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitati melalui studi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori psikogenesis dan teori kontrol sosial untuk memahami latar belakang terjadinya perubahan perilaku pada anak penyandang disabilitas intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku anak dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan fungsi intelektual, kesulitan memahami norma sosial, serta trauma psikologis akibat kekerasan seksual yang dialami tanpa pendampingan yang memadai. Faktor eksternal mencakup lemahnya pengawasan orang tua, tidak terpenuhinya pendidikan formal dan pendidikan seksual yang sesuai, serta pengaruh lingkungan sosial yang tidak sehat. Berdasarkan perspektif kriminologi, perbuatan anak tidak dapat dipahami sebagai niat kriminal murni, melainkan sebagai dampak lanjutan dari trauma dan lemahnya kontrol sosial, sehingga diperlukan penanganan yang berorientasi pada pencegahan, pendampingan, dan rehabilitasi. Kata kunci: kriminologi; kekerasan seksual; anak penyandang disabilitas intelektual; peralihan korban menjadi pelaku ABSTRACT This study examines behavioral changes in children with intellectual disabilities who experience a role transition from victims of sexual violence to perpetrators of sexual violence. The research is motivated by a case in Pontianak City that demonstrates the vulnerability of children with intellectual disabilities, not only as victims but also as perpetrators of sexual violence. This study aims to analyze the factors influencing such behavioral changes and to explain the child’s actions from a criminological perspective. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through a case study. Data were collected through interviews, documentation, and literature review. The analysis is based on psychogenesis theory and social control theory to understand the underlying factors contributing to behavioral changes in children with intellectual disabilities. The findings indicate that behavioral changes are influenced by the interaction of internal and external factors. Internal factors include intellectual limitations, difficulties in understanding social norms, and psychological trauma resulting from sexual violence experienced without adequate assistance. External factors consist of weak parental supervision, the lack of formal education and appropriate sexual education, as well as the influence of an unhealthy social environment. From a criminological perspective, the child’s actions cannot be understood as purely criminal intent but rather as a consequence of trauma and weakened social control, thereby requiring handling approaches oriented toward prevention, assistance, and rehabilitation. Keywords: criminology; sexual violence; children with intellectual disabilities; transition from victim to perpetrator

PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ) DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011221053, HIASINTA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang menimbulkan kerugian fisik, material, dan sosial bagi masyarakat, sehingga menuntut kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui Program Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan korban kecelakaan lalu lintas melalui implementasi program SWDKLLJ di Kota Pontianak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi korban dalam proses pengajuan santunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-sosiologis, dengan memadukan data primer dan data sekunder. Data primer berupa keterangan langsung dari narasumber, sementara data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program SWDKLLJ di Kota Pontianak telah memberikan perlindungan hukum dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berdasarkan perbandingan data, ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa tidak seluruh korban kecelakaan lalu lintas memperoleh santunan. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai kendala dalam proses pengajuan santunan, antara lain persoalan administratif, keterbatasan informasi dan literasi hukum korban, serta belum optimalnya koordinasi dan pendampingan antarinstansi dalam memastikan terpenuhinya hak korban kecelakaan lalu lintas. Kendala-kendala tersebut berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak korban atas santunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara melalui peningkatan koordinasi antarinstansi dan optimalisasi pelaksanaan program SWDKLLJ agar perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dapat terlaksana secara lebih efektif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, SWDKLLJ, Kecelakaan Lalu Lintas ABSTRACT Traffic accidents are events that cause physical, material, and social losses to the community, thereby requiring the presence of the state to provide legal protection for victims. One form of such protection is realized through the Mandatory Traffic Accident Fund Contribution Program (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan / SWDKLLJ) administered by PT Jasa Raharja. This study aims to analyze the protection of traffic accident victims through the implementation of the SWDKLLJ program in Pontianak City and to identify the obstacles faced by victims in the process of submitting compensation claims. This research employs a juridical-sociological legal research method by combining primary and secondary data. Primary data consist of direct information obtained from informants, while secondary data include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through interviews and document studies and were qualitatively analyzed to address the research problems. The research findings indicate that the implementation of the SWDKLLJ program in Pontianak City has provided basic legal protection for traffic accident victims in accordance with the applicable laws and regulations. However, based on data comparison, it is evident that not all traffic accident victims have received compensation. This condition is caused by various obstacles in the compensation claim process, including administrative issues, limited access to information and legal literacy among victims, as well as suboptimal coordination and institutional assistance among relevant agencies in ensuring the fulfillment of victims’ rights. These obstacles have implications for delays and barriers in the realization of victims’ entitlement to compensation. Therefore, strengthening the role of the state through improved inter- agency coordination and optimization of the implementation of the SWDKLLJ program is necessary to ensure that legal protection for traffic accident victims can be implemented more effectively. Keywords: Legal Protection, SWDKLLJ, Traffic Accidents

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA DOMPET DIGITAL: ANALISIS REGULASI PADA KASUS KEHILANGAN UANG PENGGUNA NIM. A1011221155, ANGGIH ALINCIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Masifnya kemajuan teknologi finansial menciptakan metode pembayaran non-tunai seperti dompet digital yang menawarkan kemudahan sekaligus risiko hukum terkait dengan keamanan dana. Peneliti ini mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital melalui analisis kasus Senia yang mengalami kehilangan uang pada aplikasi ShopeePay sebesar Rp. 500.000 tanpa adanya verifikasi PIN atau OTP. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji sejauh mana regulasi dalam melindungi aset digital pengguna dan menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Fokus penelitian terletak pada inventarisasi dan sinkronisasi regulasi perlindungan konsumen digital. Bersumber pada bahan hukum primer seperti UUPK, UU ITE, PP PSTE, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan PBI PJP, dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan solusi yuridis terhadap problematika kehilangan aset digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital mencakup dua instrumen utama yaitu perlindungan preventif yang telah mewajibkan penyelenggara untuk mengedukasi pengguna, melakukan mekanisme mitigasi risiko hingga menjamin sistem sesuai dengan UUPK, UU ITE, PP PSTE, POJK Nomor 22 Tahun 2023, hingga PBI PJP, serta perlindungan represif dengan penerapan beban pembuktian terbalik namun pengguna perlu mengumpulkan bukti awal. Upaya yang dapat ditempuh yaitu pengaduan ke penyelenggara dan penyelenggara penampung transaksi, APPK oleh OJK dan LAPS-SJK, hingga jalur perdata dan pidana. Dalam kasus Senia, bukti awal yang dilampirkan terbatas pada bukti tangkap layar pengaduan layanan konsumen penyelenggara dan mutasi pemindahan dana. Upaya yang ditempuh cenderung parsial karena terfokus pada pengaduan penyelenggara tanpa melakukan mitigasi lintas lembaga kepada bank penampung. Kata Kunci: Dompet Digital; Perlindungan Hukum; Kehilangan Uang. ABSTRACT The massive advancement of financial technology has created non-cash payment methods such as digital wallets, which offer convenience but also pose legal risks related to fund security. This researcher examines legal protection for digital wallet users through a case study of Senia, who lost Rp. 500,000 on the ShopeePay app without any PIN or OTP verification. This research aims to examine the extent to which regulations protect users' digital assets and determine the legal measures that can be taken. This research uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach. The focus of the research is on the inventory and synchronization of digital consumer protection regulations. It is based on primary legal materials such as the UUPK, ITE Law, PP PSTE, POJK Number 22 of 2023, and PBI PJP, and secondary legal materials which are then analyzed descriptively and qualitatively to provide legal solutions to the problem of digital asset loss. The results of the study show that legal protection for digital wallet users includes two main instruments, namely preventive protection, which requires operators to educate users, implement risk mitigation mechanisms, and ensure that the system complies with the UUPK, ITE Law, PP PSTE, POJK Number 22 of 2023, and PBI PJP, as well as repressive protection with the application of reverse burden of proof, but users need to collect preliminary evidence. Efforts that can be taken include complaints to operators and transaction custodians, APPK by OJK and LAPS-SJK, and civil and criminal proceedings. In Senia's case, the preliminary evidence attached was limited to screenshots of complaints to the operator's customer service and fund transfer transactions. The efforts taken tended to be partial because they focused on complaints to the operator without mitigating across institutions to the holding bank. Keywords: Digital Wallet; Legal Protection; Loss of Money.

MODEL PENYELESAIAN KASUS ATAS PEMBELIAN BARANG YANG SAMPAI TIDAK SESUAI SECARA ONLINE MELALUI MARKETPLACE SHOPEE NIM. A1011221156, LEONARDO ARDITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli secara online melalui marketplace, salah satunya marketplace Shopee. Kemudahan akses dan efisiensi transaksi yang ditawarkan tidak selalu diikuti dengan terpenuhinya kewajiban para pihak sebagaimana diperjanjikan. Dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan berupa barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi produk yang dicantumkan oleh penjual, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa hukum akibat wanprestasi. Kondisi tersebut menuntut adanya model penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan memberikan perlindungan hukum bagi pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus-kasus yang timbul dari transaksi jual beli secara online di marketplace Shopee, faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli dengan deskripsi barang yang dipesan sebelumnya, akibat yang dialami pembeli, serta model penyelesaian kasus yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap penjual di marketplace Shopee dan penyebaran kuesioner kepada pembeli yang mengalami ketidaksesuaian barang yang diterima, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian barang umumnya disebabkan oleh kelalaian penjual, seperti kurangnya pengecekan ulang sebelum pengiriman dan ketidakakuratan deskripsi produk. Akibat hukum yang dialami pembeli berupa kerugian materiil dan immateriil serta dalam perspektif hukum perdata, diterimanya barang yang tidak sesuai dengan deskripsi toko merupakan bentuk wanprestasi. Penyelesaian sengketa paling banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi, khususnya negosiasi, karena dinilai lebih cepat, praktis, dan efektif karena selaras dengan kebutuhan pembeli yang melakukan transaksi jual beli melalui E-commerce. Kata Kunci: transaksi jual beli online, wanprestasi, negosiasi, marketplace Shopee. ABSTRACT The rapid development of information technology has significantly increased online buying and selling transactions through marketplaces, one of which is Shopee. Although online transactions offer convenience and efficiency, in practice they are often accompanied by legal problems, particularly when the goods received by consumers do not match the product descriptions provided by sellers. Such conditions constitute a form of breach of contract (wanprestasi) and may result in legal disputes that require effective dispute resolution mechanisms to protect consumer rights. This study aims to analyze cases arising from online buying and selling transactions on the Shopee marketplace, identify the factors causing discrepancies between goods received and product descriptions, examine the consequences experienced by consumers, and determine the most appropriate dispute resolution model for such cases. This research employs an empirical legal research method with a descriptive approach, focusing on real conditions in society. Primary data were obtained through interviews with Shopee sellers and questionnaires distributed to consumers who experienced discrepancies in purchased goods, while secondary data were collected through legal literature studies, including statutes, books, and relevant legal references. The results of the study indicate that the mismatch of goods is generally caused by the seller's negligence, such as the lack of rechecking before shipment and inaccurate product descriptions. The legal consequences experienced by buyers include material and immaterial losses, and from the perspective of civil law, the receipt of goods that do not match the store description constitutes a form of breach of contract. Most dispute resolutions are carried out through non-litigation mechanisms, particularly negotiation, as it is considered faster, more practical, and effective, as it aligns with the needs of buyers who conduct transactions through e-commerce platforms. Keywords: online buying and selling transactions, breach of contract, negotiation, Shopee marketplace.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN DI KOTA KETAPANG NIM. A1012221003, KEVIN PAMIMPIN NABABAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Ketapang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, khususnya Pasal 140. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum diterapkannya sanksi pidana meskipun telah timbul korban keracunan dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 140 Undang-Undang Pangan merupakan delik formil, karena menitikberatkan pada perbuatan memproduksi atau memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu. Dengan demikian, unsur tindak pidana telah terpenuhi sejak perbuatan melawan hukum dilakukan, terlepas dari ada atau tidaknya korban. Dalam konteks kasus MBG di Kota Ketapang, fakta adanya ahli gizi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penggunaan bahan pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan memperkuat indikasi adanya kesengajaan (dolus), bukan sekadar kelalaian. Keberadaan korban keracunan justru mempertegas hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Secara teoritis, berdasarkan teori faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, belum optimalnya penerapan sanksi pidana dapat dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta budaya. Penegakan hukum pidana dalam kasus ini penting untuk memberikan efek jera dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pangan seharusnya dipertimbangkan secara serius guna memastikan hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan keadilan sosial. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Keamanan Pangan ABSTRACT This study aims to analyze criminal liability in the food poisoning case arising from the Free Nutritious Meal Program (MBG) in Ketapang City as reviewed under Law Number 18 of 2012 concerning Food, particularly Article 140. The primary issue examined in this research is the absence of criminal sanctions despite the occurrence of food poisoning victims during the implementation of the program. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by relevant primary and secondary legal materials. The results indicate that Article 140 of the Food Law constitutes a formal offense, as it emphasizes the prohibited act of producing or distributing food that does not meet safety, quality, and nutritional standards without requiring the occurrence of a specific consequence. Accordingly, the elements of the crime are fulfilled at the moment the unlawful act is committed, regardless of whether victims have arisen. In the context of the MBG case in Ketapang City, the presence of a nutritionist within the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG) and the use of food ingredients potentially harmful to health strengthen the indication of intent (dolus), rather than mere negligence. The existence of poisoning victims further reinforces the causal relationship between the act and the resulting harm. Theoretically, based on Soerjono Soekanto’s theory of law enforcement factors, the suboptimal application of criminal sanctions may be influenced by factors related to law enforcement officers, facilities and infrastructure, and legal culture. In fact, criminal law enforcement in this case is essential to create a deterrent effect and to ensure legal protection for the public, particularly children as a vulnerable group. Therefore, the application of criminal provisions under the Food Law should be seriously considered to ensure that law functions effectively as an instrument of protection and social justice. Keywords: Criminal Law Enforcement, Food Safety.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI GAMBAR DIGITAL YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NIM. A1012211113, NOVAL ALIFFO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah melahirkan karya seni gambar digital yang semakin mudah diakses, diperbanyak, dan disebarluaskan melalui internet. Kondisi ini memunculkan potensi pelanggaran hak cipta, terutama berupa penggunaan karya tanpa izin dari penciptanya, baik untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni gambar digital yang digunakan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menelaah akibat hukum yang timbul bagi para pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui kajian bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada penerapan hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta mekanisme perlindungan hukum dalam ranah perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya seni gambar digital diberikan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat ditempuh melalui pendaftaran ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kontrak lisensi, serta penerapan teknologi digital seperti watermark. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, yang memungkinkan pencipta menuntut ganti rugi serta penghentian penggunaan karya. Akibat hukum bagi pelanggar meliputi kewajiban membayar ganti rugi materiil maupun immateriil, penghentian distribusi karya, hingga kerugian reputasi. Kata Kunci: Hak Cipta, Seni Gambar Digital, Perlindungan Hukum, Hukum Perdata ABSTRACT The rapid development of digital technology has given rise to digital visual artworks that are increasingly accessible, reproducible, and distributable through the internet. This condition creates a high potential for copyright infringements, particularly in the form of unauthorized use of works by third parties, either for personal or commercial purposes. This study aims to analyze the legal protection of digital visual artworks used without permission under Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014, as well as to examine the legal consequences for the parties involved. This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach, using primary legal materials such as legislation and jurisprudence, along with secondary sources including literature, journals, and previous studies. The analysis focuses on the implementation of moral rights and economic rights of creators, as well as legal protection mechanisms within the civil law framework. The findings indicate that legal protection for digital artworks is provided in two forms: preventive and repressive. Preventive measures can be taken through copyright registration at the Directorate General of Intellectual Property, license agreements, and the use of digital technologies such as watermarking. Repressive measures include civil lawsuits based on unlawful acts or breach of contract, enabling creators to claim compensation and demand the cessation of unauthorized use. The legal consequences for infringers include obligations to pay material and immaterial damages, withdrawal of infringing works from circulation, and reputational losses. Keywords: Copyright, Digital Visual Art, Legal Protection, Civil Law.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP KOPI “ASKARA COFFEE AND EATERY” DALAM PERSPEKTIF RAHASIA DAGANG NIM. A1012211089, FEBE ANGELA RUMAHORBO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Persaingan usaha di bidang Coffee Shop yang semakin ketat menjadikan resep kopi sebagai salah satu aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam menentukan keberlangsungan suatu usaha. Resep kopi yang memiliki cita rasa khas dan berbeda dari pesaing berpotensi menjadi keunggulan kompetitif yang perlu dilindungi secara hukum. Askara Coffee and Eatery sebagai salah satu Coffee Shop di Kota Pontianak memiliki racikan resep kopi khas yang dijaga kerahasiaannya dan menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Namun, keterlibatan karyawan dalam proses produksi membuka peluang terjadinya kebocoran informasi bisnis, khususnya resep kopi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap resep kopi sebagai Rahasia Dagang menjadi hal yang penting untuk mencegah terjadinya peniruan, persaingan usaha tidak sehat, serta kerugian ekonomi bagi pemilik usaha. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap resep kopi Askara Coffee and Eatery dalam perspektif Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah penerapannya dalam praktik di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik Askara Coffee and Eatery, karyawan barista, pelanggan, serta pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Selain itu, pengumpulan data primer juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan barista yang terlibat langsung dalam proses peracikan minuman. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan Rahasia Dagang terhadap resep kopi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resep kopi Askara Coffee and Eatery memenuhi unsur-unsur Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yaitu bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang layak. Pemilik usaha telah menerapkan langkah-langkah perlindungan hukum secara preventif, antara lain dengan pembatasan akses terhadap resep, penerapan perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) dalam perjanjian kerja, serta pengawasan dan pelatihan karyawan. Selain itu, upaya represif juga disiapkan apabila terjadi pelanggaran Rahasia Dagang, baik melalui penyelesaian internal maupun langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap resep kopi Askara Coffee and Eatery sebagai Rahasia Dagang telah dilaksanakan secara cukup efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan sosialisasi kepada karyawan guna meminimalkan risiko pelanggaran di masa mendatang. Kata Kunci: Rahasia Dagang, Resep, Perlindungan Hukum. ABSTRACT Increasing competition in the coffee shop industry has positioned coffee recipes as valuable intangible assets with high economic value and a crucial role in sustaining business continuity. A distinctive coffee recipe that offers a unique taste can serve as a competitive advantage that requires legal protection. Askara Coffee and Eatery, a coffee shop located in Pontianak City, possesses a unique coffee recipe that is carefully maintained as confidential and functions as the main attraction for customers. However, employee involvement in the production process creates potential risks of information leakage, particularly concerning confidential recipes. Therefore, legal protection of coffee recipes as Trade Secrets is essential to prevent imitation, unfair competition, and potential economic losses for business owners. This research focuses on the legal protection of Askara Coffee and Eatery’s coffee recipe from the perspective of Trade Secret law under Law Number 30 of 2000 on Trade Secrets. This study employs a juridical-sociological research method with a descriptive nature. The approach combines an analysis of applicable legal regulations with an examination of their implementation in real business practices. The data used consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through direct interviews with the owner of Askara Coffee and Eatery, barista employees, customers, and officials from the Regional Office of the Ministry of Law of West Kalimantan. In addition, questionnaires were distributed to barista employees who are directly involved in the coffee-making process. Secondary data were collected through literature studies, including laws and regulations, books, academic journals, and relevant previous research. All data were analyzed qualitatively using an analytical approach to provide a comprehensive understanding of the protection of coffee recipes as Trade Secrets. The results of the study indicate that the coffee recipe of Askara Coffee and Eatery fulfills the essential elements of a Trade Secret as stipulated in Law Number 30 of 2000, namely confidentiality, economic value, and reasonable efforts to maintain secrecy. The business owner has implemented preventive legal measures, including limiting access to confidential information, applying Non-Disclosure Agreements (NDAs) within employment contracts, and conducting employee supervision and training. Furthermore, repressive measures are also prepared in the event of a Trade Secret violation, either through internal resolution mechanisms or legal actions in accordance with applicable laws. Thus, the legal protection of Askara Coffee and Eatery’s coffee recipe as a Trade Secret has been implemented effectively, although further improvement in legal awareness and employee education is still required to minimize the risk of future violations. Keywords: Trade Secret, Recipe, Legal Protection.

PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MASYARAKAT DAYAK SALAKO DI DESA WISATA BAGAK SAHWA KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR NIM. A1011211148, SAHRUL PRAMANA PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini membahas pelaksanaan adat perkawinan dan perceraian masyarakat Dayak Salako di Desa Wisata Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap ketentuan adat asli. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya tanda-tanda perubahan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan adat yang diwariskan secara turun-temurun di tengah perkembangan sosial dan budaya modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi sebenarnya pelaksanaan adat perkawinan dan perceraian serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adat di Desa Wisata Bagak Sahwa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan asli adat Dayak Salako. Pengaruh modernisasi, pergeseran nilai agama, kurangnya pemahaman generasi muda, dan perubahan sosial menjadi faktor utama penyebab ketidaksesuaian tersebut. Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelestarian adat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam pelestarian adat Dayak Salako, dengan melibatkan tokoh adat, generasi muda, akademisi, dan pemerintah. Program edukasi berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam pendidikan formal, serta pemanfaatan teknologi dan media sebagai sarana edukasi dan promosi budaya, menjadi kunci utama keberhasilan pelestarian adat. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi riil pelaksanaan adat Dayak Salako di era modern dan menawarkan rekomendasi strategis untuk menjaga keberlanjutan serta keaslian adat dalam konteks sosial budaya kontemporer. Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Hukum ABSTRACT This study discusses the implementation of traditional marriage and divorce customs among the Dayak Salako community in Bagak Sahwa Tourism Village, East Singkawang District, with a focus on their conformity with original customary provisions. The background of this study stems from signs of change and inconsistency in the implementation of customs that have been passed down from generation to generation amid modern social and cultural developments. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, and documentation studies. The data were analyzed descriptively to describe the actual conditions of the implementation of marriage and divorce customs and the factors that influence them. The results of the study show that the implementation of customs in Bagak Sahwa Tourism Village is not yet fully in accordance with the original provisions of Dayak Salako customs. The influence of modernization, shifting religious values, a lack of understanding among the younger generation, and social change are the main factors causing this incompatibility. In addition, technological advances and social media have not been optimally utilized to support the preservation of customs. The conclusion of this study emphasizes the need for a more comprehensive and inclusive approach to preserving Dayak Salako customs, involving traditional leaders, the younger generation, academics, and the government. A sustainable education program that integrates traditional values into formal education, as well as the use of technology and media as a means of education and cultural promotion, is key to the success of preserving customs. This study contributes to a deeper understanding of the real conditions of Dayak Salako customs in the modern era and offers strategic recommendations for maintaining the sustainability and authenticity of customs in the context of contemporary social culture. Keywords : Law, Marriage, Divorce

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA YANG MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN (STUDI PENETAPAN NOMOR 326/Pdt.P/2025/PA.Ptk) NIM. A1011221145, ANNISA NADIA ASYIFA AYU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pontianak pada Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2025/PA.Ptk serta menelaah makna unsur “alasan mendesak” dalam pengabulan dispensasi kawin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pengabulan dispensasi kawin meskipun tidak ditemukan keadaan mendesak yang nyata sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kesiapan calon mempelai dan kondisi sosial para pihak, meskipun tidak terdapat alasan mendesak yang bersifat faktual. Pertimbangan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan dan keadilan dibandingkan kepastian hukum terkait batas usia perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengabulan dispensasi kawin masih dipengaruhi oleh diskresi hakim dalam menafsirkan unsur “alasan mendesak”. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta pedoman yang lebih jelas mengenai kriteria “alasan mendesak” agar penerapan hukum lebih konsisten. Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Pertimbangan Hakim; Kepastian Hukum. ABSTRACT This study aims to analyze legal certainty in the judges’ considerations at the Religious Court of Pontianak in Decision Number 326/Pdt.P/2025/PA.Ptk, as well as to examine the meaning of the “urgent reasons” element in granting marriage dispensation. This research is motivated by the practice of granting marriage dispensation despite the absence of evident urgent circumstances as required under Law Number 16 of 2019 on Marriage. The results show that the judges granted the application by considering the readiness of the prospective spouses and the social conditions of the parties, even though no factual urgent reasons were found. Such considerations place greater emphasis on aspects of utility and justice rather than legal certainty regarding the minimum age requirement for marriage. This indicates that the granting of marriage dispensation is still influenced by judicial discretion in interpreting the element of “urgent reasons.” Therefore, a balance between justice, utility, and legal certainty is necessary, along with clearer guidelines on the criteria for “urgent reasons” to ensure more consistent legal application. Keywords: Marriage Dispensation, Judicial Considerations, Legal Certainty.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA