Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS WASIAT ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM AMERIKA SERIKAT DAN POTENSI PENERAPANNYA DALAM HUKUM INDONESIA NIM. A1011221216, LIA HARYANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang hukum waris melalui munculnya konsep wasiat elektronik. Di luar negeri, khususnya Amerika Serikat, wasiat elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui Uniform Electronic Wills Act (UEWA) sebagai bentuk wasiat terakhir yang dibuat dan disimpan secara elektronik. Berbeda dengan perkembangan tersebut, hukum Indonesia masih mempertahankan sistem formalitas konvensional dalam pembuatan wasiat yang mensyaratkan bentuk tertulis, kehadiran fisik, serta keterlibatan langsung notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum wasiat elektronik di negara Amerika Serikat dan beberapa negara bagiannya, serta menganalisis kemungkinan penerapannya dalam praktik hukum notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan wasiat elektronik, hukum waris, serta kewenangan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat elektronik merupakan bentuk adaptasi hukum waris terhadap perkembangan teknologi yang tidak mengubah esensi wasiat sebagai perbuatan hukum sepihak, sebagaimana telah diterapkan di Amerika Serikat melalui Uniform Electronic Wills Act dan diimplementasikan di beberapa negara bagian seperti District of Columbia, Indiana, dan Washington. Namun dalam hukum Indonesia, penerapan wasiat elektronik oleh notaris belum dapat dilaksanakan saat ini, karena masih adanya ketentuan hukum yang mewajibkan bentuk fisik dan prosedur konvensional dalam pembuatan wasiat dan akta autentik. Meskipun demikian, wasiat elektronik tetap memiliki peluang untuk diterapkan di Indonesia pada masa mendatang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan peraturan perundang-undangan guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, tanpa mengurangi kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik kenotariatan, dengan esensi bahwa pembuat kebijakan dan praktisi hukum perlu mulai mempersiapkan kerangka regulasi, standar teknis, serta peningkatan kapasitas notaris agar siap menghadapi transformasi digital. Kata Kunci: Wasiat Elektronik, Akta Notaris, Kewenangan Notaris, Hukum Waris, KUHPerdata. ABSTRACT The development of information technology has brought about significant changes in various areas of life, including in inheritance law through the emergence of the concept of electronic wills. Abroad, particularly in the United States, electronic wills have gained legal recognition through the Uniform Electronic Wills Act (UEWA) as a form of last will created and stored electronically. In contrast to these developments, Indonesian law still maintains a conventional formal system in making wills that requires a written form, physical presence, and the direct involvement of a notary as a public official making authentic deeds. Based on these conditions, this study aims to analyze the law on electronic wills in the United States and several of its states, as well as analyze the possibility of its application in notarial legal practice in Indonesia. This study employs a normative juridical research method with a descriptive nature. The approaches employed include a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Data were obtained through a literature review, examining primary and secondary legal materials related to electronic wills, inheritance law, and notary authority. The results of the study indicate that electronic wills are a form of inheritance law adaptation to technological developments that do not change the essence of wills as unilateral legal acts, as has been implemented in the United States through the Uniform Electronic Wills Act and implemented in several states such as the District of Columbia, Indiana, and Washington. However, in Indonesian law, the implementation of electronic wills by notaries cannot be implemented at this time, because there are still legal provisions that require physical forms and conventional procedures in making authentic wills and deeds. Nevertheless, electronic wills still have the opportunity to be implemented in Indonesia in the future along with technological developments and community needs. Therefore, it is necessary to update legislation to adapt to technological developments, without reducing legal certainty and protection in notarial practice, with the essence that policymakers and legal practitioners need to begin preparing a regulatory framework, technical standards, and increasing the capacity of notaries to be ready to face the digital transformation. Keywords: Electronic Wills, Notarial Deeds, Notary Authority, Inheritance Law, Civil Code.

FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN DALAM PENGUMPULAN DATA PRIBADI PADA PENDAFTARAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI INDONESIA NIM. A1011221269, DENI CATUR PRASETYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pemilihan legislatif merupakan instrumen dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang salah satunya bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil). Pada penyelanggaraan pemilihan umum, terdapat syarat berupa pemenuhan batas jumlah anggota partai politik yang menjadi peserta pileg yang dibuktikan dengan KTP sebagai data pribadi. Pada kenyataannya, terdapat partai politik yang mengumpulkan data pribadi dengan penipuan dalam pemilihan umum. Namun, baik pada UU Pemilu dan UU PDP tidak memberikan sanksi terhadap penipuan tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian bertujuan untuk memformulasikan hukum pidana terhadap penipuan dalam pengumpulan data pribadi pada pendaftaran partai politik pada pileg di Indonesia demi mengisi kekosongan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau penelitian yang memberikan sumbang saran dalam mengatasi permasalahan kekosongan hukum pada penelitian ini. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kekosongan hukum terhadap hukum yang ada di Indonesia mengenai penipuan dalam pengumpulan data pribadi pada pendaftaran partai politik dalam pemilihan umum. Selain itu, perlu pula dilakukan formulasi hukum pidana terhadap delik dan sanksi pidana untuk menanggulangi penipuan tersebut demi memastikan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menghasilkan suatu resolusi mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, hasil penelitian ini berupa rekomendasi terhadap perumusan suatu delik yang menjadi instrumen penanggulangan kejahatan yang menyasar hak privasi seseorang dan mencederai kedaulatan rakyat. Kemudian, penelitian ini juga merekomendasikan sanksi pidana pokok dan tambahan yang menyertai delik yang dirumuskan berupa pidana penjara, denda, dan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih pelaku selama beberapa tahun. Kata Kunci : Formulasi, Pidana, Pemilihan Umum, Data Pribadi. ABSTRACT General elections are an instrument for realizing popular sovereignty, one purpose of which is to elect members of the House of Representatives. General elections in Indonesia are held on the principles of directness, universality, freedom, secrecy, honesty, and fairness. To participate, political parties must meet a minimum membership threshold, evidenced by Indonesian identity cards (KTP), which constitute personal data. In practice, some political parties collect personal data through fraudulent means during elections. However, neither the Election Law nor the Personal Data Protection Law provides sanctions for such fraud. Therefore, this study aims to formulate a criminal law response to fraud in the collection of personal data during political party registration in Indonesian legislative elections, in order to fill this legal gap. This study is a normative, prescriptive legal study that offers suggestions to address the legal gap identified in this study. The research finds a gap in Indonesian law concerning fraud in the collection of personal data for political party registration in elections. Accordingly, the study proposes criminal-law formulations for the relevant offences and penalties to address such fraud, in order to ensure social protection and welfare. This study produces a resolution regarding legal subjects who can be held accountable. It also recommends formulating an offence to combat crimes that target individuals’ privacy and undermine popular sovereignty. The study further recommends principal and additional criminal sanctions for the formulated offence, namely imprisonment, fines, and an additional penalty of disenfranchisement (loss of the right to vote) for a specified number of years. Keyword: Formulation, Penal, General Election, Data Privacy

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SECURITY EXCEPTIONS BERDASARKAN PASAL XXI GATT DALAM HUBUNGAN DAGANG ANTARA TIONGKOK-AMERIKA SERIKAT NIM. A1011221109, TRI SURBAKTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan klausul pengecualian keamanan nasional (security exceptions) sebagaimana diatur dalam Pasal XXI GATT 1994 dalam hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Fokus kajian diarahkan pada indikator hukum yang menentukan legitimasi penggunaan security exceptions serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar sistem perdagangan multilateral WTO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, khususnya melalui analisis putusan WTO dalam perkara United States – Steel and Aluminium Products dan Russia – Measures Concerning Traffic in Transit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk Tiongkok tidak memenuhi unsur keadaan darurat dalam hubungan internasional sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal XXI(b)(iii) GATT. Penerapan kebijakan tersebut lebih mencerminkan kepentingan proteksionisme ekonomi dibandingkan perlindungan keamanan nasional yang sah. Penggunaan security exceptions yang tidak proporsional berpotensi melemahkan prinsip nondiskriminasi, kepastian hukum, serta legitimasi sistem perdagangan multilateral berbasis aturan. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan interpretasi yang objektif dan penerapan prinsip itikad baik untuk mencegah penyalahgunaan klausul pengecualian keamanan dalam praktik perdagangan internasional. Kata Kunci: Security Exceptions, Pasal XXI GATT, Hubungan dagang, Amerika Serikat–Tiongkok, WTO, Keamanan Nasional ABSTRACT This research aims to analyze the application of the national security exception clause as regulated under Article XXI of the GATT 1994 in the context of the trade war between the United States and Tiongkok. The study focuses on identifying the legal indicators that determine the legitimacy of invoking security exceptions and examining their consistency with the fundamental principles of the WTO multilateral trading system. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case-based approaches, particularly through the analysis of WTO panel reports in United States – Steel and Aluminium Products and Russia – Measures Concerning Traffic in Transit. The findings indicate that the tariff measures imposed by the United States on Chinese products do not fulfill the requirement of an emergency in international relations as stipulated under Article XXI(b)(iii) of the GATT. These measures tend to reflect economic protectionism rather than a genuine national security necessity. The improper use of security exceptions has the potential to undermine the principles of non-discrimination, legal certainty, and the credibility of the rules-based multilateral trading system. Therefore, an objective interpretative framework and the application of the principle of good faith are essential to prevent the misuse of national security exceptions in international trade practices Keywords: Security Exceptions, Article XXI GATT, Trade War, United States–Tiongkok, WTO, National Security

ANALISIS KONTRAKTUAL PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG WANPRESTASI BERBASIS ELEKTRONIK NIM. A1011221247, JENNIFER OLIVIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The development of electronic transactions through e-commerce platforms has created new legal consequences in contractual relationships between business actors and consumers, particularly when a breach of contract occurs. Disputes arising from electronic-based breaches of contract involve not only business actors and consumers but also the platform as the provider of the electronic system. The problem examined in this research is the legal consequences of breach of contract in electronic transactions as viewed from Article 1243 of the Indonesian Civil Code and Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection based on the theory of contractual liability. This study aims to analyze the forms of business actors’ liability, consumers’ rights to remedies, and the limits of e-commerce platform responsibility in disputes concerning electronic-based breaches of contract from a theoretical perspective. This research employs a normative juridical method with a statutory approach. The legal materials consist of primary legal sources, including the Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Decision of the Medan District Court Number 183/Pdt.G/2018/PN Mdn, and the Terms and Conditions of the Tokopedia Platform. Secondary legal materials include legal literature, journals, and doctrines related to the theory of contractual liability. The collection of legal materials was conducted through library research and analyzed qualitatively to produce systematic and comprehensive conclusions. The results show that based on the theory of contractual liability, a breach of contract in electronic transactions gives rise to an obligation for business actors as debtors to compensate for damages as stipulated in Article 1243 of the Indonesian Civil Code and Article 19 of the Consumer Protection Law. Consumers as creditors have the right to demand performance, compensation, or cancellation of the agreement. Based on the principles of pacta sunt servanda and the principle of privity of contract, consumer losses arise directly from the breach committed by the business actor. Therefore, the primary legal responsibility remains with the business actor, while the Tokopedia e-commerce platform only bears limited responsibility as the provider of an electronic system that must be reliable and secure in accordance with its role and authority. Keywords: Breach of Contract, Contractual Liability, Electronic. Abstrak Perkembangan transaksi elektronik melalui platform e-commerce menimbulkan konsekuensi hukum baru dalam hubungan perikatan antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya ketika terjadi wanprestasi. Sengketa wanprestasi berbasis elektronik tidak hanya melibatkan pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga platform sebagai penyedia sistem elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam transaksi elektronik ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan teori tanggung jawab kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha, hak konsumen atas pemulihan, serta batas tanggung jawab platform e-commerce dalam sengketa wanprestasi berbasis elektronik secara teoritis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn, serta Syarat dan Ketentuan Platform Tokopedia. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum terkait teori tanggung jawab kontraktual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori tanggung jawab kontraktual, wanprestasi dalam transaksi elektronik menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi pelaku usaha sebagai debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 19 UUPK. Konsumen sebagai kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Berdasarkan asas pacta sunt servanda dan asas personalitas perjanjian, kerugian konsumen merupakan akibat langsung dari wanprestasi pelaku usaha sehingga tanggung jawab utama berada pada pelaku usaha. Platform e-commerce Tokopedia hanya berperan sebagai penyedia sistem elektronik sehingga tanggung jawabnya terbatas pada penyelenggaraan sistem yang andal dan aman sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Kata Kunci: Wanprestasi, Tanggung Jawab Kontraktual, Elektronik.

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT MELAYU DI DESA PERIGI KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Upacara Adat Perkawinan merupakan tradisi yang dilaksnakan oleh Masyarakat adat Melayu di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Upacara ini tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu sebagai ikatan suami istri, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan Masyarakat. seiring dengan perkembangan Zaman, pelaksananaan upacara adat Perkawinan mengalami penyederhanaan, pengabungan prosesi serta perubahan pada alat dan bahan yang digunakan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebapkan terjadinya pergeseran pada pelaksananaan upacara adat Perkawinan di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. pergeseran dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Ekonomi, Modernisasi, perubahan pola pikir, dan perubahan sosial dalam Masyarakat. Maka rumusan msasalah dalam penelitian ini “Apakah Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Adat Melayu di Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Telah dilaksanakan Sesuai Dengan Aslinya”. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian non-doktrinal dengan sifat deskriptif. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan data lapangan melalui Teknik Komunikasi langsung dan tidak langsung serta wawancara dan penyebaran angket kepada responden yang dipilih menggunakan teknik nonprobability sampling dengan jenis purposive sampling. dalam analisis data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan upacara adat perkawinan di Desa Perigi masih dilaksanakan, namun mengalami pergseran dalam pelaksanaanya. Baik dari segi penyederhanaan prosesi, penggabungan prosesi, dan Alat/bahan yang digunakan Yang disebapkan faktor yaitu Ekonomi, Modernisasi, perubahan pola pikir, dan perubahan sosial dalam Masyarakat. Akibat yang ditimbulkan tidak berupa sanksi adat formal, melainkan lebih bersifat sosial dan kultural, yaitu berkurangnya kedalaman makna simbolik dan fungsi edukatif dalam setiap prosesi. Upaya pelestarian dilakukan oleh ketua adat melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar nilai-nilai adat tetap terjaga di tengah dinamika perubahan sosial. Kata kunci: Upacara Adat Perkawinan, penyederhanaan Adat, Desa Perigi ABSTRACT Traditional marriage ceremonies are a cultural practice carried out by the Malay indigenous community in Perigi Village, Silat Hilir Subdistrict, Kapuas Hulu Regency. This ceremony is not only understood as the union of two individuals in a marital bond but also as a social event involving extended families and the wider community. Along with the development of time, the implementation of traditional marriage ceremonies has undergone changes, including simplification of stages, merging of processions, and modifications in the tools and materials used. This study aims to identify the factors causing shifts in the implementation of traditional marriage ceremonies in Perigi Village, Silat Hilir Subdistrict, Kapuas Hulu Regency. These shifts are influenced by several factors, namely economic conditions, modernization, changes in mindset, and social changes within the community. The research problem is formulated as follows: “Has the implementation of traditional marriage ceremonies in the Malay indigenous community of Perigi Village, Silat Hilir Subdistrict, Kapuas Hulu Regency been carried out in accordance with its original form?” This research employs an empirical legal (non-doctrinal) method with a descriptive approach. Data were obtained from literature studies and field data through direct and indirect communication techniques, including interviews and questionnaires distributed to respondents selected using non-probability sampling with a purposive sampling technique. The data were analyzed using qualitative analysis. The results show that traditional marriage ceremonies in Perigi Village are still practiced but have experienced shifts in their implementation. These changes are reflected in the simplification and merging of processions, as well as changes in tools and materials used, influenced by economic factors, modernization, changes in mindset, and social transformation. The impacts are not in the form of formal customary sanctions but are more social and cultural, namely the reduction of symbolic meaning and educational value in each procession. Preservation efforts are carried out by the customary leader through persuasive approaches and socialization to the community, especially the younger generation, in order to maintain the values of tradition amid ongoing social changes. Keywords: Traditional Marriage Ceremony, Customary Simplification, Desa Perigi.

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Penetepan Nomor :412/Pdt.P/2024/PA.Sbs)
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang hanya dapat diberikan apabila terpenuhi alasan mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Sbs mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin ditinjau dari sisi, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok pembahasan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak permohonan dispensasi kawin mengintegrasikan tiga tujuan hukum dalam pertimbangan hukumnya, dari aspek kepastian hukum, hakim secara konsisten menegakkan ambang batas usia perkawinan 19 tahun (UU No. 16/2019) dan mandat tanggung jawab asuh orang tua (UU No. 23/2002), dari aspek kemanfaatan, hakim mempertimbangkan dampak jangka panjang yang timbul apabila perkawinan dini tetap dilangsungkan. Selain itu, dari aspek keadilan, hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Adapun akibat hukum dari penolakan tersebut adalah perkawinan tidak dapat dicatatkan secara resmi karena tidak memenuhi batas usia minimum. Kata Kunci: Dispensasi kawin, Pertimbangan Hukum Hakim, Tujuan Hukum ABSTRACT Marriage dispensation application is a form of exception to the provisions of the minimum age limit for marriage as stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which can only be granted if urgent reasons are met. This study aims to analyze the legal considerations of Religious Court judges in Determination Number 412/Pdt.P/2024/PA.Sbs regarding the rejection of marriage dispensation applications in terms of justice, benefit and legal certainty and to determine the legal consequences of the determination.. The research method used is normative juridical research using statutory, conceptual, and case-based approaches. The legal sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques were conducted through library research, which was then analyzed and systematically compiled according to the main topic of discussion, to obtain conclusions regarding the problem under study. The results of the study show that the panel of judges rejected the request for dispensation by integrating three legal objectives in their legal considerations. From the aspect of legal certainty, the judge consistently upheld the marriage age threshold of 19 years (Law No. 16/2019) and the mandate of parental responsibility (Law No. 23/2002). From the aspect of utility, the judge considered the long-term impacts that would arise if early marriage were to continue. In addition, from the aspect of justice, the judge prioritized the best interests of the child. The legal consequence of the rejection is that the marriage cannot be officially registered because it does not meet the minimum age limit. Keywords: Marriage Dispensation, Judge's Considerations, Legal Purposes

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PT SRITEX YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Kepailitan perusahaan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, salah satunya pemutusan hubungan kerja yang berdampak langsung terhadap pekerja. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja, terutama ketika pemenuhan hak tersebut bergantung pada proses pemberesan harta pailit. Kasus kepailitan PT Sritex yang berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan pekerja menunjukkan adanya potensi ketidakpastian dalam pemenuhan hak-hak pekerja setelah perusahaan dinyatakan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pekerja PT Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan perusahaan serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kepailitan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan perusahaan telah diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pekerja tetap memiliki hak-hak normatif dan ditempatkan sebagai kreditur preferen dalam proses pemberesan harta pailit. Namun dalam praktik kepailitan PT Sritex, pemenuhan hak pekerja belum sepenuhnya terealisasi karena bergantung pada proses pemberesan dan penjualan aset perusahaan. Oleh karena itu, pekerja dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu penyelesaian secara bipartit, mediasi, dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Pekerja; Pemutusan Hubungan Kerja; Kepailitan ABSTRACT Corporate bankruptcy can result in various legal consequences, one of which is the termination of employment that directly affects workers. This condition raises issues regarding legal protection of workers' rights, especially when the fulfillment of these rights depends on the bankruptcy asset settlement process. The case of PT Sritex’s bankruptcy, which ended in the termination of employment for thousands of workers, demonstrates the potential uncertainty in fulfilling workers' rights after a company is declared bankrupt. This study aims to analyze the legal protection of the rights of PT Sritex workers who experienced termination of employment due to the company's bankruptcy and to examine the legal remedies that workers can pursue to fight for their rights. This research uses normative legal research methods with a legislative approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library studies. All of these legal materials are analyzed qualitatively through systematic interpretation of regulations related to labor, bankruptcy, and the settlement of industrial relations disputes. Research results show that normatively, legal protection for workers' rights who experience termination due to company bankruptcy is regulated within the Indonesian legal system. Workers still have normative rights and are positioned as preferential creditors in the bankruptcy asset settlement process. However, in the practice of PT Sritex's bankruptcy, the fulfillment of workers' rights has not been fully realized because it depends on the process of settling and selling the company's assets. Therefore, workers can pursue legal remedies through industrial relations dispute resolution mechanisms, namely bipartite resolution, mediation, and resolution through the Industrial Relations Court. Keywords: Legal Protection, Workers' Rights, Termination of Employment, Bankruptcy

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DRIVER TRANSPORTASI OJEK ONLINE BERBASIS APLIKASI DI KOTA PONTIANAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi mendorong hadirnya layanan transportasi berbasis aplikasi, seperti ojek Online, yang memudahkan mobilitas masyarakat. Dibalik kemudahan tersebut, muncul persoalan hukum terkait tanggung jawab Driver terhadap Penumpang, khususnya dalam perlindungan hukum akibat kelalaian selama pengangkutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum Driver Ojek Online berbasis aplikasi dalam perlindungan Penumpang di kota Pontianak serta mengidentifikasi aspek hukum yang mempengaruhi hubungan antara Driver dan Penumpang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan melalui wawancara terhadap Driver ojek Online mitra aplikasi Maxim dikota Pontianak. Data di analisis secara kualitatif dengan mengacu pada kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Driver terhadap Penumpang pada prinsipnya telah dilaksanakan, terutama dalam aspek pelayanan dan keselamatan perjalanan. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat perbedaan pemahaman hukum Driver, praktik pengunaan akun yang tidak sesuai, serta keterbatasan pemahaman mengenai asuransi dan ganti rugi. Hubungan hukum Driver dan Penumpang di pengaruhi oleh perjanjian elektronik, status kemitraan Driver, dan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Oleh karena itu, di perlukan peningkatan perlindungan hukum Penumpang melalui penguatan pemahaman hukum Driver, pengawasan perusahaan aplikasi, dan peran regulatif perusahaan. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Driver Ojek Online, Perlindungan Penumpang, Transportasi Berbasis Aplikasi ABSTRACT The development of information technology has encouraged the emergence of application-based transportation services, such as Online motorcycle taxis, which facilitate public mobility. Behind this convenience, legal issues arise concerning the liability of Drivers toward passengers, particularly in relation to legal protection resulting from negligence during transportation services. This study aims to analyze the legal liability of application-based Online motorcycle taxi Drivers in providing passenger protection in Pontianak City and to identify the legal aspects that influence the legal relationship between Drivers and passengers. This research employs an empirical legal research method with a field approach, conducted through interviews with Online motorcycle taxi Drivers who are partners of the Maxim application in Pontianak City. Data were analyzed qualitatively by referring to the Indonesian Civil Code, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results indicate that, in principle, Drivers’ liability toward passengers has been implemented, particularly in terms of service quality and travel safety. However, its implementation has not been optimal due to differences in Drivers’ legal understanding, improper use of Driver accounts, and limited awareness regarding insurance coverage and compensation mechanisms. The legal relationship between Drivers and passengers is influenced by electronic agreements, the partnership status of Drivers, and non-litigation dispute resolution mechanisms. Therefore, strengthening passenger legal protection requires improving Drivers’ legal awareness, enhancing supervision by application-based transportation companies, and reinforcing the role of company regulation. Keywords: Legal Liability, Online Motorcycle Taxi Drivers, Passenger Protection, Application-Based Transportation

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH BERSERTIPIKAT ELEKTRONIK BERDASARKAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi mendorong modernisasi sistem administrasi pertanahan di Indonesia melalui penerapan sertipikat tanah elektronik. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, serta kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Namun, dalam praktiknya proses transisi dari sertipikat konvensional menuju sertipikat elektronik masih menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang berasal dari sistem administrasi pertanahan sebelumnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertipikat elektronik serta akibat hukum yang timbul dari penerapannya dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertipikat elektronik serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari penerapan sertipikat elektronik dalam sistem pendaftaran tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertipikat elektronik telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Sertipikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat konvensional sebagai alat bukti hak yang sah sepanjang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang muncul dalam masa transisi menuju sistem elektronik pada umumnya disebabkan oleh ketidaktertiban administrasi pertanahan sebelumnya, sehingga diperlukan peningkatan verifikasi data serta tertib administrasi pertanahan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Kata kunci: perlindungan hukum, sertipikat elektronik, pendaftaran tanah, kepastian hukum. ABSTRACT The development of information technology has encouraged the modernization of land administration systems in Indonesia through the implementation of electronic land certificates. This policy aims to improve service efficiency, transparency, and legal certainty in the land registration system. However, in practice, the transition process from conventional certificates to electronic certificates still raises various issues, particularly those related to discrepancies in physical and juridical data originating from the previous land administration system. This condition raises questions regarding the form of legal protection for holders of electronic land certificates and the legal consequences arising from their implementation within the land registration system in Indonesia. This research aims to analyze the legal protection for holders of electronic land certificates and to examine the legal consequences arising from the implementation of electronic certificates in the land registration system. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that legal protection for holders of electronic land certificates has a clear legal basis within the Indonesian land law system. Electronic certificates have the same legal force as conventional certificates as valid evidence of land rights as long as they are issued in accordance with applicable regulations. Problems arising during the transition to the electronic system are generally caused by irregularities in previous land administration, therefore improvements in data verification and orderly land administration are necessary to ensure legal certainty and protection for land rights holders. Keywords: legal protection, electronic certificates, land registration, legal certainty.

ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGGUNA JASA PLATFORM TIKTOK YANG MELAKUKAN PEMBAJAKAN CUPLIKAN FILM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pembajakan film masih sering terjadi di kalangan masyarakat, khususnya dalam jaringan internet. Banyak cara yang dilakukan pembajak untuk membajak film dan meraih keuntungan dengan melanggar hak cipta, salah satunya adalah mengunggah cuplikan film ke platform TikTok. Pembajakan cuplikan film di platform TikTok menimbulkan kerugian finansial bagi industri film, seperti penurunan pendapatan. Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab hukum perdata pengguna jasa platform TikTok yang melakukan pembajakan cuplikan film. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif analitis, mengandalkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka (library research). Pada umumnya, pembajakan cuplikan film di media sosial khususnya TikTok dibuat dengan memotong bagian dari durasi penuh film tersebut kemudian ditambahi dengan subtitle tambahan dan sedikit penambahan tulisan agar tidak terdeteksi oleh TikTok bahwa konten tersebut melanggar hak cipta. Selain itu, cuplikan diunggah menjadi dua atau lebih video agar menjadi sebuah scene yang utuh atau yang biasa disebut dengan part. Industri film dapat menempuh upaya hukum berupa gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atau pelaporan melalui mekanisme perlindungan hak cipta yang disediakan oleh TikTok. Penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kesadaran pengguna, serta kebijakan platform yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan menghargai karya intelektual. Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Pembajakan Film, Hak Cipta, Hukum Perdata. ABSTRACT Film piracy remains a persistent issue within society, particularly in the online environment. Various methods are used by perpetrators to pirate films and gain profit through copyright infringement, one of which is uploading film clips to the TikTok platform. The piracy of film clips on TikTok causes financial losses to the film industry, such as a decline in revenue. This research examines the civil legal responsibility of TikTok platform users who engage in film clip piracy. The study employs a normative juridical approach with a descriptive analytical method, relying on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research. Generally, the piracy of film clips on social media, particularly TikTok, is carried out by cutting sections from the full duration of the film, which are then augmented with additional subtitles and minor textual additions to prevent TikTok from detecting the content as a copyright infringement. Furthermore, the clips are uploaded as two or more videos to form a complete scene, a practice commonly referred to as parts or parting. The film industry may pursue legal remedies in the form of a civil lawsuit for damages to the Commercial Court or by reporting violations through TikTok’s copyright protection mechanisms. Consistent law enforcement, increased user awareness, and firm platform policies against copyright infringement are essential to create a fair digital ecosystem that respects intellectual property rights. Keywords: Legal Responsibility, Film Piracy, Copyright, Civil Law

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA