cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,296 Documents
 326   327   328   329   330 
PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM HAMBATAN VISA PELAJAR SUBCLASS 500 AUSTRALIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas pengaturan dan penerapan Visa Pelajar Subclass 500 Australia, khususnya kriteria Genuine Student, dalam kaitannya dengan hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Dalam hukum internasional, pendidikan tinggi harus dapat diakses secara setara berdasarkan kapasitas. Namun dalam praktik pendidikan lintas negara, akses tersebut juga bergantung pada kebijakan imigrasi negara tujuan, termasuk persetujuan visa pelajar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa literatur akademik, doktrin para ahli, serta instrumen hukum internasional dan regulasi nasional Australia yang relevan. Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian penerapan kriteria Genuine Student terhadap prinsip akses pendidikan tinggi berdasarkan kapasitas sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ICESCR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria Genuine Student merupakan mekanisme yang sah dalam kerangka pengendalian migrasi dan bertujuan menjaga integritas sistem visa pelajar. Kebijakan tersebut tidak secara langsung bertentangan dengan Pasal 13 ICESCR. Namun, penilaian yang menitikberatkan pada faktor ekonomi dan prediksi niat tinggal sementara memperluas ruang diskresi administratif dan berpotensi memengaruhi akses pendidikan tinggi di luar aspek kapasitas akademik. Oleh karena itu, diperlukan penerapan yang rasional dan terukur agar tetap selaras dengan prinsip akses pendidikan tinggi berdasarkan kapasitas. Kata Kunci: Hak atas pendidikan, Pasal 13 ICESCR, Visa Pelajar Subclass 500, Genuine Student, diskresi administratif. ABSTRACT This study examines the legal framework and implementation of Australia’s Student Visa Subclass 500, particularly the Genuine Student requirement, in relation to the right to education as stipulated in Article 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Under international law, higher education must be made equally accessible to all on the basis of capacity. In practice, however, access to transnational higher education is also dependent upon the immigration policies of the destination state, including the approval of a student visa. This research employs normative legal research with a conceptual approach. The legal materials consist of academic literature, expert doctrines, relevant international legal instruments, and Australian migration regulations. The analysis focuses on assessing whether the implementation of the Genuine Student requirement remains consistent with the principle of access to higher education based on capacity under Article 13 of the ICESCR. The findings indicate that the Genuine Student requirement constitutes a lawful mechanism within Australia’s migration control system and serves the legitimate aim of maintaining the integrity of the student visa framework. The policy is not inherently inconsistent with Article 13 of the ICESCR. Nevertheless, the emphasis on economic considerations and predictive assessments of temporary stay intention broadens administrative discretion and may affect access to higher education beyond academic capacity. Therefore, its implementation should remain rational and proportionate to ensure alignment with the principle of access to higher education on the basis of capacity. Keywords: Right to Education, Article 13 ICESCR, Student Visa Subclass 500, Genuine Student Requirement, Administrative Discretion.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SODOMI DI KOTA PONTIANAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak rentan menjadi korban kejahatan sodomi di Kota Pontianak dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus sodomi terhadap anak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang menimbulkan keresahan sosial serta menunjukkan posisi anak sebagai korban yang berada dalam kondisi rentan. Permasalahan yang dikaji adalah mengapa anak rentan menjadi korban kejahatan sodomi di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Penyidik Unit PPA Polresta Pontianak, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, Psikolog Anak, serta wali korban. Selain itu, data diperoleh melalui dokumentasi dan kuesioner. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan anak rentan menjadi korban kejahatan sodomi, yaitu karakteristik anak sebagai sasaran yang rentan (suitable target), keberadaan pelaku yang termotivasi (motivated offender), serta ketiadaan pengawasan yang memadai (absence of capable guardian). Ketiga faktor tersebut selaras dengan Teori Aktivitas Rutin. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, edukasi, dan perlindungan anak sebagai upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan sodomi. Kata Kunci: Viktimologi, Anak, Kejahatan Sodomi, Kerentanan Korban, Teori Aktivitas Rutin.  ABSTRACT This study aims to analyze the factors that make children vulnerable to becoming victims of sodomy crimes in Pontianak from a victimological perspective. The research is motivated by the increasing number of sodomy cases against children over the past three years, which has caused social unrest and reflects the vulnerable position of children as victims. The research problem addressed is why children are vulnerable to becoming victims of sodomy crimes in Pontianak. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach and a descriptive-analytical nature. Data were collected through in-depth interviews with the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Pontianak, investigators of the Women and Children Protection Unit (PPA) of Pontianak Police, the Task Force for Women and Children Protection, child psychologists, and the guardians of victims. Additional data were obtained through documentation and questionnaires. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, including data reduction, data display, and conclusion drawing with source triangulation. The findings reveal three main factors contributing to children’s vulnerability to sodomy crimes: children’s characteristics as suitable targets, the presence of motivated offenders, and the absence of capable guardians. These findings are consistent with the Routine Activities Theory. The study emphasizes the importance of strengthening supervision, education, and child protection measures as preventive efforts to combat sodomy crimes against children. Keywords: Victimology, Children, Sodomy Crime, Victim Vulnerability, Routine Activities Theory.
ANALISIS YURIDIS LEGALITAS LELANG TERHADAP OBJEK YANG SEDANG DALAM SENGKETA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 112 K/Pdt/1997)
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan lelang terhadap objek tanah yang masih berada dalam sengketa sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya berkaitan dengan legalitas lelang dan kepastian peralihan hak atas tanah. Dalam praktik, lelang kerap tetap dilaksanakan meskipun status hukum objek belum jelas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1997 yang memberikan penegasan mengenai akibat hukum pelaksanaan lelang atas objek yang masih disengketakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pelaksanaan lelang terhadap objek tanah yang sedang dalam sengketa serta mengkaji akibat hukumnya terhadap peralihan hak atas tanah Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1997. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek tanah yang masih berada dalam sengketa tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, meskipun telah memenuhi prosedur formal lelang. Status objek yang masih disengketakan menimbulkan cacat hukum yang berakibat pada tidak sahnya peralihan hak atas tanah serta tidak tercapainya kepastian hukum bagi pemenang lelang. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1997 menegaskan bahwa lelang hanya dapat dilakukan terhadap objek yang status hukumnya telah jelas dan tidak sedang dalam sengketa. Kata kunci: lelang, objek sengketa, peralihan hak atas tanah, kepastian hukum, yurisprudensi.   ABSTRACT The execution of auctions involving land objects that are still under dispute often gives rise to legal issues, particularly concerning the legality of the auction and the certainty of the transfer of land rights. In practice, auctions are frequently carried out even though the legal status of the object is unclear, thereby creating the potential for legal conflicts in the future. This issue is reflected in Supreme Court Decision Number 112 K/Pdt/1997, which provides clarification regarding the legal consequences of conducting auctions on disputed objects. This study aims to analyze the legality of conducting auctions on disputed land objects and to examine the legal consequences on the transfer of land rights, using a case study of Supreme Court Decision Number 112 K/Pdt/1997. The research method employed is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the execution of auctions on land objects that are still under dispute does not possess valid legal force, even if formal auction procedures have been fulfilled. The disputed status of the object creates a legal defect, resulting in the invalidity of the transfer of land rights and the failure to achieve legal certainty for the auction winner. Therefore, Supreme Court Decision Number 112 K/Pdt/1997 emphasizes that auctions may only be conducted on objects whose legal status is clear and not under dispute. Keywords: auction, disputed object, transfer of land rights, legal certainty, jurisprudence.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KECAMATAN SUHAID KABUPATEN KAPUAS HULU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berlangsungnya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap PETI serta faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan PETI, termasuk dalam UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah jelas, namun penerapannya di lapangan belum efektif. Penegakan hukum masih menghadapi kendala pada faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap PETI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap PETI memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kata kunci: penegakan hukum, pertambangan emas tanpa izin, efektivitas hukum.   ABSTRACT This study examines the effectiveness of law enforcement against illegal gold mining (PETI) in Suhaid District, Kapuas Hulu Regency, where such activities persist despite enforcement efforts. The research aims to analyze the effectiveness of law enforcement and the factors influencing it based on Soerjono Soekanto’s law enforcement theory. An empirical juridical method with a qualitative approach was employed through interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that although legal regulations, including Law Number 2 of 2025 on Mineral and Coal Mining, are normatively clear, their implementation has not been effective. Law enforcement faces obstacles related to law enforcement personnel, facilities, and particularly community dependence on illegal mining activities. This study concludes that improving law enforcement effectiveness requires not only repressive measures but also consideration of the social and economic conditions of the community. Keywords: law enforcement, illegal gold mining, effectiveness of law.
KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM TEORI RELASI KUASA DI PONDOK PESANTREN KUBU RAYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kejahatan kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya ketika korbannya adalah anak di bawah umur. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam seharusnya menjadi tempat yang aman dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta perlindungan terhadap santri. Namun, fakta menunjukkan bahwa kekerasan seksual juga dapat terjadi di lingkungan pondok pesantren, sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan kekerasan seksual di pondok pesantren Kubu Raya dengan menggunakan teori relasi kuasa serta mengungkap faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Kubu Raya dan lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan teori relasi kuasa Michel Foucault dan kriminologi kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di pondok pesantren Kubu Raya terjadi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku yang merupakan pemimpin atau pengasuh pondok pesantren memanfaatkan kekuasaan struktural, moral, dan institusional untuk melakukan kekerasan seksual terhadap santriwati yang masih anak di bawah umur. Selain itu, adanya praktik child grooming, lemahnya pengawasan internal, serta budaya takut dan bungkam korban, turut memperkuat terjadinya kejahatan tersebut. Dengan demikian, kekerasan seksual di pondok pesantren tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kejahatan individual, melainkan sebagai hasil dari penyalahgunaan relasi kuasa dalam institusi pendidikan keagamaan. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Relasi Kuasa, Pondok Pesantren, Anak, Kriminologi Kritis. ABSTRACT Sexual violence constitutes a serious violation of human rights, particularly when the victims are children. Islamic boarding schools (pondok pesantren) as Islamic educational institutions are expected to provide a safe environment and uphold moral values as well as protection for students. However, empirical facts show that sexual violence may also occur within Islamic boarding schools, as evidenced by cases that took place in Kubu Raya Regency in 2025. This research aims to analyze sexual violence crimes in Islamic boarding schools in Kubu Raya by applying the theory of power relations and to identify the factors contributing to the occurrence of such crimes. This study employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with investigators from the Kubu Raya Police and institutions concerned with the protection of women and children, supported by literature studies of relevant laws and legal materials. Data analysis was conducted qualitatively by linking field findings with Michel Foucault’s theory of power relations and critical criminology. The results of this study indicate that sexual violence in Islamic boarding schools in Kubu Raya occurs due to an imbalance of power relations between perpetrators and victims. The perpetrators, who are leaders or caregivers of the Islamic boarding schools, exploit their structural, moral, and institutional power to commit sexual violence against female students who are minors. In addition, practices of child grooming, weak internal supervision, and a culture of fear and silence among victims further contribute to the persistence of such crimes. Therefore, sexual violence in Islamic boarding schools cannot be understood merely as individual criminal acts, but rather as a consequence of the abuse of power relations within religious educational institutions. Keywords: Sexual Violence, Power Relations, Islamic Boarding School, Children, Critical Criminology.
ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP HAK WARIS PASANGAN YANG DITINGGAL MATI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pemisahan harta bersama dalam suatu perkawinan dapat menimbulkan masalah hukum ketika perkawinan tersebut berakhir karena salah satu pasangan meninggal. Dalam prakteknya, harta yang diperoleh selama perkawinan sering kali langsung digolongkan sebagai harta warisan tanpa terlebih dahulu memisahkan bagian suami/isteri yang masih hidup. Padahal, Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, apabila suatu perkawinan putus karena kematian, maka separuh harta bersama menjadi hak suami-istri yang masih hidup, sedangkan separuhnya lagi menjadi warisan untuk dibagikan kepada ahli waris. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji status harta bersama dalam pembagian warisan menurut Hukum Islam dan menelusuri akibat hukum jika harta tersebut tidak dipisahkan sebelum pembagiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dalam kerangka penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang menganalisis putusan pengadilan tentang pembagian harta bersama setelah salah satu pasangan meninggal dunia. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sumber sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli, serta sumber tersier sebagai pendukung. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum untuk mengkaji hubungan norma harta bersama dan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa harta bersama harus dibagi sebelum warisan dapat dibagikan. Suami istri yang masih hidup berhak mendapat separuh bagian, sedangkan separuh sisanya dibagikan kepada ahli waris sebagai warisan. Pembagian harta bersama sebelum pemisahan merupakan pelanggaran Pasal 96 KHI karena mengabaikan hak mendiang pasangan, salah mengidentifikasi subjek warisan, dan melemahkan kepastian hukum pembagian harta. Dari sudut pandang keadilan distributif, praktik ini juga tidak menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas karena tidak mensejajarkan para pihak dengan kedudukan hukumnya masing-masing. . Kata Kunci: Harta Bersama, Waris Islam, Keadilan. ABSTRAC The division of joint property within a marriage can give rise to legal issues when the marriage ends due to the death of one of the spouses. In practice, property acquired during the marriage is often immediately classified as part of the estate without first setting aside the share of the surviving spouse. However, Article 96 of the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that if a marriage is dissolved due to death, half of the joint property becomes the right of the surviving spouse, whilst the other half becomes part of the estate to be distributed amongst the heirs. Therefore, this study seeks to examine the status of joint property in the distribution of inheritance under Islamic Law and to explore the legal consequences if such property is not separated prior to its distribution. This study employs a descriptive-analytical approach within the framework of normative legal research. The methods used include a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach analysing court rulings on the division of joint property following the death of one spouse. The legal materials used include primary sources such as legislation and court rulings, secondary sources such as literature, academic journals, and expert doctrines, as well as tertiary sources for supporting evidence. Data was collected through a literature review and analysed qualitatively using legal interpretation methods to examine the relationship between the norms governing joint property and inheritance in the Compilation of Islamic Law. The research findings indicate that joint property must be divided before the inheritance can be distributed. The surviving spouse is entitled to half of the share, whilst the remaining half is distributed to the heirs as an inheritance. The division of joint property prior to separation constitutes a violation of Article 96 of the Compilation of Islamic Law (KHI) as it disregards the rights of the deceased spouse, misidentifies the subject of the inheritance, and undermines the legal certainty of property division. From the perspective of distributive justice, this practice also fails to uphold the principle of proportionality as it does not align the parties with their respective legal statuses. Keywords: Joint Property, Islamic Inheritance, Justice.
HAMBATAN PENERAPAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pada saat ini pemerintah memiliki kebijakan untuk mengubah sertifikat tanah analog menjadi sertifikat tanah elektronik. Pada saat ini banyak masyarakat yang merasa bahwa proses proses alih media sertifikat tanah analog menjadi sertifikat tanah elektronik membutuhkan waktu yang lama. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat penerapa sertifikat tanah elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan satu permasalahan utama, yakni: “Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sertifikat tanah elektronik di BPN ATR Kubu Raya?”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti yang nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan desktriptif analisis yaitu penelitian yang menggunakan penjelasan dalam memberikan suatu informasi secara terperinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Data utama yang digunakan dalam penelitian berasal dari bahan hukum primer yang berasal dari hasil wawancara dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya hambatan dalam proses penerapan sertifikat tanah elektronik pada kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Salah satu penyebab utama terhambatnya penerapan sertifikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan di Kabupaten Kubu Raya yaitu adanya permasalahan ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang tertera pada sertifikat tanah dan permasalahan teknis lainnya. . Terhambatnya proses alih media tersebut menyebabkan pelayanan sertifikat tanah elektronik menjadi tidak efisien dan terhambatnya integrasi data pertanahan sehingga sulit untuk mendapatkan data yang akurat. Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya telah melakukan upaya yaitu menetapkan target 200.000 sertifikat tanah elektronik pada tahun 2025 dan juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci : Sertifikat , Elektronik, Pendaftaran.   ABSTRACT Currently, the government has a policy to convert analogue land certificates into electronic land certificates. At present, many people feel that the process of converting analogue land certificates into electronic land certificates takes a long time. This study aims to identify the factors hindering the implementation of electronic land certificates at the Kubu Raya District Land Office. To achieve this objective, this study formulates one main problem, namely: “What are the factors hindering the implementation of electronic land certificates at the Kubu Raya ATR BPN?” This study utilises empirical legal research methods, which are legal research methods that aim to examine law in its practical sense and investigate how law works in society. This study uses a descriptive analytical approach, which is research that uses explanations to provide detailed information about matters related to the study. The main data used in this study comes from primary legal materials obtained from interviews and questionnaires. The results of the study indicate that there are obstacles in the process of implementing electronic land certificates at the Kubu Raya District Land Office. One of the main causes of the delay in implementing electronic land certificates at the Land Office in Kubu Raya District is the problem of discrepancies between the physical and legal data stated on the land certificates and other technical issues. The delay in the media transfer process has resulted in inefficient electronic land certificate services and hindered land data integration, making it difficult to obtain accurate data. The Kubu Raya District Land Office has made efforts to set a target of 200,000 electronic land certificates by 2025 and has also conducted public awareness campaigns. Keywords: Certificate, Electronic, Registration.
ANALISIS RATIO DECIDENDI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk TERHADAP PEMENUHAN HAK NORMATIF
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas sengketa perselisihan hubungan industrial dalam Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk yang timbul akibat perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat mengenai dasar hukum pemutusan hubungan kerja serta pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana ratio decidendi hakim terhadap dalil gugatan pemutusan hubungan kerja dan apakah pemenuhan hak normatif pekerja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh analisis doktrin hukum serta studi putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian ratio decidendi hakim dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait pemenuhan hak normatif pekerja akibat pemutusan hubungan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat sah menurut hukum, namun tetap mewajibkan pengusaha untuk memenuhi hak-hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa meskipun terdapat pelanggaran yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerja, hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tetap melekat sebagai konsekuensi yuridis dari berakhirnya hubungan kerja. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan norma imperatif dalam hukum ketenagakerjaan yang mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Hak Normatif Pekerja, Pertimbangan Hakim, Perselisihan Hubungan Industrial ABSTRACT This study examines an industrial relations dispute in Decision Number 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk, which arose due to differing views between the Plaintiff and the Defendant regarding the legal basis of termination of employment and the fulfillment of the employee’s normative rights. The issues addressed in this research focus on how the judge’s legal reasoning (ratio decidendi) assessed the claims concerning the termination of employment and whether the fulfillment of the employee’s normative rights was in accordance with prevailing labor law regulations. This research employs a normative juridical method using a case approach and a statutory approach, supported by doctrinal legal analysis and a study of the court decision. The objective of this study is to analyze the conformity of the judge’s considerations with labor law provisions, particularly concerning the fulfillment of normative rights arising from termination of employment. The results indicate that in Decision Number 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk, the judge declared the termination of employment carried out by the Defendant legally valid. However, the employer was still obligated to fulfill the employee’s normative rights as stipulated in Article 156 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. In its reasoning, the court emphasized that although violations formed the basis for the termination, the employee remained entitled to severance pay, long-service award pay, and compensation of rights as legal consequences of the termination. This decision underscores the imperative nature of labor law norms and reflects the principles of legal certainty, justice, and legal benefit. Keywords: Termination of Employment, Normative Rights, Judicial Reasoning, Industrial Relations Dispute.
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KAIN TENUN SONGKET ANTARA PENGRAJIN DENGAN PEMBELI SECARA PRE-ORDER DI DUSUN SEMBERANG DESA SUMBER HARAPAN KABUPATEN SAMBAS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket antara Pengrajin dengan Pembeli Secara Pre-Order di Dusun Semberang Desa Sumber Harapan Kabupaten Sambas”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli kain tenun songket yang dilakukan melalui sistem pre-order, di mana barang belum tersedia pada saat perjanjian dibuat dan proses produksi membutuhkan waktu cukup lama. Dalam praktiknya, perjanjian antara pengrajin dan pembeli umumnya dilakukan secara lisan dengan mengandalkan asas kepercayaan dan itikad baik. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika terjadi wanprestasi dari pihak pembeli, seperti pembatalan sepihak, keterlambatan pembayaran, atau tidak melakukan pelunasan setelah kain selesai diproduksi, yang pada akhirnya merugikan pengrajin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan perjanjian jual beli kain tenun songket secara pre-order antara pengrajin dan pembeli di Kabupaten Sambas telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tersebut, faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh pembeli, akibat hukum yang timbul, serta upaya yang dilakukan pengrajin dalam menyikapi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui pengumpulan data lapangan dan analisis terhadap ketentuan hukum perdata, khususnya KUH Perdata mengenai perjanjian dan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli kain tenun songket secara pre-order di Kabupaten Sambas belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Hal ini disebabkan oleh masih dominannya perjanjian lisan tanpa pengaturan tertulis mengenai hak, kewajiban, serta sanksi, sehingga membuka peluang terjadinya wanprestasi oleh pembeli. Faktor penyebab wanprestasi antara lain alasan ekonomi pembeli, perubahan keinginan, serta kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut pada dasarnya memberi hak kepada pengrajin untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti kerugian, namun dalam praktiknya penyelesaian lebih banyak dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah. Penelitian ini menyarankan pentingnya penerapan perjanjian tertulis serta kejelasan pengaturan pembayaran dan sanksi guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pengrajin maupun pembeli. Kata kunci: Perjanjian jual beli, pre-order, kain tenun songket, wanprestasi ABSTRACT This study is entitled “The Implementation of Pre-Order Sale and Purchase Agreements of Songket Woven Fabric between Artisans and Buyers in Semberang Hamlet, Sumber Harapan Village Sambas Regency.” This research is motivated by the practice of buying and selling songket woven fabric through a pre-order system, in which the goods are not yet available at the time the agreement is made and the production process requires a considerable amount of time. In practice, agreements between artisans and buyers are generally conducted orally, relying on the principles of trust and good faith. This condition gives rise to legal issues, particularly when a breach of contract occurs on the part of the buyer, such as unilateral cancellation, late payment, or failure to complete payment after the fabric has been produced, which ultimately causes losses to the artisans. The problem formulation in this study is whether the implementation of the pre-order sale and purchase agreement of songket woven fabric between artisans and buyers in Sambas Regency has been carried out in accordance with the agreement of the parties. This research aims to examine the implementation of the agreement, the factors causing breach of contract by buyers, the resulting legal consequences, and the efforts made by artisans in responding to such breaches. The research method used is empirical legal research with a sociological approach, through field data collection and analysis of civil law provisions, particularly the Indonesian Civil Code concerning agreements and breach of contract. The results show that the implementation of pre-order sale and purchase agreements of songket woven fabric in Sambas Regency has not been fully carried out in accordance with the agreement of the parties. This is due to the predominance of oral agreements without written arrangements regarding rights, obligations, and sanctions, thereby creating opportunities for breach of contract by buyers. Factors causing breach of contract include the buyer’s economic reasons, changes in preferences, and lack of understanding of the legal consequences of agreements. The legal consequences of such breaches essentially grant artisans the right to demand fulfillment of the agreement or compensation for losses; however, in practice, dispute resolution is more often conducted through family-based deliberation or amicable settlement. This study suggests the importance of implementing written agreements and clear arrangements regarding payment and sanctions in order to provide legal certainty and protection for both artisans and buyers. Keywords: Sale and purchase agreement, pre-order, songket woven fabric, breach of contract.
PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perlindungan hak keperdataan anak adalah suatu bentuk perlindungan hak yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dalam hak keperdataan anak tersebut. Dalam praktiknya perlindungan hak keperdataan anak ini wajib dilindungi tanpa memandang status perkawinan orang tuanya meskipun perkawinan tersebut terjadi dengan perbedaan kepercayaan atau disebut perkawinan beda agama. Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hak keperdataan anak dari perkawinan beda agama serta apa akibat hukum dari orang tua yang melakukan penelantaran hak keperdataan anaknya tersebut berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh dari beban hukum primer dan sekunder yan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hak keperdataan anak dari perkawinan beda agama tetap wajib dilindungi meskipun status perkawinan orang tuanya dianggap tidak sah berdasarkan undang-undang perkawinan. Serta terdapat ancaman bagi orang tua yang melakukan penelantaran terhadap hak anak tersebut. Sehingga sang anak tetap dapat mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang telah ada yaitu undang-undang perkawinan. Kata Kunci : Perlindungan Hak keperdataan, Penelantaran Hak. Abstract Protection of children's civil rights is a form of protection of rights granted by parents to their children in the child's civil rights. In practice, the protection of children's civil rights must be protected regardless of the marital status of the parents even though the marriage occurs with different beliefs or is called an interfaith marriage. This study discusses how the protection of children's civil rights from interfaith marriages and what are the legal consequences of parents who neglect their children's civil rights based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical nature through a legislative approach. Data were obtained from primary and secondary legal burdens and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the civil rights of children from interfaith marriages must still be protected, even if their parents' marital status is deemed invalid under the marriage law. Furthermore, there are threats to parents who neglect their children's rights. Therefore, children can still exercise their rights in accordance with existing regulations, namely the marriage law. Keywords: Protection of Civil Rights, Neglect of Rights.

Page 329 of 330 | Total Record : 3296

 326   327   328   329   330 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue