cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 40   41   42   43   44 
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013-2033 DALAM PENGELOLAAN HUTAN KOTA DI KOTA PONTIANAK. NIM. A1011151145, LEONESIUS AROISTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Keseimbangan pembangunan fisik kota tak hanya pada aspek ekonomi, namun pada aspek ekologi merupakan hal yang penting.  Perlunya suatu Penataan Ruang dengan membentuk suatu Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota merupakan suatu konsep yang bisa mengubah suasana kota menjadi kawasan yang berwawasan lingkungan sehingga keadaan kota tidak terlihat gersang dan menciptakan suasana yang lebih asri dan juga dapat menumbuh kembangkan flora dan fauna serta keseimbangan alam.Penelitian ini mengkaji tentang keefektifitan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 untuk melihat faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksaan pengadaan Hutan Kota di wilayah Kota Pontianak dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksaana Peraturan daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, dengan metode penelitian empiris yaitu suatu metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, yang kemudian mengumpulkan data dengan teknik studi dokumen, wawancara dan obsevasi pada data-data yang diperoleh sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.Bahwa pelaksaan pengadaan hutan kota kini tidak dapat berjalan dikarenakan beberapa faktor. Pertama, tidak ada lahan yang dapat digunakan untuk mengadakan pembangunan hutan kota, dimana kawasan kota Pontianak hampir dipenuhi dengan kawasan permukiman. Kedua, peran serta masyarakat dalam pengadaan hutan kota masih belum terlihat, hal itu dikarenakan untuk melibatkan pihak-pihak swasta dalam program mitra harus memerlukan pendanaan.Upaya pemerintah untuk menutupi peran Hutan Kota yaitu pemerintah Kota Pontianak membentuk taman-taman pada kawasan-kawasan hutan yang terdapat di wilayah Kota Pontianak. Kata Kunci : Efektif, Peraturan Daerah, Hutan Kota.
FAKTOR PENYEBAB TIDAK SELESAINYA PEKERJAAN KONSTRUKSI LAPANGAN TERBANG OLEH CV. PATUMAGO DI KABUPATEN DOGIYAI PROVINSI PAPUA NIM. A1011151239, VINCENSIA AGAPIMAGA TEKEGE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Perataan lapangan Terbang di Kabupten Dogiyai Provinsi Papua ditujuhkan untuk mempermuda masyarakat dibidang traspotasi, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi agar menyebar kewilayah pinggirang. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dibuthkan membuat perencanaan, perorganisasian, memimpin dengan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan sebuah sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen pekerjaan konstruksi perataan lapangan terbang dikabupaten Dogiyai Provinsi Papua dan apa sakah kendala yang dihambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif yaitu berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun yangmenjadi fokus penelitian ini adalah pekerjaan konstruksi perataan lapangan terbang dan pengendalian. Bedasarkan hasil penelitian diakui bahwa pekerjaan konstruksi perataan Lapangan Terbang Di Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua menunjukan dilakukan dengan tidak sehat sehingga mewujudkan efetifitas yang kurang baik dalam pelaksanaan pekerjaa konstruksi Perataan  Lapangan Terbang. Tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Dinas Pehubungan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua. Pleksanaan pekerjaan kostruksi dilakukan dengan masing-masing unit kerja yang sudah ditunjukan baik secara kuantitas maupun kualitas. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua pada setiap  bidang-bidang unit kerja secara menyeluruh. Kendala dalam pekerjaan konstruksi yang menghambat adalah faktor sumber daya manusia, faktor kurangnya pengadaan barang dan faktor pengangkutan barang ( transpotasi).  Kata Kunci : Manajemen, Proyek,Pembangunan Lapangan Terbang.
PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN KATOLIK DI GEREJA KELUARGA KUDUS PONTIANAK PADA KANTOR CATATAN SIPIL PONTIANAKBERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANGPERKAWINAN NIM. A1012141087, ARNOLD HUGO REDEMTUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

            Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan merupakan syarat diakui tidaknya perkawinan oleh hukum negara. Meskipun demikian, pada saat sekarang ini perkawinan secara agama yang dilakukan oleh masyarakat umat Katolik khususnya di Paroki Gereja Katolik Keluarga Kudus Pontianak, yang masih terdapat pasangan suami istri yang tidak memiliki akta perkawinan. Disebabkan karena tidak mencatatkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Pontianak.           Penelitian ini menggunakan  metode empiris dengan pendekatan deskriptif. Penulis menganalisis dengan menggambarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang didapatkan secara nyata pada saat penelitian dilaksanakan di lapangan dan selanjutnya diadakan analisis.                          Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: Bahwa masih ada umat Katolik khususnya pasangan suami istri di Paroki Gereja Katolik Keluarga Kudus Pontianak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam melaporkan dan mencatatkan peristiwa perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Faktor penyebab pasangan tersebut tidak melakukan kewajibannya adalah dikarenakan pasangan tersebut tidak mengetahui manfaat dan akibat serta arti penting sebuah akta perkawinan dan kurangnya kesadaran hukum, sehingga mengabaikan dan menganggap tidak penting. Adanya persepsi masyarakat bahwa untuk berurusan langsung dengan instansi pemerintah akan dipersulit akhirnya pasangan suami istri enggan berurusan dengan pemerintah dengan meminta bantuan kepada pihak lain dalam pengurusan urusannya dalam hal pencatatan perkawinan.           Adapun akibat hukum yang timbul jika perkawinan tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil adalah pasangan suami tersebut tidak memiliki akta perkawinan  dan tidak adanya kepastian hukum, kedudukan istri dan anak tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami/ayahnya, pasangan tersebut akan kesulitan dalam urusan administrasi pemerintahan dan swasta, misalnya dalam pembuatan akta kelahiran anak, akta kematian, kredit rumah, kredit Bank, klem asuransi, dan lain-lain. Kata Kunci : Kewajiban, Pencatatan Perkawinan, Kantor Catatan Sipil.
TANGGUNG JAWAB HUKUM CV.ARJUNA TRAVEL TERHADAP BARANG KONSUMEN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1011151081, ELEGEN ENIDYA IMPRESSANING PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi menjadi hal yang sangat penting dalam pengangkutan. Perusahaan jasa perjalanan seperti taksi antar jemput juga melakukan kegiatan usahanya dalam menyelenggarakan dan melayani penjualan tiket serta mengangkut barang konsumen, dalam melaksanakan kegiatan. Walaupun dalam prakteknya masih ditemukan pengemudi taksi melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materil), maupun kerugian yang secara non materil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha pada bab 5 pasal 19 yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan jasa yang tidak mengikutin aturan tersebut sehingga masih banyak konsumen yang merasa dirugikan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum CV.Arjuna Travel terhadap barang konsumen dari perspektif hukum perlindungan konsumen.                Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka.                Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh CV.Arjuna Travel kepada konsumennya tidak terlaksana dengan baik, CV.Arjuna Travel tidak memenuhi tanggung jawab hukum terhadap barang konsumen yang di angkutnya, karena pihak perusahaan telah mengabaikan hak-hak konsumen sehingga membuat konsumen merasa dirugikan baik secara materil maupun non materil, seperti permasalahan barang konsumen yang tidak mendapatkan ganti rugi karena keterlambatan pengiriman dan barang yang cacat/rusak. Kata kunci: Tanggung Jawab, Perusahaan Jasa Perjalanan, Konsumen
TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PEMBACAAN RESEP DOKTER (Studi Kasus: Di Apotek Arwana Kabupaten Kubu Raya) NIM. A1012141201, NOPRIYADI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Bidang farmasi berada pada lingkup dunia kesehatan yang berkaitan erat dengan produk dan pelayanan produk untuk kesehatan. Dalam sejarahnya, pendidikan tinggi farmasi di Indonesia dibentuk untuk menghasilkan apoteker. Lingkup pekerjaannya meliputi semua aspek tentang obat, mulai dari penyediaan bahan baku obat dalam arti luas,membuat sediaan jadinya sampai dengan melayankan kepada pemakai obat atau konsumen. Selain itu untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelayanan kesehatan, khususnya pembacaan resep, data dan informasi tentang kesalahan apoteker dalam pembacaan resep dokter di Apotek Arwana, mengertahui faktor penyebab apoteker tidak bertanggung jawab dalam kesalahan pembacaan resep dokter di Apotek Arwana, mengungkapkan akibat hukum bagi apoteker dalam kesalahan pembacaan resep di Apotek Arwana dan mengungkapkan tanggung jawab yang dilakukan oleh apoteker Apotek Arwana terhadap kesalahan pembacaan resep dokter.Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tanggung Jawab Apoteker Dalam Hal Terjadi Kesalahan Pembacaan Resep Dokter (Studi Kasus: Di Apoptek Arwana Kabupaten Kubu Raya). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan secara deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dan meneliti dengan mengungkapkan fakta secara obyektif sebagaimana ditemukan di lapangan.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa data dan informasi terkait kebutuhan akan obat-obatan menjadi kebutuhan konsumen. Selai itu terdapt faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan pembacaan resep ketika ramainya konsumen yang hendak dilayani oleh apoteker. apoteker yang melakukan kesalahan akan diberikan sanksi dan teguran oleh pihak-pihak tertentu. Dengan ini perlu bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan apoteker, dengan berkerja sesuai dengan aturan dan kode etik profesi apoteker atau tenaga kefarmasian, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaaan Kefarmasian. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Apoteker, Kesalahan Pembacaan Resep
KEWAJIBAN PENGUSAHA PT. GEMILANG NUSA PERKASA MENDAFTARKAN TENAGA KERJA HARIAN LEPAS PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1012141122, IQBAL PUTRA PRATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Perkembangan industri di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan, salah satunya pada bidang kontruksi. Kegiatan pada sektor kontruksi memiliki hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja yang mana kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja , Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun bagi Tenaga Kerja terhadap tenaga kerja merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan suatu hubungan kerja dan merupakan hak tenaga kerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha,  khususnya pada tenaga kerja harian lepas kewajiban pengusaha mendaftarkan tenagakerja harian lepas tersebut berpedoman pada Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terdapat pada pasal 15 ayat 1.Skripsi ini memuat rumusan masalah : : “ Apa faktor yang membuat Pengusaha PT Gemilang Nusa Perkasa tidak mendaftarkan tenaga kerja harian lepas pada Badan Penyelenggara Jaminan sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ketapang “. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan Diskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fakta-fakta yang di peroleh secara nyata dilapangan pada saat penelitian diadakan..Adapun penelitian ini bertujuan utuk memberi pemahaman kepada pihak pengusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana amanat undang-undang guna memberi perlindungan maksimal kepada tenaga kerja terutama terkait dengan jaminan kesehatan.Dalam pelaksanaanya bahwa PT Gemilang Nusa Perkasa belum memberikan perlindungan maksimal jaminan kesehatan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.  Kata kunci :  BPJS, Pendaftaran Tenaga Kerja
KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT UNTUK MEMBAYAR HUTANG DALAM PENGGANTIAN SPARE PART KEPADA CV. PURNAMA MOBIL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011151134, GALANG PUTRA BRASTAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Bentuk perjanjian jual beli dan penggantian spare part kendaraan bermotor roda empat ini dilakukan secara lisan. Alasan Pengusaha CV. Purnama Mobil membuat perjanjian secara lisan, mengingat bahwa yang melakukan penggantian spare part ini adalah pelanggan di CV. Purnama Mobil. Walaupun perjanjian dibuat secara lisan namun kekuatannya sama dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat secara tertulis. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.     Adapun sistem pembayaran nya selain membayar secara tunai, pemilik kendaraan bermotor roda empat dapat membayar panjar dengan membayar setengah dari harga spare part dan sisanya adalah hutang yang harus dibayar 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak diambilnya kendaraan oleh pemiliknya.     Namun dalam pelaksanaanya masih ada pemilik kendaraan yang belum membayar sisa hutangnya setelah selesai tenggang waktu yang diberikan. Dalam hal ini pemilik kendaraan bermotor roda empat dapat dikatakan telah wanprestasi, dan sebagai akibat dari perbuatannya Pengusaha CV. Purnama Mobil merasa dirugikan, dimana dengan tersendatnya pembayaran hutang biaya penggantian spare part tersebut akan mempengaruhi perputaran modal serta mengurangi pendapatan Pengusaha CV. Purnama Mobil.     Faktor yang menyebabkan pemilik kendaraan bermotor roda empat belum melunasi hutangnya adalah karena adanya keperluan yang mendesak, dan ada juga yang belum mempunyai uang untuk melunasi sisa hutangnya. Adapun tindakan pemilik kendaraan bermotor roda empat setelah mendapatkan peringatan dari Pengusaha CV. Purnama Mobil adalah ada yang segera melunasi dan ada juga yang meminta perpanjangan waktu pelunasan hutang, terhadap pemilik kendaraan yang meminta perpanjangan waktu ini oleh Pengusaha CV. Purnama Mobil diberikan toleransi selama 7 ( tujuh ) hari dengan disertai denda keterlambatan.       Kata Kunci   : Perikatan, Perjanjian, Juak Beli, Wanprestasi
KAJIAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN DIBATALKANNYA SUATU PERJANJIAN NIM. A1012151069, WAN ISLAMI ILHAMDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penyalahgunaan Keadaan Merupakan Alasan Yang Dapat digunakan oleh Hakim untuk membatalkan suatu perjanjian selain alasan yang terdapat dalam pasal 1321 KUH Perdata yaitu : kesesatan (dwaling), paksaan (dwang), penipuan (bedrog). Dalam Perkembangan Kemudian Penyalahgunaan keadaan tidak lagi digolongkan pada kausa yang tidak halal tapi dikatagorikan sebagai cacat kehendak (wilsgebrek). Penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian tetapi mempengaruhi syarat-syarat subjektifnya.Penyalahgunaan keadaan dibagi dalam dua hal yaitu:  penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan. Dari berbagai kasus yang terjadi yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan hakim harus mencari dasar untuk menilai apakah suatu keadaan dapat ditafsirkan segai kekuatan ekonomi yang disalahgunakan dan atau keunggulan kejiwaan yang disalahgunakan untuk itu diperlukan pedoman yang jelas bagi Hakim untuk menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan.Penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan masih berdasarkan yurisprudensi dan belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengaturnya sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya oleh Hakim.Dalam skripsi ini dibahas mengenai dasar kriteria ajaran penyalahgunaan keadaan yang diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan perjanjian dalam hal penerapannya yang berdasarkan Yurisprudensi. Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian, Penyalahgunaan Keadaan, Kajian Yuridis.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN LOGO HALAL YANG BERANEKA BENTUK PADA WARUNG MAKANAN DI PINGGIR JALAN DI PONTIANAK NIM. A1012151084, MUHAMMAD AINUN NAQIB
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Di Indonesia terdapat berbagai macam industri terkait dengan barang dan jasa, baik dalam industri besar maupun industri kecil. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa memberikan dampak positif. Dampak positif yang diberikan itu salah satunya adalah para pelaku usaha selalu berusaha memenuhi ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan para konsumen dan selalu berusaha berinovasi terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya, sehingga berakibat ketersediaan akan permintaan barang dan jasa dapat tercukupi, mutu barang dan jasa baik serta alternatif pilihan konsumen menjadi beragam. Namun pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa tidak hanya berdampak positif, namun juga dapat berdampak negatif.      Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.                 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.      Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar dan jujur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c jo. Pasal 7 huruf b mengenai kewajiban pelaku usaha dalam meberikan informasi yang jelas dan benar. Dan bahwa dari akibat hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada produk makanan yang tidak sah yang pada dasarnya sangat merugikan konsumen muslim maka akibat hukum bagi pelaku usaha tersebut akan berbentuk tanggung jawab pelaku usaha tersebut terhadap konsumen, dimana tanggung jawab pelaku usaha tersebut berupa tanggung jawab produk. Berkenaan dengan tanggung jawab produk ,dapat ditemukan dalam Pasal 19 Ayat (1) berbunyi : “pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”, dan Ayat (5) berbunyi : “ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”, serta Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci    UUPK, Logo Halal, Pinggir Jalan`
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH PEMILIK DI LOKASI TRANSMIGRASI DI DESA DABONG KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH NIM. A1012131232, JULIANTO DAVID KRISTIAN HASIBUAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Lokasi Transmigrasi Di Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Latar Belakang Mengingat begitu pentingnya tanah karena bermanfaat bagi orang banyak, perlu adanya aturan hukum khususnya mengenai peralihan hak milik atas tanah. Sehubungan dengan hal tersebut, adapun yang menjadi pengamatan dalam pembahasan di sini adalah terjadinya Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Lokasi Transmigrasi Di Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Tujuan :  Untuk mencari data dan informasi dan faktor yang penyebab terjadinya serta akibat hukum tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Lokasi Transmigrasi Di Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Metedologi Penelitian : Penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data primer, dan data sekunder.Hasil : Bahwa di Kabupaten Kubu Raya khususnya pada Desa Dabong banyak terdapat masyarakat yang melakukan peralihan hak milik atas tanah oleh pemilik di Lokasi Transmigrasi yang hasilnya hanya untuk kepentingan sendiri.Kesimpulan : Bahwa terhadap masyarakat yang melakukan peralihan hak milik atas tanah di Lokasi Transmigrasi di Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya belum pernah di berikan teguran atau sanksi terhadap pelaku, maka solusinya memberikan pengarahan/pemahaman atau sosialisasi tentang PP. No. 24 tentang pendaftaran tanah;  Kata Kunci : Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Lokasi Transmigrasi,  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Page 42 of 309 | Total Record : 3081

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue