cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 67   68   69   70   71 
TANGGUNG JAWAB DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERHADAP PERDAGANGAN HELM TANPA LABEL STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011161094, NURDIAN NASUTION
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Department of Industry and Trade of West Kalimantan Province is one of the technical agencies that foster the economic sector in West Kalimantan. One of the tasks of the Department of Industry and Trade of West Kalimantan Province is to Supervise the Indonesian National Standard Without Helmet Trade in the City of Pontianak which is still widely traded by Business Actors.This study aims to determine how the responsibilities and inhibiting factors of the Department of Industry and Trade of the Province of West Kalimantan on the trade of helmets without Indonesian National Standard Labels in Pontianak City. This type of research is empirical research. The problem approach used is Descriptive Analyst. The data used are primary and secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Data collection is done by interview.The results of the study show that the responsibilities of the West Kalimantan Provincial Industry and Trade Office have not been running optimally, this is evidenced by the not yet carrying out Special Supervision and Integrated Supervision of the Periodic Oversight results which have found the existence of the Helm trade without the Indonesian National Standard Label in the City of Pontianak. Keywords: Responsibility, Supervision, Consumer Protection
ANIMO MASYARAKAT PONTIANAK KOTA TERHADAP PENJUALAN BARANG REJECT DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI NIM. A1012161135, RIZQA MAULIDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis produk cacat pada Rumah-Rumahan dan perdagangan melalui Online dan factor apa masyarakat tertarik dengan barang reject berserta dengan Hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.Sehingga kebanyakan secara fisik terdapat “cacat” namun dari segi fungsi masih bisa dapat memenuhi kebutuhan si pembeli. Harga barang reject lebih murah 40% dari pada barang yang tidak ada cacat sama sekali. Karna saat ini banyak masyarakat lebih memilih barang reject dikarenakan factor ekonomi dan merasa barang reject masih bagus untuk digunakan, seperti handphone, kulkas, mesin cuci dan sebagainya.Padahal jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen penjual tidak boleh menjual barang-barang cacat. Tetapi pada faktanya barang reject tersebut masih diminati oleh masyarakat. Karena memang harganya lebih murah, dan bagi pembeli cacatnya tidak sampai kedalam mesin. Padahal sebenarnya tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang barang reject. Kata Kunci, Barang Reject, Hukum Ekonomi, Perlindungan Konsumen
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS SAMBUNGAN PIPA AIR PDAM SECARA ILEGAL DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB PDAM SELAKU PENYEDIA JASA (Study Di Kota Pontianak) NIM. A1012151005, RAYNA HESTI NURAINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Air merupakan sumber daya alam yang peranannya sangat penting bagi kehidupan manusia, maka pengelolaannya menjadi wewenang negara yang telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan ayat (3). Pemenuhan kebutuhan konsumen akan air bersih di Indonesia diwujudkan sebagai pelayanan publik yang dilaksanakan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mengenai penyelenggara pelayanan publik disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen, yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan public dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum normatif merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Medote penelitiaan normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dapat disusun kesimpulan bahwa sebagai pelanggan resmi, maka konsumen tersebut wajib untuk diberikan perlindungan hukum atas hak-haknya oleh PDAM. Sebagaimana telah diatur di dalam UU Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen PDAM apabila dikaitkan dengan sambungan pipa air illegal adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; dan PDAM berupaya untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak Konsumen namun hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dipenuhi di sebabkan dengan berbagai macam permasalahan, baik permasalahan dari dalam PDAM itu sendiri maupun dari luar PDAM, permasalahan dari dalam PDAM itu sendiri adalah keterbatasan dari alat-alat produksi yang mempengaruhi terhadap tingkat produksinya maupun dalam pendistribusian pasokan air, adapun permasalahan dari luar PDAM adalah adanya sambungan-sambungan pipa PDAM yang dipasang secara illegal, sehingga debit air yang seharusnya dirasakan oleh pelanggan resmi menjadi berkurang atau tidak lancar. Kata Kunci : PDAM Pelanggaran, Perlindungan Konsumen
STUDI PERBANDINGAN KEABSAHAN PERKAWINAN WANITA HAMIL MENURUT MAZHAB IMAM MALIKI DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM NIM. A1011151188, JEFFRI PRAYOGO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan termasuk salah satu bagian yang penting dalam membentuk keluarga dan masyarakat kaum muslimin. Fenomena wanita hamil karena zina yang salah satu faktornya dikarenakan terlalu bebasnya pergaulan  diantara pria dan wanita, tanpa berpikir akibat. Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dihukumkan zina, jika wanita yang berzina sampai hamil, maka terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Imam Maliki dengan Kompilasi Hukum Islam tentang keabsahan perkawinan tersebut.Rumusan Masalah yaitu, berupa Apa Saja Perbedaan Dan Persamaan Tentang Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Antara Mazhab Imam Maliki Dengan Kompiasi Hukum Islam ?. Tujuan Penelitian yaitu, untuk menganalisis pendapat Imam Maliki dan Kompilasi Hukum Islam mengenai keabsahan perkawinan wanita hamil, untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pendapat antara Imam Maliki dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai keabsahan perkawinan wanita hamil, untuk menganalisis akibat hukum perkawinan wanita hamil menurut pendapat Imam Maliki dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan.Hasil Penelitian yang dicapai sebagai berikut, bahwa mazhab Imam Maliki berpendapat bahwa hukum perkawinan wanita hamil adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya, Sedangkan Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa hukum perkawinan wanita hamil sah, apabila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya. Bahwa perbedaan pendapat mengenai perkawinan wanita hamil antara Imam Maliki dan Kompilasi Hukum Islam terjadi karena di pengaruhi oleh perbedaan dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadits dalam menafsirkan permasalahan keabsahan perkawinan wanita hamil. Bahwa akibat hukum atas perkawinan wanita hamil, yaitu  menimbulkan hak dan kewajiban di antara suami istri. Selain itu perkawinan yang disebabkan karena kehamilan di luar nikah juga membawa akibat hukum terhadap status nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil. Imam Maliki mengatakan bahwa anak yang dikandung dari wanita hamil adalah tetap menjadi anak zina dan anak yang tidak sah ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menghamilinya, sementara itu Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan  yang  sah  itu  juga  dianggap  sah, termasuk anak yang dilahirkan. Kata Kunci : Perkawinan Wanita Hamil, Imam Maliki, dan Kompilasi Hukum Islam 
KEWAJIBAN PENYEWA MENEPATI BATAS WAKTU SEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA PENGELOLA LAPANGAN TENIS AKCAYA DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN NIM. A1011131093, ABDUL AZIS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, demikian pula pada perjanjian sewa menyewa, telah terjadi pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara sah memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku sebagai Undang-Undang  bagi mereka yang membuatnya, kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian. Yang menjadi rumusan masalah adalah “Faktor Apa Yang Menyebabkan Pihak Penyewa Lapangan Melewati Batas Waktu Sewa Lapangan Tenis Akcaya Di Kecamatan Pontianak Selatan?” penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris dan jenis pendekatan deskriftif analisis yaitu meneliti dengan mengungkapkan fakta secara obyektif sebagaimana di temukan di lapangan.Demikian dengan perjanjian sewa menyewa lapangan tenis di Kecamatan Pontianak Selatan, pihak pengelola berkewajiban memberikan hak bermain di lapangan kepada pihak penyewa. Pihak penyewa berkewajiban membayar biaya sewa dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa lapangan, penyewa juga berkewajiban bermain di dalam waktu sewa yang sudah ditentukan. Karena jika pihak menyewa melanggar, maka akan merugikan pihak pengelola dan pihak penyewa selanjutnya yang dimana waktu sewa nya menjadi tidak beraturan. Namun dalam perjanjian sewa menyewa lapangan tenis Akcaya di Pontianak Selatan antara pihak pengelola dan pihak penyewa, pihak menyewa tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati dan melanggar waktu sewa yang sudah ditentukan. Adapun faktor-faktor yang membuat pihak penyewa melanggar waktu batas sewa adalah karena tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola dan karena asik bermain sehingga lupa waktu sewa tersebut sudah habis. Sebagai akibat hukum terhadap penyewa lapangan yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan perjanjian waktu sewa maka pihak penyewa dikenakan biaya ganti rugi atau biaya tambahan sesuai dengan berapa lama waktu sewa yang dilewatinya. Adapun upaya yang harus dilakukan pihak pengelola agar tidak ada terjadinya lagi penyewa yang melewati batas waktu sewa adalah pihak penyewa lebih mengawasi dan memberi peringatan kepada penyewa bahwa waktu sewa nya akan segera habis. Walaupun demikian, pihak pengelola tidak pernah melakukan gugatan ke pengadilan  karena perbuatan penyewa yang melanggar waktu batas sewa. Keyword : perjanjian sewa menyewa, tanggung jawab penyewa, wanprestasi
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KARET ANTARA PENJUAL DENGAN PEMBELI DI DESA TANJUNG KERACUT DUSUN SELUMAR KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS NIM. A1012151014, EKO PRABOWO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian Jual Beli Karet di Dusun Selumar Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh pihak Penjual dengan Pembeli adalah dilakukan secara lisan atau disebut dengan perjanjian tidak tertulis. Dalam hukum perjanjian meskipun perjajian hanya dibuat secara tertulis namun bukan berarti perjanjian tersebut tidak sah namun perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak Penjual dan pihak Pembeli dan kepadanya diwajibkan untuk memenuhi prestasi masing-masing yang disebut dengan perjanjian yang bersifat timbal balik.Pemenuhan prestasi pihak Penjual berupa karet yang wajib diantarkan ke tempat pembeli sedangkan Pembeli diwajibkan untuk membayar harga sebesar yang telah diperjanjikan dengan cara membayar panjar sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan harga sedangkan sisa yang masih terhutang dibayarkan paling lambat 5 (lima) hari sejak tercapainya kesepakatan atau terjadinya pembayaran panjar.Kewajiban untuk memenuhi Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, namun pada kenyataannya pihak Pembeli sebagai pihak yang masih menanggung hutang sebesar 20% (dua puluh persen) belum membayarkan sisa panjar kepada pihak Penjual. Keadaan ini yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak Penjual dimana seharusnya Penjual dapat memanfaatkan hasil jerih payahnya untuk keperluannya tetapi hasil tersebut masih dalam penguasaan pihak Penjual.Dalam hukum perjanjian pihak yang tidak dapat membayar  sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam perjanjian disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam keadaan ini pihak Penjual selaku pihak yang dirugikan dapat menuntut kepada pihak Pembeli yang masih berhutang berupa pembatalan perjanjian disertai dengan permintaan untuk mengganti rugi. Permintaan untuk mengganti rugi dapat dilakukan melalui musyawarah dan dapat juga dilakukan melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan.Kata Kunci       : Perjanjian Jual Beli, Karet, Prestasi, Wanprestasi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS BANCASSURANCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1012151184, YOSUA GIAN LEBRIK YESAYAS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Bancassurance Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen ” bertujuan Untuk mengetahui landasan hukum bagi perlindungan hukum pemegang polis bancassurance jika ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis bancassurance. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan perlindungan hukum kepada pemegang polis bancassurance dalam konteks Hukum Perlindungan Konsumen.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang terkait dengan perlindungan Hukum bagi pemegang Polis Bancassurance yang dapat melindungi Pemegang Polis, khususnya Pemegang Polis Bancassurance.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa landasan hukum bagi perlindungan hukum pemegang polis bancassurance jika ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen selain dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 juga terdapat perlindungan terhadap nasabah berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, & Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bahwa hambatan yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis bancassurance adalah bahwa belum ada itikad baik serta rasa tanggung jawab yang besar dari perusahaan asuransi maupun pihak bank untuk memberikan perlindungan kepada nasabah asuransi dengan praktek bancassurance, dikarenakan koordinasi antara perusahaan asuransi dan pihak bank belum terlaksana dengan baik. Bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan perlindungan hukum kepada pemegang polis bancassurance dalam konteks Hukum Perlindungan Konsumen adalah dengan melakukan berbagai upaya baik preventif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang praktek kegiatan bancassurance yang sedang berkembang di dalam kegiatan perbankan dan perasuransian. Sedangkan upaya refresif adalah dengan mengajukan somasi atau gugatan jika saat klaim tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan baik kepada perusahaan asuransi maupun kepada pihak bank. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Polis , Bancassurance
IMPLEMENTASI PASAL 44 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Desa Sungai Purun Besar Kecamatan segedong Kabupaten Mempawah) NIM. A1011151022, ABDUL RAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, yang dimaksud Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Dalam menunjang administrasi kependudukan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah terus berupaya untuk meningkatkan pengadministrasian salah satunya dengan cara memberikan sosialisasi terhadap apemerintah desa tentang pentingnya Administrasi Kependudukan demi terciptanya pengadministrasian dengan baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriftif Analisis yaitu meneliti dan menganalisa keadaan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.Penelitian ini membahas tentang Implementasi atau pelaksanaan suatu Undang-undang merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam merealisasikan tugas dan fungsinya terhadap kepentingan masyarakat khalayak ramai/rakyat.Undang-undang merupakan bentuk nyata atau produk dari adanya pembentukan dari suatu kebijakan dan program publik.Pada pembentukan kebijakan dan program publik maka patut kita ketahui bahwa terdapat pula beberapa tahapan dimana fenomena dan permasalahan publik dapat diangkat menjadi sebuah isu hungga menjadi suatu bentuk kebijakan dan program publik dan kebijakan dan program publik yang utuh, kemudian dituangkan pada peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan-tahapan dalam pembentukan kebijakan dan program publik  hingga menjadi peraturan perundang-undangan tersebut ialah dimulai dari penyusunan agenda (agenda setting), formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dab evaluasi kebijakan. Berangkat dari uraian pada bab – bab, mulai dari judul, permasalahan, tujuan penulisan, landasan teori, kerangka konsep, hipotesis, pembahasan dan analisis data maka dapat dijadikan sebuah kesimpulan sebagai intisari dari tulisan ini bahwa Implementasi Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sungai Purun Besar saat ini belum efektif/maksimal karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait kepada ketua RT, faktor budaya yaitu peristiwa kematian dianggap hal yang biasa dan tidak perlu dilaporkan ke pejabat yang berwenang.Kata Kunci : Administrasi dan Kependudukan
ANALISIS KEBERADAAN GO-JEK BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN NIM. A11110056, KRISTYADI PUTRA WICAKSANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomenal transportasi jalan online merupakan fenomenal perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di indonesia  pada  khususnya.  Perkembangan  dunia  transportasi  dan  komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (science) dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan (science) dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia adalah Go-Jek. Mengacu pada website resmi Go-jek, kata Go-Jek didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek. Dalam menjalankan usahanya, Go-Jek bermitra dengan para pengendara Ojek berpengalaman seperti yang berkembang di kota-kota besar di Indonesia salah satunya di Kota Pontianak yang   menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian di tengah kesibukan dan kemacetan.Dengan demikian untuk menentukan metode penelitian yang akan digunakan merupakan  unsur  penting  dalam  penelitian  agar  data  yang  diperoleh  benar - benar   akurat   dan   teruji   keilmiahannya.   Metode   penelitian   yang   akan digunakan  penulis  dalam penelitian ini adalah jenis penelitian .Dilihat dari judul dan rumusan masalah yang diangkat jenis penelitian   yang   akan   digunakan dalam  penyusunan  penulisan  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif atau  penulisan  hukum  kepustakaan.  Yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  dan    kajian  bahan - bahan  pustaka.  Bahan- bahan   tersebut   disusun   secara   sistematis,   dikaji   kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.Berdasarkan uraian-uraian yang telah di kekemukakan terlebih dahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai Pengangkutan menggunakan sepeda motor telah memenuhi asas hokum perdata seperti asas perjanjian, koordinasi, campuran, retensi dan pembuktian dengan dokumen yang harusnya mampu menjadi dasar untuk pelaksanaan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak serta memberikan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak.    Kata Kunci :Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Ojek Online
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK DI BAWAH UMUR TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA PONTIANAK NIM. A11111166, AGUNG EKA SAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkoba atau dalam dunia medis dikenal dengan sebutan NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sebagian dari jenis-jenis obatan ini hanya dapat digunakan dalam dunia medis. Tentang Narkotika peredarannya diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, tentang psikotropika diatur dalam UU No. 5 Tahun 1997, dan tentang Zat adiktif sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif. Namun dalam perkembangnya narkoba banyak disalahgunakan dengan jalan diperjual-belikan secara ilegal. Peredaran narkoba tidak hanya menjangkau kalangan dewasa tetapi juga anak dibawah umur. Kota Pontianak yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat  menjadi salah satu wilayah peredaran narkoba yang menyasar anak-anak dibawah umur yang masih bersekolah. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur terlibat dalam penyalahgunaan sebagai pemakai narkoba.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Anak Dibawah Umur Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Pemakai Narkoba di Kota Pontianak ?”.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang keterlibatan anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkoba sebagai pemakai di Kota Pontianak Kota, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebagai pemakai di Kota Pontianak dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap keterlibatan anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkoba sebagai pemakai.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah metode yang mengkaji kententuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi langsung, yaitu dengan melakukan kontak /komunikasi secara langsung dengan sumber data, dan teknik komunikasi tidak langsung yaitu tidak melakukan komunikasi atau kontak secara langsung dengan sumber. Alat penelitian yang digunakan berupa kuesioner/angket yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan disebarkan kepada sumber data yang menjadi sampel dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak adalah faktor lingkungan pergaulan/teman dan faktor lingkungan keluarga yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Sedangkan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah bisa diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku, atau bisa melalui keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat dilakukan rehabilitasi dan tidak menjalani proses hukum. Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkoba, Anak Dibawah Umur dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruh

Page 69 of 309 | Total Record : 3081

 67   68   69   70   71 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue