cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 69   70   71   72   73 
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN VCD/DVD BAJAKAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011151045, PRATIWI ANGGRIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan perkembangan dibidang ekonomi membawa akibat yang luas bagi kelangsungan hidup manusia. Suatu karya yang dihasilkan oleh manusia dapat dinikmati secara bebas. Kebebasan dari menikmati suatu karya ciptaan tersebut membuat manusia ingin mengambil keuntungan yang besar dengan mengeluarkan biaya yang seminim mungkin. Sehingga menjadikan masyarakat menggunakan cara yang melanggar ketentuan hukum yaitu melakukan pembajakan terhadap hak cipta. Pembajakan hak cipta merupakan tindak pidana menurut UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Terhadap pembajakan harus diadili atau ditegakkan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu instansi yang berperan dalam penegakan hukum adalah kepolisian yang berkoordinasi dengan PPNS.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis-empiris yang bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan keadaan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang disesuaikan dengan aturan hukum yang sesungguhnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan sumber data yaitu anggota reserse kriminal unit ekonomi Polres Pontianak Kota Bapak Bonny Arfhas, S.H., serta dengan cara menyebarkan angket penelitian kepada sumber data yaitu sebanyak 25 orang masyarakat dan 4 orang penjual DVD bajakan.Hasil penelitian ini ialah peran yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil tidak berperan secara optimal dikarenakan hambatan-hambatan seperti, adanya delik aduan yang termuat dalam UU Hak Cipta, kurangnya partisipasi masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku, serta sulitnya mendapatkan aduan peristiwa terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta. adapun upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini hanyalah upaya yang bersifat preventif yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan juga para penjual DVD bajakan dan juga upaya preentif yaitu melakukan koordinasi dengan KP3L dan KP3U guna mengatasi penyebaran DVD illegal dari luar provinsi, serta melakukan patroli ditempat-tempat yang biasa menjadi pusat penjualan DVD bajakan. Dengan begitu, diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada masyarakat dan juga aparat kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil dalam meningkatkan penanggulangan terhadap penjual DVD bajakan atau bahkan sebagai referensi para pembuat UU untuk membentuk undang-undang terkait hak cipta yang nantinya dapat berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memberikan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Selain itu juga diharapkan dengan adanya skripsi ini menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya kesadaran hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban Negara.Kata Kunci: Peran, Menanggulangi, DVD, Bajakan
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI DI KOTA PONTIANAK) NIM. A1011161186, ADE RIRIN MARYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan penulisan yang berjudul Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi di Kota Pontianak), memaparkan bahwa parkir merupakan salah satu kontributor retribusi daerah yang dapat menambah pemasukan daerah dari sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah). Salah satu upaya meningkatkan keuangan daerah adalah melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk hal tersebut, pemerintahan daerah diharapkan dapat melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan keuangan daerah. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak. Dalam penulisan ini penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Pontianak dan apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap prakter pemungutan jasa parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun tujuan penulisan ini untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan untuk mengetahui upaya dan tanggapan dari pemerintah tentang pemungutan jasa parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dimana data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan dilakukan secara langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penyajian secara deskriptif.Hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik. Pemungutan dan penyetorannya pun sudah berjalan dengan semestinya sesuai ketentuan yang berlaku namun masih ada koordinator parkir yang terlambat dalam menyetorkan retribusi. Untuk upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap juru parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada ialah dengan melakukan pengawasan, pembinaan, dan penertiban. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Kota Pontianak
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI BUMIPUTERA OLEH TERTANGGUNG DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012161017, WINDI WAHYU ASTUTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Analisis Hukum Penyelesaian Klaim Asuransi Bumiputera Oleh  Tertanggung  Di  Kota  Pontianak”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan penyelesaian  klaim Asuransi  Bumiputera oleh Para Pihak di Kota Pontianak . Untuk mengungkapkan faktor penyebab tidak dilaksanakannya penyelesaian  klaim Asuransi  Bumiputera oleh  penanggung di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh tertanggung terhadap penyelesaian klaim Asuransi  Bumiputera di Kota PontianakPenelitian ini  dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Pelaksanaan penyelesaian klaim Asuransi  Bumiputera di Kota Pontianak belum terlaksana dengan baik dikarenakan nasabah atau pihak tertanggung yang kesulitan mengajukan klaim karena harus menunggu dalam waktu yang lama dan tidak pasti. Hal ini sangat mengganggu serta merugikan pihak tertanggungyang ingin segera mendapatkan haknya selaku nasabah asuransi Bumiputera. Faktor penyebab tidak dilaksanakannya penyelesaian  klaim Asuransi  Bumiputera oleh  penanggung di Kota Pontianak dikarenakan saat ini PT. Asuransi Bumiputera sedang mengalami persoalan internal dalam perusahaan baik dari sisi manajemen maupun dari sisi keuangan sehingga klaim yang diajukan oleh tertanggung tidak langsung bisa dicairkan melainkan harus menunggu dalam jangka waktu sampai 3 bulan bahkan 1 tahun. Upaya yang dapat dilakukan oleh tertanggung terhadap penyelesaian klaim Asuransi  Bumiputera di Kota Pontianak adalah dengan melakukan negosiasi dengan pihak asuransi serta melakukan musyawarah untuk mendapatkan kejelasan tentang proses klaim yang diajukan yang sampai saat ini sehingga klaim asuransi yang diharapkan segera cair dan diterima oleh tertanggung.Kata Kunci : Penyelesaian Klaim, Asuransi, Tertanggung
ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM MENJAMIN KEAMANAN WISATAWAN DI OBJEK WISATA WATERFRONT CITY PONTIANAK NIM. A1011161058, NOVA DWI CAHYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Waterfront City Pontianak adalah salah satu objek wisata yang ada di Kota Pontianak, di lokasi objek wisata ini banyak sekali masyarakat Pontianak yang berkunjung setiap harinya, untuk berolahraga, bermain wahana yang ada, ataupun hanya sekedar menikmati pemandangan sungai kapuas. Akan tetapi, di lokasi objek wisata Waterfront City ini ditemukan cukup banyak permasalahan yang dapat merugikan wisatawan, terutama terkait fasilitas keamanannya. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir permasalahan keamanan di obyek wisata Waterfront City Pontianak dan untuk mengetahui serta menemukan upaya apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam memaksimalkan perlindungan serta keamanan wisatawan di obyek wisata Waterfront City Pontianak.Metode Penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan wawancara secara langsung dengan Bapak Zulkifli selaku kepala bagian pariwisata Disporapar Kota Pontianak dan 5 orang pengunjung Waterfront City Pontianak. Dari wawancara tersebut didapatkan hasil bahwa di objek wisata Waterfront City Pontianak cukup banyak masalah terkait fasilitas keamanannya, beberapa contohnya seperti, tidak ada petugas yang berjaga, tidak ada tempat pelayanan kesehatan, tidak ada plang yang berguna untuk memudahkan wisatawan pada saat berwisata, dan masih banyak permasalahan lainnya. Akan tetapi, Pemerintah Kota Pontianak telah berupaya untuk meningkatkan fasilitas keamanan di Waterfront City Pontianak.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di objek wisata waterfront city Pontianak didapati berbagai masalah terkait fasilitas keamanannya, dan peran pemerintah kota Pontianak dalam memjamin keamanan di objek wisata Waterfront city Pontianak masih belum terlihat. Namun, menurut Pemerintah Kota Pontianak mereka telah berupaya untuk meningkatkan fasilitas keamanan di Waterfront city Pontianak, seperti dibangunnya pos penjagaan, walaupun belum maksimal. Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Pontianak ialah dengan membuat peraturan khusus terkait pariwisata, dalam hal ini adalah objek wisata Waterfront city Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak juga dapat mensosialisasikan objek wisata dengan jelas dan benar, memberikan penjagaan yang baik dengan menugaskan petugas dan tour guide, atau memasang plang disetiap spot objek wisata agar memudahkan wisatawan saat berwisata, membuat tempat pelayanan kesehatan, membuat parkir center, dan harus bekerja sama dengan Dinas Pemerintahan yang lain untuk sama-sama menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan, agar wisatawan merasa aman saat berwisata.Kata kunci : Peran Pemerintah, Perlindungan dan Keamanan wisatawan,Waterfront City
TANGGUNG JAWAB KAPAL PENUMPANG KM. SABUK 88 ATAS KESELAMATAN PENUMPANG TRAYEK PONTIANAK NATUNA NIM. A1012161243, MARBU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Tanggung Jawab Kapal Penumpang Km. Sabuk 88 Atas  Keselamatan Penumpang Trayek Pontianak Natuna” bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab Kapal Penumpang KM. SABUK 88 atas keselamatan penumpang  Trayek Pontianak Natuna. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab Kapal Penumpang KM. SABUK 88 atas keselamatan penumpang  Trayek Pontianak Natuna. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang terhadap tanggung jawab Kapal Penumpang KM. SABUK 88 atas Trayek Pontianak NatunaPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan tanggung jawab Kapal Penumpang KM. SABUK 88 atas keselamatan penumpang  Trayek Pontianak Natuna belum dilaksanakan sepenuhnya hal ini dapat diketahui dengan belum diberikannya fasilitas yang baik kepada penumpang baik itu sarana keselamatan maupun sarana pelayanan konsumsi untuk penumpang. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab Kapal Penumpang KM. SABUK 88 atas keselamatan penumpang  Trayek Pontianak Natuna dikarenakan terdafat faktor internal dan eksternal dari perusahaan pemilik KApal Sabuk 88 antara lain faktor internal adalah sarana dan prasarana yang kurang memenuhi persyaratan kelaikan kapal untuk mengangkut penumpang dalam jumlah banyak, serta terjadinya kondisi cuaca yang tidak baik sehingga kedatangan penumpang tidak tepat pada waktunya. Bahwa  upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang terhadap tanggung jawab Kapal Penumpang KM. SABUK 88 atas Trayek Pontianak Natuna adalah dengan mengajukan keberatan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang ditentukan atau dijanjikan dengan jalan musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kapal Penumpang, Trayek
KEWAJIBAN PENGUSAHA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA UNTUK MEMPEROLEH DAN MENCANTUMKAN SERTIFIKAT HALAL DARI LPPOM MUI KOTA PONTIANAK NIM. A1011151054, CINDY APRILIA HARTANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sudah menentukan kewajiban bersertifikat halal bagi pengusaha makanan industri rumah tangga, obat-obatan dan kosmetika. Adanya penetapan kewajiban bersertifikat halal ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sedangkan faktanya sekarang masih banyak pengusaha makanan industri rumah tangga yang belum memperoleh dan mencantumkan sertifikat halal pada makanannya.Penelitian ini memuat rumusan masalah : “Apakah Pengusaha Produk Makanan Industri Rumah Tangga Telah Melaksanakan Kewajiban Untuk Memperoleh dan Mencantumkan Sertifikat Halal dari LPPOM-MUI Kota Pontianak”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi kewajiban pengusaha makanan industri rumah tangga, mengungkapkan faktor penyebab belum diperoleh dan dicantumkan sertifikat halal pada makanan,mengungkapkan akibat hukum belum diperoleh dan cantumkan sertifikat halal, serta mengungkapkan upaya Direktur LPPOM-MUI Kota Pontianak  melindungi masyarakat dalam mengonsumsi makanan yang belum memiliki sertifikat halal.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitiannya dengan pendekatan deskriptif. Sifat pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan keadaan bagaimana adanya pada waktu penelitian dan kemudian menganalisisnya hingga menarik kesimpulan akhir. Teknik  dan alat pengumpul data menggunakan teknik komunikasi langsung dengan cara wawancara.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban pengusaha makanan industri rumah tangga adalah memiliki sertifikat halal pada makanan yang diperjualbelikan. Faktor penyebab pengusaha belum mendaftarkan produk makanannya karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah terkait makanan yang diperdagangkan harus memiliki sertifikat halal dan kurangnya kesadaran pengusaha makanan untuk mendaftarkan kehalalan pada produk makanannya, Akibat hukum jika belum memperoleh sertifikat halal pada makanan bagi pengusaha adalah berupa sanksi administratif, denda dan pencabutan izin usaha.Diperlukan sosialiasasi kepada masyarakat agar lebih mengenal sertifikat halal melalui seminar,edukasi,dsb agar pengusaha memiliki kesadaran terhadap kehalalan pada produk makanan yang diperjualbelikan serta pemerintah harus lebih perduli terhadap sertifikat halal mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, regulasi mengenai sertifikat halal harus dilaksanakan secara nyata. Kata Kunci : Makanan Industri Rumah Tangga, LPPOM-MUI,  Sertifikat Halal
ANALISA TERHADAP KREDIT MACET PADA UNIT USAHA TOKO KOPERASI PEGAWAI NEGERI UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK NIM. A1011161103, URAY NADIYA HERNIDIANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi Pegawai Negeri Universitas Tanjungpura Pontianak merupakan koperasi golongan fungsional yang terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil Lingkup Universitas Tanjungpura Pontianak. Koperasi ini memiliki unit usaha yang menunjang kebutuhan para anggota, yaitu unit simpan pinjam dan unit usaha toko. Pada penulisan hukum ini penulis membahas mengenai kegiatan unit usaha toko koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari para anggota berupa barang sembako dan alat rumah tangga. Pada sistem penjualannya, unit usaha toko koperasi memberikan pelayanan pembayaran dalam bentuk tunai dan kredit.Setiap lembaga pembiayaan termasuk badan usaha koperasi, tidak dapat terlepas dari masalah perkreditan, begitu juga pada Koperasi Pegawai Negeri Universitas Tanjungpura Pontianak, diketahui pada tahun 2018-2019 terdapat 46 anggota koperasi yang mengalami kredit macet di unit usaha toko dan menyebabkan terhambatnya kas pendapatan pada koperasi. Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk mengangkatnya menjadi penulisan penelitian hukum yang berjudul “Analisa Terhadap Kredit Macet Pada Unit Usaha Toko Koperasi Pegawai Negeri Universitas Tanjungpura Pontianak” dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa Terjadi Kredit Macet Pada Unit Usaha Toko Koperasi Pegawai Negeri Universitas Tanjungpura Pontianak”. Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis penyebab terjadinya kredit macet dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pengurus koperasi untuk menangani kredit macet di unit usaha toko Koperasi Pegawai Negeri Universitas Tanjungpura Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kredit macet diakibatkan karena lalainya anggota dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Kesimpulan dalam penelitian hukum ini ialah penyebab terjadinya kredit macet khususnya pada alat rumah tangga karena anggota tidak memperhitungkan nilai pendapatan dan kurangnya kesadaran untuk membayar. Sehingga upaya yang dilakukan oleh pihak koperasi dalam menangani kredit macet yaitu dilakukan pemotongan gaji terhadap pegawai. Saran dalam penelitian ini ialah pihak koperasi harus selektif dalam pemberian kredit dan memberikan sanksi yang tegas dan jelas pada anggota yang terlambat bayar serta untuk anggota yang terlambat bayar harus meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.Kata kunci : Koperasi, Kredit Macet, Unit Usaha Toko
PELAKSANAAN GANTI RUGI PELEPASAN HAK ATAS TANAH PEMILIK YANG BERSTATUS TANAH SWAPRAJA UNTUK DUPLIKASI JEMBATAN LANDAK SIANTAN-PONTIANAK TIMUR NIM. A1012161234, DIKA AGRABI DIATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum.Rumusan masalah: ” Apakah Pelaksanaan Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Berstatus Tanah Swapraja Untuk Duplikasi Jembatan Landak Siantan-Pontianak Timur Telah Dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak Sesuai Dengan Undang-Undang?”. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data kepustakaan dan data lapangan. Pendekatan deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian.Berdasarkan hasil penelitian, Bahwa prosedur pelepasan hak atas tanah, ganti rugi hak atas tanah untuk pembangunan duplikasi jembatan landak yaitu dengan pengadaan lansung karena kurang dari 5 hektar, dengan tahapan melakukan sosialisasi, pendataan, survei, pengukuran, membuat daftar nominatif, membuat peta bidang dan lelang aprasial. Penilaian melaui tim apraisal/KJPP yang menilai dan menentukan nominal ganti rugi berdasarkan NJOP tanah di wilayah tersebut. Faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan ganti rugi pelepasan hak atas tanah adalah permasalahan hak milik tanah berstatus tanah swapraja yang belum didaftarkan ke Badan Petanahan Nasional Kota Pontianak oleh pemilik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak dalam menyelesaikan permasalahan ganti rugi pelepasan hak atas tanah yang berstatus tanah swapraja untuk pembangunan duplikasi jembatan landak Siantan-Pontianak Timur adalah dengan melakukan pendekatan persuasif dengan melakukan mediasi, musyawarah, melakukan rapat tim dan membuat berita acara. Kemudian uang ganti rugi/konsinyasinya dititip ke Pengadilan Negeri Pontianak melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak kemudian dibuat berita acara penyerahan uang konsinyasi.  Kata Kunci :Kebijakan Ganti Kerugian , Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENERIMA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG KEDUA KALI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 PK/PID/2016 TENTANG PENGGUNAAN SURAT PALSU) NIM. A1011151111, RIA AFRIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang Kedua Kali (Studi Kasus Putusan MA Nomor 01 PK/PID/2016 Tentang Penggunaan Surat Palsu)”. Yang menjadi permasalahan hukum dan penulisan skripsi ini adalah alasan-alasan hukum apa saja yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerima putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meggunakan data sekunder, dan spesifikasi penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis dan deskriptif dokumenter.Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Peninjauan Kembali dilakukan agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Adapun hasil dari penelitian ini ialah dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali lebih dari oleh Mahkamah Agung sesuai dengan putusan MK Nomor : 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Karena dalam putusan sebelumnya terdapat kemungkinan bahwa terdapat kesalahan/kekhilafan oleh Hakim itu sendiri serta terdapat kemungkinan ditemukannya bukti-bukti baru (novum) setelah adanya putusan sebelumnya. Kata kunci : Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Putusan MK Nomor : 34/PUU-XI/2013
TANGGUNG JAWAB PT.PERSADA INDO DEVELOPMENT DALAM PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH KAVLING PADA PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI DESA RASAU JAYA 2 KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011141070, INDRY APRIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam jual beli tanah yang harus diketahui oleh pembeli adalah luas tanah,ukuran tanah, harga dan status sertifikat tanah. Jual beli tanah kavling secara angsuran merupakan salah satu solusi untuk pembeli yang ingin memiliki tanah, dengan cara pembayaran angsuran.Perjanjian jual beli tanah kavling yang terjadi di Desa Rasau Jaya 2 Kecamatan Rasau Jaya telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak  hak dari pembeli merupakan kewajiban bagi pengusaha PT.Persada Indo Development, salah satu hak dari pengusaha adalah menerima angsuran dari pembelian tanah kavling dari pembeli sedangkan hak pembeli adalah menerima sertifikat tanah setelah melakukan pelunasan tanah kavlingDalam penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan secara deskriptif analisis, dengan menggambarkan dan menganalisa keadaan sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian dilakukan, kemudian menganalisa fakta tersebut guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam perjanjian yang telah disepakati antara pengusaha PT.Persada Indo Development dan pembeli Bahwa salah satu kewajiban pihak Penjual adalah menyerahkan sertifikat tanah yang menjadi hak dari Pihak Pembeli sesuai dengan perjanjian, namun pada kenyataannya pihak penjual belum bertanggung jawab  menyerahkan sertifikat tanah kepada pembeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.Faktor yang menyebabkan pemilik tanah belum bertanggung jawab  menyerahkan sertifikat tanah dikarenakan sertifikat tersebut masih berupa sertifikat induk dan belum melakukan pemecahan sertifikat menjadi sertifikat kavling di kantor pertanahan Kubu Raya . Akibat hukum Bagi penjual yang belum bertanggung jawab menyerahkan sertifikat tanah kepada pembeli adalah membayar ganti rugi dan pemenuhan kewajiban yaitu menyerahkan sertifikat tanah sesuai dengan isi perjanjian.Upaya yang dilakukan pembeli terhadap PT. Persada Indo Development dalam menyerahkan sertifikat adalah memberikan teguran secara langsung terhadap pihak penjual agar bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi didalam perjanjian yang telah disepakati. Jika teguran yang telah diberikan tersebut tidak diindahkan maka pembeli akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   Kata Kunci: Perjanjian jual beli, Tanggung Jawab, Penyerahan Sertifikat 

Page 71 of 309 | Total Record : 3081

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue