cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 66   67   68   69   70 
PERJANJIAN KERJASAMA BAGI BANGUN PERUMAHAN ANTARA PT. PANG5 JAYA ABADI DENGAN PEMILIK TANAH DI PERUMAHAN PANG5 PURI KENCANA JALAN PETANI GANG ILALANG KECAMATAN PONTIANAK KOTA NIM. A1011141083, DENDY DWIZHO ARLIWIANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

                    PT. Pang5 Jaya Abadi adalah usaha yang dilakukan oleh developer dalam melakukan pembangunan untuk kepentingan berbagai pihak yang menyediakan kerjasama untuk memperoleh keuntungan antara kedua belah pihak. Adapun yang melakukan perjanjian kerjasama terkadang mengalami keterlambatan dalam pembangunan yang mengakibatkan pihak pemilik tanah merasa dirugikan. PT. Pang5 Jaya Abadi telah lalai dalam masa waktu yang telah diperjanjikan.Rumusan masalah: “ Apakah Perjanjian Kerjasama Bagi Bangun Antara PT. Pang5 Jaya Abadi Dengan Pemilik Tanah Dijalan Petani Gang Ilalang Kecamatan Pontianak Kota Telah Dilaksanakan Sesuai Perjanjian.?”. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data kepustakaan dan data lapangan. Pendekatan deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab PT. Pang5 Jaya Abadi terhadap kelalaian dalam pembangunan.Faktor yang menyebabkan PT. Pang5 Jaya Abadi belum dapat menyelesaikan pembangunan hingga batas waktu yang telah ditentukan, akibat hukum bagi PT. Pang5 Jaya Abadi terhadap kelalaian pembangunan yang telah melewati batas waktu, dan mengungkapkan upaya yang ditempuh agar dapat menyelesaikan pembangunan. Dan jenis penelitian ini masuk dalam metode empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, serta mengunakan Analisis Kuantitatif yang bertujuan untuk menguraikan kata yang didapat dari hasil penelitian serta menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dan menganalisisnya, hingga menarik kesimpulan akhir.                     PT. Pang5 Jaya Abadi dengan pemilik tanah di pang5 puri kencana jalan petani gang ilalang kecamatan pontianak kota. Maka salah satu masalah yang sangat mendasar dalam perjanjian kerjasama ini adalah masalah sejauh mana tanggung jawab PT. Pang5 Jaya Abadi kepada pemilik tanah dalam hal kelalaian pembangunan rumah. Karena masalah tanggung jawab merupakan masalah yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan dari Developer perumahan.  Kata Kunci : Developer Perumahan ( PT. Pang5 Jaya Abadi ), Perjanjian Kerjasama Bagi Bangun Perumahan Pang5 Puri Kencana
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN SUNGAI (STUDI KM. ULFA TRAYEK RASAUJAYA – TELUK BATANG) NIM. A1011141228, ABDUL RAJAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Kalimantan Barat terdapat pelayanan pengangkutan sungai dikarenakan belum adanya jembatan penghubung antara daerah-daerah dan perjalanan yang ditempuh terlalu jauh atau belum adanya akses jalan yang bisa dilalui. Khususnya di Kabupaten Kubu Raya menuju Kabupaten Kayong Utara atau sebaliknya. Kapal pengangkutan sungai setiap hari beroperasi di Pelabuhan Rasau, Kabupaten Kubu Raya menuju Pelabuhan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara. Kapal-kapal pengangkut tersebut masih banyak yang tidak memenuhi standar peralatan kapal pengangkutan sungai dan danau, juga tidak memenuhi peralatan keselamatan penumpang, yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan atau meminimalisir dampak dari kecelakaan salah satunya ialah KM.Ulfa. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kapal klotok KM.Ulfa trayek Rasau Jaya-Teluk Batang tidak dilengkapi dengan alat keselamatan penumpang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pengangkutan sungai KM.Ulfa trayek Rasau Jaya-Teluk Batang. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan  dengan melakukan observasi serta wawancara dengan informan untuk memperoleh data primer.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha kapal klotok KM.Ulfa trayek Rasau Jaya-Teluk Batang tidak melengkapi kapalnya dengan alat keselamatan penumpang ialah karena mahalnya harga alat keselamatan penumpang (pelampung) diluar kemampuan pengusaha pengangkutan tersebut. Mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang serta untuk menanggulangi resiko yang mungkin timbul pihak kapal klotok KM.Ulfa telah mengasuransikan penumpang dan barang yang diangkutnya. Sehingga apabila terjadi kecelakaan maka resiko akan beralih kepada perusahaan asuransi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penumpang, Angkutan Sungai
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA NOTARIS DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012161084, JERI SETIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Notaris Di Kabupaten Kubu Raya” bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Jasa Notaris Di Kabupaten Kubu Raya. Untuk mengungkapkan faktor penyebab perlindungan hukum belum maksimal diberikan kepada konsumen pengguna jasa Notaris di Kabupaten Kubu Raya. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan jasa Notaris Di Kabupaten Kubu RayaPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Jasa Notaris Di Kabupaten Kubu Raya belum dapat terlaksana sepenuhnya sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikarenakan masih terdapat pelanggaran atas hak-hak konsumen yang tidak disadari oleh Notaris saat memberikan pelayanan jasanya dimana hak-hak yang belum terlindungi misalnya hak atas kenyamanan, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif saat menggunakan jasa Notaris. Faktor penyebab perlindungan hukum belum maksimal diberikan kepada konsumen pengguna jasa Notaris di Kabupaten Kubu Raya adalah bahwa karena beberapa faktor baik dari Notaris yaitu belum adanya kesadaran Notaris untuk memberikan pendidikan hukum atau penyuluhan hukum kepada masyarakat sekitar dan masyarakat mengalami persoalan saat melakukan pengurusan sertifikat pemilikan hak atas tanah yang disebabkan kelalaian oleh karyawan Notaris tersebut. Sedangkan faktor dari masyarakat adalah dikarenakan masyarakat tidak memahami tentang prosedur pengurusan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat serta masyarakat yang tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan jasa Notaris Di Kabupaten Kubu Raya adalah dengan meningkatkan pengetahuan bidang hukum dan jika terjadi permasalahan maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, oleh karena musyawarah merupakan salah satu ciri penyelesaian masalah yang hidup di dalam masyarakat dengan nilai Pancasila. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Notaris
EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012161039, VIRA RENITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya pedagang kaki lima (PKL) berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan badan jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur bahkan kurangnya lokasi parkir juga sangat mengganggu ketertiban. Timbulnya kemacetan merupakan salah satu dampak dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kota Pontianak khususnya di Jalan H.R.A. Rahman. Kemacetan tersebut disebabkan banyaknya kendaraan pribadi yang menuju pasar tradisional “Ibu” secara bersamaan.Mengingat keberadaan pedagang kaki lima (PKL) berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan pedagang kaki lima (PKL) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dengan demikian untuk menentukan metode penelitian yang akan digunakan merupakan unsur penting dalam penelitian agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan teruji keilmihannya. Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam jenis penelitian, yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dan jenis pendekatan masalah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.Setelah meninjau keseluruhan dan hasil pembahasan tentang pedagang kaki lima yang menutup trotoar bagi pejalan kaki, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan peraturan daerah bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak, yaitu : faktor internal, faktor yang berasal dari Pedagang kaki lima itu sendiri dan juga faktor tempat yang lebih strategis atau tidak adanya ketersediaan tempat, upaya pemerintah dalam melakukan efektivitas pelaksanaan peraturan terkait Pedagang kaki Lima adalah penetapan lokasi atau tempat kegiatan usaha bagi Pedagang adalah upaya pertama yang dilakukan oleh Pemerintah terutama Camat dan Lurah yang ditunjuk untuk memiliki wewenang atas itu. Misalnya ada zona yang ditentukan oleh Pemkot bagi Pedagang Kaki Lima untuk usaha. Kata Kunci : Peraturan Daerah, PKL, Ketertiban Umum
PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA JASA LAYANAN TRANSPORTASI BUS DAMRI TUJUAN PONTIANAK-SINTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1011131317, ASRIATI NABILA SIMATUPANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan Perum DAMRI.   Perum DAMRI yang merupakan  yang menyediakan fasilitas tranfortasi umum sebagai sarana penunjang pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrial. Untuk itu penyedia jasaangkutan umum harus memperhatikan segi keamanan dan kenyaman kendaraan mereka yang digunakan sebagai  alat angkut sehingga penumpang sebagai pengguna jasa dapat terpenuhi segala hak-haknya sebagai mana mestinya tanpa merasa dirugikan karena kondisi angkutan umum yang kurang nyaman dan kurang menjaga keselamatan dari penumpang itu sendiri.   Namun pada kenyataannya masih terdapat hak-hak penumpang yang terabaikan dalam hal kenyamanan dan keselamatan penumpang sebagai pengguna jasa bus DAMRI sehingga penulis tertarik membuat penelitian tentang Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Layanan Transportasi Bus Damri Tujuan Pontianak-Sintang Sesuai Dengan Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan KonsumenPenelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriftif karena menekankan pada kualitas dan kevalidan data yang dipereroleh untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah. Analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode penulisan hukum yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga. Metode yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan penalaran deduktifHasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran penyedia jasa dimana disini Bus DAMRI dalam memperhatikan tingkat keselamatan dan kenyaman penumpang sebagai pengguna jasa dan juga dari segi penumpang sendiri kurang mengerti bahwa hak-hak mereka untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan dalam memakai jasa angkutan umum telah terabaikan. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, DAMRI
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEBERADAAN USAHA AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012161097, KARINDA PUSPITA SARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Air minum sangatlah diperlukan bagi semua makhluk hidup terutama manusia. Air yang bersih dan sehat adalah air yang dibutuhkan bagi keperluan hidup sehari-hari, dan kebutuhan air minum masyarakat saat ini sangat bervariasi, masyarakat yang mengambil air minum dari sumber air baik sumber air sungai, air tanah baik dengan menggunakan sumur dangkal ataupun dalam dan juga dari air perpipaan yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum setempat, sebaiknya dimasak dahulu sebleum dikonsumsi. Dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat juga banyak mengkonsumsi air minum isi ulang, karena praktis dan mudah didapat dan para pemilik usaha depot air minum isi ulang cukup banyak namun sebenarnya depot air minumnya perlu dilakukan uji laboratorium untuk menjaga hygenisitas dari air tersebut sehingga apabila sudah dikonsumsi oleh konsumen bisa dipertanggungjawabkan. Namun keberadaan air minum isi ulang di kota Pontianak ini tingkat kebersihan dan kesehatannya perlu diperhatikan karena masyarakat penggunanya sangat banyak sekali, oleh sebab itu hygenesitas dari pengelolaan air minum isi ulang tersebut harus mendapatkan perhatian dari pihak instnasi yang berwenangdengan melakukan sosialisasi dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Thaun 2014 Tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum.  Kata Kunci : Hygenesitas, pengawasan
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN YANG TIDAK MEMPERPANJANG ATAU MEMPERBARUHINYA DI JALAN PALAPA KOTA PONTIANAK NIM. A1011151042, ALRIDHO KARFIANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul “PERBUATAN MELAWAN HUKUM , PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN YANG TIDAK MEMPERPANJANG ATAU MEMPERBAHARUINYA”. Masalah yang diteliti “Mengapa Pemegang Hak Guna Bangunan, yang tidak memperpanjang  atau Memperbarui Haknya Dapat Dikatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?” Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif atau Doktrinal, yaitu suatu penelitian Hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan atau library research yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data primer, sekunder dan tersier.Hak Guna Bangunan (HGB) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUPA.  secara khusus, Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (2) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Bangunan diatur dengan peraturan-perundangan. Peraturan Perundangan yang dimaksud di sini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 40 tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah. Dalam PP Nomor. 40 tahun 1996, Hak Guna Bangunan diatur  dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 38.Perbuatan Melawan Hukum, Pemegang Hak Guna Bangunan Yang Tidak Memperpanjang Atau Memperbaharuinya. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugiaan kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugiaan itu, mengganti kerugian tersebut.” Bentuk pertanggungjawaban secara perdata, Bagi setiap orang yang melakukan pelangggaran terhadap suatu ketentuan UU dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka dari itu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Karenanya bentuk pertanggungjawaban secara perdata dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu pertama, pertanggungjawaban kontraktual dan kedua, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum.Pemegang HGB yang tidak memperpanjang atau memperharui haknya yang sudah berakhir di jalan Palapa kota Pontianak, dalam penerapan HGB di atas HPL di lingkungan pemerintah daerah sendiri, sering kali dihubungkan dengan perjanjian Build Operate and Transfer (BOT). Akibat hukum bagi pemegang  Yang tidak memperpanjang atau memperbaharuinya. HGB tersebut hapus. Jika HGB hapus, maka hak tanggungan juga menjadi hapus. Keyword : Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Hak Guna Bangunan (HGB), Hapus.
WANPRESTASI PENGGUNA JASA PADA PENGUSAHA DESAIN GRAFIS ADITYA DALAM PERJANJIAN JASA TERTENTU DI PARIT TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN NIM. A1011141100, INDAH PERMATASARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desain Grafis Aditya merupakan Jasa desain grafis yang memberi pelayanan pembuatan logo, poster, kalender, brosur, kartu nama, company profile, katalog, kaos, desain grafis, kemasan produk. Namun dalam usaha pelayanan jasa desain grafis ini sering terjadi hambatan, dimana hambatan itu diakibatkan banyaknya pemesan desain grafis yang tidak membayar tepat waktu sesuai yang diperjanjikan. Adapun bentuk perjanjian secara lisan yang kemudian dituangkan di dalam nota pembayaran. Nota pembayaran berisi kesepakatan antar pihak, waktu serta biaya cetak yang harus dibayar pemesan.Adapun faktor yang menyebabkan pemesan tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kekurangan biaya pada waktu pelunasan tiba. Akibat hukum dari keterlambatan itu bagi pihak Desain Grafis Aditya mengalami sedikit kesulitan menyelesaikan pesanan lainnya dan hanya menuntut pihak pemesan yang wanprestasi untuk segera melunasi pesanannya.                Upaya-upaya yang dilakukan pihak Desain Grafis Aditya terhadap pemesan yang telah melakukan wanprestasi yakni tidak melunasi pesanannya sesuai kesepakatan yang terdapat di dalam nota adalah penyelesaian secara damai dan kekeluargaan dengan menghubungi pemesan yang wanprestasi dan memintanya untuk segera melunasi pesanannya, dan tidak ada sampai melakukan gugatan ke Pengadilan.Kata kunci : Kesepakatan, Wanprestasi, Pelunasan.
PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAKANAN KHAS DAERAH BUBUR PEDAS SAMBAS NIM. A1011161080, NURDINI AMIRAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sudah menjadi tugas dari pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi terhadap produk dan/atau barang yang berpotensi indikasi geografis kemudian mendaftarkannya. Pemerintah daerah merupakan ujung tombak dari keberhasilan pendaftaran indikasi geografis. Sistem desentralisasi menuntut setiap daerah untuk mandiri dan siap atas segala tantangan di era globalisasi dimana batas nonfisik antarnegara cenderung seperti tanpa batas. Arus perdagangan cepat berkembang, sehingga perlu adanya iklim perlindungan hukum yang pasti. Salah satunya adalah perlindungan Indikasi Geografis agar konsumen terhindar dari kekeliruan dalam mengetahui asal geografis suatu barang dan dapat menjamin kualitas asli dari daerah asal suatu produk dan/atau barang di hasilkan yang kemudian akan membantu meningkatkan reputasi daerah tempat dihasilkannya suatu produk dan/atau barang tersebut.Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah peran pemerintah daerah sambas dalam melindungi bubur pedas sebagai hasil kreatifitas intelektual masyarakat untuk didaftarkan indikasi geografis.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pemerintah daerah sambas belum mendaftarkan bubur pedas ke dalam rezim perlindungan indikasi geografis. Dan bagaimana upaya pemerintah daerah sambas dalam melindungi kuliner atau makanan khas daerah bubur pedas sambas sebagai hasil kreatifitas intelektual masyarakat setempat.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian bahwa pemerintah daerah sambas belum mendaftarkan bubur pedas kedalam indikasi geografis karena kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai indikasi geografis serta tidak mengetahui bagaimana proses pendaftaran indikasi geografis. Kata kunci : bubur pedas sambas, perlindungan indikasi geografis.
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH HAK MILIK ANTARA PEMILIK DAN PENYEWA DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK NIM. A1012161006, ARI KURNIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan tanah memang sangat dibutuhkan oleh manusia serta seluruh makhluk di muka bumi ini. Sebagai tempat bernaung sekaligus juga sebagai tempat pengembangan usaha dalam mempertahankan kehidupan, untuk masa yang akan datang. Berbagai macam cara dilakukan orang agar tanah memiliki nilai ekonomis, tentunya sesuai dengan tata letak pertanahan yang dinilai strategis, berdasarkan posisi kewilayahan objek tanah. Ada yang menjual, ada pula yang hanya menyewakan. Dalam proses hubungan hukum dalam hal sewa menyewa,pemilik tanah sangat menghendaki adanya keuntungan yang diperolehnya untuk jangka panjang. Sehingga kesempatan untuk menyewa sangat terbuka bagi setiap orang. Namun dalam pelaksanaannya justru terjadi wanprestasi dalam hal pembayaran uang sewa.Rumusan Masalah : Apakah Penyewa Telah Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Milik Di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak? Tujuan Penelitian : Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah hak milik di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pihak penyewa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah hak milik. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi penyewa yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah hak milik. Untuk mengungkapkan upaya yang ditempuh oleh pemilik tanah/lahan terhadap penyewa yang wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah hak milik. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Penelitian Hukum Empiris dengan sifat penelitian Deskriptif.Hasil Penelitian : Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara pemilik tanah dengan penyewa tanah, yang tertuang dalam perjanjian sewa menyewa secara lisan. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut penyewa tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, dengan tidak membayar uang sewa tanah dengan alasan pihak penyewa tidak memahami isi perjanjian serta hasil cocok tanam mereka kurang berhasil. Bahwa akibat dari tindakan tersebut, pihak penyewa telah melakukan wanprestasi serta menimbulkan dampak berupa kerugian bagi pihak pemilik tanah. Bahwa dalam penyelesaian masalah wanprestasi itu, pihak pemilik tanah hanya melakukan teguran serta berupaya menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, Hak Milik Atas Tanah, Wanprestasi.

Page 68 of 309 | Total Record : 3081

 66   67   68   69   70 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue