cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 65   66   67   68   69 
MENINGKATNYA TUNGGAKAN KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KALIMANTAN BARAT NIM. A1011131341, NINA WIDIARTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring makin pesatnya perkembangan, diperlukan adanya pengaturan hukum mengenai penggunaan media sosial. Oleh karena itu, dibuatlah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi, serta pemberian sanksi pidan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah data korban pencemaran nama baik dan atau perbuatan tidak menyenangkan pada media informasi dan transaksi elektronik di Kalimantan Barat dan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya peningkatan tunggakan kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang belum terselesaikan pada media informasi dan transaksi elektronik di Kalimantan Barat.Metode penelitian yang penulis gunakan ialah jenis metode penulisan yuridis sosiologis dengan pendekatan deskritif analisis. Penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan penyelesaian masalah metode deskritif adalah merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.Faktor yang mempengaruhi terjadinya tunggakan kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dikarenakan kurangnya penegakan hukum dan sarana atau prasarana dalam menangai kasus.Upaya yang dilakukan aparat kepolisian ditreskrimsus cybercrime Polda Kalimantan Barat dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan segera menambah fasilitas sarana atau prasarana yang mendukung dalam menyelidiki setiap kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media Informasi dan Transaksi Elektronik supaya dapat terselesaikan setiap laporan.     Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Informasi
PENDAPAT ULAMA TENTANG KEBERADAAN DOKTER KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM PELAYANAN MEDIS PERSALINAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011151245, HUSNAN NAZORI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam sangat menghargai tugas kesehatan, karena ini adalah tugas yang sangat mulia, sebab petugas kesehatan menolong sesama manusia yang menderita. Bagi kaum wanita akan tiba masanya untuk menikah dan melahirkan keturunan. Melahirkan tentu bisa jadi tidak hanya sekali. Sayangnya, dalam melakukan proses kehamilan hingga melahirkan ini belum didukung ketersediaan tenaga medis wanita yang mencukupi. Bahkan, dokter spesialis kandungan yang berada di Kota Pontianak didominasi oleh kaum pria. Dalam hukum Islam hubungan antara pria dan wanita telah diatur dengan batasan-batasan untuk membentengi gejolak fitnah yang membahayakan dan mengacaukan kehidupan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Ulama tentang keberadaan dokter kandungan laki-laki dalam pelayanan medis persalinan di Kota Pontianak. Hal ini dikarenakan Kaum wanita yang berada di kota Pontianak lebih memilih proses persalinan dengan dokter kandungan laki-laki, padahal ditempat tersebut terdapat dokter kandungan perempuan. Dengan alasan penanganan dokter kandungan laki-laki lebih baik dari dokter kandungan perempuan. Tentu alasan tersebut tidaklah bisa diterima syariat.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik kepustakaan (Library Research) dan Lapangan (Field Research), metode pengambilan sampel yang sudah ditentukan yaitu ketua MUI Kalimantan barat, ketua MUI kota Pontianak dan 3 orang Ustad di Kota Pontianak data disajikan dalam bentuk teks naratif.Larangan melihat aurat tidak hanya untuk berlawanan jenis akan tetapi dalam Islam telah ditetapkan larangan untuk melihat aurat sesama jenis baik laki-laki dengan laki-laki lainnya maupun perempuan dengan perempuan. Pada kenyataannya dokter perempuan yang menangani persalinan sudah cukup langka. Dalam hal ini akan menimbulkan suatu pengaruh yang sangat besar, karena pasien yang ingin melakukan pemeriksaan dan persalinan akan berhadapan dengan lawan jenisnya. Dalam kondisi darurat, hal-hal yang dilarang dalam syariat boleh dilakukan jika ada kebutuhan yang mendesak yaitu sebuah keadaan yang mana apabila ia tidak melakukan hal yang diharamkan tersebut ia bisa mati atau yang misalnya. Atau dengan kata lain, kondisi darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak membuat seseorang boleh mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh syariat.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan, bahwa Ulama yang berada di Kota Pontianak berpendapat haram hukumnya jika yang melakukan pelayanan medis persalinan ialah seorang dokter kandungan laki-laki. Jika dalam keadaan darurat, maka perkara yang terlarang dibolehkan dengan memperhatikan batasan-batasan syar’inya. Kata kunci : Hukum Islam, Pendapat ulama, dokter kandungan laki-laki, darurat
PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM MENYELESAIKAN PERSELINGKUHAN (BELANYI KEPANGAN/DUSA BASA) PADA MASYARAKAT DAYAK DE’SA DI DESA EMPACI KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG NIM. A1011161293, TITIK TRIMURNI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat Dayak De’sa merupakan sub suku-suku Dayak yang terletak di Kalimantan Barat yang salah satunya tersebar di Desa Empaci Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang. Masyarakat Dayak De’sa masih berpegang teguh pada adat istiadat serta hukum yang berlaku dalam mengendalikan tata kehidupan sosial dan sumber daya alam setempat, khususnya adat perselingkuhan (Belanyi Kepangan/Dusa Basa). Namun demikian, terdapat masalah bahwa ada beberapa masyarakat yang melanggar adat melakukan perselingkuhan (Belanyi Kepangan/ Dusa Basa) tidak dikenakan sanksi dan denda adat. Hal ini disebabkan kurangnya bukti karena masyarakat yang mengetahui pelanggaran adat tersebut tidak melaporkan kepada pengurus adat, serta pihak yang bersangkutan tidak ingin mengumbar aib agar keluarganya tetap utuh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan sanksi adat terhadap masyarakat Dayak De’sa dalam menyelesaikan perselingkuhan (Belanyi Kepangan/Dusa Basa) di Desa Empaci Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang?”. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencari data dan informasi tentang penerapan sanksi adat terhadap masyarakat Dayak De’sa, untuk mengungkapkan faktor penyebab perselingkuhan (Belanyi Kepangan/Dusa Basa)pada masyarakat Dayak De’sa, akibat hukum bagi masyarakat Dayak De’sa yang melakukan perselingkuhan (Belanyi Kepangan/Dusa Basa) dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pengurus adat dalam penyelesaian perselingkuhan di Desa Empaci Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan sifat penelitian Deskritif.                Adapun Hasil penelitian adalah Bahwa penerapan sanksi adat terhadap masyarakat Dayak De’sa dalam menyelesaikan perselingkuhan (Belanyi Kepangan/Dusa Basa) di Desa Empaci Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang tidak berjalan Efektif, faktor penyebab terjadinya perselingkuhan karena adanya rasa bosan terhadap pasangan resminya, dasar cinta yang lemah, komunikasi kurang lancar dan harmonis, kebebasan menggunakan handphone (tidak mampu menyimbangi perkembangkan informasi dan teknologi), tidak saling terbuka terhadap pasangannya, kerja di tempat berbeda (istri dan suami bekerja di tempat berbeda), ada kesempatan untuk bertemu dengan lawan jenis, dan faktor ekonomi, Akibat hukum Bagi masyarakat yang melakukan perselingkuhan (Belanyi Kepangan/Dusa Basa) pada masyarakat Dayak De’sa dikenakan Sanksi adat jika terbukti melakukan perselingkuhan. Sanksi yang dibebankan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan adat, Upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat Dayak De’sa dalam penyelesaian perselingkuhan, yaitu pelanggar adat harus membayar denda adat dan melaksanakan sanksi adat yang dibebankan sesuai dengan hukum adat yang berlaku guna mengembalikan keseimbangan magis yang sempat terganggu akibat perbuatan tersebut, karena masyarakat Dayak De’sa percaya jika sanksi dan denda adat tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat Dayak De’sa di Desa Empaci Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang. Kata Kunci : Hukum Adat, Adat Perselingkuhan, Dayak De’sa
PERJUDIAN ONLINE DI KALANGAN REMAJA DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI KRIMINOLOGI NIM. A11110145, POSMA FRANSTO VIKTOR SIMAMORA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjudian Online di Kalangan Remaja merupakan suatu hal yang baru, seiring dengan perkembangan era digitalisasi saat ini. Berbeda dengan judi konvensional, pendekatan yang dilakukan dalam penegakan hukum judi online berbasis pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Bab VII Perbuatan Yang Dilarang, pada Pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan perjudian”. Dengan sanksi yang dimual dalam  Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).Faktor-faktor penyebabnya adalah kurangnya peran serta orangtua dalam tumbuh kembang anak secara psikis/mental selama masa peralihan dari remaja menjadi dewasa sehingga kalangan remaja milenial tersebut rentan terpapar dampak negatif penggunaan fasilitas internet dalam piranti lunak yang dimiliki. Orangtua sudah selayaknya membuka diri terhadap perkembangan teknologi dengan sedikit banyak mengetahui istilah-istilah digital terbarukan dan mengetahui hal-hal yang dilakukan anak-anaknya dengan gadget yang diberikan. Orangtua juga harus memberikan waktunya mendampingi serta mengawasi perkembangan dan pergaulan anak sehingga orangtua tidak saja memenuhi kebutuhan jasmaninya melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani anak-anak mereka.Penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data secara langsung maupun tidak langsung guna memperoleh hasil optimal dengan menggunakan pendekatan teori-teori kriminologi.  Kata Kunci: Kriminologi, Judi Online, UU ITE.
WANPRESTASI NASABAH DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BRI (PERSERO) KANTOR CABANG BARITO KOTA PONTIANAK NIM. A11111195, FERIYANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang selanjutnya disingkat dengan UMKMK yang dijamin oleh pemerintah. KUR lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK, yang diikuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjamin yang dikeluarkan olehpemerintah. Berbagai upaya dilakukan agar debitur membayar kewajiban pokok, bunga kepada BRI Unit Barito, namun semuanya tidak memberikan hasil yang baik. Dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis dan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat atau mengadakan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.Skripsi ini memuat rumusan masalah: “Faktor apa saja Yang Menyebabkan Nasabah Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Pada PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Barito Kota Pontianak?”.Metode penelitian  menggunakan jenis metode hukum empiris, yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, jenis pendekatan deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian.Hasil penelitian deiketahu bahwa perjanjian kredit usaha rakyat yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero) Cabang Barito Pontianak dengan nasabah dilakukan secara tertulis, namun dalam pelaksanaan perjanjian kredit masih ada nasabah yang wanprestasi dalam pengembalian kredit usaha rakyat yang tidak sesuai dengan perjanjian yangb telah disepakati. Bahwa faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha rakyat pada PT. BRI (Persero) Cabang Barito Pontianak dikarenakan usaha mengalami kerugian, dan penghasilan usaha tidak tetap.Bahwa akibat yang ditimbulkan kepada debitur yang wanprestasi yaitu, nasabah ditagih secara terus menerus oleh pihak kreditur dengan harapan nasabah segera membayar angsuran kreditnya, dan dilakukannya penjadwalan kembali, yaitu berupa perubahan mengenai syarat-syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan tidak ada yang diselesaikan melalui eksekusi jaminan. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak PT. BRI (Persero) Cabang Barito Pontianak terhadap nasabah wanprestasi, segera membayar angsuran kredit setelah ada upaya oleh PT. BRI (Persero) Cabang Barito Pontianak dan nasabah masih meminta tenggang waktu pembayaran angsuran kreditnya. Dengan adanya upaya yang di lakukan oleh PT. BRI (Persero) Cabang Barito Pontianak, maka dapat dinyatakan penyelesaian kredit telah diselesaikan diluar jalur hukum dengan cara musyawarah kedua belah pihak. Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Debitur, Wanprestasi
PROTEKSI HUKUM PADA TARI PENDET DALAM DOMAIN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (FOLKLORE) DITINJAU PADA PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL NIM. A1011161026, BEISCA AZZAHRA SIREGAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang indah dari berbagai suku, budaya, dan etnis yang ada. Seni dan budaya tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk, salah satunya adalah tari tradisional. Salah satu tari tradisional yang kaya akan nilai budaya dan sangat ikonik adalah Tari Pendet yang merupakan tari tradisional dari Pulau Bali. Pada pertengahan tahun 2009, Tari Pendet ditampilkan dalam salah satu iklan pariwisata Malaysia dan menimbulkan pandangan bahwa adanya suatu tindakan yang sangat merugikan bangsa dan warga negara Indonesia.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan perlindungan hukum baik dalam ranah hukum internasional maupun hukum nasional dalam rangka perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh Indonesia dan bagaimana bentuk mekanisme penyelesaian kasus penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional secara tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode “Penelitian Hukum Normatif” dan metode pendekatan The Statute Approach atau Pendekatan Perundang-Undangan terhadap Convention On The Protection and Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression 2005, Draft Gap Analysis Intergovernmental Comittee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore (WIPO 2018), Draft Articles Rev 2: The Protection of Traditional Cultural Expressions, Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore (WIPO 2019), dan Treaty of Amity and Cooperation 1976 (TAC 1976).Hasil penelitian ini adalah dalam hukum internasional, perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional masih belum berjalan secara efektif dikarenakan dalam forum WIPO belum dapat menghasilkan instrumen hukum dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan dalam UNESCO masih berfokus pada kegiatan promosi ekspresi budaya. Dalam hal penyelesaian sengketa kasus penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional secara tidak sah, WIPO menawarkan empat penyelesaian sengketa secara damai yaitu mediasi, arbitrase, arbitrase yang dipercepat dan penentuan ahli, sedangkan dalam UNESCO menurut Convention On The Protection and Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression 2005 menawarkan tiga cara yaitu negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Dalam kasus penggunaan Tari Pendet ini, penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggunakan jalur negosiasi dikarenakan dinilai sangat efektif dalam mewujudkan perdamaian antar negara. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK (Studi Di Kota Pontianak Kalimantan Barat) NIM. A1012151183, FITRI ARYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam kegiatan Pemadaman Listrik Akibat Pemeliharaan Jaringan (Studi Kasus PLN UP3 Kota Pontianak) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemadaman listrik dengan tujuan pemeliharaan jaringan telah sesuai dengan standar oprasional prosedur yang berlaku di PT.PLN (persero) Kota Pontianak. Dan untuk mengetahui hak-hak konsumen listrik dalam hal pemadaman akibat pemeliharaan jaringan.Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di PT.PLN.UP3. data penelitian adalah data primer yang diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Data kemudian di analisis secara kualitatif. PT. PLN (Persero) UP3 secara administratif belum sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh PT. PLN  UP3. Namun seringnya pengumuman kepada pelanggan tidak tersampaikan. Akan tetapi PT. PLN juga telah memasang pengumuman pemadaman di media elektronik seperti aplikasi Instagram dan Facebook. Namun Pengumuman tersebut sering tidak dibaca seksama oleh konsumen listrik yang menggunakan media sosial tersebut. Konsumen Listrik PT.PLN Pontianak pada umumnya tidak mengerti tentang haknya sebagai konsumen. konsumen tersebut, akan lebih menerima segala hal yang terjadi, pasrah atau diam saja ketika terjadi pemadaman listrik apapun penyebabnya. Hal tersebut karena mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan jika mereka dirugikan. Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan agar PLN  dapat menyampaikan informasi pemadaman kepada pelanggan melalui webside resmi PLN, (jejaring sosial), menggunakan mobil keliling milik PLN,atau bisa juga dengan menempelkan pamflet di outlet-outlet pembayaran resmi PLN maupun SMS center. Kata Kunci: Pemadaman Listrik 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP WANITA YANG MENGGUNAKAN PEMBALUT DARI BAHAN BERBAHAYA NIM. A1011141282, CHRISTINE IMMANUELA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembalut wanita merupakan kebutuhan penting bagi wanita saat ini, khususnya  para wanita modern. Pembalut wanita merupakan kebutuhan wajib yang digunakan wanita setiap bulannya, pembalut wanita digunakann oleh wanita dan kontak langsung dengan organ kewanitaan. Dengan demikian, jika wanita menggunakan pembalut yang berbahaya yang terkandung dalam bahan pembalut tersebut dapat mengganggu kesehatan konsumen khususnya wanita yang menggunakannya.Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau penelitian perpustakaan, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, serta buku-buku dan internet.Penelitian dilakukan agar dapat mengetahui peran dari masing masing pihak, yaitu pihak Lembaga Konsumen Indonesia dan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil penelitian dan pembahasan peran pihak YLKI dilakukan karena adanya laporan yang dilakukan oleh pihak konsumen, YLKI langsung melakukan penelitian uji laboratorium TUV NORD Indonesia dengan metode spektometri yang didasarkan pada peraturan mentri kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 dari penelitian ini YLKI ditemukan 9 pembalut yang mengandung bahan berbahaya, peran BPOM adalah melakukan uji pada saat melakukan izin edar, mengaharuskan melakukan uji mutu, keamanan dan kemanfaatan produk yang disesuaikan dengan peratauran Mentri Kesehatan serta melakukan pengkajian ulang setiap  tahunnya dan melakukan pembaharuan pembalut wanita ysng disesuaikan dengan kebutuhan wanita, maka peran YLKI dan BPOM sama-sama melakukan dan melakukan kerja sama terhadap perlindungan konsumen, YLKI dan BPOM sama-sama memiliki kepentingan yang sama, BPOM memberikan izin edar berdasarkan peraturan Mentri  Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 hal ini terakait dengan izin edar dan perbekelan rumah tangga.  Kata kunci:Perlindungan Konsumen, Pembalut Klorin, Zat Berbahaya
ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA NIM. A1011131244, RAMADHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul : “ANALISIS TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA”.Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diidamkan suatu gagasan mengenai upaya penyelanggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pada tanggal 17 Oktober 2014 telah diundangkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang merupakan Tranformasi AUPB (Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik). AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Diterbitkannya undang-undang ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan keadilan, selain itu juga dimaksudkan agar terjadi tertib adminitrasi dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Dengan telah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan ini terdapat suatu implikasi terhadap substansi UU PERATUN menyangkut Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara. Implikasi-implikasi tersebut yang akan dikaji mengenai Pemaknaan Keputusan Fikftif Positif yang sebelum ini dalam rezim UU PERATUN justru dikenal adanya Keputusan Fiktif Negatif, Upaya Administratif dan Kewenangan Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang serta Perubahan Substantif sebagai implikasi diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Kata Kunci      : Asas-asas umum pemerintahan yang baik, Kewenangan, Peradilan Tata Usaha Negara, Administrasi Pemerintahan, Fiktif Positif, Upaya Administratif, Penyalahgunaan Wewenang, Tindakan Faktual Pemerintah
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGATURAN TANAH NEGARA DALAM UPAYA MENCEGAH SENGKETA PERTANAHAN (STUDI PEMERINTAH DESA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA) NIM. A1011151034, DESTI ANGGRAINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan di Desa Limbung Kabupaten Kubu Raya serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Desa Limbung Kabupaten Kubu Raya. Penelitian dilaksanakan di Desa Limbung Kabupaten Kubu Raya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, observasi, kuisioner, dan wawancara serta dokumentasi. Adapun yang menjadi nara sumber yaitu Kepala Desa Limbung, Sekretaris Desa Limbung, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, beserta staf desa dan tokoh masyarakat desa Limbung untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan kebutuhan penulis. Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan seperti pendaftaran tanah, pemasangan patok atau batas tanah, pencatatan jumlah dan luas tanah yang dimiliki desa dan masyarakat, pemberian nomor registrasi agenda pertanahan dan legalisasi pembuatan surat tanah serta administrasi pertanahan lainnya yang telah diberikan pemerintah desa yang secara khusus memiliki kewenangan dalam urusan pertanahan serta telah melakukan koordinasi dan evaluasi dengan lembaga atau instansi terkait urusan pertanahan. Adapun faktor yang menjadi penghambat bagi pemerintah desa dan masyarakat desa Limbung adalah kurangnya sosialisasi mengenai regulasi pertanahan dan tingkat sumberdaya manusia yang masih rendah serta belum adanya keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hukum adat istiadat masyarakat setempat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan. Kata Kunci : Implemntasi, Desa, Pertanahan

Page 67 of 309 | Total Record : 3081

 65   66   67   68   69 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue