cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satriya Nugraha
Contact Email
nugraha.str@gmail.com
Phone
+6281250972793
Journal Mail Official
nugraha.str@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. 0812 5097 2973, E-mail : jurnalmoralityupgriplk@gmail.com
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas PGRI Palangka Raya
ISSN : 23030119     EISSN : 26142228     DOI : http://dx.doi.org/10.52947/morality
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 167 Documents
 13   14   15   16   17 
Membangun Kerangka Regulatory State Dalam Sistem Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Konseptual Jendra, Dhanni Azier Nanda Dwi

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/mjih.v11i2.1135

Abstract

Sistem hukum Indonesia dengan tradisi civil law-nya sesungguhnya koheren dengan konsep negara regulasi (regulatory state) yang menekankan penyelesaian masalah melalui pembentukan peraturan (rule-bound). Namun, praktik regulasi di Indonesia justru menunjukkan problematika berbeda, kinerja legislasi, membanjirnya regulasi di bawah undang-undang yang bersifat discretionary, serta minimnya partisipasi publik dan kajian akademis (evidence-based policy). Kondisi ini mengindikasikan bahwa Indonesia justru cenderung pada paradigma positive state alih-alih regulatory state. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep regulatory state yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia melalui penerapan prinsip good regulatory practices (GRP) sebagai pondasi teoritis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan analisis preskriptif terhadap bahan hukum sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan regulatory state yang responsif, Indonesia perlu mengadopsi prinsip good regulatory practices (GRP) secara konsisten. Salah satu upaya yang dilakukan untuk itu Adalah mengimplementasikan standar dan metodologi dari Institutional Legislative Theory and Methodology (ILTAM) yang menekankan proses legislasi berbasis bukti, partisipatif, serta menekankan pentingnya mekanisme monitoring dan evaluasi.
Diversi dan Keadilan Restoratif Terhadap Pengemudi Anak di Bawah Umur yang Mengakibatkan Kematian Risti Arsita, Jennita; Arrizqi Zainsyah, Luthfillah

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/.v11i2.1175

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap anak yang masih di bawah umur yang menjadi pelaku tindak kealpaan yang mengakibatkan kematian dengan studi pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap. Metode penelitian ini tergolong normatif yang mengombinasikan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta konseptual dengan penelaahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan menelaah penerapan keadilan restoratif dan diversi dalam perkara kealpaan yang mengakibatkan kematian oleh pelaku anak, serta menilai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan perlindungan hak anak melalui analisis Putusan 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap. Hasil penelitian memperlihatkan persoalan diversi berfungsi sebagai perwujudan dari pendekatan keadilan restoratif yang wajib diupayakan pada setiap perkara anak, termasuk pada kasus yang menimbulkan korban jiwa. Namun, pada pelaksanaannya tidak selalu mudah karena terdapat penolakan dari pihak korban yang menilai terlalu berat untuk diselesaikan secara damai. Hakim dalam meneliti perkara wajib menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan bagi korban yang memperlihatkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif menempatkan pidana bukan sebagai ajang pembalasan, namun sebagai sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 2249/Pdt. G/2023/PA.Smd mengenai pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Ardiansyah, Ruli; Taufan, Taufan; Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/.v11i2.1010

Abstract

Pernikahan anak masih menjadi masalah serius di wilayah Mandalika, Lombok, meskipun telah ada pengaturan hukum yang ketat mengenai batasan usia pernikahan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis keberadaan alat penegakan hukum dan mekanisme pengendalian sosial dalam pencegahan pernikahan anak. Masalah utama yang diidentifikasi adalah bagaimana merumuskan hukum dalam pencegahan dan pengendalian pernikahan anak? Bagaimana keberadaan alat penegakan hukum dan pengendalian sosial dalam pencegahan dan pengendalian pernikahan anak? Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk melihat hukum sebagai fenomena sosial. Solusi yang ditawarkan adalah penguatan koordinasi lintas sektor, pembatasan ketat terhadap pemberian izin pernikahan, dan integrasi penegakan hukum formal dengan pengendalian sosial berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan anak secara berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial (Studi Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr) Ardhani, Anggita Oktavia; Faozi, Safik

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/mjih.v11i2.1121

Abstract

Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada tinjauan yuridis normatif, pengambilan keputusan pengadilan, faktor pendukung putusan, serta evaluasi perlindungan hukum terhadap korban. Anak merupakan salah satu karunia yang sangat berharga bagi setiap orang tua, yang di dalam diri anak terkandung harkat dan martabat sebagai seorang manusia seutuhnya. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi seluruh anak di Indonesia, pemerintah Indonesia telah meratifikasi protokol Konvensi Hak Anak (KHA), melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli hukum, serta berbagai sumber hukum tertulis lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan pada Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial secara normatif telah diwujudkan melalui penjatuhan pidana penjara dan denda kepada pelaku
Analisis Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Karya Generative AI dalam Perspektif Hukum Dagang Lionoro, Callista Caesaria; Partogi, Keiser Shandros; Sutanto, Tricia Laurent

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/.v11i2.1159

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan hak cipta yang muncul sebagai akibat dari produk perkembangan teknologi berupa Artificial Intelligence (AI), terutama terkait penggunaan karya Studio Ghibli sebagai data latih sistem Artificial Intelligence (AI). Melalui metode pendekatan kualitatif dengan gaya yuridis, penelitian ini menelaah regulasi nasional dan internasional serta menyoroti potensi pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi yang timbul dari praktik penggandaan tanpa izin yang menciptakan karya turunan AI. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa baik Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia maupun Japan Copyright Act telah memberikan dasar perlindungan hukum yang kuat, akan tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam melindungi hak cipta dari penyalahgunaan perkembangan teknologi berupa AI. hal ini tentu menimbulkan sebuah dilema antara kemajuan teknologi dengan perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya pembaharuan hukum yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, serta etika penggunaan data agar tercipta keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan perlindungan hak cipta.
Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Dalam Tindak Pidana Suap Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hasani, Achmad Rizky

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/mjih.v11i2.1103

Abstract

State administrators are officials involving the executive, legislative and judiciary as well as other officials whose duties are related to state administrators such as governors, judges or other officials whose duties are to comply with the principles of state violations. Bribery is an extraordinary crime which in terms of overcoming it must be done together. The occurrence of bribery can be seen as a problem that exists within state administrators. State administrators commit acts of abusing their authority in carrying out their duties contrary to the laws and regulations in force in Indonesia. The research method used is the normative legal research method. The results of the study indicate that 1) weak state supervision of the crime of bribery. 2). Weakness of state administrators in carrying out their duties from the state. 3) A culture of corruption that has become a habit in society.
Tumbang Anoi: Manifestasi Teori Living Law Eugen Erlich Dalam Preferensi Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal Suku Dayak di Kalimantan Tengah Tarigan, Alpi Emkananta; Safari, Fuji Syifa; Juniar, Vindira Edka; Simamora, Naomi Artika; Manullang, Tio Evangelish; Ali, Nuraliah

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/.v11i2.1107

Abstract

Pluralisme hukum di Indonesia menampilkan konfigurasi interaktif antara hukum negara dan hukum adat yang terus eksis dalam masyarakat multikultural. Salah satu manifestasi penting adalah Perjanjian Tumbang Anoi 1894 yang berfungsi sebagai fondasi hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah sekaligus representasi living law sebagaimana dikemukakan Eugen Ehrlich. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana Kedamangan menjadi preferensi penyelesaian sengketa serta menilai dinamika implementasi Perjanjian Tumbang Anoi dalam konteks pluralism hukum dan sosio-yuridis kontemporer. Metode yang digunakan adalah mixed methods dengan desain sequential explanatory, melalui survei terhadap 116 responden, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan FGD. Analisis data dilakukan dengan pendekatan concurrent triangulation guna mengintegrasikan temuan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 75% responden lebih memilih penyelesaian berbasis hukum adat dengan tingkat pemahaman 80,8% terhadap Perjanjian Tumbang Anoi. Preferensi tersebut dipengaruhi oleh efisiensi, aksesibilitas, dan keselarasan nilai lokal yang menekankan musyawarah, kekeluargaan, serta keadilan substantif. Dengan demikian, hukum adat Dayak tidak hanya lestari, tetapi juga adaptif, menegaskan posisinya sebagai living law sekaligus instrumen restoratif dalam menjaga harmoni sosial.

Page 17 of 17 | Total Record : 167

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality More Issue