Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Articles
269 Documents
<![CDATA[Hak Anak Untuk Bertemu Dengan Orangtuanya Pasca Perceraian ]]>
<![CDATA[Gitowardojo, Ivan Ricardo]]>;
<![CDATA[Widagdo, R. Djoko Setyo Hartono]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5307
<![CDATA[Putusnya perkawinan karena perceraian memisahkan anak dengan orangtuanya, yang menyebabkan terhalangnya anak untuk bertemu dengan orangtuanya. Biasanya hak asuh akan diberikan kepada salah satu orangtua, hal ini yang mengkibatkan anak akan jarang bertemu dengan salah satu orangtuanya setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kenyataan pemenuhan hak anak untuk bertemu dengan orangtuanya pasca perceraian. Metode penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Pada putusan Pengadilan, Hakim memberikan hak asuh kepada Ibu karena berbagai pertimbangan, seperti salah satu faktornya adalah usia anak. Pemenuhan hak anak untuk bertemu dengan orangtuanya pada kasus ini dihiraukan, karena pada saat perceraian yang menjadi keinginan salah satu pihak adalah mengenai hak asuh. ]]>
<![CDATA[Analisis Pelaksanaan Pertimbangan Pemberian Remisi Khusus Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Hari Raya Idul Fitri (Studi Di: Lapas Klas: Iia Kotabumi) ]]>
<![CDATA[Udin, Hasanuddin]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.4915
<![CDATA[Remishi Kusus Yang Diberikan pada HARI RAYA AIDUL FITERI kepada-warga-binaan merupakan salah satu hak Warga. Binaan . Penelitian=memakai Pendekatan yuridis5normatif dan pendekatn.yuridish;impiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analiesis,data dipakai.bersama yuridies.kualitif adalah analis;yang dikerjakan-secara/deskerisi. Hasil penelitian membahas pertimbangan Perolehan Remiesi Kuhusus Kepada Napi pemasyarakatan Pelaku Pidana pencurian dengan Kekerasan Pada HARI RAYA AIDUL FITERI”Di LAPAS Klas IIa kotabumi melalui beberapa tahapan yang meliputi prosedur:pemberian.remisi Diusulkan:ke MENTRI Hokum dan HAK ASASI MANUSIA oleh Kalapas kelas IIA Kota Bumi melalui Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hokum dan HAM. Keputusan Mentri Hokum dan HAM yaitu remishi diberitahukan kepada warga binaan perhitungan waktu pemberian:remisi:menurut ketentuan:PASAL 5 Ayat 2 (1):Keptusan:Peresiden nomor.174.Tahn-1999 tentang:Remeisi. Hambatan-hambatan dalam pemberian remisi khusus idul fitri Kepada WARGA BINAAN yaitu tindakan pidana pencurian dengan kekerasan DI lembaga pemasayarakatan Klas IIA kotabumi yaitu berupa faktor yuridish, faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, paktor sarana dan perasarana, paktor dari prilaku warga binaan dan paktor budaya/kultural.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor Penghambat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal ]]>
<![CDATA[Hudaya, Yahiqqa Naufal]]>;
<![CDATA[Subroto, Mitro]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5081
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan negara yang disebut sebagai negara hukum, dimana pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat di negaranya. Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat dengan faktor yang berbeda-beda, di Indonesia masyarakat yang terbukti melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum akan dipidana sesuai undang-undang yang berlaku dan nantinya akan menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan seebagai upaya untuk mereintegrasi mereka menjadi manusia yang lebih baik, tidak melakukan tindak pidana lagi serta dapat kembali ke lingkungan masyarakat juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Mereka yang menjalani pembinaan disebut dengan Warga Binaan / Anak Didik Pemasyarakatan, selama menjalani masa pidananya mereka memiliki hak untuk mendapat program pembebasan bersyarat (PB) setelah menjalani dua pertiga dari masa pidananya. Namun, hak tersebut juga dapat di batalkan atau ditangguhkan apabila ditemukan hal-hal yang menjadi faktor terjadinya penangguhan tersebut.]]>
<![CDATA[Penerapan Pemberian Pembebasan Bersayarat sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana ]]>
<![CDATA[Hardiansyah, Fery]]>;
<![CDATA[Subroto, Mitro]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5059
<![CDATA[Salah satu hak narapidana adalah pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasayarakatan sesuai pasal 14 yang berisi tentang hak hak narapidana. Penelitian dengan rumusan masalah Penerapan Pemberian Pembebasan Bersayarat sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana dan hambatan Pemberian Pembebasan Bersayarat sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yurisprudensi empiris, jenis penelitian deskriptif, dan jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Penerapan pemberian pembebasan bersyarat harus sesuai dengan aturan yang ada dimana dalam prosesnya masih adanya hambatan. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat antara lain seperti tidak mau jadi penjamin keluarga narapidana tersebut, narapidana yang melanggar tata tertib atau terdaftar di register f dan banyak masyarakat yang masih kurang percaya terhadap narapidana. ]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Tanah Melalui Jalur Letigasi Ptun (Studi Putusan Nomor : 22/G/2020/Ptun-BL) ]]>
<![CDATA[Rusli, Tami]]>;
<![CDATA[Anjasmoro, Deni]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5449
<![CDATA[Penyelesain Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan kewenangan diantara pemerintah atau pejabat TUN dengan seorang atau badan hukum perdata tersebut, ada kalanya bisa diselesaikan secara damai melalui penyelesain sengketa admistratif di BPN wilayah,bilamana tidak dapat diselesaikan maka pemohon yang merasa keberatan atas terbitnya Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh BPN dapat melakukan upaya hukum melalui letigasi. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian yuridis normatif. Sebagai Negara Hukum (rechtstaat), maka bukanlah hal yang harus dianggap sebagai hambatan pemerintah atau pejabat TUN dalam menjalankan tugas dibidang urusan pemerintah, melainkan dari sudut pandang negara, adalah merupakan bentuk implementasi asas Negara Hukum bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang sama dimata hukum (Equality before the law) dan segala bentuk daripada penyelesai sengketa harus berdasarkan hukum (rule of law) dari sudut pandang Badan atau Pejabat TUN adalah sarana atau forum untuk mengkorektif apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan sesuai dengan asas-asas peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Persengketaan Tata Usaha Negara adalah suatu hal yang harus diselesaikan dengan cara seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku]]>
<![CDATA[Keabsahan Pengangkatan Notaris Pengganti Dari Notaris Terpidana (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby) ]]>
<![CDATA[Arlina, Nur Izkha]]>;
<![CDATA[Ridwan, Fully Handayani]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.4945
<![CDATA[Notaris sebagai pejabat pembuat akta senantiasa menjaga martabatnya karena jabatan yang diembannya merupakan pemberian oleh pemerintah. Namun dalam praktik masih terdapat Notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Seperti kasus tindak pidana korupsi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby) yang dianalisis. Untuk itu, penelitian ini penting untuk mengakaji keabsahan pengangkatan Notaris Pengganti dari Notaris yang terpidana dan pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normati dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pedekatan analitis, dan pendekatan kasus. Penelitian ini diolah dan disajikan secara deskkriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengangkatan RB sebagai Notaris Pengganti tidak memiliki keabsahan hukum karena RB ditunjuk oleh Notaris JLS yang sedang menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Selain itu, RB yang telah diangkat sebagai Notaris Pengganti harus mempertanggungjawabkan setiap akta yang dibuatnya. Jika ada pihak yang dirugikan dari akta yang dibuat RB maka dapat meminta pertanggungjawaban kepada RB baik secara administratif, perdata maupun pidana.]]>
<![CDATA[Analisis Program Asimilasi Saat Covid-19 Sebagai Alternatif Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal ]]>
<![CDATA[Muna, Muhammad Naufa Fadli]]>;
<![CDATA[Subroto, Mitro]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5082
<![CDATA[Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa terdapat hak-hak yang narapidana peroleh dari lapas. Hal tersebut menunjukan bahwa meskipun sedang menjalankan hukuman di lapas narapidana tetap memiliki haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya program asimilasi covid-19 sebagai alternatif dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa salah satu hambatan yang terdapat pada Lapas Kelas IIA Kendal yaitu jumlah warga binaan yang berada di lapas lebih banyak dibandingkan kapasitas yang disediakan (Overcapacity). Terdapat 317 orang yang sedang menjalani masa tahanan sedangkan kapasitas yang disediakan lapas berjumlah 216 orang. Maka, persentase overcapacity sebesar 46,75 %. Untuk mengatasi permasalah tersebut diperlukan program asimilasi untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lapas. Langkah-langkah yang dilakukan Lapas Kelas IIA Kendal dalam menanggulangi kendala yang terjadi saat melaksanakan program asimilasi Covid-19 meliputi saat pulang dijemput keluarga/wali sebagai penjamin, pengawasan dilakukan secara daring/online, dan masyarakat dapat melapor jika pelaku pelanggar hukum melakukan tindak pidana kembali.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Pemberian Vaksinasi Covid-19 Bagi Narapidana Di Lapas Kelas Iia Purwokerto ]]>
<![CDATA[Latif, Mukhtar Abdul]]>;
<![CDATA[Anwar, Umar]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5073
<![CDATA[Program vaksinasi dipercaya sebagai salah satu bentuk pemberian hak kesehatan bagi narapidana saat menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah memberi kebijakan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk divaksin tanpa terkecuali termasuk juga mereka narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, dalam pelaksaan di Lembaga Pemasyarakatan, setiap warga binaan memiliki hak yang sama sesuai aturan di Lembaga Pemasyarakatan, berdasar Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa : Narapidana memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala kegiatan dan aturan yang telah ditetapkan pada pelaksanaan hilang kemerdekaan di Lapas, sehingga disini dapat dipahami bahwa mereka hanya kehilangan hak kemerdekaan sehingga hak-hak lain masih melekat pada diri mereka sehingga pihak Lapas harus memberikan hak tersebut sesuai aturan yang ada. Apa dasar kebijakan pemberian vaksinasi bagi narapidana, manfaat apa yang didapat ketika telah divaksinasi adalah hal yang harus diperhatikan. Penelitian ini memakai penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris, tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis tepatkah pemeberian vaksinasi bagi narapidana dilakukan secepat mungkin khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto,hasil penulisan menunjukan bahwa dengan adanya vaksinasi maka penyebaran kasus covid-19 dapat dihambat dan Penulis menyarankan pemberian vaksinasi bagi narapidana harus disegerakan karena narapidana memiliki hak fasilitas kesehatan yang sama dengan mereka yang diluar Lapas, sehingga muncul kesadaran untuk hidup sehat dan mencegah penyebaran covid-19 didalam Lapas.]]>
<![CDATA[Implementasi Sanksi Pidana Penjara Dalam Waktu Tertentu Terhadap Pelaku Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN.TJK) ]]>
<![CDATA[Anggalana, Anggalana]]>;
<![CDATA[Putri, Kaneishia Rahmadika]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5456
<![CDATA[Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagaian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiyaan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Tanggung jawab pidana dalam menjurus kepada pemidanaan pertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana.Untuk dapat dipidana harus ada tanggung jawab pidana.Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat Kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.]]>
<![CDATA[Implementasi Asas Alter Ego, Teori Personality Dan Teori Labour Terkait Kepemilikan Desain Industri Oleh Asn Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Cintana, Zahra]]>;
<![CDATA[Amirulloh, Muhamad]]>;
<![CDATA[-, Sudaryat]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.4956
<![CDATA[Pengaturan terkait dengan kepemilikan Desain Industri yang dibuat oleh ASN Indonesia yang digeneralisir menjadi milik instansi tempat ia bekerja tanpa didahului dengan adanya pengklasifikasian kepemilikan melalui penguraian fakta-fakta merupakan pintu dari ketidakadilan. Penelitian ini diharapkan dapat lebih mewujudkan tujuan-tujuan dari keberadaan hukum dalam aturan kepemilikan Desain Industri oleh ASN Indonesia yang meliputi keadilan hukum, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan kepemilikan terhadap para pihak dalam penciptaan suatu Desain Industri. Kepemilikan Desain Industri yang dibuat oleh ASN Indonesia yang cenderung menganut kepemilikan absolute ownership dapat disinergikan menjadi kepemilikan bersama sehingga dapat memberikan recovery maupun reward yang adil bagi ASN selaku Pendesain maupun instansi tempat ia bekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri berdasarkan asas Alter Ego, Teori Personality dan Teori Labour]]>
