Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Articles
269 Documents
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan ]]>
<![CDATA[Agishintya, Chika]]>;
<![CDATA[Hoesin, Siti Hajati]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.4619
<![CDATA[Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang tidak mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) para pekerjanya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yakni Dinas Tenaga Kerja. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana pengaturan mengenai pencatatan PKWT, serta akibat hukum dari PKWT yang tidak dicatatkan. Pencatatan PKWT ini memiliki tujuan untuk memberikan proteksi hak-hak para pekerja sebagai pencegahan, yang artinya sebelum perjanjian kerja ditandatangani guna memastikan bahwa PKWT tersebut tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini mempunyai sifat doktrinal yakni memanfaatkan tipe penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa pengaturan untuk mencatatkan PKWT ke instansi ketenagakerjaan telah diatur di dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004, Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019, serta kembali dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sedangkan untuk akibat hukum terhadap PKWT yang tidak dicatatkan adalah berubahnya PKWT tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Oleh karena itu, suatu PKWT sudah semestinya dibuat sejalan dengan kebijakan undang-undang yang ada dan dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA ]]>
<![CDATA[Rindiani Kurniawati A]]>;
<![CDATA[Mulyadi Mulyadi]]>;
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i1.2954
<![CDATA[Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang sering kali melanggar norma-norma, salah satu contoh yaitu banyaknya kasus penyebaran konten asusila berupa gambar maupun video. Peraturan hukum terhadap penyebaran konten asusila pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait ITE Tansaksi elektronik serta informasi. Penelitian memiliki tujuan memahami peraturan pembuktian dan problematika pembuktian tindak pidana penyebaran konten asusila. Metode yang dipakai pada penelitian ini yakni yuridis normatif. Sumber hukum yang digunakan yaki hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan yakni Statute Approach (Perundang-undangan) dan Conceprual Approach (Konseptual). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembuktian terhadap penyebaran konten asusila tidak hanya menggunakan alat bukti yang diatur pada Pasal 184 (KUHAP) selain itu menggunakan alat bukti yang diatur pada Pasal 5 (UU ITE). Pembuktian secara elektronik didapati belum adanya kejelasan dalam penafsiran kepastian dari alat bukti elektronik yang didapatkan oleh aparat hukum.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PROFESI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mardiana, Devi]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.3077
<![CDATA[Indonesia as State Law based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 guarantees equality for all before the law (equality before law). In realizing legal principles in society and stating, the role and function of Advocates as a profession that is free, independent and important is important, apart from judicial and law enforcement institutions such as the police and prosecutors. The purpose of writing this article is to examine how the implementation of code of ethics sanctions against lawyers who commit professional violations in Indonesia and what efforts can be made by lawyers who are sanctioned with violations of the code of ethics to raise objections. In carrying out their profession, Advocates are under the protection of the law, law and code of ethics. The legal profession code of ethics is the application of assigned duties that must be in accordance with the Integrated Criminal Justice System by demanding moral accountability to its clients, and to God (breaking the oath of office, abstaining from disgraceful acts, corruption)1and if the Advocate violates the provisions of the code of ethics then the case will be examined and tried by the Honorary Council. Keywords: Application; Code of Conduct Sanctions; Advocates.]]>
<![CDATA[Analisis Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Pihak Pengembang Dengan Pembeli Yang Menggunakan Fasilitas KPR ]]>
<![CDATA[Putri, Cherin Salsabila]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.4644
<![CDATA[The mortgage process is easy and takes a long time. Consumers have to go through several stages and several mortgage application processes such as the requirements set by the bank, the appraisal process, calculation of bank offers, credit approval by the bank and signing of credit contracts. Problems regarding the implementation of the House Sale and Purchase Agreement through the Developer with the Buyer Using the Home Ownership Credit (KPR) facility and the inhibiting factors in the house sale agreement through the developer with the buyer using the Home Ownership Credit (KPR) facility. The research method uses a normative juridical approach. The results of the study indicate that the implementation of the House Sale and Purchase Agreement through the CV Developer. Fariz Binaku with the Buyer who uses the Home Ownership Credit Facility (KPR) at Bank Mandiri where the three parties between the developer, buyer and Bank Mandiri are interrelated and must be cooperative with each other. Developer parties and buyers must make a Deed of Sale and Purchase through PPAT by completing documents such as Identity Card, Family Card, Seller's Tax (PPH), Buyer's Tax (BPHTB) and along with a Power of Attorney to Charge Mortgage made between the Customer and the Bank. Inhibiting Factors in the House Sale and Purchase Agreement, especially CV consumers. Fariz Binaku who uses the Home Ownership Credit Facility (KPR) is when the loan application at the nominal application offered by the bank does not match the wishes of the consumer, the consumer is not cooperative in the transaction process, the documents are doubtful by the bank so they must be fully supported by the bank.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Bermerek Palsu Melalui E-Commerce ]]>
<![CDATA[Nanda, Revia]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.3050
<![CDATA[Saat ini perdagangan melalui media online (e-commerce) semakin pesat, serta tingkat konsumerisme yang cukup tinggi mengakibatkan peluang bagi pelaku usaha untuk meraih keuntungan. Seperti halnya banyak produk-produk yang dijual bebas oleh pelaku usaha melalui media online tersebut, salah satunya produk kosmetik dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas yang beredar di media online (e-commerce), tetapi adapula kosmetik palsu yang dibuat semirip mungkin dengan kosmetik yang asli dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kosmetik yang aslinya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang telah dirugikan atas kosmetik bermerek palsu melalui e-commerce dan untuk menjelaskan tanggung jawab marketplace terhadap transaksi jual beli kosmetik bermerek palsu melalui e-commerce. Metode dari penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan. Penggunaan kosmetik palsu merugikan bagi konsumen dan membahayakan kesehatan konsumen. Tanggung jawab e-commerce ialah menindaklanjuti laporan konsumen yaitu serta melakukan penghapusan produk kosmetik palsu di platformnya, sedangkan tanggung jawab pelaku usaha yang menjual kosmetik palsu ialah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI BINARY OPTION ]]>
<![CDATA[PRIATKO, ARDELIA LEVINA]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.5095
<![CDATA[AbstractBinomo is a trading platform that can make money by increasing or decreasing foreign exchange (forex) exchange rates, stock prices, cryptocurrencies, and commodities. The formulation of the problem is: (1) What is the juridical review of the criminal liability of the perpetrators of fraud under the guise of Binary Options investment? (2) How are the issues surrounding Binary Options and their legality related to consumer protection? The research method used is an empirical juridical research method. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. The juridical review of the criminal liability of perpetrators of fraud under the guise of Binary Option investment is based on the Consumer Protection Act and the Commodity Futures Trading Act. It is noted that in Article 9 paragraph (1) letter k of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UU PK), article 57 paragraph (2) letter d of the Commodity Futures Trading Law. Problems surrounding Binary Options and their legality related to consumer protection include the lack of regulations that can regulate and ensure that transactions in them are well protected.Keywords: juridical review, criminal liability, fraud, binary options AbstrakBinomo adalah sebuah platform perdagangan yang dapat menghasilkan uang melalui kenaikan atau penurunan nilai tukar valuta asing (forex), harga saham, cryptocurrency, dan komoditas. Rumusan permasalahan yaitu: (1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi Binary Option? (2) Bagaimana permasalahan seputar Binary Option dan legalitasnya terkait dengan perlindungan konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memakai pendekatan masalah Perundang-Undangan (Statute-Approach) serta pendekatan konsep (conseptual approach). Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi Binary Option berdasar pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tercatat, dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Permasalahan seputar Binary Option dan legalitasnya terkait dengan perlindungan konsumen diantaranya minimnya regulasi yang dapat mengatur dan memastikan bahwa transaksi di dalamnya terlindungi dengan baik.Kata Kunci: tinjauan yuridis, pertanggungjawaban pidana, penipuan, binary option]]>
<![CDATA[Lembaga Pemasyaratan Swasta Sebagai Alternatif (Studi Perbandingan Hukum) ]]>
<![CDATA[Megawati, Wenny]]>;
<![CDATA[Rochmani, Rochmani]]>;
<![CDATA[Faozi, Safik]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5305
<![CDATA[Revitalisasi sistem dan membenahi infrastruktur lembaga pemasyarakatan menarik perhatian dari beberapa kalangan. Penulis tertarik untuk membuat ide adanya swastanisasi Lembaga pemasrakatan yang ditinjau dari studi perbandingan diberbagai negara untuk mengetahui bagaimana keefektifannya jika diterapkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan dan untuk mengetahui dan memahami studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan studi kepustaakan dari buku-buku yang relevan. Hasil penelitian yang didapat yaitu perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi pro dan kontra dengan dibuktikannya beberapa dari hasil seminar nasional, selain itu banyak yang harus dibenahai terlebih dahulu mengenai substansi dalam pelaksanaannya. Studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara yang diambil dari penulis adalah Negara Amerika dan Australia. Negara-negara tersebut sudah lama melaksanakannya, namun dalam melaksanakan swastanisasi penjara terdapat beberapa kelemahan yaitu Swastanisasi penjara memungkinkan terjadinya eksploitasi narapidana sebagai pekerja murah.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Disparitas Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia ]]>
<![CDATA[Aprilia, Winda]]>;
<![CDATA[Priyana, Puti]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.4889
<![CDATA[Disparitas pidana merupakan permasalah yang sejak lama menjadi fokus para sarjana dan praktisi hukum. Sebagai pokok pikiran yang menjadi gangguan dalam sistem peradilan pidana. Makna dispariitas pidana sendiri adalah penjatuan pidana yang berbeda terkait tindak pidana yang serupa atau terkait delik yang sifatnya bahaya dapat dibandingkan tanpa esensi pembuktian yang jelas. Faktor yang menjadi penyebab disparitas pidana ialah tidak adanya landasan pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana itu sendiri. Soedarto menjelaskan bahwa landasan pemberian pidana akan mempermudahkan hakim saat memutuskan pemidanaannya, ketika terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sistem penulisan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder lainnya.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan ]]>
<![CDATA[Triwati, Ani]]>;
<![CDATA[Aryaputra, Muhammad Iftar]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5920
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Kekerasan seksual di lembaga pendidikan memberikan kekhawatiran bagi para orang tua atau wali dan peserta didik, sehingga beresiko ketidakpercayaan masyarakat dan berdampak pula pada penerimaan peserta didik. Perempuan korban kekerasan seksual menanggung penderitaan fisik dan psikis, serta stigma dari masyarakat yang melekat seumur hidup. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Analisis data dilakukan secara preskriptif. Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis serta restitusi dari pelaku. Negara berkewajiban memberikan pelayanan khusus agar perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan dapat menyelesaikan pendidikannya. Kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan melalui pengaturan khusus keberlanjutan pendidikan untuk masa depan perempuan korban dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. ]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banjarnegara ]]>
<![CDATA[Fitrian, Akbar]]>;
<![CDATA[Anwar, Umar]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5024
<![CDATA[Pelayanan Kesehatan merupakan factor penting dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Tidak terkecuali juga untuk orang yang berhadapan dengan hukum seperti tahanan dan narapidana yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara, semuanya memiliki hak yang sama sebagai seorang manusia untuk dipenuhi kebutuhaan yang berkaitan dengan kesehatannya. Rumah Tahanan Negara kelas II B Banjarnegara memiliki poliklinik kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada tahanan dan narapidana. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan harus lebih dioptimalkan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Jurnal ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap tahanan dan narapidana serta optimalisasi pelayanan Kesehatan di poliklinik kesehatan rutan kelas II B Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dokumen terhadap petugas poliklinik rutan Kelas II B Banjarnegara. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah tenaga kesehatan yang ada di rutan hanya terdiri dari 1 orang perawat yang merupakan pegawai di rutan, Sarana dan prasarana yang ada terdiri dari 1 ruangan pemeriksaan yang juga merangkap ruang kantor dan ruang pengambilan obat dengan 1 buah tempat tidur, obat-obatan, alat kesehatan dan 1 buah kursi roda, 1 tabung oksigen. Pelayanan kesehatan di klinik rutan masih harus dioptimalkan dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada tahanan dan narapidana karena berbagai faktor seperti kurangnya tenaga kesehatan serta keterbatasan beberapa alat kesehatan dan obat-obatan. ]]>
