Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Articles
269 Documents
<![CDATA[Akibat Dari Akta Pendirian Perseroan Yang Tidak Memenuhi Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna) ]]>
<![CDATA[Jalal, Nur Jani]]>;
<![CDATA[Velentina, Rouli Anita]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5149
<![CDATA[Notaris memiliki peran dalam pendirian perseroan terbatas ( perseroan ) yaitu membuat akta pendirian perseroan. salah satu tugas dan tanggungjawab notaris adalah memastikan bahwa modal perseroan pada saat pendirian perseroan harus memenuhi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( UUPT ) yaitu 25% modal ditempatkan dan disetor penuh dari modal dasar perseroan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penilitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban notaris terhadap akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT dan bagaimanakah akibat dari akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban notaris terhadap akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT adalah tanggung jawab administratif karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan tanggungjawaban kode etik notaris karena melanggar Pasal 3 ayat (3) Kode Etik Notaris dengan bentuk sanksi berupa teguran tertulis. Berikutnya adalah akibat dari akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT adalah perseroan dapat dibubarkan atas dasar pengajuan permohonan pembubaran kepada pengadilan oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini dikarenakan akta pendirian perseroan tidak menerapkan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d UUPT, sehingga akta pendirian perseroan mengandung cacat hukum.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD ]]>
<![CDATA[Mugan, Mualim]]>;
<![CDATA[Sukmariningsih, Retno Mawarini]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5522
<![CDATA[Anggota DPRD memiliki peran sebagai kepanjangan dari tangan rakyat, hal ini sebagaimana ditegaskan didalam UU MD3 yang menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi yang ada dimasyarakat harus melakukan suatu komunikasi politik yang konsisten dengan masyarakat yg menjadi anggota konstituennya. Namun demikian tidak semua aspirasi yang dijaring oleh DPRD dapat diteruskan menjadi sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan berbagai kendala yang tidak memungkinkan untuk dapat terlaksana keseluruhan. Oleh karena itu kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan aspirasi anggota DPRD dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan aspirasi anggota DPRD. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di awali dengan adanya kegiatan reses. Reses merupakan suatu kegiatan yang dilakukan anggota dewan diluar masa sidang untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing – masing dalam rangka untuk menjaring, dan menampung aspirasi dari masyarakat. Faktor Penghambat pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD antara lain seperti dalam usulan tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, dari total 687 usulan hanya 10% (72 usulan) yang dapat dikerjakan pada tahun 2020. Sisa usulan sebanyak 90% (615 usulan) dari total usulan dikerjakan di tahun 2021, hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2020 terdapat recofusing karena adanya pandemic covid-19 sehingga anggaran dialokasikan untuk penanganan covid-19 di Kota Semarang.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Beragama IIslam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Mengurangi Tingkat Residivis di Dalam Lapas Perempuan Kelas II A Semarang ]]>
<![CDATA[Annisa, Yunike]]>;
<![CDATA[Anwar, Umar]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5009
<![CDATA[Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat berimbas pada mental seseorang. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana biasanya memiliki latar belakang seperti rendahnya dalam berpendidikan, moral agama, faktor lingkungan sekitar, dan faktor ekonomi. Telah dipastikan bahwa dalam mengurangi tingginya tindak pidana dapat diberikan solusi melalui program pembinaan agar pelaku tidak melakukan tindak pidana kembali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanan program pembinaan kepribadian beragama islam guna mengurangi tingkat residivis warga binaan pemasyarakatan Kelas IIA Semarang. Metode yang digunakan dalam peneitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Hasil pembahasan menunjukan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang memiliki rangkaian kegiatan yang mecakup beberapa kegiatan guna meningkatkan religiusitas setiap narapidana agar memiliki moral agama yang baik kedepannya. Dampak positif mnegikuti kegiatan keagamaan ini dapat membantu warga binaan dalam merubah perilaku dan juga psikologis warga binaan sehingga dapat mengurangi pengulangan tindak pidana]]>
<![CDATA[Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hariyanto, Hariyanto]]>;
<![CDATA[Rismana, Daud]]>;
<![CDATA[Hariz, Hajar Salamah Salsabila]]>;
<![CDATA[Permonoputri, Rifi Maria Laila Fitri]]>;
<![CDATA[Laili, Intan Ayu Nur]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i1.5393
<![CDATA[Perkawinan beda agama di Indonesia, secara yuridis formal tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Rumusan pasal ini, tidak menyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama dilarang atau dibolehkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji regulasi yang telah ada untuk menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dan bermunculan di masyarakat, sehingga dapat diketahui kesesuaiannya. Kemudian penelitian ini mendapatkan kesimpulansebagai berikut, yaitu kompetensi Pengadilan Negeri dalam memberikan izin perkawinan beda agama menuai pro dan kontra. Dari sisi pro, terdapat beberapa argumen yakni: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara jelas perihal perkawinan beda agama dan hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama; 2) Realitas menunjukkan di Indonesia masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai cara baik melalui perkawinan adat atau bahkan melaksanakan perkawinan di negara lain yang memperbolehkan; 3) Perkawinan beda agama dapat dicatatkan oleh pemerintah Indonesia sebagai persyaratan formal administratif; dan 4) pencatatan kawin hanya bisa dilakukan jika kedua mempelai yang melakukan perkawinan beda agama mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri melalui dispensasi nikah karena PN menjadi satu-satunya instansi yang berwenang memberikan izin perkawinan beda agama sesuai dengan ketentuan dari Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang 23 Tahun 2006 dan yurisprudensi putusan Mahamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika ]]>
<![CDATA[Fatricia, Enzelica]]>;
<![CDATA[Hartono, Bambang]]>;
<![CDATA[Hasan, Zainudin]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i1.6452
<![CDATA[Sanksi pidana bagi pelaku yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika di tinjau dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan hal yang patut di ketahui oleh seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan kewajiban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana dan peranserta masyarakat untuk memberantas dan mencegah tindak pidana narkotika di lingkungannya. Masalah yang akan di bahas adalah sanksi bagi seseorang yang melakukan pembiaran tindak pidana narkotika. Metode yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena terdapat kekaburan norma di dalam Pasal 131 UU.No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai kondisi/kategori dimana seseorang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana narkotika. Analisis dilakukan dengan cara interpretasi yang di perkuat oleh pendapat ahli hukum. Kesimpulan yang di dapat adalah kondisi/kategori seseorang di anggap melakukan pembiaran tindak pidana narkotika ketika seseorang tersebut melihat secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajiblah yang dapat di kategorikan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ]]>
<![CDATA[Keabsahan Pemegang Saham Nominee Pada UUUPT dan UUPM ]]>
<![CDATA[Okvimada, Nigita]]>;
<![CDATA[Mahfud, Muh Afif]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i1.6892
<![CDATA[Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksaanaannya. Dalam hal pendirian PT tertutup sering sekali dijumpai seluruh sahamnya dimiliki oleh satu orang saja, dikarenakan pada saat pendirian perseroan hanya satu orang yang memasukan modalnya kedalam perseroan, sedangkan yang lain tidak memasukkan modalnya kedalam perseroan. Penggunaan nama orang lain dalam anggaran dasar perseroan dapat disebut sebagai pemegang saham pinjam nama, dimana nama-nama orang lain tersebut hanya dipasang sebagai pemegang saham dalam anggaran dasar, namun dia tidak pernah menamkan modalnya kedalam perseroan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengaturan Pemegang Saham Nominee pada UUPT dan UUPM ? Bagaimanaakah Keabsahan Pemegang Saham Nominee Pada UUPT dan UUPM? Metode penelitian ini menggunakan yurudus normatif/doktrinal dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini keberadaan pemegang saham nominee tidak dapat dikatagorikan sebagai pemegang saham karena tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana kewajiban pemegang saham pada umumnya.]]>
<![CDATA[Tinjauan Tentang Keabsahan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2021/Pn.Mgl) ]]>
<![CDATA[Rahma, Luthfiah]]>;
<![CDATA[Rusli, Tami]]>;
<![CDATA[Seftiniara, Intan Nurina]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i1.6454
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan, untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan pada (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implikasi yuridis perjanjian jual beli tanah adat melalui kesepakatan dibawah tangan menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 adalah jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan (tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah) tetaplah sah, karena sudah terpenuhinya syarat sahnya jual beli menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu syarat materiil yang bersifat tunai, terang dan riil. Selain itu juga jual beli tersebut sudah memenuhi syarat jual beli menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian. Tetapi untuk memperoleh pemindahan hak atas tanah dan balik nama harus memiliki akta yang dibuat oleh PPAT karena pemindahan hak atas tanah melalui jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, dan eksepsi gugatan Penggugat terkait kualifikasi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan ganti kerugian memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa dan menguji alat-alat bukti yang diajukan sehingga hal tersebut menyangkut atau meru pakan bagian dari materi pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak. ]]>
<![CDATA[Problematika Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Program Strategis Nasional ]]>
<![CDATA[Erlangga, Sandya]]>;
<![CDATA[Wasti, Ryan Muthiara]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i1.6326
<![CDATA[Kewajiban Gubernur dalam melaksanakan Program Strategis Nasional tidak selamanya optimal. Fakta bahwa masyarakat menolak pembangunan Bendungan Bener sebagai salah satu Program Strategis Nasional merupakan cerminan bahwa Gubernur hanya menjalankan kewajiban tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat. Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pemberian sanksi kepada kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional menimbulkan problematika pembentukan kebijakan Gubernur yang lebih mengutamakan kepentingan Pemerintah Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aspek yuridis normatif tepat dan tidaknya pemberian sanksi kepada Gubernur yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional. Metode penelitian dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan serta konsep yang berkaitan dengan kewenangan Gubernur di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan kewajiban Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Program Strategis Nasional Bendungan Bener menimbulkan prolematika karena tidak sepenuhnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan menegasikan hak-hak masyarakat yang terdampak. Selain itu, mekanisme sanksi pemberhentian jabatan Gubernur yang menggunakan penilaian internal Pemerintah Pusat berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan jabatan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.]]>
<![CDATA[¬Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Waris Adat (Studi Pada Masyarakat Sambi Boyolali) ]]>
<![CDATA[Felliawan, Angry]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i1.6405
<![CDATA[Proses kepemilikan tanah yang diperoleh dari warisan mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena warisan berdasarkan hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian dilaksanakan wilayah hukum Kabupaten Boyolali. Sumber data menggunakan data primer dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena warisan berdasarkan hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali menggunakan sistem pewarisan individual dimana yang menjadi ahli waris utama adalah istri dan anak. Ahli waris berkewajiban untuk segera mendaftarkan peralihan hak atas tanah dalam waktu 6 bulan setelah orang tuanya meninggal dunia. Peran Notaris/PPAT dalam proses pendaftaran peralihan hak atas yang diperoleh melalui warisan adalah membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, yang akan dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Status Hukum Kepemilikan Bangunan Diatas Tanah Pemakaman (Studi di Pemakaman Kemlaten Cirebon) ]]>
<![CDATA[Maulida, Irma]]>;
<![CDATA[Nurhaqi, Ari]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i1.6472
<![CDATA[Tanah atau lahan disini dapat dialih fungsikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, misalnya di daerah perkotaan dimana Pertumbuhan aktivitas kota mengakibatkanintensitas penggunaan lahan di pusat kota menjadi sangat tinggi. Seiring dengan perkembangan aktifitas penduduk tersebut menyebabkan lahan yang tersedia lebihdifokuskan kepada penyediaan lahan untuk pemukiman penduduk sampai dengan kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian.Keterbatasan lahan sangat dirasakan oleh warga Kota Cirebon yangkeseluruhan luas wilayahnya sekitar 37,36 km 2 (14.42 sq mi) ini pun mendapatkan peringkat ke 83 dari 99 Kota di Indonesia dan total jumlah kependudukan di KotaCirebon sekitar 316.277 jiwa, dan kepadatan kependudukannya mencapai8,465.66/km 2 (21,926.0/sq mi). Hal demikian menjadi permasalahan keterbatasanlahan di Kota Cirebon, baik untuk pemukiman serta tujuan kesejahteraan masyarakat untuk menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesiamaupun lokasi pemakaman yang memang selayaknya untuk makam dan tidak bercampur bahkan tumpang tindih dengan tempat tinggal.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu merupakan suatu pendekatan yang dilakukan terlebih dahulu memusatkan pemikiranTujuan dari penelitian ini diharapkan masyarakat di Kota Cirebon khususnya di wilayah kemlaten Cirebon agar dapat memperhatikan aturan letak pemukiman yang layak untuk di huni terpisah dengan pemakaman serta di harapkan dinas-dinas terkait dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut.]]>
