cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dila Novita
Contact Email
dilanovitapasca@gmail.com
Phone
+6281310588646
Journal Mail Official
akp@unismabekasi.ac.id
Editorial Address
FISIP UNISMA Bekasi Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Jawa Barat 17113 Email: akp@unismabekasi.ac.id, jurnalakp@gmail.com Telp. 021-8808851
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Islam 45 Bekasi
ISSN : -     EISSN : 27233588     DOI : https://doi.org/10.33558/akp.v12i1.2869
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administration areas as follows: Bureaucracy and Administration Development; Decentralization and Regional Autonomy; Economic and Public Policy; Public Management; Public Administration; Fiscal Policy; Accountability; Administrative Reformation; Capacity Development; Decentralization Corruption; Good Governance; Public Services; Strategic Management; e-Government; Any specifics issues of public policy and management.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 126 Documents
 8   9   10   11   12 
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DESA DI DESA TERISOLIR Adhi Darmawan
JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 8 No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/akp.v8i1.1466

Abstract

Law No.6/2016 concerning Villages has given the village freedom to be able to prepare plans for meeting basic needs, development of village facilities and infrastructure, development of local economic potential, utilization of natural resources, sustainable environment and village governance. Village transportation facilities and infrastructure are needed, especially for isolated villages. The construction of isolated transportation facilities and infrastructure in the village not only requires a small budget, but also faces several challenges that must be resolved.
STUDI KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI NASIONALISME SISWA DI HOMESCHOOLING Nurmalia Dewi
JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 8 No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/akp.v8i1.1468

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui a.bagaimana perencanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMA homeschooling primagama Palembang, b. bagaimana proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMA homeschooling primagama Palembang, c. bagaimana pengembangan nilai-nilai nasionalisme pada siswa di homeschooling Primagama Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di homeschooling primagama Palembang tidak jauh berbeda dalam hal perencanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan seperti di sekolah formal, guru mempersiapkan rencanan pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan materi dan guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai kepada siswa di dukung oleh teknologi yakni internet yang digunakan oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Perbedaan yang Nampak terlihat dari proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah formal dan homeschooling adalah dalam fleksibilitas waktu dan tempat yang dipilih berdasarkan keinginan siswa dan orang tua, lebih adanya kedekatan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran karena hanya terdapat satu siswa dan satu guru sehingga siswa bisa lebih berdiskusi dan bertanya dengan intensif jika kurang memahami materi pembelajaran. Pengembangan nilai-nilai nasionalisme di homeschooling Primagama Palembang juga dilakukan oleh sekolah dan guru pendidikan kewarganegaraan. Guru menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam proses pembelajaran melalui mengingat hari-hari bersejarah di Indonesia, mencintai indonesia dengan rajin dan bertanggung jawab sebagai seorang siswa, dan memiliki semangat yang tinggi untuk memajuka bangsa seperti para pahlawan yang telah memperjuangan bangsa Indonesia. Sekolah juga mendukung pengembangan nilai-nilai nasionalisme siswa melalui kelas komunitas yang dilakukan satu minggu satu kali yakni setiap hari sabtu. Di kelas komunitas siswa ditanamkan nilai-nilai nasionalisme dikumpulkan semua siswa yang memiliki perbedaan etnis dan agama untuk saling menghargai, diadakan kegiatan berkunjung ke museum, dan perayaan hari-hari besar nasional bangsa Indonesia
Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pertanian Dila Novita
JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 8 No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/akp.v8i1.1472

Abstract

Strengthening capacity of agricultural extension workers is the significant strategy in attempt to overcome climate change impact therefore, Indonesian Ministry of Agriculture in collaboration with Japan International Cooperation Agency (JICA) developed an adaptation and mitigation program of climate change by doing Training of Trainers (ToT) for the agricultural extension workers who obligated to continue the skills and materials to farmers and colleagues in their regions. Aims of this research:1. Understanding participants assessment of ToT on adaptation strategy of climate change for agricultural extension workers in Jeneponto district, South Sulawesi, 2. Analizing participant’s assessment to materials and speakers. This research applied mix-methods (quantitative and qualitative) by doing survey and observation. Research findings: 1) Participants gave positive evaluation to organization of ToT due to this program is a new strategy to cope with the climate change impact. 2) Participants gave high score (4 or 5) to all materials with positive response to the speakers who deliver the materials by using tools as well as field practice.
Birokrasi Dalam Konteks Kinerja Pelayanan Publik Prima Muhammad Yunus
JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 8 No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/akp.v8i1.1494

Abstract

Some problems that occur in the Government bureaucracy in West Java is still very complex, especially in the performance of public services indicated still poor. For that reason, the purposes of this research: 1) Identify the change of attitude of bureaucracy officers in terms of service performanc to society, 2) Provide information from the findings of related organization that are used as a sample. The method applied in this research is qualitative and quantitative (mix-methods). This method is a type of research that does not intend to test a particular hypothesis, but describes what it is in a variable, about certain symptomatic state or social phenomenon. Qualitative data collection was done by literature study, in-depth interview, focus group discussion, and observation. Quantitative data was obtained by conducting survey through spreading questionnaires. In this study, the information obtained includes: business permits, Building Permit (IMB), civil records, and land certification in Kota Bekasi, Kota Bandung, and Kabupaten Kuningan. The survey results showed 55% of service users rated the performance of public services is still poor. Permasalahan yang terjadi di Birokrasi pemerintahan di Jawa Barat masih sangat kompleks, khususnya dalam kinerja pelayanan publik terindikasi masih buruk. Untuk itu tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini: 1) Mengidentifikasi perubahan sikap para petugas birokrasi dari sisi kinerja pelayanan terhadap masyarakat, 2) Memberikan informasi dari hasil temuan intansi terkait yang dijadikan sebagai sampel. Metode yang dipakai adalah metode campuran (mix-methods) kualitatif dan kuantitatif. Metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi mendeskripsikan apa adanya pada suatu variabel, tentang gejala keadaan atau fenomena sosial tertentu. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan studi pustaka, wawancara mendalam, focus group discussion, dan observasi. Data kuantitatif diperoleh dengan melaksanakan survei melalui menyebaran kuisioner. Dalam penelitian ini, informasi yang dipeoleh mencakup: izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), catatan sipil, dan sertifikasi tanah di Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Kuningan. Hasil survei menunjukan 55% masyarakat pengguna pelayanan menilai kinerja pelayanan publik buruk.
Analisis Partisipasi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak Muhammad Yunus; Jopang Liwaul
JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 8 No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/akp.v8i2.1619

Abstract

The election of the Village Head is a manifestation of village democracy in order to determine quality village leadership. This study aims to determine voter participation and behavior ahead of the voting at the village head elections simultaneously in the Puosu Jaya Village Konda District, South Konawe Regency. This research applies quantitative methods through surveys. Samples were chosen randomly by simple random sampling technique. Data collection was done face to face using a structured questionnaire. The results of this study, at the time of the survey a day before the implementation of the Village Head Election, voter participation reached 73.09% of the total recorded in the Final Voters List. The high voter participation was influenced by the promise of money/prizes/goods from prospective/village head candidates with a percentage 44.73% and own initiatives to determine leaders in the village 36.73%. People's behavior in choosing was dominated by money/gift/goods offer as much as 40.37% and their percentage selects candidates who give money/prizes/goods as much as 44%. People consider money politics to be a natural thing (49.82%). The figure of the village head who was expected is one who has financial capacity, a spirit of leadership that is populist and can be emulated.
Paradigma Manajemen Pendidikan Pada Badan Diklat Dalam Penerapan Good Government Fetrimen Fetrimen
JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 8 No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/akp.v8i2.1620

Abstract

In implementing Good Government, the government has an agenda for the realization of community welfare: first, the political agenda; second, the legal agenda. This study aims to find out how the structure of the implementation of good government is implemented by stakeholders after getting education and training with an education management approach. This study applies a qualitative method through content analysis. The implementation of the government agenda can be realized by changing the education management paradigm in the government-owned Education and Training Agency so that the principle of legal certainty, orderly state administrators, public interest, openness, proportionality, professionalism, accountability, efficiency and principles of effectiveness in accordance with article 20 paragraph 1 Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government can be increased. Efforts that can be made through the implementation of education management: (a) decentralization of education in the Education and Training Agency, (b) community-based education, (c) school-based management, (d) Education and Training Agency based on quality improvement, (e) Agency Competency Curriculum-based Education and Training, (f) Skills-based education, (g) Contextual learning, (h) Authenticity-based assessment.
Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat Desna Aromatica; Heru Nurasa; Ida Widianingsih; Entang Adhy Muhtar
JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 8 No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/akp.v8i2.1621

Abstract

Government Nagari is the leading government in the region of West Sumatra Province, which was held back in 2001. The Government of Nagari has a long history in its implementation. The government that had existed before this independent Indonesia had once been removed as part of the system of state administration and was replaced with a Village Government by Law No. 5 of 1979 concerning Village Government. The enactment of the Law on Regional Government in 1999 became the momentum of the change in the Village Government to be re-established with the Government Nagari in West Sumatra. The hope built on this government is the creation of a government that is in accordance with the characteristics of the communal West Sumatra community. As long as the reorganization of the Nagari Government, it turned out that various institutional problems arose related to its existence as a government institution. Using a qualitative approach, the results of the study show that the hybrid system designed by the Central Government has been the originator of various institutional problems that emerged throughout the administration of the Nagari Government. The birth of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, which gave rights to the regions to choose whether to be a Village or Customary Village with other names added to the long list of intricate problems of institutional governance of the Nagari. The Nagari government needs to be a government institution that combines with appropriate indigenous values into the body of public administration through appropriate institutional adaptation.
Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bekasi Abdul Shomad
JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 8 No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/akp.v8i2.1622

Abstract

The implementation of village information systems by village governance is a necessity. The obligation to implement a village information system is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Indeed, the village information system makes it easy for the community and other stakeholders to access village data, village development and rural development. Implementation of the roles of government, programs, and village budgets becomes transparent. The accountability of implementing the government becomes more accountable. This study intends to determine the extent of understanding of the Village Head or Village Apparatus in understanding Law No. 6 of 2014 concerning Villages and how seriously the Village Head or Village Apparatus implements the Village Information System. This study applied mix-methods/combined quantitative and qualitative with the acquisition of data through survey and in-depth interviews. The results of this study found that the application of the village information system was not fully optimal. There are still villages that do not have village data and do not give access to the community to see budgets, work programs and other village policies. In fact, it is even more ironic, there are still village officials who do not know about the Village Law, even whether they only hear the name.
Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Vario Riris Lestiowati
JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 8 No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/akp.v8i2.1623

Abstract

Inadequate public transportation, both in cities and villages, makes people prefer to use more efficient personal transportation. The increasing need and interest of the Indonesian people towards transportation which is fast, cheap and easy to use makes motorbikes preferred by the public to carry out daily activities. For this reason, it is a duty for the motorcycle industry to provide a variety of products and their choices to the public. This study intends to find out how much influence the brand image and quality of Honda Vario Matic products on consumer purchasing decisions. The method used in this study is quantitative, with an explanatory technique, this study applied a cross sectional research design. The research findings show that 1) the brand image of Honda Vario motorcycle is good and inherent in the minds of consumers, seen based on the results of the total calculation of each dimension of attributes, benefits, and overall evaluation. 2) product brand image and product quality have a significant influence on purchasing decisions. However, on the level and consistency dimensions, Honda must make improvements to the quality of its product.
Inovasi E-Government Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Neneng Sri Rahayu
JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 9 No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/akp.v9i1.1794

Abstract

The implementation of e-government in DKI Jakarta Province has begun since 2001 which then gave rise to the concept of Jakarta Smart City public services. One of the uses of this concept is in regional development planning of DKI Jakarta Province through the e-musrenbang application. The research method used in this study a qualitative approach. Data collection through interviews and reviewing document. Based on the results of the analysis and research conducted, it can be concluded that the implementation of e-musrenbang in the DKI Jakarta Provincial Government, Especially in the Kebon Kacang Kelurahan Office as a whole has been going well (effectively) and has been able to accommodate the aspirations of the community even though there are still shortcomings in the implementation process. In an effort to optimize the implementation of electronic development planning meetings or e-musrenbang at the Provincial Government of DKI Jakarta, the process of input, output and outcome should be considered more and further policies are needed for the Provincial Regulation of DKI Jakarta Province Number 14 of 2011 concerning Planning, Development and Integrated Budgeting, can be in the form of Regulations or Decrees of Governors governing the e-musrenbang system.

Page 10 of 13 | Total Record : 126

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 12 No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 12 No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 11 No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 10 No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 9 No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 9 No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 8 No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 8 No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 7 No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 7 No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 6 No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 6 No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 5 No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 1 No 1 (2012): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK More Issue