Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Sosiohumaniora Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Jurnal Administrasi Publik (JAP) Jambura Journal of Community Empowerment Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities IIJSE
Entang Adhy Muhtar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
RELASI ANTAR AKTOR DALAM MENDUKUNG SEKTOR PERIKANAN DI PESISIR TELUK BANTEN Juliannes Cadith; Shintaningrum Shintaningrum; Budiman Rusli; Entang Adhy Muhtar
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.844 KB) | DOI: 10.31506/jap.v10i1.5988

Abstract

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN SUBANG Zaenal Hirawan; Entang Adhy Muhtar; Asep Sumaryana; Josy Adiwisastra
Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (777.841 KB) | DOI: 10.31506/jap.v9i2.4762

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menggerus lahan pertanian ditambah dengan daya beli masyarakat atas perumahan masih minim. Adapun tujuan penelitian yaitu mengekplorasi tentang pembangunan perumahan di Kabupaten Subang dilihat dari berbagai aspek yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kabupaten Subang merupakan daerah yang secara geografis terbagi kedalam 3 bagian wilayah, yakni wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara. Pembagian wilayah diarahkan sebagai bentuk pengembang berdasarkan potensi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031. Diindikasikan dalam pelaksanaanya masih belum sesuai dengan aturan yang diamanatkan. Metode yang digunakan adalah deskriprtif kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Sementara itu, analisis data menggunakan analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Subang belum dapat dijalankan disebabkan RTRW belum dapat merefleksikan fungsi lahan dimasa yang akan datang. Ditambah belum adanya derivate kebijakan dari RTRW. Namun dari sisi lain, akses infrastruktur sebagian masyarakat menjadi lebih terbuka. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian pemberian rekomendasi kepada SKPD yang diberikan wewenang dalam pemberian izin belum dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah, kemampuan daya beli masyarakat masih rendah untuk memenuhi kebutuhan primer. Pendidikan, lapangan usaha dan budaya masyarakat Subang, masih jauh dari akses dan daya tarik untuk mendapatkan hunian layak yang dikembangkan oleh pihak pengembang. Namun ada beberapa masyarakat yang terserap dalam dunia usaha baik itu industri pengolahan dan industri jasa. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa implementasi kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Subang tidak sesuai dengan RTRW 2011-2031 hal ini disebabkan masih adanya persoalan yang terkait dengan pelaksanaan dilapangan, bahwa implementasi kebijakan tidak sesuai dengan peraturan daerah dan tidak didukung dengan RDTR dan peraturan zoning, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang berasal dari penyelenggara dan pelaksana kebijakan.Kata kunci : Implementasi kebijakan, Pembangunan Perumahan, Rencana Tata Ruang Wilayah
MANAJEMEN INOVASI OPEN DATA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG Anne Friday Safaria; Entang Adhy Muhtar; Ira Irawati; Ida Widianingsih
Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1782.728 KB) | DOI: 10.31506/jap.v9i2.4759

Abstract

Artikel ini merupakan hasil riset pelaksanaan inovasi open data dalam layanan informasi publik pada Pemerintah Kota Bandung, sebagai satu-satunya kota percontohan Open Data di Indonesia. Manajemen inovasi ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan Manajemen Perubahan model three steps Lewin yang dimodifikasi oleh Pugh dalam konteks pelayanan informasi. Riset ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa pelaksanaan inovasi Open Data belum efektif di pemerintah Kota Bandung, dan untuk menemukan konsep baru bagi pengembangan manajemen perubahan dan inovasi, khususnya di sektor publik.Kata kunci: Open Data, Inovasi, Informasi Publik, Manajemen Perubahan
PELAKSANAAN KOORDINASI EKSTERNAL OLEH KEPALA KANTOR BKKBN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PROGRAM TAKESRA/KUKESRA DAERAH NON IDT DI KEC. WARUNG KONDANG KAB. DT. II CIANJUR Entang Adhy Muhtar; Sinta Ningrum; Didin Muhafidin
Sosiohumaniora Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v3i3.5182

Abstract

Dengan semakin kompleksnya permasalahannya pembangunan khususnya masyarakat pedesaan maka pemerintah dengan berbagai kebijakan telah melakukan segala upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi serta pembinaan dan bantuan dalam berbagai aspek kehidupan. Program Takesra/Kukesra merupakan realisasi dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I agar mereka dapat melepaskan dari keterbelakangan sosial ekonomi untuk dapat hidup lebih layak dan sejahtera.penelitian tentang pelaksanaan Koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKN dalam peningkatan Program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kab. Cianjur ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi wawancara, observasi dan kuesioner. Sampel responden diambil secara purposive terhadap populasi dari berbagai unit kerja/instansi terkait. Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKBN dalam program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Dati II Cianjur, melalui teknik koordinasi belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terbukti baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan program belum di dukung dengan kerjasama, tanggungjawab dan pengaturan wewenang yang terpadu sehingga mempengaruhi terhadap hasil kerja yang dicapai. Adapun implikasi kebijakan yang dapat diarahkan dari hasil penelitian ini yaitu perlu diciptakan kerjasama yang lebih konstruktif dan terpadu dengan di dasarkan pada pengaturan tugas dan wewenang yang tegas, saling pengertian dan saling keterkaitan dengan berbagai lembaga dan masyarakat pada umumnya. Kata kunci : Koordinasi eksternal, peningkatan program Takesra
Social Analysis of Policy Implementation Regional Head Election Voter Registration in North Sulawesi Province Zulkifli Golonggom; Heru Nurasa; Entang Adhy Muhtar; Caroline Paskarina
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 2 (2021): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i2.2007

Abstract

This study analyzes the social implementation of voter registration policy in the regional head elections in North Sulawesi Province in 2017. According to the eligible residents in the constituency, the process of voter registration through voter list update to produce a voter list is completely fulfilled voting rights. Thus, during the vote, those who have the right to vote can exercise their voting rights. But in the course of the trip, the administrative activities of the preparation of voter lists by the Voter Data Update Officer (PPDP) conducted Matching, and Research (Coklit) encountered obstacles, voter data collection in each village clashed with the constraints of population indifference to be registered as voters and the obligation of recording electronic ID cards, the socio-economic condition of the community that the majority as farmers prioritize their time and needs with agricultural activities and on the other hand the migration of population because of duties and jobs and work and education outside the electoral district.
Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat Desna Aromatica; Heru Nurasa; Ida Widianingsih; Entang Adhy Muhtar
JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 8 No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/akp.v8i2.1621

Abstract

Government Nagari is the leading government in the region of West Sumatra Province, which was held back in 2001. The Government of Nagari has a long history in its implementation. The government that had existed before this independent Indonesia had once been removed as part of the system of state administration and was replaced with a Village Government by Law No. 5 of 1979 concerning Village Government. The enactment of the Law on Regional Government in 1999 became the momentum of the change in the Village Government to be re-established with the Government Nagari in West Sumatra. The hope built on this government is the creation of a government that is in accordance with the characteristics of the communal West Sumatra community. As long as the reorganization of the Nagari Government, it turned out that various institutional problems arose related to its existence as a government institution. Using a qualitative approach, the results of the study show that the hybrid system designed by the Central Government has been the originator of various institutional problems that emerged throughout the administration of the Nagari Government. The birth of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, which gave rights to the regions to choose whether to be a Village or Customary Village with other names added to the long list of intricate problems of institutional governance of the Nagari. The Nagari government needs to be a government institution that combines with appropriate indigenous values into the body of public administration through appropriate institutional adaptation.
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program BSPS Rutilahu Kusumawardaya, Vandita; Adhy Muhtar, Entang
Jambura Journal of Community Empowerment Volume 5 No. 2: Desember 2024
Publisher : Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37411/jjce.v5i2.3027

Abstract

Temuan dalam minimnya keterlibatan masyarakat ketika pengambilan keputusan dan evaluasi, mengakibatkan rendahnya tingkat kepedulian terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS Rutilahu) di Desa Ciwangi, Garut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Desa Ciwangi yang sudah memiliki status ”Desa Mandiri”, tetapi memiliki jumlah rumah tidak layak huni yang cenderung banyak. Metode yang digunakan melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penulis menggunakan Teori Tahapan Partisipasi Masyarakat oleh Cohen & Uphoff (1980), yakni: partisipasi dalam pengambilan keputusan (decision making), partisipasi dalam pelaksanaan (implementation), partisipasi dalam pengambilan manfaat (benefit), dan partisipasi dalam evaluasi (evaluation). Didukung dengan Teori Arnstein (2007), Ladder of Participation yang dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yakni non-participation, degrees of tokenism, dan degrees of citizen power. Hasilnya menunjukkan program BSPS Rutilahu yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, telah mencapai empat tahapan partisipasi masyarakat menurut Cohen & Uphoff, tetapi masih berada pada tingkat partisipasi semu menurut Arnstein. Partisipasi dalam pengambilan keputusan sudah terlaksana pada tingkat konsultasi. Partisipasi dalam pelaksanaan program menghadapi tantangan dengan minimnya rembug warga. Partisipasi dalam penerimaan manfaat mencapai tingkat partisipasi tertinggi. Sementara partisipasi dalam evaluasi masih berada pada tingkat konsultasi.
Analysis of Public Perception of the Implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2022: A Quantitative Study on Digital Population Identity in Pontianak City Riyoldi; Entang Adhy Muhtar; Nina Karlina
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1320

Abstract

The Indonesian government, through Minister of Home Affairs Regulation No. 72 of 2022, introduced the Digital Population Identity (IKD) application as a step toward digital transformation in administrative services. This study aims to analyze public acceptance of the IKD application in Pontianak City using the Technology Acceptance Model (TAM) framework, focusing on the dimensions of Perceived Usefulness (PU) and Perceived Ease of Use (PEU). A survey of 467 respondents revealed that while the application is acknowledged as beneficial and relatively easy to use, a significant proportion of neutral responses in both dimensions indicates a gap between user expectations and experiences. Privacy concerns and trust in data security emerged as key challenges to technology adoption. By integrating risk and trust theories into TAM, this study finds that government transparency, data security enhancement, and digital literacy education are essential elements for building public trust. The study recommends optimizing application features, improving interface design, developing segmented communication strategies, and strengthening public outreach to establish an inclusive and reliable digital ecosystem for administrative services.
Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara arfah, jabal; adhy muhtar, Entang; saefullah, djadja; muhafidin, didin
JURNAL TAPIS Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i2.5109

Abstract

Topik penelitian ini adalah Implementasi Studi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Wisata Pantai Toronipa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, mengapa tidak ada strategi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan aspek-aspek yang dieksplorasi meliputi komunikasi, sikap implementasi, struktur birokrasi, dan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, yaitu tidak adanya komunikasi intensif antara pengelola objek wisata dengan pemerintah daerah (kecamatan) dan DPRD setempat yang ditunjukkan oleh tidak adanya fasilitas pendukung yang diberikan selama bertahun-tahun keberadaan objek wisata tersebut, kecuali beberapa bantuan dari dinas pariwisata daerah. Dari aspek sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusia, yaitu ketersediaan manajer yang siap melaksanakan tugasnya tetapi tidak didukung oleh sumber daya non-manusia/fasilitas dalam upaya pengembangan pariwisata untuk lebih meningkatkan jumlah pengunjung, karena ini adalah salah satu strategi pengembangan pariwisata yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (kecamatan), selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di daerah wisata, juga akan dapat memperoleh nilai tambah Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata. Sedangkan dari aspek sikap pelaksana, para pelaksana/manajer di bidang pariwisata telah melaksanakan beberapa tugas dan fungsi dengan baik tetapi mereka masih merasakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah setiap tahunnya, dalam upaya mengembangkan strategi pariwisata daerah. Hal ini ditunjukkan oleh kebijakan daerah mengenai tarif yang dianggap oleh pelaksana berdampak pada penurunan jumlah pengunjung yang datang, sehingga para pelaksana melakukan kebijakan taktis agar tidak terjadi penurunan minat pengunjung untuk berwisata karena ketidaksesuaian antara fasilitas dan layanan pemerintah daerah yang ada (yang diharapkan). Terakhir, struktur birokrasi, dalam hal sumber daya manusia, khususnya di kantor pemuda, olahraga, budaya, dan pariwisata, telah menunjukkan kondisi yang lebih baik karena kompetensi ski dan sektor pariwisata. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah sikap (disposisi) pelaksana, sumber daya, dan komunikasi belum menunjukkan atau menggambarkan strategi untuk mengembangkan kebijakan pariwisata daerah yang baik. Namun, aspek struktur birokrasi telah menunjukkan kondisi yang lebih baik.
Village Head Leadership in The Implementation of The Village Development Movement Program in Malinau Barat Sub-District, Malinau Regency Maksuwel, Maksuwel; Adhy Muhtar, Entang; Wahyudi, Heri
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 5 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i5.4128

Abstract

To realize the Building Village Movement (GERDEMA) in West Malinau District, Malinau Regency, it is necessary to have the leadership of the Village Head who is sensitive, must listen to suggestions and views from the people around him, must be an example, must behave and be loyal to his promises, be loyal to his government and be able to make decisions, in accordance with the ideals and expectations of the community. The purpose of this study is to describe and analyze how the Village Head Leadership in the implementation of the Building Village Movement Program (GERDEMA) in West Malinau District, Malinau Regency. Problems in the leadership of the Village Head in general have been carried out, but in reality they have not been fully carried out optimally. The method used is a qualitative method to explore and understand the meaning of individuals or groups related to social or humanitarian issues. The goal of this qualitative research is to understand certain situations, events, roles, groups or social interactions that are considered to be social problems. The results of the research show that the leadership of the Village Head in the implementation of the Building Village Movement Program in West Malinau District can be carried out well, the Village Head has good sensitivity, has an exemplary spirit that can be used as an example, has good compliance in the implementation of programs in the village and has a leadership spirit and integrity in the implementation of the Building Village Movement (GERDEMA) program.
Co-Authors Anne Friday Safaria Asep Sumaryana Budiman Rusli Caroline Paskarina Desna Aromatica Didin Muhafidin djadja saefullah HERI WAHYUDI Heru Nurasa Ida Widianingsih Ira Irawati jabal arfah Josy Adiwisastra Juliannes Cadith Kusumawardaya, Vandita Maksuwel, Maksuwel Nina Karlina Rahmatdin, A. Rahmatdin Riyoldi Riyoldi Riyoldi saefullah, djadja Shintaningrum Shintaningrum Sinta Ningrum Sofjan Aripin Yuliana Musin, Jabal Arfah, Zaenal Hirawan Zulkifli Golonggom