cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23562269     EISSN : 26142945     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 532 Documents
 6   7   8   9   10 
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI Didi Djadjuli
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2017): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v4i4.879

Abstract

AbstrakSeorang pimpinan tentunya sudah pasti akan memiliki bawahan atau ada sesuatu yang di bawahnya, Pimpinan memiliki pemahaman bahwa ia harus memimpin berdasarkan pengangkatan, dalam arti bahwa suka atau tidak suka bawahannya ia tetap menjadi orang yang memimpin suatu jabatan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pimpinan adalah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasi baik organisasi formal maupun organisai non formal yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan. Pengawasan dalam manajemen ini penting dilakukan agar kesalahan kinerja atau hasil kerja bawahannya yang terjadi dapat segera diperbaiki. Ada 3 (tiga) langkah dalam melaksanakan hal tersebut, yaitu : 1) membuat standar, 2) membandingkan kegiatan standar, dan 3) tindakan perbaikan. pengawasan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan perencanaan (planning), kebijaksanaan (policies), tujuan (objective), pengorganisasian (organizing), dan dengan pengawasan itu sendiri (control).  Begitu juga dengan prosedur, pelaksanaan, dan kegiatan-kegiatan lain harus diterapkan disamping metode dari pada pengawasan.Kinerja dapat diartikan  hasil kerja yang sesungguhnya dapat dicapai oleh seseorang baik kualitas maupun kuantitas. Agar pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi, maka pengawasan oleh pimpinan perlu dilaksanakan mengingat kemungkinan dapat terjadi kesalahan dalam melaksanakan atau merealisasikan pekerjaan.Pelaksanaan dalam memimpin sangat penting sekali yang dapat dimainkan oleh seorang pemimpin terhadap pelaksanaan pengawasan dalam manajemen, yaitu : 1)        peranan hubungan antar pribadi, antara lain : sebagai figurehead, berperan sebagai pemimpin (leader), dan berperan sebagai pejabat perantara (Gaison Manager), 2) pelaksanaan dalam memimpin yang berhubungan dengan informasi (informational role), antara lain : sebagai monitor, sebagai desiminator informasi (penyampaian informasi dari luar ke dalam) dan sebagai Speakerman (juru bicara), 3)       pelaksanaan dalam hubungan dengan pembuatan keputusan (decisional role), antara lain: peranan sebagai entrepreneur, peranan sebagai penghalau, gangguan (disturbance handler), peranan sebagai pembagi sumber (resource alloceter) dan peranan sebagai negosiator.Kata Kunci : pelaksanaan, pimpinan, pengawasan, kinerja
Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis thesa sekarini
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2017): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v4i2.504

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif karena hanya menggambarkan fenomena-fenomena masalah, menerangkan hubungan sebab akibat, menguji hipotesis, membuat prediksi-prediksi dan mendapatkan makna serta aplikasi dari suatu masalah yang akan dipecahkan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis sebesar 31,25%. Sedangkan sisanya sebesar 68,75% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti faktor disiplin kerja atau fasilitas kerja.Dengan tingkat keyakinan 95% dengan α = 0,05, dan n=50, diperoleh  t tabel = 2,000.  Karena t hitung­ sebesar 4,6706> dari t­­­­tabel  sebesar 2,000,maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima.Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan yaitu : ” Terdapat pengaruh positif antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis” diterima.
TATA HUBUNGAN KERJA BIROKRASI DAN POLITIK DI INDONESIA PASCA REFORMASI IAN MARYANA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2017): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v4i4.884

Abstract

 ABSTRAK Sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Dengan kata lain, birokrasi menjadi sulit melepaskan diri dari jaring-jaring kepentingan politik praktis. Birokrasi yang seharusnya merupakan institusi pelaksana kebijakan politik, bergeser perannya menjadi instrumen politik yang terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis. Gerakan reformasi birokrasi yang dilakukan juga kurang menyentuh atmosfer pemerintahan karena tidak didahului dengan evaluasi atau penelitian terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang tidak efektif. Buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem yang dihadapi Indonesia. Adapun langkah agar Indonesia dapat keluar dari penyakit birokrasi tersebut antara lain dengan diterapkannya sistem merit dalam politik maupun birokrasi, reformasi birokrasi yang menjunjung tinggi moral, etika dan supremasi hukum, serta birokrasi dengan prinsip netralitas politik.  Kata Kunci : Tata hubungan kerja, Birokrasi, Politik
Penerapan Tata Ruang Kantor di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Dina Nuraeni
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2017): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v4i2.474

Abstract

Demi menciptakan sebuah pelayanan yang optimal kepada masyarakat, salah satu faktor yang menentukan keberhasilannya adalah penyusunan tempat kerja dan alat-alat perlengkapan kantor dengan sebaik-baiknya. Jika dilihat dari sisi pegawai, ketepatan pemilihan tata ruang kantor ini dapat menentukan produktivitas, kekreatifan dan kenyamanan karyawan secara tidak langsung. Begitu pula jika dihubungkan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan. Tata ruang dan lingkungan fisik kantor dapat menentukan bagaimana kualitas serta kuantitas hasil pekerjaan yang dilakukan. Semrawutnya tata ruang kantor merupakan fenomena yang banyak terjadi di lembaga pemerintah maupun swasta. Salah satunya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pangandaran.         Yang menjadi populasi di dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran yang berjumlah 10 orang. Karena jumlah populasi di bawah 100 orang, maka peneliti menggunakan teknik total sampling. Artinya seluruh populasi Pegawai Negeri Sipil Disdukcapil Kabupaten Pangandaran yang berjumlah 10 orang dijadikan sebagai sampel penelitian.Dari hasil penelitian bahwa tata ruang di kantor Disdukcapil Kabupaten Pangandaran menggunakan sistem tata ruang berkamar, di mana ruangan untuk bekerja dipisah atau dibagi dalam kamar-kamar kerja. Sebagian disekat oleh dinding kaca dan sebagian disekat dengan menggunakan lemari. Ukuran tiap ruangan yang digunakan adalah 3 x 3 meter. Jumlah ruangan ada 4 kamar, yang digunakan untuk ruangan kepala kantor, ruang sekretaris, ruang bagian pelayanan administrasi umum seperti KK, KTP dan Akte kelahiran, ruang Pelayanan Kartu Kuning. Sementara itu, untuk ruang tunggu, ditempatkan terpisah di bagian depan bangunan atau tepatnya di lobi, di depan pelayanan administrasi, ukuran ruang tunggu seluas 4 x 6 meter.
PELAKSANAAN PENGGERAKAN OLEH KEPALA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN VISI DAN MISI ORGANISASI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 RAJADESA KABUPATEN CIAMIS Dede Mae Komalasari
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1418

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi pelaksanaan penggerakan oleh kepala dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi belum optimal, maka peneliti mencoba mengemukakan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penggerakan oleh kepala dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi? 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan penggerakan oleh kepala dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi  ?’ Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penggerakan oleh kepala dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi?Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah sebanyak 1 orang, Wakil Kepala Sekolah sebanyak 5 orang dan Kepala Tata usaha sebanyak 1 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian  diketahui bahwa : 1) Pelaksanaan penggerakan oleh kepala dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi belum terlaksana dengan baik sesuai dengan pendapat Siagian (2015:110) tentang teknik-teknik penggerakan. Begitu pula berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa pelaksanaan penggerakan oleh kepala dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi belum terlaksana dengan baik. 2) Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan penggerakan oleh kepala dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi yang antara lain faktor pendukungnya adalah  sebagai berikut : a) Ketersediaan pegawai yang memadai untuk memahami visi dan misi sekolah sehingga antara keinginan kepala sekolah dan anggota organisasi dapat diwujudkan. b) Anggota organisasi sudah mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan penggerakan oleh kepala dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi antara lain adalah  sebagai berikut : a) Adanya pegawai yang belum memiliki kesadaran dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. b) Adanya pegawai yang kurang memiliki kesadaran dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan hasil observasi diketahui adanya hambatan yang antara lain kurangnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 3) Adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain: a) Meningkatkan kesadaran pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. b) mengupayakan memberikan bimbingan kepada pegawai. Berdasarkan hasil observasi diketahui adanya upaya dalam mewujudkan visi dan misi organisasi hal ini dibuktikan dengan adanya upaya kepala sekolah dengan mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada pegawai. Kata Kunci :  Penggerakan, Visi Misi, Organisasi
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PPKH) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN (Studi di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis) Nidya Putri
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i1.1214

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH)  dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di Kecamatan  Rajadesa Kabupaten Ciamis? Hambatan apa yang dihadapi oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH)  dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di Kecamatan  Rajadesa Kabupaten Ciamis? Upaya apa yang dilakukan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi hambatan saat implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH)  dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di Kecamatan  Rajadesa Kabupaten Ciamis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:  Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan partisipasi pendidikan, diketahui dari 13 indikator pendukung implementasi kebijakan, hanya 1 indikator  yang masih belum  terpenuhi yakni indikator fasilitas. Dimana diketahui bahwa fasilitas  yang ada dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH)  dalam meningkatkan partisipasi belum tersedia. Sedangkan 12 indikator lainnya sudah terpenuhi dengan baik. Hambatan yang dihadapi Proses verifikasi di layanan pendidikan yang kurang bersahabat; Koordinasi lintas sektoral yang belum berjalan optimal; Terkadang pihak sekolah kewalahan untuk memverifikasi karena tidak ada data yang dipegang; Tidak adanya pelaporan mengenai penerima program dari pendamping kepada SKPD setempat;  Belum tersedianya Kantor Sekretariat PPKH Kecamatan; dan  Belum tersedianya buku pedoman operasional PKH bagi pemberi layanan pendidikan. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan proses verifikasi di layanan pendidikan yang kurang bersahabat, menjadi lebih baik dengan membuat posko pelayanan pendidikan yang yang dikelola dengan benar;  berusaha membangun koordinasi lintas sektoral yang tadinya masih belum berjalan optimal, menjadi terbuka dan mudah diakses. Memperbaikai proses ferivikasi data. Kata kunci: Program Keluarga Harapan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN lilis Istoriyah
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2017): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.68 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v4i3.669

Abstract

ABSTRAK Jurnal ilmiah ini berjudul “ Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan (Studi Di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis)” Kecamatan Lumbung ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan, dengan komuditi unggulan perikanan berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 400/Kpts.74-HUK/2010 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan yang terdiri dari 5 Kecamatan (Panumbangan, Cihaurbeti, Panjalu, Sukamantri dan Lumbung) mencangkup 40 Desa. Implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan ini belum berjalan dikarenakan terdapat beberapa masalah. Hal itu terlihat dari adanya gejala-gejala sebagai berikut, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat, Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada pengembangan kawasan agropolitan di Kec. Lumbung, Masih adanya sikap pelaksana yang egosektoral.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.  Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan jurnal ilmiah ini adalah Kepala BAPPEDA kabupaten Ciamis, Kepala DPMPD Kabupaten Ciamis, Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Ciamis, Camat Lumbung, Kepala Desa di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis,  yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan sebanyak 2 orang, Perwakilan kelompok perikanan sebanyak 4 orang. Dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam Implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung), diantaranya dengan  mengajukan pengajaran maupun pelatihan terhadap Dinas- Dinas/ Instansi terkait untuk mengadakan pelatihan perikanan dengan narasumber ahli, meningkatkan kualitas masyarakat dari segi pendidikan, misalnya dengan menambah prasarana dan sarana pendidikan yang sesuai dalam Kepmen PU No. 378/KPTS/1987 Tentang Standar Minimal Penyediaan Sarana Pendidikan dan untuk meminimalisir sikap egosektoral Bappeda mengupayakan adanya keterpaduan program, contohnya rapat koordinasi dan laporan triwulan yang dilakukan oleh Dinas- Dinas/ Instansi. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan,  pengembangan  kawasan agropolitan.
INOVASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis) ahmad juliarso; Eet Saeful Hidayat
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2017): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v4i2.1026

Abstract

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh desa melalui Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pendapatan Asli Desa ini berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Berbagai jenis pengelolaan pembangunan dan aset yang dimiliki desa berpotensi menghasilkan berbagai jenis pendapatan desa. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji tentang inovasi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pemerintah Desa Rancah melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan cara mengoptimalkan keberadaan pasar desa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, disamping itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan cara mengoptimalisasikan sumber daya alam lain yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Rancah, misalnya dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (aparatur desa) juga dilakukan oleh pemerintah Desa Rancah, sehingga diharapkan dapat lebih mampu dalam mengelola sumber-sumber asli pendapatan desa yang dimiliki. Kata Kunci : Inovasi, Pemerintahan Desa, Pendapatan Asli Desa.
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) OLEH KEPALA DESA DI KANTOR DESA SAGULING KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS Lisna Wulandari
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2017): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.951 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v4i3.653

Abstract

Penelitian ini berjudul “Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Oleh Kepala Desadi Kantor Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis”. Penelitian ini dilakukan diKantor Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Adapun yang menjadi rumusanmasalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan standar pelayanan minimal olehKepala Desa di Kantor Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?, 2) Bagaimanahambatan yang timbul dalam penerapan standar pelayanan minimal oleh Kepala Desa di KantorDesa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?, 3) Bagaimana upaya – upaya yangdilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan standar pelayanan minimal oleh KepalaDesa di Kantor Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datayang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan yang terdiridari observasi dan wawancara serta studi dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalampenelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta masyarakat penerima pelayanan diDesa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sebanyak 13 orang.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Penerapan Standar Pelayanan Minimaloleh Kepala Desa di Kantor Desa Saguling belum berjalan secara maksimal dikarenakan terdapatbeberapa hambatan dalam penerapannya dan masih memerlukan beberapa perbaikan dalambeberapa hal. 2) adanya hambatan yang terdiri dari: masih sulitnya ketersediaan blangkokependudukan yang diperlukan dalam proses pelayanan, terdapat masyarakat yang belum mengertiprosedur pelayanan, masih adanya sebagian Perangkat Desa yang belum disiplin dalammemberikan pelayanan, petugas tidak ada di kantor saat masyarakat melakukan pelayanan, dankomputer yang terkadang eror. 3) adanya upaya yang dilakukan yaitu Perangkat Desa menuliskanprosedur pelayanan di papan informasi, berkerjasama dengan RT, RW dan Dusun setempat untukmemberi penjelasan kepada masyarakat terkait pengisian formulir pelayanan, melakukan penataanruangan, memberikan saran kepada Kepala Desa untuk melengkapi komputer supaya semuaPerangkat Desa dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki komputer danmelengkapi kekurangan printer tersebut. Terkait dengan disiplin Perangkat Desa, Kepala Desatelah berusaha untuk memberikan pembinaan dan arahan secara berkala terhadap disiplinPerangkat Desa tersebut.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH Didi Djadjuli
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1409

Abstract

Abstrak             Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya, banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan ekonominya yaitu ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografis dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan dampak pada pembangunan ekonomi daerah,akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut juga dapat diatasi dengan strategi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, atau menjalankan strategi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu menurut pendapat Arsyad (2000)strategi pengembangan fisik, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan masyarakat, strategi-strategi tersebut minimal membantu atau salah satu rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang ada pada persoalan-persoalan perekonomian daerahnya sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi meningkat dan pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Strategi, Pembangunan Ekonomi.

Page 8 of 54 | Total Record : 532

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Dinamika Vol 12, No 1 (2025): Dinamika Vol 11, No 3 (2024): Dinamika Vol 11, No 2 (2024): Dinamika Vol 11, No 1 (2024): Dinamika Vol 10, No 3 (2023): Dinamika Vol 10, No 2 (2023): Dinamika Vol 10, No 1 (2023): Dinamika Vol 9, No 3 (2022): Dinamika Vol 9, No 2 (2022): Dinamika Vol 9, No 1 (2022): Dinamika Vol 8, No 3 (2021): Dinamika Vol 8, No 2 (2021): Dinamika Vol 8, No 1 (2021): Dinamika Vol 7, No 3 (2020): Dinamika Vol 7, No 2 (2020): Dinamika Vol 7, No 1 (2020): Dinamika Vol 6, No 4 (2019): Dinamika Vol 6, No 3 (2019): Dinamika Vol 6, No 2 (2019): Dinamika Vol 6, No 1 (2019): Dinamika Vol 5, No 4 (2018): Dinamika Vol 5, No 3 (2018): Dinamika Vol 5, No 2 (2018): Dinamika Vol 5, No 1 (2018): Dinamika Vol 4, No 4 (2017): Dinamika Vol 4, No 3 (2017): Dinamika Vol 4, No 2 (2017): Dinamika Vol 4, No 1 (2017): Dinamika Vol 3, No 4 (2016): DINAMIKA Vol 3, No 1 (2016): DINAMIKA More Issue