cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23562269     EISSN : 26142945     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 557 Documents
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA : TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA, TANTANGAN, DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS Munawir, Irsad; Pamungkas, Pandu
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i2.20893

Abstract

Masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, seperti dominasi besar sektor informal dan lemahnya posisi tawar serikat pekerja. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah sebagai aktor utama dalam sistem ketenagakerjaan. Penelitian ini menganalisis dinamika ketenagakerjaan dan pola hubungan industrial di Indonesia melalui studi literatur, dengan mengkaji berbagai sumber akademik, regulasi, dan laporan institusional terkait. Hasilnya menunjukkan meski regulasi sudah berkembang, pelaksanaan dan efektivitasnya masih terkendala. Hubungan industrial di Indonesia cenderung tidak seimbang, terutama di sektor informal. Penguatan kerja sama tripartit, penegakan hukum ketenagakerjaan, dan promosi pekerjaan layak menjadi strategi kunci untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan harmonis. Kajian ini memberikan wawasan penting serta rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pengelolaan ketenagakerjaan secara berkelanjutan.Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, Hukum Ketenagakerjaan, Tripartit, Konflik Industrial
KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SURABAYA DALAM PENDISITRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA SURABAYA Trio Jatmiko, Muhammad Aditya; Rustianingsih, Eni
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i2.20767

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya dalam pengawasan pendistribusian logistik Pemilu Serentak 2024. Meskipun Bawaslu telah melakukan sejumlah langkah seperti pemetaan TPS rawan, rapat koordinasi, dan monitoring logistik, masih terjadi insiden tertukarnya surat suara yang mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori kinerja Robbins yang mencakup lima indikator: kualitas kerja, kuantitas, efektivitas, ketepatan waktu, dan kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antara Bawaslu dan KPU, terbatasnya akses pengawasan terhadap gudang logistik, serta kurangnya pengawasan partisipatif menjadi faktor utama terjadinya kesalahan distribusi. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kerja sama lintas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel guna menjamin integritas pemilu di masa depan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBERDAYA LOKAL DI KABUPATEN MERAUKE Latupeirissa, Fransina; Syahruddin, Syahruddin; Tjilen, Alexander P.; Yani, Nurlinda
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pangan berbasis potensi sumberdaya lokal di Kabupaten Merauke dengan menelaah kesesuaiannya terhadap karakter sosial, budaya, dan ekologis wilayah. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini menggali dinamika implementasi kebijakan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas adat, petani, serta pelaku usaha lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Merauke memiliki potensi lahan dan komoditas lokal yang besar, pemanfaatannya belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif dalam kebijakan pangan daerah. Efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti komitmen pemerintah dan dukungan kelembagaan, namun terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, kapasitas SDM, fragmentasi koordinasi, dan tantangan sosial-budaya, termasuk perbedaan persepsi mengenai pemanfaatan lahan antara pemerintah dan komunitas adat. Selain itu, partisipasi masyarakat dan peran komunitas adat belum optimal, meskipun memiliki potensi strategis dalam mendukung sistem pangan lokal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pangan di Merauke memerlukan model implementasi yang lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual. Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi lintas-aktor, integrasi kearifan lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, serta perbaikan infrastruktur sebagai langkah penting menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan.Kata Kunci : Kebijakan Pangan, Sumberdaya Lokal, Ketahanan Pangan, Partisipasi Komunitas, Implementasi Kebijakan.
PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) DALAM PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) KABUPATEN DELI SERDANG Hasibuan, Atikah Suri; Sihombing, R. Sally Marisa
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21401

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Deli Serdang. Sistem tersebut dihadirkan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan perizinan bangunan secara daring serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Implementasi sistem masih menghadapi kendala terkait keterbatasan pemahaman masyarakat dan minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data berfokus pada tiga elemen keberhasilan implementasi program, yaitu dukungan, kapasitas, dan nilai publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah baru terealisasi pada tingkat regulasi nasional melalui peraturan pemerintah, sedangkan regulasi turunan di daerah belum tersedia sehingga koordinasi antarinstansi belum optimal. Kapasitas pelaksanaan masih terbatas pada aspek sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran. Nilai publik belum sepenuhnya tercapai karena pelayanan tidak merata, sosialisasi belum menjangkau seluruh wilayah, dan fasilitas pendukung masih terbatas. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Kabupaten Deli Serdang belum optimal sehingga diperlukan peningkatan fasilitas, penguatan sumber daya, serta sosialisasi yang lebih luas untuk mendukung keberhasilan sistem. Kata Kunci : E-Government, Layanan Publik, Perizinan Bangunan, Sistem Informasi. ABSTRACT This study evaluates the implementation of the Building Management Information System in the building permit approval service in Deli Serdang Regency. The system was designed to improve access to online licensing while fostering transparency, accountability, and efficiency in public services. Its implementation, however, still faces challenges, particularly limited public understanding and insufficient public outreach by local government. A descriptive qualitative approach was applied with data collected through interviews, observations, documentation, and literature review. Data analysis focused on three elements of implementation success: support, capacity, and public value. The findings reveal that government support is limited to national regulations, with no implementing regulations at the regional level, resulting in weak interagency coordination. Capacity remains constrained by inadequate facilities, infrastructure, human resources, and budget. Public value has yet to be fully achieved since services are uneven, outreach is limited, and support ing facilities are insufficient. The study concludes that the system’s implementation is not yet optimal, requiring enhanced institutional capacity, better facilities, and wider public outreach to ensure effective outcomes.Keywords : Building Permit, E-Government, Information System, Public Service.
PENGARUH PENGAWASAN OLEH CAMAT DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG Saputra, Ginanjar Wira; Susilawati, Susilawati; Rahayu, Sinta Puspa; Kurniawati, Kurniawati; Sahadi, Sahadi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22368

Abstract

 Riset ini bertujuan mengidentifikasi serta menelaah dampak supervisi Kepala Kecamatan dan kedisiplinan kerja pada performa aparatur sipil negara yang bertugas di Kantor Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Pendekatan yang diterapkan yaitu deskriptif menggunakan metode kuantitatif melibatkan 46 partisipan (terdiri dari 30 staf pelaksana dan 16 elemen struktural). Temuan riset memperlihatkan supervisi Kepala Kecamatan belum optimal ditunjukkan skor rerata 3,28 sementara kedisiplinan kerja aparatur berlangsung kurang optimal dengan skor rerata 3,13, namun performa aparatur telah menunjukkan kategori cukup optimal dengan skor rerata 3,55. Dampak supervisi Kepala Kecamatan dan kedisiplinan kerja pada performa aparatur mencapai 46,4%, dimana kedisiplinan kerja memberi dampak signifikan mencapai 35,88% serta supervisi Kepala Kecamatan mencapai 0,90%, sedangkan selebihnya 53,6% dipengaruhi variabel lainnya yang belum dieksplorasi pada riset ini.Kata Kunci : Disiplin Kerja, Kinerja Pegawai, Pengawasan Camat.
OPTIMALISASI PENGAWASAN INTERNAL KINERJA PEGAWAI OLEH ITWASDA DALAM MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Dipraja, Hasby Ramdan; Suparman, Nanang; Wardija, Wardija
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21734

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala dalam pengawasan internal kepolisian, khususnya pada Inspektorat Pengawasan Daerah di Polda Jawa Barat, dalam menangani pengaduan masyarakat. Permasalahan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja, keterlambatan proses verifikasi, serta kurang optimalnya komunikasi dengan masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis kinerja pegawai dalam menangani pengaduan masyarakat berdasarkan aspek kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan pengaruh interpersonal, serta merumuskan strategi optimalisasi pengawasan internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara interaktif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam penanganan pengaduan masyarakat masih belum optimal karena keterbatasan jumlah personel, ketidakseimbangan antara banyaknya laporan dengan tindak lanjut, lambatnya respon, serta kurangnya sosialisasi mekanisme pengaduan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan sistem pengawasan internal melalui perbaikan prosedur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar pelayanan yang jelas, serta penguatan komunikasi dengan masyarakat guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.Kata Kunci : Pengawasan internal, kinerja pegawai, pengaduan masyarakat, Itwasda, Polda Jawa Barat
PERAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (FKPDAS) JABAR WILAYAH CIAMIS DALAM MENDORONG PENGELOLAAN MIKRO DAS BERBASIS DESA DI KABUPATEN CIAMIS Pramulya, Diwan; Rengganis, Rofiah; Rasyid, Dwinarto; Supena, Cecep Cahya; Mulyadi, Edi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22666

Abstract

Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) masih menghadapi tantangan serius akibat pendekatan sektoral, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan minimnya pelibatan masyarakat di tingkat tapak. Mikro DAS yang berada di wilayah perdesaan memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran FKPDAS Jawa Barat Wilayah Ciamis dalam mendorong tata kelola mikro DAS berbasis desa serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan keterbatasan pendekatan yang diterapkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Golat, Sukajaya, dan Sukamaju. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan analisis dokumen kebijakan, yang dianalisis menggunakan analisis tematik dengan validasi melalui triangulasi sumber, metode, dan teoritik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKPDAS berperan strategis sebagai bridging institution yang memfasilitasi kolaborasi lintas aktor dan mengintegrasikan isu konservasi DAS ke dalam perencanaan pembangunan desa. Namun demikian, implementasi pengelolaan mikro DAS berbasis desa masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa, lemahnya daya ikat kelembagaan FKPDAS, serta belum sinkronnya perencanaan antara wilayah ekologis DAS dan batas administratif desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kolaboratif dan integrasi kebijakan lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola mikro DAS berbasis desa yang berkelanjutan.Kata Kunci : FKPDAS, Mikro DAS Berbasis Desa, Tata Kelola Lingkungan, Kolaborasi Lintas Actor, Pengelolaan Sumber Daya Alam.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MERAUKE Rusdin, Suharti; Syahruddin, Syahruddin; Teturan, Yohanis Endes
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Merauke, dengan fokus pada efektivitas penerapan, faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi penguatan kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak swasta, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan dan data spasial lahan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi LP2B berjalan tidak merata; beberapa wilayah mematuhi zonasi lahan, sementara wilayah lain mengalami alih fungsi akibat tekanan pembangunan, investasi agribisnis, dan keterbatasan pengawasan. Faktor pendukung implementasi mencakup regulasi yang jelas, dukungan masyarakat lokal, dan ketersediaan data spasial, sedangkan faktor penghambat meliputi minimnya koordinasi lintas sektor, konflik kepentingan, dan keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah. Kesenjangan signifikan antara perencanaan kebijakan dan praktik di lapangan menekankan perlunya mekanisme pengawasan berbasis data real-time, integrasi perspektif sosial-budaya masyarakat adat, dan penguatan sinergi multi-stakeholder. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model implementasi LP2B yang adaptif dan kontekstual untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keberlanjutan pangan, serta mendukung ketahanan pangan jangka panjang di Merauke.Kata Kunci : Lahan Berkelanjutan, Kebijakan Publik, Ketahanan Pangan, Koordinasi Stakeholder, Alih Lahan
IMPLEMENTASI CASHLESS GOVERNMENT UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS BELANJA NEGARA STUDI KASUS PADA KPPN TIPE A1 JAKARTA III Nugroho, Ary; Hidayat, Yahya Rachmana; Wicaksana, Harits Hijrah; Karnadi, Karnadi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan cashless government dalam meningkatkan akuntabilitas belanja negara dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Jakarta III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap proses transaksi non-tunai. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di KPPN Tipe A1 Jakarta III telah berjalan cukup efektif, didukung oleh regulasi yang jelas, kesiapan infrastruktur teknologi, serta komitmen pimpinan dan pegawai. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan literasi digital di sebagian satuan kerja, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, serta permasalahan teknis sistem yang bersifat insidental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan cashless government mampu mempercepat proses transaksi, meningkatkan keterlacakan keuangan, serta mengurangi potensi kecurangan sehingga berkontribusi terhadap penguatan transparansi dan akuntabilitas belanja negara. Temuan penelitian ini terletak pada pengungkapan dinamika implementasi kebijakan cashless government di tingkat operasional KPPN melalui pendekatan kualitatif berbasis teori implementasi Edward III, yang masih jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya.Kata Kunci : Cashless Government, Implementasi Kebijakan, Akuntabilitas, Birokrasi,  Belanja Negara.
STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT Nurbudiwati, Nurbudiwati; Mulyani, Iis; Purnawan, Rd. Ade; Abdul Wahid, Aji
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22560

Abstract

PPermasalahan yang terjadi dalam penyusunan data dan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam sering terjadi keterlambatan dalam perumusan kebijakan dan penyajian data kurang maksimal, hal ini disebabkan karena terbatasnya sharing informasi dan kurangnya koordinasi antara atasan dan bawahan dan begitu sebaliknya, sehingga banyak pekerjaan yang di kerjakan sesuai dengan pemahamannya sendiri. Juga belum bisa beradaptasinya para pegawai dengan berbagai perubahan terutama dalam bidang atau kemampuan pegawai masih belum optimal dalam melakukan bidang pekerjaan terutama mengahadapi era 4.0, yang mana peran dan tugas membantu pemerintah daerah dalam penyusunan data dan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam yang ada di Kabupaten Garut masih kurang dalam penyerapan teknologi dan seringnya pekerjaan yang tidak sesuai, sehingga dikembalikan lagi dan harus di kerjakan ulang hal ini karena ketidak sesuaian pendidikan dengan pekerjaan menjadikan dalam hasil pekerjaan kurang tepat sehingga menjadikan kulitas kerja kurang optimal. Penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali penerapan strategi komunikasi yang mencakup komunikasi antar pribadi, efektivitas pesan, keterampilan komunikasi pegawai, dan struktur komunikasi internal. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan study dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi komunikasi dipengaruhi oleh kejelasan pesan, efektivitas media, dan koordinasi lintas bagian, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas, kepuasan kerja, dan partisipasi pegawai. Penelitian ini memberikan wawasan komprehensif tentang peran komunikasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutanKata Kunci : Strategi komunikasi organisasi, kinerja pegawai, koordinasi internal, manajemen organisasi, kolaborasi.