Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

48 49 50 51 52

KORUPSI DI DAERAH DAN PENGUATAN KONTROL MASYARAKAT Hasyim Asy’ari Asy’ari
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Corruption in Indonesia is spread massive across in local area. Prevention and prosecution of corruption have been made to establish legislation and a new organizational structure, but corruption still occurs. In order to create a clean government of corruption required participation in the control of local government in the form of upholding the principles of transparency and accountability. This paper examines corruption in the local area and strengthening society in controls to prevent corruption in the local area. Keywords: Public Control, Local Government, Corruption. Abstrak Korupsi di Indonesia menyebar di daerah secara massif. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi telah dilakukan dengan membentuk perundang-undangan dan struktur kelembagaan baru, namun korupsi masih terjadi. Dalam rangka menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengkontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tulisan ini mengkaji korupsi di daerah dan penguatan masyarakat dalam melakukan kontrol untuk mencegah korupsi di daerah. Kata Kunci : Kontrol Masyarakat, Pemerintahan Daerah, Korupsi.

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH DI INDONESIA Sekar Anggun Gading Pinilih; Sumber Nurul Hikmah
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Indonesia merupakan negara dengan pluralisme agama, dimana tidak hanya satu agama saja yang diakui oleh negara, tetapi lebih dari satu agama beserta kepercayaan, Artinya, setiap orang Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih, memeluk, mengajarkan agama sesuai keyakinannya tanpa gangguan dan tanpa mengganggu agama orang lain. Penulisan ini akan membahas mengenai apa saja pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Pancasila hadir sebagai pemersatu bangsa dalam menjalankan keberagaman tersebut, utamanya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini yang kemudian menjiwai Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.

TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENERIMA BANTUAN KEMANUSIAAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM Natalia Yeti Puspita
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Every year international community is faced with the challenge of responding to disaster that exceeds the capacity of the existing national infrastructure.The state is the principal actor that has sovereignty to cope with natural disasters in the country. The principle of sovereignty should be interpreted broadly as a responsibility to protect are included in this receiving outside assistance when natural disasters occur massively and infrastructure of the country concerned is not able to copeSetiap tahun masyarakat internasional dihadapkan pada tantangan meresponbencana alam yang melebihi kapasitas infrastruktur nasional yang ada. Negara merupakan aktor utama yang mempunyai kedaulatan untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi di negaranya tersebut. Prinsip kedaulatan tersebut harus diartikan secara luas sebagai sebuah tanggung jawab untuk melindungi termasuk dalam hal ini menerima bantuan dari pihak luar manakala bencana alam tersebut terjadi secara massif dan infrastruktur negara yang bersangkutan tidak mampu menanggulanginya

RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DARI PERSPEKTIF POLRI SEBAGAI PENYIDIK R.M. Pangabean
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The puspose of this paper is to know the progress of political law of legal polity of formulation of Indonesia Criminal Law Procedural Code (RUU HAP), which reviewed from Polri's perspective as investigator, for there is certain view from criminal-law practitioners that Act Number 8 Year 1981 regarding Criminal Law Procedural Code (KUHAP) is inapplicable toward recent condition, whereas most substantial part are still relevant to be applied. The discussion including the progress of implementation of KUHAP for 27 years and any weakness lies within it. The conclusion is, Polri does not allergic to amend KUHAP, but is is a urge to see the concept of the amandment, whether it will be applicable or not, because Republic of Indonesia consists of thousand of secluded Islands, and remote from capical city, for it takes some time to impose limited strict action base on Human rights, while to impose such thing also takes some time to request permition from the judge, whose place far form the official Commissioner Judge.Kata Kunci : RUU Hukum Acara Pidana, Penyidikan.

ASPEK HUKUM KESELAMATAN PENERBANGAN Agus Pramono
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Chicago Convention, 1944 is an instrument of international law which is produced by the International Civil Aviation Organization (/CAO), regulate international civil aviation including aviation safety material that binds to all /CAO member States. Aircraft is a high-tech product in order to set aviation safety requirements and regulations are very strict non-negotiable slightest. The regulations are very strict in the aviation world devoted to creating a safe flight. Realization of aviation safety depends on a variety of factors related to both quality and disciplined crew, passenger awareness of the importance of aviation safety (body and protective facilities) and natural factors.

PROBLEMATIKA PENERAPAN LOGIKA POSITIVISTIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TUNTUTAN KEADILAN SUBSTANTIF Umi Rozah
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

In the criminal law enforcemet, criminal law agencies in the criminal justice process in every stages (investigation, prosecution and the court examination) tend to take positivism or legism thinking. In the logic of positivistic, they only recognized of content of the Act. In this way, they just enforce the legal certainty as the main of purpose. Here they just enforce of the legality principle as formulated in the Article 1 (1) Indonesian Penal Code. We need methods to crash of deadlock in the positivistic thinking in the criminal justice process to fulfill of substantive justice, especially, in the de minimis or insignificant cases. The cases which substance of contradiction of legal values about the legal certainty, the legal benefit and the legal justice. and inthe cases which involved of beyond of the law factors. The methods were needed to change the way of thinking/ conceptions / ideas of the criminal law agencies to interpret of every content of the Act by the hermeneutic method.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMBATALAN PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN Yohanes Nafta Irawan; Retno Saraswati; Esmi Warassih Pujirahayu
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This research analyzes the Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018 that has been canceled Article 122 letter l and Article 245 section (1) from the Law Number 2 of 2018. Article 122 letter l is related to legal steps or other steps that can be taken by The Council Honor Court in the event that there is individuals, groups of people, or legal entities who criticize the House of Representatives or members of the House of Representatives, while Article 245 section (1) relates to the consideration given by the Council Honor Court in the event of a summons or request for investigation into members of the House of Representatives. Both articles are considered unconstitutional and contain an extension of the authority of the Council Honor Court. The appearance of the two articles was influenced by the political configuration of the authoritarian House of Representatives and the naming of the Council Honor Court which deemed inappropriate.

THE ISLAMIC LAW IN THE HISTORICAL STUDY Iskandar Syukur
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Dalam kajian tentang sejarah awal Islam dan agama di dunia Barat, Islam dipandang sebagai agama ''dalam sejarab". Melaiui pandangan ini, para sarjana mempelajari sejarah awal Islam, di antaranya, dengan menggunakan meiode analisa kritik terbadap sumber-sumber sejarah termasuk kepusiakaan selain Islam dijadikan sebagai sumber dan bukti sejarah. Sejak itu pula hukum Islam dikaji melaiui pendekatan yang sama. Melaiui pendekatan ini diyakini bahwa hukum Islam mengandung tradisi-tradisi keagamaan khususnya di wilayab limur dekat yang ada sebeium Islam, dan dipandang sebagai suatu perkembangan yang berkelanjutan. Sebagaimana hasii kajian daripada Patricia Crone dan Gordon D. Newby menunjukkan bahwa di antara tradisi-tradisi keagamaan dimaksud, saiah satunya, adalab hukum Yahudi. Crone memberikan contoh qasama khususnya yang ada pada mazhab Maiiki dan mengktaim bahwa qasama dimaksud merupakan salah satu tradisi hukum yang ada pada orang-orang Yahudi. Sedangkan Newby memberikan contoh tentang penentuan orang band sebagai laki-iaki atau sebagai perempuan dalam hubungannya dengan pembagian kewarisan yang ada pada catatan 'Amirb. Zarib di daiam sirah Ibnu Ishaq, dan mengktaim juga bahwa catatan tersebut berasai dari hukum Yahudi. Sebaliknya, pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang ada dalam kajian hukum Islam dan sangat baik dipakai untuk mencari keseimhangan dan menunjukkan bahwa walaupun terdapat kesamaan antara hukum Islam dengan hukum-hukum yang lain, proses sejarab perkembangan hukum Islam itu sendiri sangat berbeda dan mempunyai karakteryang khusus

ASURANSI KESEHATAN SOSIAL SEBAGAI MODEL PEMBIAYAAN KESEHATAN MENUJU JAMINAN SEMESTA (UNIVERSAL COVERAGE) Yohanes Budi Sarwo
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Indonesian constitution, UUD 1945, asserts that every citizen has the right to have an access to health care and the State is responsible for providing health care for all citizens. The Article 19 paragraph (1) of the Act nr. 40/2004 on National Social Security System mentions that health insurance is nationally organized and is based on the social insurance and equity principles. Social health insurance having compulsory membership will be able to collect public fund as a source of health financing capital, to out of pocket system, and to improve pre paid system so that universal health insurance coverage can be realized. Keywords: rights to health, social health insurance, universal coverage. Abstrak UUD 1945 menegaskan “setiap warga negara berhak untuk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negaranya”. Dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, disebutkan “jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas”. Melalui asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib kepesertaannya, dapat menghimpun sumber dana dari masyarakat sebagai modal pembiayaan kesehatan, mengurangi sistem pembayaran langsung (out of pocket) dan dapat meningkatkan sistem pra upaya (pre paid system) sehingga cakupan jaminan kesehatan semesta (universal coverage) dapat diwujudkan. Kata Kunci : hak Kesehatan, asuransi kesehatan sosial, cakupan semesta.

MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI Riza Multazam Luthfy
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Besarnya kekuasaan kepala desa sejak masa Orde Baru direspon dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tentang desa setelah reformasi dengan membatasi masa jabatannya. Tulisan ini menganalisis perbandingan pembatasan kekuasaan kepala desa melalui masa jabatannya pada UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014. Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan pendekatan undang-undang, pembatasan tersebut mengalami kemerosotan terutama pada UU No. 6/2014. Adapun berdasarkan pendekatan konstitusionalisme, norma tentang diperkenankannya seseorang menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode (18 tahun) dalam UU No. 6/2014 bertolak belakang dengan arah politik hukum dalam UUD NRI 1945 sekaligus dinilai inkonstitusional.

Page 50 of 75 | Total Record : 747

48 49 50 51 52

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA