Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

50 51 52 53 54

Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Thailand Dan Kamboja Melalui Mekanisme Asean Elfia Farida
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

A dispute between Thailand and Cambodia border fighting over an area of ??4.6 square kilometers around the Preah Vihear temple resolved through ASEAN mechanism. This study aims to describe, explain and analyze the ways and the efforts made ??by ASEAN. The research method used is juridical- normative. Data were analyzed qualitatively. The ways of dispute settlement that can be done is by peaceful means through dialogue, consultation, negotiation, good offices, conciliation and mediation by agreement of the parties to the dispute in accordance with the TAC. ASEAN is the effort made diplomatic efforts to avoid violence. A "shuttle diplomacy", which proved to be effective in stabilizing area of ??conflict. It also has held an informal meeting of ASEAN Foreign Ministers. Thailand and Cambodia had agreed in the three corridors, namely peace dialogue mechanism through TAC, a permanent ceasefire and ASEAN involvement in mediating the conflict.

REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME Josefhin Mareta
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penggunaan kekerasan dalam menangani terorisme tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya sehingga diperlukan upaya mengubah pemikiran radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi narapidana terorisme memiliki berbagai hambatan diantaranya narapidana yang tidak kooperatif dan kurangnya sarana pendukung. Parameter keberhasilan deradikalisasi diperlukan dalam rangka memperkuat dan mengevaluasi hasil rehabilitasi narapidana terorisme sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menggambarkan terorisme sebagai permasalahan individual yang membutuhkan pembinaan khusus sesuai prinsip individual pembinaan, dan tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana terorisme sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi yang efektif diperlukan partisipasi narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi narapidana terorisme.

PEREMPUAN DAN POLITIK DARI PEMILU KE PEMILU : Mengawal Keterwakilan Perempuan Melalui Affirmative Action Ari Pradhanawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Woman political map election by election can only be guided through 30 % woman representative and must be applied with affirmative action. Since it thought that the policy only provide advantages to woman and not all the political parties have gender sensitivity Descriptive analysis is the method to analyse woman's vote mapping according to general election report in 1999, 2004, and 2009. One of theory applied to observe voter behaviour in mapping vote stated by Adman Nursaf refers to some Columbia and michigan tradition (psycological approach )and rational approach. Analysis report, most voted women who are success in gaining support and position in House of Representative have been increased compared to general election in 1999 and 2004. However, woman representation in House of Representative has not reached to 30% minimum quota yet. That is the reason why woman's qouta must be fighting for through legals. Considering the legal in quota domain is part of affirmative policy along with a hope, there is gonna be equality and balance between man and woman in House of Representative until it could be overcome

PERUMUSAN FALSAFAH PEWAYANGAN DALAM NORMA HUKUM Bambang Sadono
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Puppet art, especially the content of his philosophy, is very rich in references to the life of nation and state building are ideal. Puppet raises many pearls of wisdom that is useful in many national and state life.Existence and expression of the philosophy of puppetry, more of the institutionalization of the values of personal and social. Personal and social norms, their enforcement depends on the personal moral awareness or community concerned. Actually be more effective if its institutionalization through legal norms, because the state has the obligation to guard it. But the institutionalization of these values into the philosophy and culture have not been conducted with the maximum norm. To facilitate, to rich culture including philosophy, could be a reference source of civic life, it takes an umbrella and national recognition in the form of legislation. It required a systematic effort to strive for indigenous culture and philosophy of Indonesia, is really the soul of and politics of national law. Keywords : Formulation, Puppet Philosophy, Legal Norms Abstraksi Kesenian wayang, khususnya kandungan filsafatnya, sangat kaya akan tuntunan kehidupan bangsa untuk membangun negara yang ideal. Di dalam kesenian Wayang banyak terkandung kebijaksanaan yang berguna dalam kehidupan berbangsa dan negara. Keberadaan dan ekspresi dari filosofi wayang, lebih dari pelembagaan nilai-nilai pribadi dan sosial. Penegakan norma tersebut tergantung pada kesadaran moral pribadi atau masyarakat yang bersangkutan. Sebenarnya lebih efektif jika melalui pelembagaan dalam norma hukum, karena negara memiliki kewajiban untuk menjaganya. Tapi pelembagaan nilai-nilai ini ke dalam filsafat dan budaya belum dilakukan dengan maksimal. Untuk memudahkannya, budaya yang kaya filsafat, bisa menjadi sumber referensi dari kehidupan masyarakat. Maka dibutuhkan payung hukum dan pengakuan Negara dalam bentuk undang-undang. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dalam memperjuangkan budaya, adat dan filosofi Indonesia kedalam sistem politik dan hukum nasional Kata kunci : Perumusan, Falsafah Wayang, Norma Hukum

URGENSI DITERAPKANNYA PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH Maria Fransiska Owa da Santo
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Perusahaan daerah memiliki peranan yang penting dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah. Layaknya sebuah perusahaan, perusahaan daerah dapat mengalami kerugian. Kerugian ini dapat disebabkan oleh buruknya pengelolaan perusahaan daerah karena dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Fokus kajian dalam tulisan ini adalah (1)Peranan organ perusahaan daerah dalam menjalankan kegiatan perusahaan; dan (2) Pentingnya Prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan daerah.Perusahaan Daerah Flobamor merupakan salah satu perusahaan daerah (BUMD/Badan Usaha Milik Daerah) di Provinsi NTT. Dalam praktek dilapangan membuktikan bahwa PD Flobamor belum mengalami keuntungan. Walaupun telah berubah status bentuk badan hukum dari PD menjadi PT BUMD namun belum mampu berkontribusi secara positif terhadap peningkatan Pendapan Asli Daerah (PAD).

PROFESIONALISME MENGEMBAN FUNGSI UTAMA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLDA JAWA TENGAH Erlyn Indarti
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Police, in whatever meanings, is a profession. It is said so because to become - or in other words to be referred to as- police, one is required to go through education and training, acquire theoretical as well as technical experties, belong to a formal organization, live one's life based on a set of code of conduct and disciplinary rule, and attain a strong altruistic commitment to public service, as consently drawn and agreed by the whole members of the community of such profession. In this regard, public demand of the enhancement of professionalism of police principle functional role, i.e. investigation, intelligence, traffic management, police vigilance and alacrity, and community building, is eminent

EKSISTENSI PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUJUANNYA DI MASYARAKAT Derita Prapti Rahayu
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Existence of Company is Existence of based Company activitys of economics expanding to go forwardsociety through some function and target him where conducted by body or individualness of effort both forlegal company and a/so do not conducted the lega/ company continually by creating service and goods tomarketing and also obtain, get advantage. Company classification is classification of is each company ofgoodness of effort based private sector efforl and a/so state to the founding, arrangement and alsoresponsibility as according to applicable law order.

SISTEMATISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH HAK ULAYAT SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KONFLIK Sukirno Sukirno
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Law an order regulating ulayat rights have not been commposed systematically and they have the ego-sector nature, thus, their implementation becomes overlapping and prone to cause conflicts. Hierarchically, the future law and order shouldhave the level of an Act as orderedin Article 18 B verse (2) Conctitution, so that, they have only ministry ordinance level, which is, the Agrarian Minister Ordinance No.5/1999 and they are not included in Act No.12/2011 concerning the Composition of Law and Order, so that they tend to be not executed by regional government. The formulation should exists in the above Act at least includes:1) acknowledgment of traditional societies with their ulayat rights; 2) the use of FPIC (Free, Prior and Informed Consent)instrument; 3) measurement, mapping of the ulayat rights land,placement of post for borders; 4) improvement of propietary rights certificate of the ulayat land. Keywords: systematization, ulayat law and order, conflicts. Abstrak Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak ulayat belum dibuat secara sistematis, bersifat ego sektoral, sehingga dalam implementasinya menjadi tumpang tindih dan rawan konflik. Secara hierarkhi, peraturan perundang-undangan mendatang seyogyanya mempunyai tingkatan UU seperti diperintahkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, agar mempunyai kekuatan hukum sehingga semua pihak bersedia melaksanakannya. Tidak seperti sekarang ini yang hanya mempunyai tingkatan peraturan menteri, yaitu Permeneg Agraria/Ka.BPN No.5/1999 dan tidak termasuk salah satu dari dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, sehingga cenderung tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Formulasi yang harus ada dalam UU tersebut minimal meliputi : 1) pengakuan masyarakat adat dengan tanah hak ulayatnya, 2). Penggunaan instrumen FPIC (Free, Prior and Informed Consent) sebagai syarat penggunaaan tanah hak ulayat oleh pihak luar, 3). pengukuran, pemetaan tanah hak ulayat, pemasangan patok sebagai batas, 4). penerbitan sertifikat tanah hak ulayat. Kata Kunci: Sistematisasi, Peraturan Per-UU-an Hak Ulayat, Konflik

FORMULASI HUKUM, LANGKAH MENGATASI PROBLEMATIKA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET Agus Susila
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan Formulasi Hukum Dan Langkah-Langkah Untuk Mengatasi Problematika Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet. Penelitian ini merupakan penelitian normatif Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Kedudukan Kreditur sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang masa atau jangka waktu berlakunya SHGB tersebut telah berakhir dan belum diperpanjang sehingga menyebabkan Hak Tanggungan yang melekat dalam SHGB tersebut menjadi hapus dan Debitur telah Wanprestasi kepada Kreditur. Sehingga diperlukan Formulasi Hukum Dan Langkah-Langkah Untuk Mengatasi Problematika Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet.

MASALAH KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Al Sentot Sudarwanto
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Various forms bulying is stiii happening to Indonesian children now, although it has been rules of law and supported by international convention which related with child protection. The extence the rules of law and that convention can't be delayed the existence of child buiying. The form of child bulying which the bumpiest are rapping physical and psychological violence which hamper the growth of child as an adult. Basically the form of bulying child is in contrast with the human right, in this case is children's right. Kata kunci: Kekerasan Terhadap Anak, HAM

Page 52 of 75 | Total Record : 747

50 51 52 53 54

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA